10. Pajak yang dibayar atau terutang
di luar negeri atas penghasilan
dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib pajak
dalam negeri.
11. Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
12. Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
13. Penghasilan yang berasal dari
usaha
Penghasilan lainnya seperti
sewa, bunga, royalti
Penghasilan berupa deviden
yang diperoleh wajib pajak
dalam negeri dari penyertaan
modal sekurang-kurangnya 50%
dari jumlah saham yang disetor
pada badan usaha di Luar
Negeri yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek
pada saat tahun
diperolehnya penghasilan
tersebut
Pada saat diterimanya
penghasilan tersebut
Pada saat tahun dimana
deviden tersebut
diperoleh
14. PT. Ananda Yogyakarta dalam
tahun 2009 menerima dan
memperoleh penghasilan neto
yang bersumber dari luar
negeri sebagai berikut
15. 1. Laba di Singapura dalam tahun
pajak 2009 sebesar Rp500.000.000
2. Deviden atas kepemilikan saham
pada X. Ltd di Australia sebesar
Rp200.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan tahun 2007 yang
ditetapkan dalam rapat
pemegang saham tahun 2008
dan baru akan dibayarkan dalam
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
16. Penghasilan dari saham dan
sekuritas lainnya
Penghasilan berupa bunga, royalti,
sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak
Penghasilan berupa sewa
sehubungan dengan harta tidak
bergerak
Penghasilan berupa imbalan
sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan
Penghasilan berupa bentuk usaha
tetap
Sumber Penghasilan
Negara tempat badan
menerbitkan saham atau
sekuritas berkedudukan
Negara tempat pihak yang
membayar tersebut
berkedudukan
Negara tempat harta tersebut
terletak
Negara tempat pihak
membayar berada
Negara tempat betuk usaha
tetap menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan.
18. Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan
1. Pajak atas penghasilan yang terutang
atau dibayar di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap total PPh
terutang di Indonesia hanya Pajak
yang langsung dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dari luar
negeri tersebut.
19. Pajak atas penghasilan
yang terutang di luar
negeri adalah pajak
atas penghasilan
berkenaan dengan
usaha atau pekerjaan
di luar negeri
Pajak atas penghasilan
yang dibayar diluar
negeri adalah pajak
atas penghasilan dari
modal dan penghasilan
lainnya diluar negeri
seperti bunga, dividen,
royalti, sewa, dll.
20. PT. A di Indonesia merupakan
pemegang saham tunggal dari Z Inc.
tersebut dalam tahun 2013
memperoleh keuntungan sebesar
USS100.000. Pajak penghasilan yang
berlaku di Negara X adalah 48% dan
pajak deviden adalah 38%.
Perhitungan pajak atas dividen tsb yaitu:
Keuntungan Z Inc. USS 100,000
Pajak Penghasilan (Corporate Income tax) atas Z Inc (48%) USS 48,000
USS 52,000
Pajak atas dividen (38%) USS 19,760
Dividen yang dikirim ke Indonesia USS 32,240
21. 2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah
setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang
dibayar atau terutang diluar negeri, tetapi tidak
boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut
perbandingan antara penghasilan dari luar negeri
terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau
setinggi-tingginya sama dengan pajak yang
terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari
penghasilan luar negeri (menganut Metode
Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary
Credit Method)
22. Besarnya kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah nilai terendah
diantara 3 perhitungan :
I. Total PPh terutang.
II. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan
dalam dan luar negeri × Total PPh terutang.
III.PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.
24. PT. Putra Jaya di Yogyakarta memperoleh penghasilan netto pada
tahun 2013 :
Penghasilan dalam negeri Rp 500.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 500.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah
Rp52.000.000.000.
Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena
tidak terdapat kompensasi kerugian atau
pengurangan yang lain.
2. Menghitung total PPh terutang
25% × Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000
25. 3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp100.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang atau
dibayar diluar negeri.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
26. Perusahaan Perdana dimiliki oleh Tuan Akbar (K/2) memperoleh
penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut:
Penghasilan dalam negeri Rp 150.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 250.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 40%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp150.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp250.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000
PTKP (K/2) Rp 45.000.000 -
Total PKP Rp355.000.000
2. Menghitung total PPh terutang
5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% × Rp200.000.000 = Rp30.000.000
25% × Rp 105.000.000 = Rp26.250.000
Rp58.750.000
27. 3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
40% × Rp250.000.000 = Rp100.000.000
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp36.718.750 atau
sebesar PPh maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
28. CONTOH 4
PT. Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto
pada tahun 2013 yaitu:
Di negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha
sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%)
Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri
sebesar Rp4.600.000.000.
29. 1) Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp300.000.000
Kerugian usaha dalam negeri Rp100.000.000 -
Jumlah penghasilan neto Rp200.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat
kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2) Menghitung total PPh terutang
25% × Rp200.000.000 × 50% = Rp25.000.000
30. 3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar di luar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp25.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
31. PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
32. 1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp200.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp600.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp800.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi.
2. Menghitung total PPh yang terutang
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% :
(Rp4.800.000.000) x Rp800.000.000 = Rp80.000.000
Rp48.000.000.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%:
RP800.000.000 - Rp80.000.000 = Rp720.000.000
PPh terutang:
12,5% x Rp80.000.000 = Rp 10.000.000
25% x Rp720.000.000 = Rp180.000.000
Rp190.000.000
33.
34. 4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
35. Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya batas
maksimum kredit pajak luar negeri dihitung
untuk masing-masing negara (per country
limitation).
36. Perhitungan PPh Pasal 24 jika
Penghasilan Luar Negeri Berasal dari
Beberapa Negara
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
37. Contoh 6Contoh 6
PT Yoganata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai
berikut :
•Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp300.000.000
(Tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
•Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp400.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di Negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp100.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 35%).
•Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar
RP62.000.000.000
38. Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
39. PPh Maksimum untuk Negara P
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
PnegaranPenghasila
00Rp75.000.0000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.300
=x
Rp
41. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
42. Negara Total PPh
Terutang
PPh Maksimum
Dikreditkan Sesuai
Perbandingan
Penghasilan
PPh
Terutang/
Dibayar di
Luar
Negeri
PPh Pasal 24
Terendah
Kolom
(1),(2),(3)
(1) (2) (3) (4)
P Rp 250.000.000 Rp 75.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
Q Rp 250.000.000 Rp 100.000.000 Rp
100.000.000
Rp 100.000.000
R Rp 250.000.000 Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000
Pajak Luar Negeri Diperbolehkan Rp 185.000.000
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Total Kredit Pajak Luar Negeri Diperbolehkan (PPh Pasal 24)Rp185.000.000 karena jumlah
ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).
43. CONTOH :CONTOH :
Dalam tahun pajak 2013, wajib pajakmendapatkan
pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak
2012 sebesar Rp 7.000.000; yang semula telah termasuk
dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang
terhutang untuk tahun pajak 2012, maka jumlah sebesar Rp
7.000.000., tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang
dalam tahun pajak 2013. Jumlah tersebut dimasukkan dalam
induk SPT tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang
sebelum menentukkan jumlah PPh yang terhutang.
PENGURANGAN/PENGAMBILAN PPh LUAR
NEGERI