SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PERUBAHAN PARADIGMA  KEPEMERINTAHAN Bandung, 1 Oktober 2003 Oleh Drs. Dadang Solihin, MA
Paradigma Pembangunan 2000s Millennium Development Goals 1990s Good Governance:  participation,  transparency, accountability 1980s Public management:  reinventing government 1980s Policies:  stabilization; structural adjustment 1970s Programs:  for integrated development 1960s Plans and strategies:  in command   economies 1950s Projects:  to promote development 1940s Poverty relief:  after war, famine
Millennium Development Goals   Develop a global partnership for development Goal 8 Ensure environmental sustainability Goal 7 Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases Goal 6 Improve maternal health Goal 5 Reduce child mortality Goal 4 Promote gender equality and empower women Goal 3 Achieve universal primary education Goal 2 Eradicate extreme poverty and hunger Goal 1
Ciri-ciri negara yang sudah ditakdirkan untuk dikorupsi, baik oleh warga negaranya maupun oleh pihak asing Patrick Glynn et.al/Davos Club, 1997 Sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan yang otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar 4. Warner, 1995 Memiliki Sumber Daya Alam melimpah 3. Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994 Memiliki banyak etnis 2. Taylor dan Hudson 1972, Mauro 1997 Pernah dijajah bangsa lain 1.
Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan  terpenting reformasi yang menjadi agenda nasional saat ini ,[object Object],[object Object],[object Object],KRISIS MONETER KRISIS MULTI DIMENSI REFORMASI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],GOOD GOVERNANCE
Di antara 10 prinsip tersebut, 3 di antaranya merupakan prasyarat utama yang saling terkait satu sama lain ,[object Object],[object Object],PARTISIPASI Transparansi “memaksa” peningkatan akuntabilitas publik Partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TRANSPARANSI AKUNTABILITAS
Tiga   T ujuan P2TPD ,[object Object],[object Object],[object Object]
Tiga Inisiatif Utama  Reformasi Tata Pemerintahan Demokratisasi Dasar Pengelolaan Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan terlibat dalam proses penyiapan kebijakan publik, serta memastikan adanya akuntabilitas pada semua institusi publik   Memperbarui sistem pengelolaan keuangan, termasuk penganggaran, akuntasi dan pemeriksaan ( auditing ), sehingga dana publik dapat dikelola dengan efisien, efektif dan transparan Memperbarui sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisiensi, tidak diskriminatif dan transparan
Pentahapan Implementasi 3 Inisiatif Utama Reformasi Fase Implementasi Fase Penilaian  (Appraisal) Fase Persiapan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).  ,[object Object],[object Object],[object Object],Dadang Solihin’s Profile

More Related Content

What's hot

Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Local Government
 
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahDahlan Tampubolon
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
 
perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptShasyaGatot
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENTransmission Music Group
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 

What's hot (20)

Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintah
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
 
perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.ppt
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 

Similar to Perubahan Paradigma Kepemerintahan

Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasUmi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasYunioLatief1
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin
 
community-development-23146 (1).pptx
community-development-23146 (1).pptxcommunity-development-23146 (1).pptx
community-development-23146 (1).pptxRosmalahUMK
 
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelMewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelDadang Solihin
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikpateh
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptDedenSuhendar5
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxKonsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxarizalarizalnovendy
 
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaTransparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaRokhmad Munawir
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfulfabinada
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait
 
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056Uni Asgar
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Good governance han
Good governance hanGood governance han
Good governance hanDian Oktavia
 
perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptx
perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptxperencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptx
perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptxWulandariSieskawati
 
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptxPPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptxChairunisaliani
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Asep Muhamad Ferdiana
 
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada PemerintahDeklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada PemerintahDadang Solihin
 

Similar to Perubahan Paradigma Kepemerintahan (20)

Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasUmi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
 
community-development-23146 (1).pptx
community-development-23146 (1).pptxcommunity-development-23146 (1).pptx
community-development-23146 (1).pptx
 
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelMewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxKonsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
 
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaTransparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdf
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
 
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
 
Good governance han
Good governance hanGood governance han
Good governance han
 
perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptx
perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptxperencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptx
perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses-1908.pptx
 
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptxPPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
 
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada PemerintahDeklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Perubahan Paradigma Kepemerintahan

  • 1. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN Bandung, 1 Oktober 2003 Oleh Drs. Dadang Solihin, MA
  • 2. Paradigma Pembangunan 2000s Millennium Development Goals 1990s Good Governance: participation, transparency, accountability 1980s Public management: reinventing government 1980s Policies: stabilization; structural adjustment 1970s Programs: for integrated development 1960s Plans and strategies: in command economies 1950s Projects: to promote development 1940s Poverty relief: after war, famine
  • 3. Millennium Development Goals Develop a global partnership for development Goal 8 Ensure environmental sustainability Goal 7 Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases Goal 6 Improve maternal health Goal 5 Reduce child mortality Goal 4 Promote gender equality and empower women Goal 3 Achieve universal primary education Goal 2 Eradicate extreme poverty and hunger Goal 1
  • 4. Ciri-ciri negara yang sudah ditakdirkan untuk dikorupsi, baik oleh warga negaranya maupun oleh pihak asing Patrick Glynn et.al/Davos Club, 1997 Sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan yang otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar 4. Warner, 1995 Memiliki Sumber Daya Alam melimpah 3. Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994 Memiliki banyak etnis 2. Taylor dan Hudson 1972, Mauro 1997 Pernah dijajah bangsa lain 1.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. Tiga Inisiatif Utama Reformasi Tata Pemerintahan Demokratisasi Dasar Pengelolaan Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan terlibat dalam proses penyiapan kebijakan publik, serta memastikan adanya akuntabilitas pada semua institusi publik Memperbarui sistem pengelolaan keuangan, termasuk penganggaran, akuntasi dan pemeriksaan ( auditing ), sehingga dana publik dapat dikelola dengan efisien, efektif dan transparan Memperbarui sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisiensi, tidak diskriminatif dan transparan
  • 9.
  • 10.
  • 11.