SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
DOUBLE TAXATION
Asas Pengenaan Pajak
1. Asas Sumber (Source Juridiction)
Artinya, negara mengenakan pajak terhadap non-resident dan corporation atas
penghasilan yang mereka peroleh dari negara tersebut. Hal ini sesuai dengan teori manfaat
pajak, dimana ada hubungan yang jelas antara suatu negara dengan penghasilan yang
dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi, biasanya terkait penggunaan fasilitas public di
negara sumber penghasilan.
2. Asas Kewarganegaraan (residence Juridiction)
Artinya, negara mengenakan pajak terhadap resident atas penghasilan yang diperoleh
dari dalam dan luar negeri (world-wide income). Sejalan dengan teori manfaat pajak, bahwa
(i) resident memperoleh manfaat dari penggunaan fasilitas public untuk mendukung aktivitas
ekonomi yang menghasilkan penghasilan. (ii) resident umumnya memperoleh manfaat lebih
banyak atas penggunaan fasilitas public dibanding dengan non-resident.
Juridical Double Taxation
Source dan Residence Approach bekerja sangat baik untuk wajib pajak yang tidak terlibat
dalam transaksi lintas batas negara atau hanya menerima penghasilan domestic saja.
Permasalahan timbul apabila orang yang sama dikenakan pajak dilebihdari satu negara yang
diakibatkan oleh benturan asas pengenaan pajak.
Permasalahan yang muncul :
1. Source-Source Conflicts
Terjadi ketika satu negara mengenakan pajak dengan asas sumber dan negara lain juga
mengenakan asas sumber, dimana wajib pajak melakukan aktivitas ekonomi di dua negara
tersebut.
Contoh, Perusahaan Shipping mengirim barang produksi negara A ke negara B. Negara
A mengenakan pajak atas penjualan tersebut karena barang tersebut berasal atau
bersumber dari negara A, sedangkan negara B mengenakan pajak terhadap perusahaan
shipping karena mendapat penghasilan dari pembelian yang dilakukan dari negara B sebagai
sumbernya. Keduanya mengenakan pajak atas transaksi yang sama.
2. Residence-Residence Conflict
Terjadi karena adanya wajib pajak sebagai β€œdual resident”, contohnya ketika suatu
perusahaan terdaftar sebagai entitas hokum di negara A, juga memiliki kantor manajemen di
negara B. Kedua negara merasa berhak untuk mengenakan pajak karena menganggap
perusahaan tersebut sebagai resident dari kedua negara.
3. Source-Residence Conflict
Merupakan konflik yang paling sering terjadi, dimana wajib pajak dikenakan pajak di
negara asalnya (residence – worldwide income) tetapi juga dikenakan pajak atas
penghasilan di negara lain (source).
Contoh perusahaan banking merupakan resident dari negara A, sehingga negara A
mengenakan pajak atas seluruh penghasilan dari perusahaan banking. Sedangkan
perusahaan banking punya cabang di negara B dan dikenakan pajak di negara B karena
penghasilan cabang tersebut bersumber dari negara B. Sehingga penghasilan cabang
perusahaan banking di negara B dikenakan pajak sebanyak dua kali, yaitu di negara B dan
saat di konsolidasikan di negara A.
Metode untuk mengurangi/menghindari double taxation
1. Excemption method
Penghasilan dari luar negeri dibebaskan dari pengenaan pajak sehingga metode ini
menekankan pada pengenaan pajak hanya atas penghasilan domestic.
(i) Full exemption
Metode ini membebaskan seluruh penghasilan dari luar negeri sebagai dasar
perhitungan pajak sehingga ada pemisahan secara total untuk pengenaan pajak di
negara A dengan di negara B.
(ii) Exemption with progrestion
Metode ini tetap mengikutsertakan penghasilan dari luar negeri sebagai dasar
perhitungan, hanya untuk menentukan tariff yang dikenakan. Metode ini akan
menghasilkan pajak terutang yang berbeda apabila negara tersebut menggunakan
tariff pajak progresif.
(iii) Participation Exemption
Metode ini digunakan sebagai pembebasan pengenaan pajak kepada shareholder
perusahaan atas deviden atau capital gain potensial yang mungkin terjadi.
Penghasilan deviden tidak dikenakan pajak dilevel shareholder, sedangkan untuk
capital gain tidak dikenakan pajak sepanjang memenuhi ambangbatas kepemilikan
selama periode tertentu.
Penghasilan Full Exemption Exemption with
progression
Foreign source income (country S) 50 50
Domestic source income (country R) 50 50
World wide income 100 100
Tax payable on foreign source income (S) 20 (40% x 50) 20 (40% x 50)
Domestic tax payable on domestic income
-) applicable tax rate 40% 45%
-) tax base for calculation (DPP), only domestic income 50 50
-) Tax payable 20 (40% x 50) 22 (45% x 50)
Total tax payable 40 (20 + 20) 42 (20 + 22)
2. Tax Credit Method
Metode ini mengenakan pajak atas penghasilan dalam negeri dan luar negeri, hanya saja
metode ini memperbolehkan untuk mengurangi pajak terutang dengan pajak yang
dibayarkan diluar negeri (kredit pajak).
(i) Full Credit
Metode ini mengijinkan wajib pajak untuk mengkreditkan seluruh pajak yang sudah
dibayar diluar negeri.
(ii) Ordinary Credit
Metode ini tidak mengijinkan wajib pajak untuk mengkreditkan keseluruhan pajak
yang sudah dibayarkan diluar negeri, terutama untuk negara dengan tariff pajak yang
lebih besar dari negara tersebut. Jumlah yang bisa dikreditkan hanya sebagian saja
dengan batasan tertentu yang dihitung dengan alokasi proporsi.
Penghasilan Full credit Ordinary credit
Foreign source income (country S) 50 50
Domestic source income (country R) 50 50
World wide income 100 100
Tax payable on foreign source income (S) 20 (40% x 50) 20 (40% x 50)
Domestic tax payable on domestic income
-) applicable tax rate 35% 40%
-) tax base for calculation (DPP), only domestic
income
100 (wwi) 100 (wwi)
-) Tax payable (domestic income tax 35 (35% x 100) 35 (35% x 100)
Less : credit for foreign tax paid on foreign income -20 -17,5
tax payable on domestic tax 15 (35 - 20) 17,55 (35 - 17,5)
Ordinary credit calculation πΉπ‘œπ‘Ÿπ‘’π‘”π‘–π‘› π‘–π‘›π‘π‘œπ‘šπ‘’
π‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ π‘–π‘›π‘π‘œπ‘šπ‘’
π‘₯ π‘‘π‘œπ‘šπ‘’π‘ π‘‘π‘–π‘ π‘–π‘›π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘‘π‘Žπ‘₯
3. Deduction Method
Metode ini mengijinkan wajib pajak untuk menjadikan pajak yang dikenakan diluar negeri
sebagai pengurang total penghasilan (beban). Namun metode ini tidak menghilangkan
pengenaan pajak berganda sehingga wajib pajak tetap harus menangung beban atas pajak
yang telah dibayar diluar negeri.
Penghasilan Deductions
Foreign source income (country S) 50
Domestic source income (country R) 50
World wide income 100
Tax payable on foreign source income (S) 20 (40% x 50)
Domestic tax payable on domestic income
-) applicable tax rate 35%
-) World wide income 100
Less : foreign tax paid on foreign income -20
Taxable income in country R 80 (100 – 20)
-) Tax payable (domestic income tax) 28 (35% x 80)
Total tax payable 48 (28 + 20)
Economic Double Taxation
Pengenaan pajak atas dividen dalam system perpajakan klasik berdampak pada
pengenaan pajak dua kali. yaitu, pada level perusahaan dan pada level shareholder. Hal ini terjadi
karena pemberlakuan dua entitas hokum (perusahaan dan shareholder), dimana dalam sudut
pandang ekonomi, keduanya merupakan satu kesatuan.
Economic double taxation berarti pengenaan pajak berganda atas penghasilan dari wajib
pajak yang berbeda (contohnya dividen). Hal ini mendorong wajib pajak untuk menjadi orang
pribadi pengusaha (sole trader), dibandingkan mendirikan perusahaan.
Menghindari Economic double taxation :
(i) Penghasilan yang diperoleh perusahaan dikecualikan dari pengenaan pajak, sehingga
pajaknya dikenakan di levelshareholder saatprofit tersebut (hanya jika) dibagikan kepada
shareholder.
(ii) Penghasilan perusahaan dikenakan pajak di level perusahaan, dan dikecualikan dari
pengenaan di level shareholder (sebagai dividen).
(iii) Mengenakan pajak secara satu kesatuan antara profit perusahaan dan penghasilan
shareholder (seperti partnertship).
(iv) Imputasi penuh atas profit perusahaan kepada shareholder (profit perusahaan diatribusikan
kepada shareholder). Pajak dikenakan dilevel perusahaan dan level shareholder tetapi
shareholder diberikan credit pajak atas bagiannya (sebagai withholding tax)
Exempt at
corporate level
Exempt at
shareholders
Full
integration
Full
imputation
Pre-tex Income 1,000 1,000 0 1,000
Less : company tax (40%) (0) (400) (0) (400)
Net Profit after tax distributed to
shareholders
1,000 600 0 600
Net cash dividend paid to
shareholders
1,000 600 1,000 600
Plus : imputation 400
Gross dividend subject to
individual tax
1,000
Less : individual tax (40%) (400) (0) (400) (400)
Less : imputation 400
Net profit after tax available to
shareholders
600 600 600 600
Effective tax rate 40% 40% 40% 40%
Dalam tabel diatas akan berbeda bila digunakan untuk investor asing dan domestik bila mereka
dikenakan tariff yang berbeda (melanggar ketentuan capital import neutrality) halaman 61.
Menghindari economic double taxation dalam konteks pajak internasional.
Negara biasanya tidak memperlakukan non-resident shareholder kredit pajak untuk
menghitung pajak terutangnya di negara tersebut. Karena itu akan mengorbankan penerimaan
pajak suatu negara, sehingga non-resident shareholder kemungkinan besar harus menerima
economic double taxation.
Terdapat dua cara untuk menghindari economic double taxation :
(i) Mengecualikan pembagian laba perusahaan setalah pajak kepada shareholder.
(ii) Mengimputasi dividen kepada non-resident dengan cara memberikan credit pajak kepada
perusahaan yang membagikan dividen kepada non-resident shareholder.
Exempt at
shareholders
Full imputation
foreign Domestic foreign Domestic
Pre-tex Income 1,000 1,000 1,000 1,000
Less : company tax (40%) (400) (400) (400) (400)
Less : foreign investor tax credit *) 106
Net Profit after tax distributed to shareholders 600 600 706 600
Net cash dividend paid to shareholders 600 600 600 600
Plus : imputation 400
Plus : supplementary dividend, 15% (non-resident
only)
106
Gross cash dividen subject to individual tax 706 1,000
individual tax (40%) (0) (0) 400
Less : imputation credit (400)
Less : withholding (non-resident) (106)
Net profit after tax available to shareholders 600 600 600 600
Effective tax rate 40% 40% 40% 40%
*) mengurangi pajak yang dipotong di level perusahaan (294+106):1000 = 40%

More Related Content

What's hot

Perbandingan akuntansi.
Perbandingan akuntansi.Perbandingan akuntansi.
Perbandingan akuntansi.padlah1984
Β 
Tax Havens , Major Tax Havens around the world.
Tax Havens , Major Tax Havens around the world.Tax Havens , Major Tax Havens around the world.
Tax Havens , Major Tax Havens around the world.JASEEM LAL
Β 
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Ilham Sousuke
Β 
Bab 1 akuntansi internasional
Bab 1 akuntansi internasionalBab 1 akuntansi internasional
Bab 1 akuntansi internasionalasepahmadf
Β 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Β 
Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi
Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan AkuntansiAspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi
Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan AkuntansiYuni Andriany
Β 
PUBLIC FINANCE AND TAXATION
PUBLIC FINANCE AND TAXATIONPUBLIC FINANCE AND TAXATION
PUBLIC FINANCE AND TAXATIONNzabirinda Etienne
Β 
Psak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi
Psak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasiPsak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi
Psak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasiSri Apriyanti Husain
Β 
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxSitiNurza
Β 
perpajakan internasional
 perpajakan internasional  perpajakan internasional
perpajakan internasional Asep suryadi
Β 
Kieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptx
Kieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptxKieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptx
Kieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptxBayuKristyono1
Β 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Β 
Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUTkaromah95
Β 
Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6Pusri Indariyah
Β 
Makalah Pajak Berganda
Makalah Pajak BergandaMakalah Pajak Berganda
Makalah Pajak BergandaLiafatra Thohir
Β 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkLutfi Ardhani
Β 
Base Erosion and Profit Shifting
Base Erosion and Profit ShiftingBase Erosion and Profit Shifting
Base Erosion and Profit ShiftingBharath Rao
Β 

What's hot (20)

Perbandingan akuntansi.
Perbandingan akuntansi.Perbandingan akuntansi.
Perbandingan akuntansi.
Β 
Tax Havens , Major Tax Havens around the world.
Tax Havens , Major Tax Havens around the world.Tax Havens , Major Tax Havens around the world.
Tax Havens , Major Tax Havens around the world.
Β 
Time value of money
Time value of moneyTime value of money
Time value of money
Β 
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Β 
Bab 1 akuntansi internasional
Bab 1 akuntansi internasionalBab 1 akuntansi internasional
Bab 1 akuntansi internasional
Β 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Β 
Ch 07 kas & piutang
Ch 07 kas & piutangCh 07 kas & piutang
Ch 07 kas & piutang
Β 
Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi
Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan AkuntansiAspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi
Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi
Β 
PUBLIC FINANCE AND TAXATION
PUBLIC FINANCE AND TAXATIONPUBLIC FINANCE AND TAXATION
PUBLIC FINANCE AND TAXATION
Β 
Psak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi
Psak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasiPsak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi
Psak 7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi
Β 
Utang luar negeri
Utang luar negeriUtang luar negeri
Utang luar negeri
Β 
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
Β 
perpajakan internasional
 perpajakan internasional  perpajakan internasional
perpajakan internasional
Β 
Kieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptx
Kieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptxKieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptx
Kieso-IFRS-PPT-Ch15-Equity-pdf.pptx
Β 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Β 
Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUT
Β 
Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6
Β 
Makalah Pajak Berganda
Makalah Pajak BergandaMakalah Pajak Berganda
Makalah Pajak Berganda
Β 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Β 
Base Erosion and Profit Shifting
Base Erosion and Profit ShiftingBase Erosion and Profit Shifting
Base Erosion and Profit Shifting
Β 

Similar to ASAS PENJENAKAN PAJAK

Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
Β 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26muh wilyam
Β 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
Β 
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 241l2j3n
Β 
Mengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak InternasionalMengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak InternasionalIlham Sousuke
Β 
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalKeringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Β 
Pajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas DividenPajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas DividenIlham Sousuke
Β 
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .pptPERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .pptAtomeFinance
Β 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) Umiatulazizah
Β 
presentasi-1-kelompok-3.pdf
presentasi-1-kelompok-3.pdfpresentasi-1-kelompok-3.pdf
presentasi-1-kelompok-3.pdfipoelservices
Β 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isianisa_13
Β 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfipoelservices
Β 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumlaini luthfiati
Β 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanFebryanti Hartanto
Β 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfSeptianaNugraha2
Β 

Similar to ASAS PENJENAKAN PAJAK (20)

Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Β 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
Β 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Β 
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 24
Β 
Mengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak InternasionalMengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak Internasional
Β 
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalKeringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Β 
Pajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas DividenPajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas Dividen
Β 
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .pptPERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
Β 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
Β 
presentasi-1-kelompok-3.pdf
presentasi-1-kelompok-3.pdfpresentasi-1-kelompok-3.pdf
presentasi-1-kelompok-3.pdf
Β 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
Β 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
Β 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
Β 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
Β 
2016 ak2 a_kelompok2_pph24
2016 ak2 a_kelompok2_pph242016 ak2 a_kelompok2_pph24
2016 ak2 a_kelompok2_pph24
Β 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
Β 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
Β 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
Β 
Pajak
Pajak Pajak
Pajak
Β 
Pajak
PajakPajak
Pajak
Β 

More from Ilham Sousuke

(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20Ilham Sousuke
Β 
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakPajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakIlham Sousuke
Β 
Pajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas BungaPajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas BungaIlham Sousuke
Β 
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak InternasionalHubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Β 
Pajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa IndependenPajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa IndependenIlham Sousuke
Β 
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Ilham Sousuke
Β 
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Ilham Sousuke
Β 
Residensi dalam Pajak Internasional
Residensi dalam Pajak InternasionalResidensi dalam Pajak Internasional
Residensi dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Β 
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalLingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Β 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaIlham Sousuke
Β 
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BKedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BIlham Sousuke
Β 
Pajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas RoyaltiPajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas RoyaltiIlham Sousuke
Β 
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cyclesIlham Sousuke
Β 
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repaymentIlham Sousuke
Β 
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousingIlham Sousuke
Β 
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaranIlham Sousuke
Β 
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihanIlham Sousuke
Β 
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaranIlham Sousuke
Β 
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...Ilham Sousuke
Β 

More from Ilham Sousuke (20)

(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20
Β 
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakPajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Β 
Pajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas BungaPajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas Bunga
Β 
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak InternasionalHubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Β 
Pajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa IndependenPajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa Independen
Β 
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Β 
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Β 
Residensi dalam Pajak Internasional
Residensi dalam Pajak InternasionalResidensi dalam Pajak Internasional
Residensi dalam Pajak Internasional
Β 
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalLingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
Β 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Β 
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BKedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Β 
Stuktur P3B
Stuktur P3BStuktur P3B
Stuktur P3B
Β 
Pajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas RoyaltiPajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas Royalti
Β 
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
Β 
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
Β 
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
Β 
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
Β 
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
Β 
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
Β 
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...
Β 

Recently uploaded

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
Β 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
Β 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
Β 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
Β 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
Β 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
Β 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
Β 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
Β 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
Β 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
Β 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
Β 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
Β 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
Β 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
Β 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
Β 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
Β 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
Β 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
Β 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
Β 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
Β 

Recently uploaded (20)

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Β 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Β 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
Β 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Β 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Β 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Β 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
Β 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
Β 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
Β 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Β 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Β 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Β 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Β 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
Β 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
Β 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
Β 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
Β 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Β 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Β 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
Β 

ASAS PENJENAKAN PAJAK

  • 1. DOUBLE TAXATION Asas Pengenaan Pajak 1. Asas Sumber (Source Juridiction) Artinya, negara mengenakan pajak terhadap non-resident dan corporation atas penghasilan yang mereka peroleh dari negara tersebut. Hal ini sesuai dengan teori manfaat pajak, dimana ada hubungan yang jelas antara suatu negara dengan penghasilan yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi, biasanya terkait penggunaan fasilitas public di negara sumber penghasilan. 2. Asas Kewarganegaraan (residence Juridiction) Artinya, negara mengenakan pajak terhadap resident atas penghasilan yang diperoleh dari dalam dan luar negeri (world-wide income). Sejalan dengan teori manfaat pajak, bahwa (i) resident memperoleh manfaat dari penggunaan fasilitas public untuk mendukung aktivitas ekonomi yang menghasilkan penghasilan. (ii) resident umumnya memperoleh manfaat lebih banyak atas penggunaan fasilitas public dibanding dengan non-resident. Juridical Double Taxation Source dan Residence Approach bekerja sangat baik untuk wajib pajak yang tidak terlibat dalam transaksi lintas batas negara atau hanya menerima penghasilan domestic saja. Permasalahan timbul apabila orang yang sama dikenakan pajak dilebihdari satu negara yang diakibatkan oleh benturan asas pengenaan pajak. Permasalahan yang muncul : 1. Source-Source Conflicts Terjadi ketika satu negara mengenakan pajak dengan asas sumber dan negara lain juga mengenakan asas sumber, dimana wajib pajak melakukan aktivitas ekonomi di dua negara tersebut. Contoh, Perusahaan Shipping mengirim barang produksi negara A ke negara B. Negara A mengenakan pajak atas penjualan tersebut karena barang tersebut berasal atau bersumber dari negara A, sedangkan negara B mengenakan pajak terhadap perusahaan shipping karena mendapat penghasilan dari pembelian yang dilakukan dari negara B sebagai sumbernya. Keduanya mengenakan pajak atas transaksi yang sama. 2. Residence-Residence Conflict Terjadi karena adanya wajib pajak sebagai β€œdual resident”, contohnya ketika suatu perusahaan terdaftar sebagai entitas hokum di negara A, juga memiliki kantor manajemen di negara B. Kedua negara merasa berhak untuk mengenakan pajak karena menganggap perusahaan tersebut sebagai resident dari kedua negara. 3. Source-Residence Conflict Merupakan konflik yang paling sering terjadi, dimana wajib pajak dikenakan pajak di negara asalnya (residence – worldwide income) tetapi juga dikenakan pajak atas penghasilan di negara lain (source). Contoh perusahaan banking merupakan resident dari negara A, sehingga negara A mengenakan pajak atas seluruh penghasilan dari perusahaan banking. Sedangkan perusahaan banking punya cabang di negara B dan dikenakan pajak di negara B karena
  • 2. penghasilan cabang tersebut bersumber dari negara B. Sehingga penghasilan cabang perusahaan banking di negara B dikenakan pajak sebanyak dua kali, yaitu di negara B dan saat di konsolidasikan di negara A. Metode untuk mengurangi/menghindari double taxation 1. Excemption method Penghasilan dari luar negeri dibebaskan dari pengenaan pajak sehingga metode ini menekankan pada pengenaan pajak hanya atas penghasilan domestic. (i) Full exemption Metode ini membebaskan seluruh penghasilan dari luar negeri sebagai dasar perhitungan pajak sehingga ada pemisahan secara total untuk pengenaan pajak di negara A dengan di negara B. (ii) Exemption with progrestion Metode ini tetap mengikutsertakan penghasilan dari luar negeri sebagai dasar perhitungan, hanya untuk menentukan tariff yang dikenakan. Metode ini akan menghasilkan pajak terutang yang berbeda apabila negara tersebut menggunakan tariff pajak progresif. (iii) Participation Exemption Metode ini digunakan sebagai pembebasan pengenaan pajak kepada shareholder perusahaan atas deviden atau capital gain potensial yang mungkin terjadi. Penghasilan deviden tidak dikenakan pajak dilevel shareholder, sedangkan untuk capital gain tidak dikenakan pajak sepanjang memenuhi ambangbatas kepemilikan selama periode tertentu. Penghasilan Full Exemption Exemption with progression Foreign source income (country S) 50 50 Domestic source income (country R) 50 50 World wide income 100 100 Tax payable on foreign source income (S) 20 (40% x 50) 20 (40% x 50) Domestic tax payable on domestic income -) applicable tax rate 40% 45% -) tax base for calculation (DPP), only domestic income 50 50 -) Tax payable 20 (40% x 50) 22 (45% x 50) Total tax payable 40 (20 + 20) 42 (20 + 22) 2. Tax Credit Method Metode ini mengenakan pajak atas penghasilan dalam negeri dan luar negeri, hanya saja metode ini memperbolehkan untuk mengurangi pajak terutang dengan pajak yang dibayarkan diluar negeri (kredit pajak). (i) Full Credit Metode ini mengijinkan wajib pajak untuk mengkreditkan seluruh pajak yang sudah dibayar diluar negeri.
  • 3. (ii) Ordinary Credit Metode ini tidak mengijinkan wajib pajak untuk mengkreditkan keseluruhan pajak yang sudah dibayarkan diluar negeri, terutama untuk negara dengan tariff pajak yang lebih besar dari negara tersebut. Jumlah yang bisa dikreditkan hanya sebagian saja dengan batasan tertentu yang dihitung dengan alokasi proporsi. Penghasilan Full credit Ordinary credit Foreign source income (country S) 50 50 Domestic source income (country R) 50 50 World wide income 100 100 Tax payable on foreign source income (S) 20 (40% x 50) 20 (40% x 50) Domestic tax payable on domestic income -) applicable tax rate 35% 40% -) tax base for calculation (DPP), only domestic income 100 (wwi) 100 (wwi) -) Tax payable (domestic income tax 35 (35% x 100) 35 (35% x 100) Less : credit for foreign tax paid on foreign income -20 -17,5 tax payable on domestic tax 15 (35 - 20) 17,55 (35 - 17,5) Ordinary credit calculation πΉπ‘œπ‘Ÿπ‘’π‘”π‘–π‘› π‘–π‘›π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ π‘–π‘›π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘₯ π‘‘π‘œπ‘šπ‘’π‘ π‘‘π‘–π‘ π‘–π‘›π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘‘π‘Žπ‘₯ 3. Deduction Method Metode ini mengijinkan wajib pajak untuk menjadikan pajak yang dikenakan diluar negeri sebagai pengurang total penghasilan (beban). Namun metode ini tidak menghilangkan pengenaan pajak berganda sehingga wajib pajak tetap harus menangung beban atas pajak yang telah dibayar diluar negeri. Penghasilan Deductions Foreign source income (country S) 50 Domestic source income (country R) 50 World wide income 100 Tax payable on foreign source income (S) 20 (40% x 50) Domestic tax payable on domestic income -) applicable tax rate 35% -) World wide income 100 Less : foreign tax paid on foreign income -20 Taxable income in country R 80 (100 – 20) -) Tax payable (domestic income tax) 28 (35% x 80) Total tax payable 48 (28 + 20)
  • 4. Economic Double Taxation Pengenaan pajak atas dividen dalam system perpajakan klasik berdampak pada pengenaan pajak dua kali. yaitu, pada level perusahaan dan pada level shareholder. Hal ini terjadi karena pemberlakuan dua entitas hokum (perusahaan dan shareholder), dimana dalam sudut pandang ekonomi, keduanya merupakan satu kesatuan. Economic double taxation berarti pengenaan pajak berganda atas penghasilan dari wajib pajak yang berbeda (contohnya dividen). Hal ini mendorong wajib pajak untuk menjadi orang pribadi pengusaha (sole trader), dibandingkan mendirikan perusahaan. Menghindari Economic double taxation : (i) Penghasilan yang diperoleh perusahaan dikecualikan dari pengenaan pajak, sehingga pajaknya dikenakan di levelshareholder saatprofit tersebut (hanya jika) dibagikan kepada shareholder. (ii) Penghasilan perusahaan dikenakan pajak di level perusahaan, dan dikecualikan dari pengenaan di level shareholder (sebagai dividen). (iii) Mengenakan pajak secara satu kesatuan antara profit perusahaan dan penghasilan shareholder (seperti partnertship). (iv) Imputasi penuh atas profit perusahaan kepada shareholder (profit perusahaan diatribusikan kepada shareholder). Pajak dikenakan dilevel perusahaan dan level shareholder tetapi shareholder diberikan credit pajak atas bagiannya (sebagai withholding tax) Exempt at corporate level Exempt at shareholders Full integration Full imputation Pre-tex Income 1,000 1,000 0 1,000 Less : company tax (40%) (0) (400) (0) (400) Net Profit after tax distributed to shareholders 1,000 600 0 600 Net cash dividend paid to shareholders 1,000 600 1,000 600 Plus : imputation 400 Gross dividend subject to individual tax 1,000 Less : individual tax (40%) (400) (0) (400) (400) Less : imputation 400 Net profit after tax available to shareholders 600 600 600 600 Effective tax rate 40% 40% 40% 40% Dalam tabel diatas akan berbeda bila digunakan untuk investor asing dan domestik bila mereka dikenakan tariff yang berbeda (melanggar ketentuan capital import neutrality) halaman 61.
  • 5. Menghindari economic double taxation dalam konteks pajak internasional. Negara biasanya tidak memperlakukan non-resident shareholder kredit pajak untuk menghitung pajak terutangnya di negara tersebut. Karena itu akan mengorbankan penerimaan pajak suatu negara, sehingga non-resident shareholder kemungkinan besar harus menerima economic double taxation. Terdapat dua cara untuk menghindari economic double taxation : (i) Mengecualikan pembagian laba perusahaan setalah pajak kepada shareholder. (ii) Mengimputasi dividen kepada non-resident dengan cara memberikan credit pajak kepada perusahaan yang membagikan dividen kepada non-resident shareholder. Exempt at shareholders Full imputation foreign Domestic foreign Domestic Pre-tex Income 1,000 1,000 1,000 1,000 Less : company tax (40%) (400) (400) (400) (400) Less : foreign investor tax credit *) 106 Net Profit after tax distributed to shareholders 600 600 706 600 Net cash dividend paid to shareholders 600 600 600 600 Plus : imputation 400 Plus : supplementary dividend, 15% (non-resident only) 106 Gross cash dividen subject to individual tax 706 1,000 individual tax (40%) (0) (0) 400 Less : imputation credit (400) Less : withholding (non-resident) (106) Net profit after tax available to shareholders 600 600 600 600 Effective tax rate 40% 40% 40% 40% *) mengurangi pajak yang dipotong di level perusahaan (294+106):1000 = 40%