Dokumen tersebut membahas berbagai metode untuk menghindari pajak ganda berdasarkan peraturan domestik negara dan perjanjian penghindaran pajak ganda (DTA). Metode yang umum digunakan adalah metode kredit pajak dan pembebasan. DTA dapat memberikan keringanan pajak yang lebih luas dibandingkan peraturan domestik dan membatasi kemampuan negara untuk mengubah aturan yang merugikan wajib pajak. Model DTA OECD meny

1. Treaty Relief From Juridical Double Taxation
Unilateral dan DTA Relief
Kebanyakan negara punya ketentuan (dlm aturan domestic) yang didesain untuk
melawan Juridical Double Taxation. Metode kredit pajak menjadi metode yang umum digunakan
sebagai mekanismetax relief. DTA umumnya menentukan negara mana yang akan mengenakan
pajak dan/atau apakah kredit pajak akan diberikan atas pajak yng sudah dibayarkan di negara
lain. DTA juga secara eksplisit memberikan hak pajak utama kepada negara sumber tetapi
pengenaanya terbatas.
DTA juga menyediakan relief dari Juridical Double Taxation. Meskipun keringanan (relief)
tersebut sudah disediakan oleh aturan pajak domestic yang ada. Keringanan (relief) yang
diberikan oleh DTA mungkin lebih dermawan ketimbang aturan domestic. Contohnya, aturan
domestic mungkin memberikan tax deduction, tetapi DTA memberikan full exemption
(pembebasan utuh)/ kredit pajak.
Oleh karena itu, keringanan (relief) yang ada dalam DTA juga membatasi/ mencegah
negara untuk mengamandemen tax relief yang ada dalam aturan domestic yang merugikan wajib
pajak. Contohnya Belanda – Fiji, Belanda memberikan exemption dalam aturan domestic,
sedangkan DTA juga memberikan exemption atas penghasilan tersebut. Apabila belanda
menghapus exemption dalam aturan domestiknya, Wajib Pajak tetap mendapat benefit atas
exemption berdasarkan DTA tersebut.
Pasal 23 OECD Model DTA
Metode yang digunakan untuk eliminasi double taxation:
(i) Exemption Method (Pembebasan) – Pasal 23A
Negara domisili harus membebaskan penghasilan atau capital dari pajak jika objek
tersebut dikenakan pajak di negara sumber sesuai dengan ketentuan DTA, entah
negara sumber tersebut sudah benar-benar melaksanakan haknya perpajakan atas
objek tersebut atau belum.
(a) Untuk penghasilan yang hanya dikenakan pajak di negara sumber,negara domisili
harus membebaskan penghasilan tersebut di negaranya.
(b) Apabila negara sumber mempertimbangkan bahwa ketentuan DTA mencegahnya
untuk mengenakan pajak pada penghasilan tertentu, maka negara domisili tidak
harus memberikan pembebasan atas penghasilan itu dimana bagi negara domisili
mungkin akan mengenakan pajak atas penghasilan itu. Hal ini mencegah
terjadinya double no taxation. (Country R consider that Country S may not taxed
such income/capital as accordance to DTA)
(ii) Credit Method (Kredit Pajak) – Pasal 23B
Pasal 23B(1) mengediakan keringanan dari double taxation melalui ordinary credit
method. Penerapan ketentuan ini bergantung pada kemampuan negara sumberuntuk
mengenakan pajak (to be able) pada penghasilan tertentu. Ketentuan ini mengijinkan
matching kredit PPh yg dibayar di negara sumber terhadap PPh terutang di negara

2. domisili, dan kredit pajak capital di negara sumber dengan Pajak capital terutang di
negara domisili.
Kesulitan praktis yang mungkin terjadi disebabkan oleh :
(a) pengenaan pajak di negara sumber tidak berdasarkan tahun pajak yg sama,
basis income tahun sebelumnya, rata-rata penghasilan tahun-tahun
sebelumnya, pergerakan nilai tukar,
(b) penghasilan yang dikenakan pajak di negara sumber mungkin akan
mengurangi net loss wajib pajak di negara domisili (Kompensasi), atau
(c) perhitungan pajak didasarkan pada net income (negara domisili) dan gross
income (negara sumber)
(iii) Tax Sparing Credit Relief
Keringanan Tax Sparing muncul ketika negara sumber menawarkan insentif
kepada investor asing, dengan pengurangan atau tidak dipungut pajak di negara
sumber ketimbang dipungut pajak.
Hal ini tidak memberikan benefit kepada investor asing jika negara domisili
mengenakan pajak berdasarkan world-wide income dan menawarkan kredit pajak,
karena penghasilan tersebut akan dikenai tariff pajak di negara domisili yang akan
menggeser efek benefit atas insentif yang diberikan kepada investor ke negara R
sehingga tidak ada double taxation yang muncul. Untuk mengatasi konsekuensi
tersebut, beberapa DTA secara spesifik menyediakan ketentuan tentang tax sparing
credit.
Contohnya dimuat dalam ketentuan DTA untuk mempertimbangkan pajak yang
dibayar (deemed) di negara sumber sebagai tax credit termasuk yang dibebaskan,
dikurangi tarifnya, atau dikembalikan (refund). Sehingga meskipun dinegara sumber
tidak dikenai pajak atau dikurangi pajaknya, insentif atas pajak tersebut dapat
dinikmati oleh taxpayer sebagai credit pajak.
Tax sparing credit tidak terdapat di OECD, UN, & US Model DTA dengan alasan :
(a) Pengalaman membuktikan bahwa tax sparing credit sangat rentan
disalahgunakan
(b) Tax sparing bukan merupakan alat yang efektif untuk mempromosikan
pengembangan ekonomi
(c) Ekonomi negara yang makin terintegrasi membuat tax base menjadi mobile
secara geografis.