Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan keuntungan yang dapat diatribusikan kepada Permanent Establishment (PE) berdasarkan model OECD dan PBB. 2. Metode langsung dan tidak langsung dalam mengalokasikan keuntungan kepada PE dan ketentuan harga pasar wajar untuk transaksi antara PE dengan induk perusahaan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian ke

1. Business Profit
Pengenalan
Setelah mengatahui sebuah perusahaan mempunyai Permanent Establishment, permasalahan
selanjutnya adalah menghitung profit dari PE. Keuntungan PE mungkin dimanipulasi oleh biaya
barang dan jasa antara kantor pusat entitas dan PE-nya. Sumber pendapatan PE paling tidak
terbagi menjadi dua, yaitu :
 Pendapatan PE yang dipengaruhi oleh nilai penjualan grup perusahaan di suatu negara yang
dilakukan melalui Permanent Establishment dan
 Penjualan yang dilakukan langsung dari luar negeri ke pelanggan di negara di mana PE
berada.
Chapter ini membahas mengenai :
1. Bagaimana alokasi keuntungan kepada PE menggunakan pendekatan UN Model dan OECD
Model DTA.
2. Perbedaan metode langsung dan tidak langsung dan waktu penggunaannya.
3. Hubungan pasal 7 dengan pasal yang lainnya.
4. Ketentuan DTA untuk penghasilan dari international air traffic.
Penerapan Hukum Domestik
Pada dasarnya, jika diketahui bahwa suatu penghasilan bersumber dari negara S, maka:
a. ketentuan pajak domestik akan berlaku untuk menentukan jumlah yang dikenakan pajak
(taxable amount), yaitu. penghasilan kotor yang diperoleh dari negara sumber dikurangi
dengan biaya-biaya yang diperbolehkan untuk menghasilkan net amount yang akan
dikenakan tariff pajak di negara S. atau
b. dalam beberapa kasus, pajak terutang hanya dihitung berdasarkan persentase dari
penghasilan kotor. Contohnya perusahaan asuransi atau reasuransi luar negeri tanpa
adanya kehadiran di negara S (pasal 26).
Ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh ketentuan DTA.
Persyaratan Permanent Establishment di Negara Sumber
Dalam pasal 7, OECDModel DTA, disebutkan bahwa profit dari perusahaan asing hanya terutang
pajak di negaranya saja (negara R) kecuali bila perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya
dinegara lain melalui permanent establishment.

2. Arti “Profits”
Dalam penjelasan OECD Model DTA, Profit mempunyai arti yang luas dan mencakup semua
penghasilan yang diperoleh dalam menjalankan perusahaan sehingga sesuai dengan ketentuan
interpretasi, maka pengertian “Profits” mengikuti ketentuan domestik negara bersangkutan. Pasal
7(2) OECD Model DTA hanya menjelaskan atribusi profit kepada PE dan tidak berlaku untuk
kerugian (losses).
Suatu penghasilan dapat diklasifikasikan sebagai laba usaha harus berkaitan dengan kegiatan
usaha. Terdapat beberapa pendapat/putusan terkait penghasilan dari kegiatan usaha yang dapat
diklasifikasikan sebagai laba usaha :
a. Kegiatan penjualan saham merupakan suatu kegiatan usaha
b. Investasi di bidang perumahan di Kanada oleh agen penjual berlian di New York bukan
merupakan kegiatan usaha.
c. Pembelian kulit dan pemotongan hewan di Botswana dan persiapan untuk menjual dan
mengirimkan kulit yang dilakukan oleh perusahaan termasuk pengertian kegiatan usaha
dari perusahaan.
d. Penghasilan deviden tidak termasuk dalam lingkup kegiatan usaha
Arti “Enterprise”
Arti kata “Enterprise” tidak disebutkan dengan jelas dalam OECD Model DTA karena biasanya
interpretasi kata tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum domestik dari negara yang
berkontrak. Dalam OECD Model DTA hanya disebutkan bisnis enterprise (pasal 5 dan 7) serta
penerapan kata “Enterprise” (pasal 3 ayat 1c dan d).
Pada dasarnya, suatu entitas menjalankan perusahaan dan entitas itu memperoleh laba. Dalam
DTA, suatu perusahaan disebut menjalankan bisnis dan dapat memiliki PE. Gagasan ini tidak
dapat terjadi dalam pengertian hukum, tetapi DTA merujuk pada ide dalam pengertian akuntansi.
Hubungan dengan negara sumber
Penghasilan PE, terutang pajak hanya di negara tempat PE berada karena adanya tingkat
partisipasi dengan kehidupan ekonomi negara sumber dan hubungan antara negara sumber
dengan aktivitas PE yang menghasilkan income. Oleh sebab itu, penghasilan PE yang dikenai
pajak dinegara sumber hanyalah untuk penghasilan yang diatribusikan kepada PE tersebut.

3. Jika suatu transaksi oleh PE tidak punya hubungan partisipan dengan ekonomi negara Sumber
seperti ekspor atau jasa dari negara R ke negara S, maka tidak terutang pajak di negara S.
Alokasi Profit Kepada Permanent Establishment
Ketika perusahaan R mempuyai PE di negara S, Negara Sumber berhak atas pajak terhadap
profit yang diperoleh dari wilayah juridiksinya dan mempunyai hak terlebih dahulu untuk
mengenakan pajak atas profit tersebut. Jika negara R mengenakan pajak berbasis world-wide
income, maka ia akan memberikan relief untuk pajak yang sudah dibayar di negara sumber.
Jumlah yang diatribusikan kepada PE sangat dipengaruhi oleh transaksi antara PE dengan
induknya di negara R dan PE dengan divisi lain atau afiliasi di negara lain. Alokasi tesebut akan
mempengaruhi pengumpulan pajak dari masing-masing negara (berhubungan terbalik).
1. Berkurangnya Profit PE >> bertambahnya profit dari induk atau divisi atau afiliasi lain >>
mengurangi klaim pajak negara S dan meningkatkan klaim pajak di negara R atau negara
lain.
2. Bertambahnya Profit PE >> berkurangnya profit dari induk atau divisi atau afiliasi lain >>
meningkatkan klaim pajak negara S dan mengurangi klaim pajak di negara R atau negara
lain.
Keputusan Perusahaan R atas tinggi rendahnya pajak atas profit dari PE bergantung pada tarif
pajak (tax rate) negara S terhadap negara R. Hal ini dapat dilakukan melalui manipulasi dengan
transaksi antara PE dengan induknya atau afiliasi di negara lain untuk menggeser profit ke dalam
atau keluar negara S.
Ketentuan perpajakan atas profit dari PE diatur masing-masing menggunakan ketentuan
domestik kecuali bila kedua belah pihak terikat pada DTA atau P3B.
Kekuatan daya Tarik (Force of Attraction)
Dalam UN Model DTA, terdapat ketentuan mengenai kekuatan daya Tarik, yang digunakan untuk
mencegah non-residen yang memiliki PE di negara S dari menjalankan suatu transaksi yang
sebaliknya akan dijalankan melalui PE (artinya transaksi dilakukan langsung oleh induk dan
bukan melalui PE meskipun perusahaan tersebut mempunyai PE di negara tersebut).
Kegiatan penghindaran ini sangat mungkin terjadi pada OECD Model DTA karena pendapatan
dari transaksi tidak akan dikaitkan dengan PE non-residen di negara S. Namun, untuk mengatasi
kemungkinan penghindaran tersebut, UN Model DTA memungkinkan negara S untuk

4. mengenakan pajak atas keuntungan dari penjualan PE dan kegiatan bisnis lainnya oleh induk
yang dijalankan di negara S yang sama atau serupa dengan yang dilakukan melalui PE
(ketentuan magnet).
Contoh :
Sebuah perusahaan multinasional B, residen Belgium (Negara R), punya cabang di Nigeria
(Negara S) dimana ia menjalankan bisnis melalui cabang tersebut. Cabang tersebut termasuk
dalam PE menurut DTA antara keduanya. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 7(1) :
1. Profit dari cabang perusahaan B terutang pajak di Nigeria (Negara S)
2. Jika perusahaan B melakukan penjualan langsung dari induk di Beligum ke Nigeria, tanpa
melalui cabang di Nigeria, maka penghasilan yang diperoleh akan dikenai pajak di Nigeria
sesuai dengan ketentuan DTA berdasarkan Model UN.
Measurement of Profit
Ketentuan pajak domestik masing-masing mempunyai ketentuan yang berbeda.
Contoh :
a. Satu negara mungkin akan memasukkan item sebagai dasar penghasilan yang dikenakan
pajak sedangkan negara lain akan mengeluarkan item tersebut dari pendapatan.
b. Satu negara mungkin akan mempebolehkan pengurangan tertentu sedangkan negara lain
tidak memperbolehkan pengurangan tersebut.
Oleh sebab itu tidak akan ada sinkronisasi jumlah profit yang dikenakan pajak di negara R. Hal
ini berpengaruh pada jumlah kredit pajak yang tidak merefleksikan jumlah penghasilan yang
sama yang digunakan untuk menghitung pajak di Negara R (ada kemungkinan kredit pajak
tersebut melebihi pajak terutang di negara R atau sebaliknya). Ketentuan relief dalam pasal 23
disini hanyalah sebatas sebagai estimasi wajar untuk mengurangi juridical double taxation.
Arm’s Length Pricing
Dalam pasal 7(2) OECD Model DTA, disebutkan untuk transaksi antara induk dengan PE, harus
diatribusikan profit tersebut sesuai yang seharusnya diterima atau diperoleh apabila transaksi
tersebut dilakukan tanpa adanya hubungan istimewa atau dilakukan kepada entitas terpisah
independen. Hal ini disebabkan karena PE dengan induk merupakan satu kesatuan entitas
sehingga mereka tidak dapat secara hukum melakukan transaksi bisnis. Oleh karena itu tidak
mungkin bagi kantor pusat dan PE untuk mengadakan hubungan hukum yang tepat atau adil

5. sehubungan dengan (transfer pricing), misalnya, penjualan barang, peminjaman monet atau
pemberian paten. Oleh sebab itu, dalam pasal 7(2) ditekankan mengenai pendekatan entitas
terpisah untuk menangani transaksi semacam itu.
Contoh :
1. Ketika perusahaan induk mengirim barang dagangan ke PE, apakah perusahaan induk
mengakuinya sebagai pendapatan? Mengingat transaksi tersebut adalah transaksi
internal.
2. Ketika perusahaan induk mengirim aset tetap ke PE, apakah perusahaan mencatatdalam
nilai buku atau nilai pasar wajar?
Oleh sebab itu, untuk kondisi diatas, pendekatan yang digunakan dalam menghitung penghasilan
yang dikenakan pajak adalah menggunakan pendepatan harga pasar wajar.
Kriteria yang digunakan :
1. Perusahaan terpisah dan berbeda, merupakan metode langsung pemisahan akuntansi
oleh PE, yang menerapkan transaksi arm;s length, artinya PE harus diperlakukan seperti
terpisah terhadap induknya. Pendekatan arm’s length ini digunakan untuk menentukan
profit yang diatribusikan kepada PE.
2. Aktivitas yang samaatau mirip, mengharuskan untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh
PE.
Contohnya Company R memproduksi sepeda, ditransfer ke PE di negara S.
Jika PE adalah agen penjualan atau distributor, maka pendekatan arm’s length
mengharuskan untuk menentukan komisi penjualan seperti jika penjualan dilakukan oleh
entitas independen.
 Jika PE diperlakukan secara terpisah tetapi kepemilikan legal barang dagangan tidak
berpindah kepada PE, maka penghasilan yang diatribusikan adalah komisi penjualan.
 Jika PE adalah distributor, profit PE dihitung dengan mengurangi penjualan dengan
harga grosir
 Jika PE diperlakukan secara terpisah dan kepemilikan legal barang dagangan
berpindah kepada PE, maka penghasilan yang diatribusikan adalah selisih
pendapatan dengan biaya.

6. Asumsi yang digunakan dalam menerapkan pendekatan arm’s length oleh otoritas pajak :
1. PE dan bagian perusahaan yang lain adalah entitas yang terpisah, dan
2. Negara yang berkontrak harus menentukan harga yang mungkin akan dicharged oleh
entitas satu sama lain untuk :
a. Barang dan jasa dan
b. Sumber daya perusahaan yang digunakan bersama
Seolah seperti jika mereka beroperasi penuh dan independen sebagai perusahaan tidak
terkendali.
Pengeluaran yang dapat dikurangkan (Deductible Expenditure)
Dalam menentukan Profit dari PE, diperbolehkan untuk mengurangkan beban-beban berkaitan
dengan PE, termasuk beban eksekutif dan administrasi umum yang terjadi di tempat PE berada.
Batasan dari pendekatan entitas terpisah muncul seiring dengan adanya kontrak internal antara
induk dengan PE, batasan dan permasalahan tersebut adalah :
1. Apakah pembayaran oleh PE kepada induknya atau sebaliknya dapat dikurangkan?
2. Jika bisa, berapa yang dapat dikurangkan? Apakah hanya sebatas costatau termasukprofit?
Terdapat tiga skenario mengenai ketentuan internal services, sebagai berikut:
1. Jasa tersebutmerupakanbagian dari perdagangan umum atau bisnis dari keseluruhan
perusahaan.
Fee jasa tersebut dapat dikurangkan oleh PE, terumasuk markup profit yang dihitung
berdasarkan basis arm’s length atau harga pasar wajar.
2. Jasa tersebut merupakan aktivitas utama dari satu penyedia PE.
Elemen profit bisa diikutsertakan dalam service fee yang dibebankan oleh PE ketika jasa
tersebut dilaksanakan oleh PE yang menghasilkan manfaat nyata kepada perusahaan dan
biaya jasa yang disediakan merepresentasikan bagian signifikan dari beban-beban
perusahaan.
Artinya, PE yang menyediakan jasa tersebut memang aktivitas utamanya adalah
menyelenggarakan jasa tersebut sehingga boleh untuk mengurangkan biaya termasuk
keuntungan yang dibebankan oleh PE dengan syarat bahwa jasa tersebut memang
bermanfaat dan merepresentasikan bagian signifikan dan beban-beban perusahaan.

7. 3. Jasa tersebut mungkin disediakan sebagai bagian dari aktivitas manajemen umum
dari induknya.
Jika jasa tersebut hanya sebatas aktivitas manajemen umum dari induknya, maka biaya
penyediaan jasa tersebut dapat dialokasikan kepada bagian dari perusahaan yang menerima
manfaatnya dan tidak termasuk keuntungannya.
Pasal 7(3) menjelaskan mengenai semua overhead langsung dan tidak langsung yang dapat
diatribusikan secara wajar kepada PE. Pembagian atas beban-beban tidak langsung
dilakukan melalui alat-alat akuntansi konvensional seperti ratio PE terhadap induknya.
Contoh :
1. Beban Bunga Pinjaman, dalam Penjelasan OECD Model DTA Pasal 7, dipisahkan :
a. Jika pemberi pinjaman bisnisnya bukan penyediaan pinjaman komersial, beban bunga
tidak diperbolehkan sebagai pengurangan bagi peminjam intra-entitas (peminjam masih
dapat satu entitas yang sama dengan pemberi pinjaman).
b. Jika pemberi pinjaman adalah bank atau institusi finansial, dimana bisnisnya adalah
menyalurkan pinjaman, maka beban bunga berdasarkan tingkat bunga wajar terhadap
pinjaman tersebut dapat dibebankan kepada peminjam (entah PE atau Induknya).
2. Beban Royalti, dalam Penjelasan OECD Model DTA jelas menyebutkan tidak boleh
dibebankan segala macam pembayaran royalty untuk intra-entitas.
3. Beban iklan worldwide yang dilakukan oleh induk untuk kepentingan PEnya, termausk beban
iklan yang dilakukan di negara tempat PEnya berada, dapat dibebankan oleh Induk kepada
PE menggunakan alokasi proporsi, karena hubungan langsung antara beban pemasaran
dan penjualan masing-masing PE, alokasi biaya pemasaran kantor pusat untuk setiap PE
berdasarkan rasio turnover di atas tampaknya tepat.
4. Beban training yang dialami oleh Induknya untuk kepentingan eksekutif dari berbagai macam
PE diseluruh dunia dapat dialokasikan berdasarkan basis rasio antara beban gaji eksekutif
masing-masing PE terhadap total beban gaji eksekutif perusahaan secara keseluruhan.
Agents (Independent)
Penting untuk diingat bahwa agen disini adalah suatu entitas yang cukup terpisah dari entitas
perusahaan dan agen tersebut hampir pasti akan menjalankan bisnisnya sendiri dengan maksud
untuk mendapatkan keuntungan.

8. Permasalahan utamanya adalah berapa penghasilan perusahaan di negara R yang dihasilkan
dari menjalankan bisnis melalui PE tersebut di negara S, yang diatribusikan kepada PE tersebut.
(perlu diingat bahwa agent ini adalah entitas terpisah, mungkin mempunyai bisnisnya sendiri dan
mencari keuntungan sehingga tidak bisa untuk mengatribusikan seluruh penghasilannya sebagai
PE, penghasilan sebagai PE hanya sebatas pada bisnis yang dijalankan dalam rangka sebagai
PE dari perusahaan luar negeri tersebut).
Metode alokasi atau atribusi penghasilan :
1. Jika agen adalah memproses barang di negara S untuk perusahaan induk. Profit yang
diatribusikan kepada PE adalah nilai yang ditambahkan (value added) pada barang tersebut
berdasarkan pemrosesan dikurangkan biaya untuk perusahaan yang melakukan
pemrosesan tersebut. Metode ini disebut metode langsung, dan akan diadopsi entah profit
keseluruhan atau pendekatan entitas independent yang digunakan. Dalam hal pendekatan
entitas independen digunakan, barang-barang harus dijual dengan laba secara keseluruhan
kepada perusahaan sebelum dapat dikatakan sebagai laba yang dikaitkan dengan
permanent establishment.
2. Metode tidak langsung, berdasarkan pembagian worldwide profit (total profit) dari
enterprise kepada PE. Metode ini menganggap bahwa keseluruhan entitas hukum adalah
satu kesatuan dan penghasilan dari tiap divisi atau cabang (setelah menghilangkan transaksi
intra-entitas) digabungkan menjadi satu. Penghasilan agregat tersebut kemudian
dialokasikan kepada komponen-komponen entitas berdasarkan hubungan aktivitas
individual terhadap total aktivitas dari entitas. Artinya, enterprise dianggap telah
menghasilkan profit keseluruhan atas aktivitas bisnisnya (beberapa dilakukan oleh PE)
sebelum profit bisa diatribusikan kepada PE. Metode ini hanya diperbolehkan bila berlaku
umum di negara S dan tidak bertentangan denga ketentuan pasal 7.
Purchasing Offices
Ketentuan ini berlaku hanya untuk PE yang menjalankan bisnis di negara S dan melakukan
aktivitas pembelian untuk induknya. Apabila hanya menjalankan aktivitas pembelian saja, hal
tersebut tidak cukup mengindikasikan hubungan ekonomis yang signifikan sehingga bukan PE.
Ketentuan ini memastikan bahwa untuk profit dari PE tidak ditambahkan apabila berasal dari
aktivitas pembelian untuk bagian lain dari perusahaan dan beban-beban terkait juga tidak boleh
dibebankan.

9. Consistent methodology
Wajib pajak tidak diperbolehkan untuk mengadopsi metode alokasi profit yang berbeda dari tahun
ke tahun dengan tujuan memanipulasi pajak terutang. Ketentuan ini memastikan bahwa metode
atribusi langsung melibatkan penyesuaian akun finansial dan penentuan beban yang dapat
dibebankan tidak berubah-ubah serta adminitrasi pajak tidak bisa mengubah metode tidak
langsung ke metode langsung untuk menentukan profit.
Subordination Pasal 7
Untuk ketentuan lain dalam DTA untuk jenis penghasilan yang juga merupakan business profit
sesuai pasal 7, maka ketentuan lain tersebut dapat mengesampingkan ketentuan pasal 7.
International Transportasion
Pasal 8 OECD Model DTA menekankan mengenai transportasi internasional atas orang dan
barang termasuk transportasi melalui perairan darat, laut, dan udara.
Dalam hal penentuan residen, suatu negara mungkin akan mengklaim pajak atas seluruh profit
yang dihasilkan oleh shipping company karena perusahaan tersebut terdaftar disana atau
berkedudukan disana, dimana negara lain juga akan melakukan hal yang sama karena kantor
pusat perusahaan shipping berada di wilayah juridiksinya. Untuk perusahaan airlines, juga sama
karena sumber profitnya berasal dari penumpang yang naik ke pesawat atau karena penjualan
tiket berasal dari suatu negara.
Dalam pasal 8 OECD Model DTA, disebutkan jelas untuk menangani permasalahan pada
perusahaan transportasi internasional, negara yang mempunyai hak pajak atas profit yang
dihasilkan oleh perusahaan tersebut adalah negara dimana tempat manajemen efektif berada,
yaitu tempat pengambilan keputusan manajemen kunci dan keputusan komerisial yang
diperlukan untuk menjalankan bisnisnya diambil.
Penentuan hak pajak atas profit perusahaan transportasi internasional :
1. Profit dari operasi kapal dan pesawat dalam internasional traffic hanya dapat dikenai pajak
di negara yang berkontrak dimana tempat manajemen efektif berada.
2. Profit dari operasi perahu dalam transportasi perairan darat hanya dapat dikenai pajak di
negara yang berkontrak dimana tempat manajemen efektif berada.
3. Jika tempat manajemen efektif dari perusahaan shipping dan transportasi darat tidak dapat
ditentukan atau berada di atas kapal atau perahu, maka ditentukan berdasarkan tempat

10. pelabuha rumah(home harbour) dari kapal atau perahu tersebut. Jika tetap tidak ada, maka
ditentukan berdasarkan residensi dari operator kapal atau perahu.
Contoh adalah dalam transportasi perairan darat yang dijalankan oleh orang pribadi di
eropa (venice), maka tempat manajemen efektifnya adalah diatas perahu yang bergerak
sehingga tidak jelas tempat menejemen efektifnya, oleh sebab itu ditentukan tempat
manajemen efektifnya adalah home harbour dari perahu tersebut karena umumnya tiap
perahu maupun kapal memiliki home harbour tetapi jika tidak, maka menggunakan residen
dari operator yaitu pemilik perahu tersebut yang juga merupakan operator perahu.
4. Ketentuan ini juga berlaku untuk profit dari participation in a poll, a joint busniness or an
international operating agency. Hal ini disebabkan karena untuk transportasi internasional
umumnya tidak dijalankan sendirian melainkan bekerja sama dengan beberapa pihak.