SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
KELOMPOK 2
3
2
1
MATERI 8
PPh Pasal 24
KELOMPOK 2
loading
12%16%18%21%26%42%52%52%63%78%96%100%
Permohonan
kredit pajak
luar negeri
Penggabungan
penghasilan
Besarnya
kredit pajak
yang
diperbolehkan
Penentuan
sumber
penghasilan
PPH
PASAL
24
AKUNTANSI 2AAKUNTANSI 2A
Pajak yang dibayar atau terutang
di luar negeri atas penghasilan
dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib pajak
dalam negeri.
 Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
 Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
 Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
 Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
 Penghasilan yang berasal dari
usaha
 Penghasilan lainnya seperti
sewa, bunga, royalti
 Penghasilan berupa deviden
yang diperoleh wajib pajak
dalam negeri dari penyertaan
modal sekurang-kurangnya 50%
dari jumlah saham yang disetor
pada badan usaha di Luar
Negeri yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek
 pada saat tahun
diperolehnya penghasilan
tersebut
 Pada saat diterimanya
penghasilan tersebut
 Pada saat tahun dimana
deviden tersebut
diperoleh
PT. Ananda Yogyakarta dalam
tahun 2009 menerima dan
memperoleh penghasilan neto
yang bersumber dari luar
negeri sebagai berikut
1. Laba di Singapura dalam tahun
pajak 2009 sebesar Rp500.000.000
2. Deviden atas kepemilikan saham
pada X. Ltd di Australia sebesar
Rp200.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan tahun 2007 yang
ditetapkan dalam rapat
pemegang saham tahun 2008
dan baru akan dibayarkan dalam
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
 Penghasilan dari saham dan
sekuritas lainnya
 Penghasilan berupa bunga, royalti,
sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak
 Penghasilan berupa sewa
sehubungan dengan harta tidak
bergerak
 Penghasilan berupa imbalan
sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan
 Penghasilan berupa bentuk usaha
tetap
 Sumber Penghasilan
 Negara tempat badan
menerbitkan saham atau
sekuritas berkedudukan
 Negara tempat pihak yang
membayar tersebut
berkedudukan
 Negara tempat harta tersebut
terletak
 Negara tempat pihak
membayar berada
 Negara tempat betuk usaha
tetap menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan.
Besarnya Kredit
PajaK yang
diPerBolehKan
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan
1. Pajak atas penghasilan yang terutang
atau dibayar di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap total PPh
terutang di Indonesia hanya Pajak
yang langsung dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dari luar
negeri tersebut.
 Pajak atas penghasilan
yang terutang di luar
negeri adalah pajak
atas penghasilan
berkenaan dengan
usaha atau pekerjaan
di luar negeri
 Pajak atas penghasilan
yang dibayar diluar
negeri adalah pajak
atas penghasilan dari
modal dan penghasilan
lainnya diluar negeri
seperti bunga, dividen,
royalti, sewa, dll.
 PT. A di Indonesia merupakan
pemegang saham tunggal dari Z Inc.
tersebut dalam tahun 2013
memperoleh keuntungan sebesar
USS100.000. Pajak penghasilan yang
berlaku di Negara X adalah 48% dan
pajak deviden adalah 38%.
Perhitungan pajak atas dividen tsb yaitu:
Keuntungan Z Inc. USS 100,000
Pajak Penghasilan (Corporate Income tax) atas Z Inc (48%) USS 48,000
USS 52,000
Pajak atas dividen (38%) USS 19,760
Dividen yang dikirim ke Indonesia USS 32,240
2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah
setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang
dibayar atau terutang diluar negeri, tetapi tidak
boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut
perbandingan antara penghasilan dari luar negeri
terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau
setinggi-tingginya sama dengan pajak yang
terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari
penghasilan luar negeri (menganut Metode
Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary
Credit Method)
 Besarnya kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah nilai terendah
diantara 3 perhitungan :
I. Total PPh terutang.
II. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan
dalam dan luar negeri × Total PPh terutang.
III.PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.
Catatan
PT. Putra Jaya di Yogyakarta memperoleh penghasilan netto pada
tahun 2013 :
Penghasilan dalam negeri Rp 500.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 500.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah
Rp52.000.000.000.
Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena
tidak terdapat kompensasi kerugian atau
pengurangan yang lain.
2. Menghitung total PPh terutang
25% × Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000
3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp100.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang atau
dibayar diluar negeri.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
Perusahaan Perdana dimiliki oleh Tuan Akbar (K/2) memperoleh
penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut:
Penghasilan dalam negeri Rp 150.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 250.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 40%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp150.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp250.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000
PTKP (K/2) Rp 45.000.000 -
Total PKP Rp355.000.000
2. Menghitung total PPh terutang
5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% × Rp200.000.000 = Rp30.000.000
25% × Rp 105.000.000 = Rp26.250.000
Rp58.750.000
3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
40% × Rp250.000.000 = Rp100.000.000
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp36.718.750 atau
sebesar PPh maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
CONTOH 4
PT. Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto
pada tahun 2013 yaitu:
 Di negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha
sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%)
Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri
sebesar Rp4.600.000.000.
1) Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp300.000.000
Kerugian usaha dalam negeri Rp100.000.000 -
Jumlah penghasilan neto Rp200.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat
kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2) Menghitung total PPh terutang
25% × Rp200.000.000 × 50% = Rp25.000.000
3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar di luar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp25.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp200.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp600.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp800.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi.
2. Menghitung total PPh yang terutang
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% :
(Rp4.800.000.000) x Rp800.000.000 = Rp80.000.000
Rp48.000.000.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%:
RP800.000.000 - Rp80.000.000 = Rp720.000.000
PPh terutang:
12,5% x Rp80.000.000 = Rp 10.000.000
25% x Rp720.000.000 = Rp180.000.000
Rp190.000.000
4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya batas
maksimum kredit pajak luar negeri dihitung
untuk masing-masing negara (per country
limitation).
Perhitungan PPh Pasal 24 jika
Penghasilan Luar Negeri Berasal dari
Beberapa Negara
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
Contoh 6Contoh 6
PT Yoganata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai
berikut :
•Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp300.000.000
(Tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
•Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp400.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di Negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp100.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 35%).
•Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar
RP62.000.000.000
Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
PPh Maksimum untuk Negara P
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
PnegaranPenghasila
00Rp75.000.0000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.300
=x
Rp
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
QnegaranPenghasila
000Rp100.000.000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.400
=x
Rp
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
RnegaranPenghasila
00Rp25.000.0000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.100
=x
Rp
Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
Negara Total PPh
Terutang
PPh Maksimum
Dikreditkan Sesuai
Perbandingan
Penghasilan
PPh
Terutang/
Dibayar di
Luar
Negeri
PPh Pasal 24
Terendah
Kolom
(1),(2),(3)
(1) (2) (3) (4)
P Rp 250.000.000 Rp 75.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
Q Rp 250.000.000 Rp 100.000.000 Rp
100.000.000
Rp 100.000.000
R Rp 250.000.000 Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000
Pajak Luar Negeri Diperbolehkan Rp 185.000.000
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Total Kredit Pajak Luar Negeri Diperbolehkan (PPh Pasal 24)Rp185.000.000 karena jumlah
ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).
CONTOH :CONTOH :
Dalam tahun pajak 2013, wajib pajakmendapatkan
pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak
2012 sebesar Rp 7.000.000; yang semula telah termasuk
dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang
terhutang untuk tahun pajak 2012, maka jumlah sebesar Rp
7.000.000., tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang
dalam tahun pajak 2013. Jumlah tersebut dimasukkan dalam
induk SPT tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang
sebelum menentukkan jumlah PPh yang terhutang.
PENGURANGAN/PENGAMBILAN PPh LUAR
NEGERI
@vikhanur @kartikaaa

More Related Content

What's hot

6. pengambilan keputusan dalam struktur modal
6. pengambilan keputusan dalam struktur modal6. pengambilan keputusan dalam struktur modal
6. pengambilan keputusan dalam struktur modaldianpipit
 
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint ventureContoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint ventureWahyu Hidayat
 
AKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGET
AKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGETAKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGET
AKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGETNurul Qamar
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Hasan Romadon
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2iyandri tiluk wahyono
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Akuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuanAkuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuandewantar
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Analisis biaya volume - laba
Analisis biaya   volume - labaAnalisis biaya   volume - laba
Analisis biaya volume - labaPuw Elroy
 
Surat berharga saham
Surat berharga sahamSurat berharga saham
Surat berharga sahammonkeane
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma findira
 
Pengauditan siklus produksi persediaan
Pengauditan siklus produksi persediaanPengauditan siklus produksi persediaan
Pengauditan siklus produksi persediaanDina Nurmariyani
 
analisa-rasio-keuangan.ppt
analisa-rasio-keuangan.pptanalisa-rasio-keuangan.ppt
analisa-rasio-keuangan.pptMonika562762
 

What's hot (20)

6. pengambilan keputusan dalam struktur modal
6. pengambilan keputusan dalam struktur modal6. pengambilan keputusan dalam struktur modal
6. pengambilan keputusan dalam struktur modal
 
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint ventureContoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
Contoh soal dan jawaban akuntansi joint venture
 
AKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGET
AKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGETAKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGET
AKUNTANSI MANAJEMENT FLEXIBLE BUDGET
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
 
PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26
 
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahanPerubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
 
Nilai saham
Nilai sahamNilai saham
Nilai saham
 
Ekuitas modal disetor
Ekuitas modal disetorEkuitas modal disetor
Ekuitas modal disetor
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Ringkasan Akuntansi Biaya Bab I - X
Ringkasan Akuntansi Biaya Bab I - XRingkasan Akuntansi Biaya Bab I - X
Ringkasan Akuntansi Biaya Bab I - X
 
Akuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuanAkuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuan
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Analisis biaya volume - laba
Analisis biaya   volume - labaAnalisis biaya   volume - laba
Analisis biaya volume - laba
 
Surat berharga saham
Surat berharga sahamSurat berharga saham
Surat berharga saham
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
 
Pengauditan siklus produksi persediaan
Pengauditan siklus produksi persediaanPengauditan siklus produksi persediaan
Pengauditan siklus produksi persediaan
 
analisa-rasio-keuangan.ppt
analisa-rasio-keuangan.pptanalisa-rasio-keuangan.ppt
analisa-rasio-keuangan.ppt
 
Liabilitas SR
Liabilitas  SRLiabilitas  SR
Liabilitas SR
 
Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212
 

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Contoh soal pajak Pasal 25
Contoh soal pajak Pasal 25Contoh soal pajak Pasal 25
Contoh soal pajak Pasal 25
 
18. pph pasal 24
18. pph pasal 2418. pph pasal 24
18. pph pasal 24
 
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 24
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)
 

Similar to PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) Umiatulazizah
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isianisa_13
 
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptxpph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptxIputuEka
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfNathaniaAprillya
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Group 9 perpajakan
Group 9 perpajakanGroup 9 perpajakan
Group 9 perpajakanhaningtia
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxLidyaYuni
 
PPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptxPPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptxAdrianHanda2
 
TUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptxTUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptxNengRisma1
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.pptJancokKoe1
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxmatius7
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.pptabifarizka
 

Similar to PPh Pasal 24 (20)

Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
 
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptxpph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
 
Objek PPh.pdf
Objek PPh.pdfObjek PPh.pdf
Objek PPh.pdf
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
 
Group 9 perpajakan
Group 9 perpajakanGroup 9 perpajakan
Group 9 perpajakan
 
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal242016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
 
PPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptxPPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptx
 
TUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptxTUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptx
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 

More from Kartika Dwi Rachmawati

TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...Kartika Dwi Rachmawati
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...Kartika Dwi Rachmawati
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSISISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSIKartika Dwi Rachmawati
 
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016Kartika Dwi Rachmawati
 
chap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise Systemschap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise SystemsKartika Dwi Rachmawati
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...Kartika Dwi Rachmawati
 
chap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business Processchap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business ProcessKartika Dwi Rachmawati
 
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasichapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasiKartika Dwi Rachmawati
 
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Kartika Dwi Rachmawati
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAANSISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAANKartika Dwi Rachmawati
 
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madaniPeran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madaniKartika Dwi Rachmawati
 
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi Kartika Dwi Rachmawati
 
chap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment Decisionschap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment DecisionsKartika Dwi Rachmawati
 
Net Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment RulesNet Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment RulesKartika Dwi Rachmawati
 
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islammakalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at IslamKartika Dwi Rachmawati
 

More from Kartika Dwi Rachmawati (20)

TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...
 
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSISISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
 
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
 
chap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise Systemschap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise Systems
 
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESSCHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
 
chap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business Processchap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business Process
 
chap003-Data Modeling
chap003-Data Modelingchap003-Data Modeling
chap003-Data Modeling
 
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasichapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
 
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAANSISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
 
Pai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islamPai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islam
 
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madaniPeran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
 
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
 
chap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment Decisionschap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment Decisions
 
Net Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment RulesNet Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment Rules
 
Makalah Zakat
Makalah ZakatMakalah Zakat
Makalah Zakat
 
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islammakalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
 

Recently uploaded

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 

Recently uploaded (20)

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 

PPh Pasal 24

  • 2. 3
  • 3. 2
  • 4. 1
  • 5. MATERI 8 PPh Pasal 24 KELOMPOK 2 loading 12%16%18%21%26%42%52%52%63%78%96%100%
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Permohonan kredit pajak luar negeri Penggabungan penghasilan Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan Penentuan sumber penghasilan PPH PASAL 24 AKUNTANSI 2AAKUNTANSI 2A
  • 10. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri.
  • 11.  Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya di negara yang bersangkutan(di luar negeri).  Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU No.17 Tahun 2000  Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya di negara yang bersangkutan(di luar negeri).  Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU No.17 Tahun 2000
  • 12. Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak: 1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari Luar Negeri 2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri 3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak: 1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari Luar Negeri 2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri 3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
  • 13.  Penghasilan yang berasal dari usaha  Penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti  Penghasilan berupa deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di Luar Negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek  pada saat tahun diperolehnya penghasilan tersebut  Pada saat diterimanya penghasilan tersebut  Pada saat tahun dimana deviden tersebut diperoleh
  • 14. PT. Ananda Yogyakarta dalam tahun 2009 menerima dan memperoleh penghasilan neto yang bersumber dari luar negeri sebagai berikut
  • 15. 1. Laba di Singapura dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp500.000.000 2. Deviden atas kepemilikan saham pada X. Ltd di Australia sebesar Rp200.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2008 dan baru akan dibayarkan dalam tahun 2009. 3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp60.000.000 yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2008 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan diperoleh pada tahun 2009. 3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp60.000.000 yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2008 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan diperoleh pada tahun 2009. 4. Bunga obligasi pada Z, Inc. di Kuala Lumpur dihitung sebesar Rp80.000.000 dan diterima pada setiap semester dengan rincian sebagai berikut: a. Bunga semester I tahun 2009, diterima bulan september 2009. b. Bunga semester II tahun 2009, diterima bulan maret 2010. 4. Bunga obligasi pada Z, Inc. di Kuala Lumpur dihitung sebesar Rp80.000.000 dan diterima pada setiap semester dengan rincian sebagai berikut: a. Bunga semester I tahun 2009, diterima bulan september 2009. b. Bunga semester II tahun 2009, diterima bulan maret 2010.
  • 16.  Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya  Penghasilan berupa bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak  Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan harta tidak bergerak  Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan  Penghasilan berupa bentuk usaha tetap  Sumber Penghasilan  Negara tempat badan menerbitkan saham atau sekuritas berkedudukan  Negara tempat pihak yang membayar tersebut berkedudukan  Negara tempat harta tersebut terletak  Negara tempat pihak membayar berada  Negara tempat betuk usaha tetap menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
  • 18. Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan 1. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya Pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut.
  • 19.  Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri  Pajak atas penghasilan yang dibayar diluar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya diluar negeri seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dll.
  • 20.  PT. A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. tersebut dalam tahun 2013 memperoleh keuntungan sebesar USS100.000. Pajak penghasilan yang berlaku di Negara X adalah 48% dan pajak deviden adalah 38%. Perhitungan pajak atas dividen tsb yaitu: Keuntungan Z Inc. USS 100,000 Pajak Penghasilan (Corporate Income tax) atas Z Inc (48%) USS 48,000 USS 52,000 Pajak atas dividen (38%) USS 19,760 Dividen yang dikirim ke Indonesia USS 32,240
  • 21. 2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri (menganut Metode Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary Credit Method)
  • 22.  Besarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah nilai terendah diantara 3 perhitungan : I. Total PPh terutang. II. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan dalam dan luar negeri × Total PPh terutang. III.PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.
  • 24. PT. Putra Jaya di Yogyakarta memperoleh penghasilan netto pada tahun 2013 : Penghasilan dalam negeri Rp 500.000.000 Penghasilan luar negeri Rp 500.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 20%) 1. Menghitung Total PKP Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000 Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000 + Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000 Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp52.000.000.000. Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2. Menghitung total PPh terutang 25% × Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000
  • 25. 3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar diluar negeri Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp100.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 26. Perusahaan Perdana dimiliki oleh Tuan Akbar (K/2) memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut: Penghasilan dalam negeri Rp 150.000.000 Penghasilan luar negeri Rp 250.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 40%) 1. Menghitung Total PKP Penghasilan dari dalam negeri Rp150.000.000 Penghasilan dari luar negeri Rp250.000.000 + Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000 PTKP (K/2) Rp 45.000.000 - Total PKP Rp355.000.000 2. Menghitung total PPh terutang 5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000 15% × Rp200.000.000 = Rp30.000.000 25% × Rp 105.000.000 = Rp26.250.000 Rp58.750.000
  • 27. 3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar diluar negeri 40% × Rp250.000.000 = Rp100.000.000 Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp36.718.750 atau sebesar PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 28. CONTOH 4 PT. Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 yaitu:  Di negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%) Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar Rp4.600.000.000.
  • 29. 1) Menghitung total PKP Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp300.000.000 Kerugian usaha dalam negeri Rp100.000.000 - Jumlah penghasilan neto Rp200.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2) Menghitung total PPh terutang 25% × Rp200.000.000 × 50% = Rp25.000.000
  • 30. 3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp25.000.000 atau sebesar PPh yang terutang. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 31. PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut : •Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 40%). •Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 25%). •Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000. •Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000. PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut : •Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 40%). •Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 25%). •Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000. •Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
  • 32. 1. Menghitung total PKP Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp200.000.000 Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp600.000.000 Jumlah penghasilan neto Rp800.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi. 2. Menghitung total PPh yang terutang Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% : (Rp4.800.000.000) x Rp800.000.000 = Rp80.000.000 Rp48.000.000.000 Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%: RP800.000.000 - Rp80.000.000 = Rp720.000.000 PPh terutang: 12,5% x Rp80.000.000 = Rp 10.000.000 25% x Rp720.000.000 = Rp180.000.000 Rp190.000.000
  • 33.
  • 34. 4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A 40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000. 4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A 40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 35. Diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation).
  • 36. Perhitungan PPh Pasal 24 jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara Diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation). Diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation).
  • 37. Contoh 6Contoh 6 PT Yoganata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai berikut : •Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (Tarif pajak yang berlaku adalah 20%) •Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp400.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 25%). •Di Negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp100.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 35%). •Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar RP62.000.000.000
  • 38. Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah 1. Menghitung total PKP Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000 Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000 Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000 Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000 Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 1. Menghitung total PKP Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000 Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000 Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000 Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000 Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2. Menghitung Total PPh Terutang PPh Terutang: 25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000 2. Menghitung Total PPh Terutang PPh Terutang: 25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
  • 39. PPh Maksimum untuk Negara P terutang negeriluardandalamnpenghasilaTotal PPhtotalx PnegaranPenghasila 00Rp75.000.0000Rp250.000. 0001.000.000.Rp 000.000.300 =x Rp
  • 41. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P 20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000 b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q 25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000 c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R 35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000 a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P 20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000 b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q 25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000 c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R 35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
  • 42. Negara Total PPh Terutang PPh Maksimum Dikreditkan Sesuai Perbandingan Penghasilan PPh Terutang/ Dibayar di Luar Negeri PPh Pasal 24 Terendah Kolom (1),(2),(3) (1) (2) (3) (4) P Rp 250.000.000 Rp 75.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Q Rp 250.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 R Rp 250.000.000 Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000 Pajak Luar Negeri Diperbolehkan Rp 185.000.000 Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata tahun 2013 dihitung sebagai berikut : Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata tahun 2013 dihitung sebagai berikut : Total Kredit Pajak Luar Negeri Diperbolehkan (PPh Pasal 24)Rp185.000.000 karena jumlah ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).
  • 43. CONTOH :CONTOH : Dalam tahun pajak 2013, wajib pajakmendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2012 sebesar Rp 7.000.000; yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terhutang untuk tahun pajak 2012, maka jumlah sebesar Rp 7.000.000., tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang dalam tahun pajak 2013. Jumlah tersebut dimasukkan dalam induk SPT tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang sebelum menentukkan jumlah PPh yang terhutang. PENGURANGAN/PENGAMBILAN PPh LUAR NEGERI