Dokumen tersebut membahas pengaruh penerapan IFRS terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, dengan menjelaskan teori IFRS, pengertian penghindaran pajak, dan kasus penghindaran pajak yang terjadi."

1. PENGARUH IFRS TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK

2. Our Team
Andrie Wiyogo Edward Zufri Rudy Rahwana

3. POKOK
BAHASAN
01 Latar Belakang
 Sejarah IFRS
 Pajak
02 Teori
 IFRS
 Penghindaran Pajak
03 Bahasan dan Kesimpulan
 Temuan
 Kesimpulan
 Kasus Penghindaran Pajak

4. Latar Belakang

5. Sejarah
IFRS
1. International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah Standar
Akuntansi yang diterima secara global, Standar ini dibuat oleh
International Accounting Standard Board (IASB) pada tahun 2003
2. Standar ini awalnya digunakan oleh Accountants International
Study Group (AISG) pada tahun 1960-an untuk membantu
menyelaraskan standar akuntansi dan auditing di Inggris, Kanada,
dan Amerika Serikat
3. Munculnya IFRS di suatu negara akibat tuntutan globalisasi yang
mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam
bisnis lintas negara (Dewanti, 2015). Untuk itu diperlukan suatu
standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk
mempermudah proses rekonsiliasi bisnis. Dengan adanya pasar
modal dituntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
yang seragam sehingga dapat diterima oleh banyak negara guna
mendukung kegiatan ekonomi terutama investasi dan perdagangan
lintas negara. IFRS memiliki tujuan mengembangkan dan
mendorong penggunaan standar akuntansi yang memiliki kualitas
tinggi, dapat dipahami serta dibandingkan (Patralalita & Juliarto,
2014).

6. IFRS di
Republik
Indonesia
1. Indonesia merupakan anggota dari G20 dimana semua negara
yang merupakan anggota G20 memiliki kesepakatan untuk
mengkonvergensi IFRS.
2. Begitupun dengan IAI yang merupakan anggota dari IFAC dimana
semua anggota IFAC harus mematuhi Statement of Membership
Obligation Nomor 7 yang mewajibkan untuk mengimplementasikan
IFRS.
3. IFRS mulai mengalami beberapa tahap adopsi mulai tahun 2008
hingga 2010 dan diterapkan secara penuh di Indonesia pada
tanggal 1 Jan 2012.

7. Pajak
1. pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007)
2. Kontribusi tersebut dihitung dengan rumus:
(Penghasilan – PTKP) x Tarif

8. Kasus
Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT.
Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak
(tax avoidance). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik
penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan
memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke
perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki
tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga
2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut,
sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun
atau sebesar US$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang
seharusnya dibayarkan diIndonesia. Berdasarkan kasus tersebut,
pengindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan
transfer pricingKonten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul
"Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak
Dilansir dari globalwitness.org

9. Kasus
Dilansir dari CNN, Studi Tax Justice Network (TJN), organisasi
independen yang berbasis di London, Inggris, mencatat aksi
penghindaran pajak telah merugikan dunia sekitar US$427 miliar per
tahun atau sekitar Rp6.046 triliun (asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS).
Penghindaran itu dilakukan dengan cara melarikan uang ke negara
surga pajak. Dan Sebagian besar perusahaan yang melakukan praktek
adalah perusahaan multinasional dengan cara mengalihkan pajak ke
negara bebas pajak.

10. TEORI

11. Penghindaran Pajak

12. Pengertian
• Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk meng
urangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar yang dilakukan secara legal, ama
n dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan kele
mahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan suatu negara.
• Tak avoidance merupakan penghindaran pajak dengan cara mengurangi pajak yang masih dalam b
atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui
perencanaan pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di unda
ng-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-und
ang.
• Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu tindakan yang legal yang berbeda dengan pe
nyeludupan pajak. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal ses
uai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal y
ang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah
-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan.

13. Pengertian
Berikut definisi dan pengertian penghindaran pajak atau tax avoidance dari beberapa sumber buku:
• Menurut Slamet (2015), tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beba
n pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.
• Menurut Pohan (2013), tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan ama
n bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang di
gunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang d
an peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
• Menurut Suandy (2011), tax avoidance adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan
cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemo
tongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemah
an yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
• Menurut Budiman dan Setiyono (2015), tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadak
an hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.
• Menurut Santoso dan Rahayu (2013), tax avoidance adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah be
rhasil atau tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Karateristik
• Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan m
emanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
• Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dideclare dan bukan atas keuntu
ngan yang sebenarnya diperoleh.
• Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

15. Jenis
• Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih se
suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah paja
k yang terutang. Tax avoidance tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-und
ang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usaha meminimalkan atau meringanka
n beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak.
• Meskipun telah di upayakan dengan menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui ber
bagai kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak. Menurut Purwono (2010),
jenis-jenis perlawanan yang dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu:
• Perlawanan Pasif. Perlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannya ber
kaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan teknik pemungut
an pajak.
• Perlawanan Aktif. Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsu
ng ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui, penghindaran diri dari wajib
pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan melalaikan pajak

16. Bentuk
• Menurut Prakosa (2014), bentuk-bentuk usaha yang biasa dilakukan dalam penghindaran pajak ata
u tax avoidance umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu:
• Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pa
jak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax
planning).
• Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pem
ilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning).
• Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan co
ntrolled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai su
bstansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).

17. Cara
Adapun menurut Surbakti (2012), beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan
penghindaran pajak, antara lain yaitu sebagai berikut:
1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba
bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama
terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga
mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga
mengurangi laba kena pajak.

18. Faktor
• Menurut Hutagaol (2014), beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak a
tau tax avoidance, antara lain yaitu sebagai berikut:
• Kesempatan (opportunities). Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memb
erikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporka
n sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak
untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
• Lemahnya penegakan hukum (low enforcement). Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar p
ajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi huku
m pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku
(lawfull)..

19. Faktor
• Manfaat dan biaya (level of penalty). Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memb
erikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perus
ahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen.
Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang se
hingga memaksimalkan keuntungan.
• Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (negotiated settlements). Banyaknya kasus ter
ungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat
wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terung
kap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

20. Rumus
• Menurut Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak atau tax avoidance dapat dihitung men
ggunakan formula ETR (Effective Tax Rate) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya paj
ak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tin
gkat penghindaran pajak perusahaan. Adapun rumus perhitungan ETR yaitu:
•
Cash ETR yang dihitung dengan membandingkan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.
Pembayaran pajak terdapat dalam Laporan Arus Kas Konsolidasi, sedangkan laba sebelum pajak t
erdapat dalam Laporan Laba Rugi Komperenshif.
• Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbata
san atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR,
artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.

21. Konvergensi IFRS

22. Pengertian
• Konvergensi adalah proses penyempitan perbedaan antara IFRS dan standarstandar akuntansi dari
negara-negara yang mempertahankan standar mereka sendiri, artinya, ada negara-negara yang me
mpertahankan standar akuntansi mereka, sehingga tidak secara formal mengadopsi IFRS, karena
mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi local (Ball, 2006).
• Konvergensi IFRS dilakukan melalui tiga cara, pertama melalui adopsi yaitu mengambil langsung IF
RS (standarisasi). Kedua pengadopsian dapat dilakukan melalui adaptasi yaitu membuat standar se
ndiri yang tidak bertentangan dengan IFRS. Ketiga melalui harmonisasi, yaitu mensinergikan stand
ar yang dimiliki dengan standar akuntansi internasional atau tidak mengikuti sepenuhnya standar int
ernasional.

23. Dampak
• Dampak dari konvergensi IFRS ini yaitu relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih b
anyak menggunakan nilai wajar (Susilo, 2016). Salah satu implementasi dari penggunaan nilai waja
r berada pada PSAK 13 tentang Properti Investasi (Wibisana, 2011 dalam Susilo 2016). Menurut Su
silo dkk (2016) Perbedaan antara PSAK 13 sebelum dan sesudah adopsi IFRS adalah penggunaan
metode penilaian properti investasi, kalau sebelum adopsi IFRS penilaian properti investasi harus m
enggunakan model biaya, sedangkan PSAK 13 setelah adopsi IFRS diperbolehkan untuk memilih a
pakah perusahaan ingin menggunakan model biaya atau model nilai wajar. Perbedaan penggunaan
metode penilaian properti investasi akan berpengaruh terhadap laba perusahaan yang selanjutnya
akan berpengaruh terhadap besarnya beban pajak

24. Dampak
Menurut Budi S dan Suwardi (2013) terdapat enam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) y
ang diadopsi dari IFRS dan memberikan pengaruh terhadap perpajakan. PSAK tersebut adalah:
1. PSAK 10 (Revisi 2010) tentang pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing,
2. PSAK 13(Revisi 2011) tentang Properti Investasi,
3. PSAK 16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap,
4. PSAK 22 (Revisi 2010) tentang Kombinasi Bisnis,
5. PSAK 25 (Revisi 2009) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalah
an, serta
6. PSAK 30 (Revisi 2011) tentang Sewa.

25. Pembahasan

26. Nasional
No Judul Tahun Sampel Hasil
1
DAMPAK IMPLEMENTASI INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
(IFRS) DI INDONESIA: KONVERGENSI
MANAJEMEN LABA DAN PENGHINDARAN
PAJAK
2023
Artikel SINTA periode 2018-
2022
Adopsi IFRS berpengaruh terhadap
manajemen laba dan penghindaran
pajak
2
DAMPAK INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARD (IFRS) TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)
2018
Perusahaan Manufaktur
Terdaftar di BEI tahun
2007&2012
Ada perbedaan dalam perilaku
penghindaran pajak sebelum dan
sesudah Standar Pelaporan Keuangan
Internasional (IFRS)
3
PENGARUH KONVERGENSI
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS (IFRS) TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK(TAX AVOIDANCE)
(Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa
2018
perusahaan jasa transportasi
yang terdaftar di BEI dari
tahun 2010 sampai dengan
tahun 2016
IFRS berpengaruh signifikan dan positif
terhadap Penghindaran Pajak

27. Nasional
No Judul Tahun Sampel Hasil
4
Penerapan Konvergensi IFRS terhadap
Penghindaran Pajak dengan CSR dan
Interaksi Perusahaan sebagai Variabel
Kontrol
2022
60 perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI periode
2016-2018
konvergensi IFRS pada PSAK 13 dan
PSAK 46 berpengaruh positif signifikan
terhadap penghindaran pajak,
5
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit,
Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan
Asing Terhadap Penghindaran Pajak dengan
Tingkat Implementasi IFRS sebagai Moderasi
2022
52 perusahaan yang terdaftar
dalam indek Kompas 100
pada periode 2016 – 2018.
tingkat implementasi IFRS tidak
mampu memoderasi baik pengaruh
ukuran perusahaan, komite audit,
pertumbuhan penjualan dan
kepemilikan asing terhadap
penghindaran pajak.

28. Internasional
No Judul
Tahu
n
Sampel Hasil
1
How does mandatory IFRS adoption
affect tax planning decision? Evidence
from tax avoidance distributions
2022
9782 perusahaan yang
tersebar di 23 Negara
yang menggunakan IFRS
di tahun 2005
Pengaruhnya bersifat kondisional, yaitu,
perusahaan dengan tingkat penghindaran
pajak awal yang lebih rendah/tinggi cenderung
lebih/kurang agresif pajak setelah adopsi IFRS.
2
Does the government-mandated adoption
of international financial reporting
standards reduce income tax revenue?
2018
Perusahaan dari 137
negara pada periode 10
tahun yaitu 2001-2005
dan 2006 2010
adopsi IFRS dapat meningkatkan
penghindaran pajak
3
Voluntary IFRS adoption and accounting
quality: Evidence from Japan
2021
4414 laporan keuangan
di Jepang yang bisa
mengadopsi IFRS secara
sukarela
Adopsi IFRS menurunkan Penghindaran pajak

29. Internasional
No Judul
Tahu
n
Sampel Hasil
4
The effects of International Financial
Reporting Standards, auditing
and legal enforcement on tax evasion:
Evidence from 37 African
countries
2020
370 Perusahaan dari 37
Negara di Afrika
Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan
negatif dan signifikan antara IFRS dan
penggelapan pajak di beberapa cluster
5
The Impacts of IFRSs and Auditor on Tax
Avoidance
2018
4.195 perusahaan yang
terdaftar di OTC tidak
termasuk finansial,
asuransi, keamanan
Setelah IFRSs diadopsi, auditor membantu
penghindaran pajak klien, tetapi ketika auditor
menghadapi klien audit yang lebih penting,
dampak pengawasan penghindaran pajak
memiliki kecenderungan melemah.
6
Impacts of International Financial
Reporting Standards
(IFRS) on Tax Evasion and Tax
Avoidance
2020
184 anggota ICPA dan
INTA
IFRS memiliki aplikasi penting dalam memahami
penghindaran pajak dan penghindaran pajak,
tetapi agar lebih dapat diterima, pembatasannya
harus diidentifikasi dan diselesaikan.

30. KESIMPULAN

31. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
IFRS berpengaruh terhadap
praktik penghindaran pajak. Hal
ini menunjukkan bahwa
implementasi IFRS dalam suatu
perusahaan dapat mempengaruhi
terjadinya praktik penghindaran
pajak dari suatu perusahaan.

32. THANK YOU
Have A Nice Day