Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah kesepakatan antar negara untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan warga negara asing. P3B bertujuan mencegah pengenaan pajak berganda dan penghindaran pajak. P3B bersifat khusus dibandingkan hukum perpajakan domestik. Ruang lingkup P3B mencakup subjek dan objek yang tercakup serta interpretasi istilah yang digunakan. P3

1. PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA
1. Nissa Arisanty Pratita
2. Sri Ratna Komala Sari
3. Khurin’in Kurnia Putri
4. Zulfi Arsad

2. Pengertian P3B
Penghindaran Pajak
Berganda
Persetujuan antara
dua negara yg berisi
kesepakatan
membagi hak untuk
mengenakan pajak
atas suatu
penghasilan yg
berasal dari suatu
negara yg diperoleh
penduduk negara lain.
t
u
j
u
a
n
Menghindari pengenaan
pajak berganda dan
mencegah penghindaran dan
pengelakan pajak tercermin
dengan adanya ketentuan.

3. Kedudukan P3B
Penjelasan Pasal 32A UU PPh P3B adalah lex
specialis dari UU PPh
Apabila ada konflik antara P3B dengan hukum
domestik, maka P3B yg akan berlaku (tax treaty
superceeding domestic tax laws).
P3B tidak memberikan hak pemajakan baru kepada
negara yang mengadakan P3B. Pengenakan pajak
suatu negara atas suatu jenis penghasilan di dasarkan
atas ketentuan domestik negara tersebut.

4. Penerapan ketentuan P3B dan UU Domestik dapat
digambarkan dalam tabel berikut ini:
Ketentuan UU
Domestik
Ketentuan P3B Ketentuan yg
diterapkan
Mengatur Mengatur P3B
Mengatur Tidak mengatur UU Domestik
Tidak mengatur Mengatur -
Tidak mengatur Tidak mengatur -
Untuk kepentingan penerapan P3B, prosedur
pemajakan termasuk administrasinya tetap harus
memperhatikan ketentuan UU Domestik, karena P3B
umumnya tidak mengatur mengeanai tatacara
pemajakan termasuk prosedur administrasinya.

5. a. Hak pemajakan penuh (exclusive taxing
rights)
Hak untuk mengenakan pajak atas
suatu penghasilan penduduk negara
lainnya yang bersumber dari
negaranya sepenuhnya sesuai
dengan UU Domestik negara
tersebut tanpa adanya pembatasan.
Pasal 6 ayat 1 P3B Indonesia – Singapura mengatur
bahwa “penghasilan yg diperoleh seorang penduduk
dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta
tak bergerak yang berada di pihak Negara lainnya
pada Persetujuan dapat dikenakan Pajak di Negara
lain tersebut”.

6. b. Pemberian hak pemajakan terbatas (limited
taxing rights)
Negara sumber diberikan hak untuk
mengenakan pajak atas suatu
penghasilan penduduk negara lainnya
yg bersumber dari negara tersebut,
namun dengan pembatasan tarif.
Ketentuan pasal 11 ayat 1 P3B Indonesia – Singapura
yg selanjutnya disebutkan dalam pasal 11 ayat 2

7. c. Pelepasan hak pemajakan (relinquished
taxing rights)
Suatu negara melepaskan hak
pemajakan atas penghasilan yg
bersumber dari negara tersebut dan
merelakan penghasilan tersebut
dipajaki negara lainnya.
Model P3B
OECD Model: model P3B yg
digunakan sebagai acuan
negara-negara yg tergabung
dalam organisasiOECD.
UN Model: model P3B
yg dikembangkan oleh
organisasi
Perserikatan Bangsa
Bangsa.

8. Ruang Lingkup P3B
1. Orang dan Badan yang Tercakup Dalam Persetujuan
Pembuktian secara
formal
Memenuhi persyaratan
administrasi.
Adanya kewajiban orang/badan
tersebut menunjukkan SKD
Pembuktian secara
material
Orang/badan tersebut tidak
bertujuan untuk
menyalahgunakan P3B
2. Pajak-pajak yang Dicakup Dalam Persetujuan
Jenis-jenis pajak yang dicakup dalam P3B adalah
pajak penghasilan dan pajak kekayaan yg meliputi
baik pajak yg dipungut oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah..

9. Interpretasi peristilahan yang digunakan
dalam P3B
tujuan tidak terjadi perbedaan interpretasi
dalam penggunaan istilah tersebut
ketika P3B diterapkan.
Prisip umum Apabila di dalam P3B tersebut
sudah diatur mengenai definisi
dari suatu peristilahan, maka
yang harus digunakan adalah
definisi yang diberikan oleh
P3B tersebut.

10. Definisi umum yang diatur dalam Model P3B
Person
National
(warganegara)
company
International
traffic
Pejabat yang
berwenang
Enterprise of a
contracting state
Pembuatan, Pemberlakuan dan Penghentian
P3B
Pembuatan Tahapan pembuatan:
a. Tahap penjajakan
b. Tahap perundingan
c. Perumusan naskah
d. Tahap penerimaan
e. Tahap penandatanganan

11. Pemberlakuan
P3B berlaku efektif:
a. Dalam hal pajak
dipotong pada sumber
penghasilan yg
diperoleh pada atau
setelah 1 Januari,
adalah ditahun
berikutnya sesudah P3B
mulai berlaku
b. Dalam hal pajak atas
penghasilan lainnya
ditahun pajak yag
dimulai pada atau
setealah 1Januari,
adalah ditahun
berikutnya sesudah P3B
diberlakukan.
Berdasarkan P3B
Indonesia , P3B akan
berlaku pada hari
berikutnya setelah tanggal
dimana masing-masing
Pemerintah saling
memberitahukan secara
tertulis melalui saluran
diplomatik,bahwa
formalitas yang diperlukan
di masing-masing Negara
pihak pada Persetujuan
untuk berlakunya P3B
telah dipenuhi.

12. Penghentian
P3B
Jika P3B dihentikan maka P3B akan secara efektif
tidak berlaku lagi:
a. Dalam hal pajak yg dipotong pada sumber
penghasilan yg diperoleh pada atau setelah 1 Januari
adalah ditahun berikutnya sesudah tahun
pemberitahuan berakhirnya P3B diberikan.
b. Mengenai pajak lainnya atas penghasilan untuk
tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1
Januariadalah ditahun berikutnya sesudah tahun
pemberitahuan berakhirnya P3B diberikan.

13. KASUS