Dokumen tersebut membahas hukum pajak domestik dan perjanjian perpajakan ganda mengenai perlakuan pajak atas keuntungan modal (capital gain) yang diperoleh dari pemindahtanganan properti lintas batas. Secara khusus, dibahas mengenai hak negara sumber dan negara tempat kediaman untuk mengenakan pajak atas keuntungan dari properti tidak bergerak dan saham perusahaan properti berdasarkan OECD dan Perjanjian CARICOM

1. Pengenalan
Dalam bab ini, kita akan memeriksa perlakuan pajak atas transaksi lintas batas yang menghasilkan
capital gain, yang timbul dari transfer properti.
Ketika capital gain diperoleh oleh residen satu negara dari pembuangan properti yang terletak di
negara lain, DTA lagi-lagi mengalokasikan hak untuk mengenakan pajak atas keuntungan tersebut di
antara negara-negara tersebut. Dalam melakukan hal itu,sebagian besar DTA, mengikuti OECD atau
UN Model DTA,yangmembedakanantarakeuntungandari properti tidakbergerak;propertibergerak
yang merupakan bagian dari properti bisnis PE yang terletak di salah satu negara; properti dalam
bentuk kapal atau pesawat terbang yang digunakan dalam lalu lintas internasional, atau kapal yang
bergerak dalam transportasi perairan internal; dan properti "lainnya".
Hukum domestik perpajakan atas capital gain
Sebagianbesarnegara mengenakanpajakataspelepasanataupemindahtangananasetdanliabilitas
lainnya. Namun, beberapa negara tidak melakukannya. Negara-negara Anggota OECD yang paling
terkenal yang tidak mengenakan pajak capital gain adalah Belanda (sehubungandengan capital gain
yang dibuatolehperorangan) danSelandiaBaru(sehubungandengansemuacapital gain,tergantung
pada beberapa perkecualiankasus khusus terbatas). Jika properti yang memunculkan keuntungan
terletakdi salahsatunegara tersebutatauorang yangmemperolehkeuntunganadalah residen salah
satu negara tersebut, juridical double taxation tidak akan muncul. Oleh karena itu, dalam kasus-
kasus tersebut tidak diperlukan mekanisme pembebasan double taxation sehubungan dengan
keuntungan tersebut baik secara sepihak maupun dalam DTA;
Negara-negara yang mengenakan pajak atas capital gains dapat dilakukan dengan cara pajak capital
gains yang terpisah dan independen dari pajak penghasilan (misalnya Inggris) atau dengan cara
memasukkan keuntungan dalam pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan (mis. Amerika
Serikat). Dalam kedua kasus tersebut, undang-undang pajak domestik negara tempat keuntungan
diperoleh(Negara S) biasanya akan mencakupkeuntungan pajak yang diperoleh oleh bukan residen
Negara S, serta residennya. Secara umum, tidak praktis bagi suatu negara untuk memungut
withholdingtax padasumberatas capital gain yangdiperoleholeh residendanbukanresiden karena
pembayar pajak yang berbeda akan memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda, yang telah mereka
keluarkan dalam menghasilkan capital gain, yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba bersih
yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan. Oleh karena itu, capital gain biasanya dikenakan
pajak berdasarkan SPT tahunan.
Hukum domestik banyak negara memuat definisi luas tentang "keuntungan" yang dikenakan pajak
capital gain atau pajak penghasilan. Keuntungan tersebut tidak terbatas aset berwujud tetapi juga
kadang mencakup aset atau liabilitas tidak berwujud. Secara konseptual, pendekatan ini mencakup
interpretasi luas tentang pendapatan, dimana pembuat kebijakan berusaha supaya dikenakan
pajak. Dalam transaksi antara pihak-pihak terkait tertentu, atau ketika aset pengganti (quickly)
diperoleh, ketentuan bantuan rollover berlaku, yang memiliki efek menunda pajak hingga item
tersebut dilepas ke pihak ketiga atau dilepas dan tidak diganti.
Ketika capital gains diperoleh dari pelepasan properti di satu negara (Negara S) oleh orang yang
merupakan residen negara lain (Negara R), double taxation atas keuntungan tersebut dapat muncul
jika Negara S menerapkan ketentuan pajaknya (source-based) terhadap capital gains dan Negara R
menerapkan pajakjuga(residence-based) (yaituNegaraRmengenakanpajak residennyaatasworld-
wide income) atas capital gains. Kemudian hukum domestik Negara R secara sepihak atau artikel
dalamDTA antara NegaraRdanNegaraS sesuai pasal 23OECDModel DTA untukmembebaskanwajib
pajak dari beban double taxation yang dikenakan pada capital gain-nya.
Seperti halnyakasuspendapatandari hartatakbergerakyangdibahasdi atas, NegaraSbiasanyatidak
akan mengenakan pajak final non-residen atas capital gains yang diperoleh oleh bukan residen di

2. wilayahyurisdiksinya. Wajibpajakakan dimintauntukmelaporkanSPTtahunan di NegaraS di mana
keuntungan bersihnya ditentukan setelah dikurangi biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk
mendapatkan jumlahbrutodari keuntungannya. Demikianpula, wajibpajakbiasanyaakanmembayar
pajakatas capital gain luar negeri di NegaraR atas dasar pendapatanbersih,yaituNegaraRbiasanya
akan mengizinkan pengurangan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memperoleh jumlah kotor
dari keuntungan tersebut. Oleh karena itu, ketika Negara R memberikan tax relief atas pajak yang
dibayarnya di Negara S atas laba bersihnya, sehingga ada keselarasan antara jumlah pajak yang
dibayarkan di Negara S dan jumlah ordinary credit yang diizinkan oleh Negara R, karena keduanya
ditentukan capital gains bersih. Sekali lagi, ketidaksesuaian yang muncul disebabkan pengakuan
keuntungan yang berbeda dan aturan pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam masing-masing
undang-undang pajak domestik Negara R dan Negara S.
Hak perpajakan berdasarkan perjanjian double taxation
Pasal 13 OECD dan UN Model DTA membahas pengenaan pajak atas capital gain, yang timbul di
Negara S olehseseorangyangmerupakan residen NegaraR. Prinsipumumyang diadopsi oleh OECD
dan UN Model DTA adalah untuk memberikan hak pajak atas capital gains atas transfer property
tertentu ke negara yang berhak dimana pajak properti dan penghasilan berasal dari negara
itu. Pasal 13 dibangun di atas premis ini. Jadi, Pasal 13 menetapkan ketentuan pajak yang berbeda
tergantung pada apakah capital gain muncul dalam kaitannya dengan harta bergerak, harta tidak
bergerak, shares in certain real property-owning entities, atau kapal dan pesawat.
Apa yang dimaksud dengan "alienation" properti?
Pasal 13 OECD Model DTA tidak mendefinisikan"capital gain" atau "alienasi properti". "Keuntungan
dari pemindahtangananproperti"umumnyadianggapsebagaikeuntunganmodalyangdihasilkandari
disposisi properti melalui pertukaran atau penjualannya. Istilah ini juga mencakup keuntungan dari
pemindahtanganan sebagian harta, penyitaan properti, pengalihan properti ke perusahaan dengan
imbalan saham, penjualan hak, pemberian properti, dan transmisi properti setelah mati. "Properti"
dalam pengertian ini termasuk liabilitas dan juga aset.
Alienation harta tak gerak
Mengambil properti tak bergerak terlebih dahulu, Pasal 13(1) memberikanNegara S hak atas pajak,
berdasarkan hukum nasionalnya, terhadap keuntungan diperoleh oleh residen Negara R dari
pemindahtanganan harta tak bergerak yang terletak di Negara S:
Keuntungan yang diperoleh oleh residen [Negara R] dari pemindahtanganan harta tak
bergerakyang disebutdalam Pasal6 dan terletak di [Negara S] dapatdikenakan pajak (may
be taxed) di [Negara S]. (penekanan ditambahkan)
Ketentuan ini membuatpengenaanpajakatascapital gainyangdiperolehdari propertitidakbergerak
yang terletak di Negara S kompatibel dengan perlakuan pajak atas pendapatansewa yang diperoleh
dari properti tidak bergerak menurut Pasal 6.
Seperti halnya pasal 6(1), Negara S juga tidak harus mengenakan pajak atas penghasilan itu tetapi
dapat melakukannya jika diinginkan; dengan kata lain, jika Negara S mengenakan pajak atas capital
gain yang diperoleh residen Negara R, berdasarkan hukum domestikNegara S, DTA antara Negara R
dan Negara S tidak akan menghentikan Negara S untuk melakukan hal itu.
MeskipunBelanda(dalamkaitannyadenganindividu)danSelandiaBarutidakmengenakanpajakatas
capital gain dalam ketentuan domestik mereka, Psl. 13(1) umumnya tetap muncul dalam DTA
mereka. Meskipundenganketattidakharusselalumemilikipasal13dalamDTA untukmengalokasikan
antara negara-negara yang mengenakan pajak atas capital gains dimana salah satu negara tidak
mengenakan pajak atas capital gain dalam hal apa pun, tidak ada yang tidak konsisten tentang
memasukkan Pasal tersebut. Sederhananya, Belanda dan Selandia Baru tidak memanfaatkan hak

3. mereka di bawah DTA yang relevan untuk mengenakan pajak atas capital gains menurut hukum
domestik mereka karena hukum domestik mereka tidak mengabadikan hak semacam itu. Alasan
selanjutnyamengapaPasal 13 mungkinmasihsesuai dalamkeadaanini adalahsalah satu kebijakan:
jikanegarayangmenerapkan non-taxationatascapital gains inginmemperkenalkanpajakatascapital
gain (terutama dengan memasukkan keuntungan dalam pendapatan kena pajak) di masa depan,
negara itu tidak perlu menegosiasikan ulang DTA-nya karena capital gain sudah tercakup.
Syarat utama bagi negara S untuk dapat mengenakan pajak atas capital gains adalah seperti pasal 6
adalah tesSitus,yaituproperti tidakbergerakyang menghasilkankeuntungan,yangdikenakanpajak
NegaraS, harus berada di NegaraS. Implikasi dari Pasal 13(1) dalam konteksseluruh Pasal 13 adalah
bahwa jika properti tidak bergerak yang dimaksud tidak terletak di Negara S, Negara S tidak dapat
mengenakanpajakatas keuntunganyangdiperolehdari pengasingannya,meskipunpemilikproperti
tersebut adalah residen Negara R.
Selain itu, tidak ada Pasal 13(1) atau ketentuan lain dalam Pasal 13 membatasi hak Negara R untuk
mengenakan pajak, berdasarkan hukum nasionalnya, keuntungan diperoleh dari
pemindahtanganan harta tak bergerak yang diperoleh residennya.
Sekali lagi, Pasal 13 bekerja untuk Negara S, sumber keuntungan dari pemindahtanganan harta tak
bergerak. Seperti pendapatandari hartatakbergerak, OECDdan UN model DTA tidakmembatasi hak
perpajakan Negara S (yaitu mereka tidak membatasi jumlah pajak yang dapat dikenakan Negara S
pada pendapatan itu), yang pada gilirannya berarti bahwa semakin tinggi pajak yang dikenakan oleh
Negara S, semakin banyak hak yang direlakanoleh negara R ketika memberikan credit relief kepada
residennya, yang melakukan transfer properti tak bergerak di Negara S.
Seperti yang kita lihat sebelumnya, Perjanjian CARICOMhanya mengizinkan negara-negara sumber
untukmengenakanpajakpendapatanlintasbatas.Karenaitu,sehubungandengancapitalgain,Art. 7
(1) Perjanjian itu menyatakan bahwa:
Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini, keuntungan yang diperoleh dari
pemindahtanganan properti nyata yang terletak di Negara Anggota hanya akan dikenakan
pajak di Negara tersebut.
Perjanjian CARICOMmendefinisikan "properti nyata" lebih luas daripada OECD dan UN Model DTA
mendefinisikan "properti tidak bergerak". Pasal 7(2) Perjanjian CARICOMsecara efektif merupakan
ketentuan "lihat-lihat". Ini menentukan bahwa:
untuk keperluan [Pasal 7] real properti meliputi:
(i) properti tidak bergerak yang disebut dalam Art. 6;
(ii) saham atau hak-hak serupa dalamsuatu perusahaan,yang asetnya terdiri dari seluruh atau
sebagian dari properti tidak bergerak; dan
(iii) minat dalam kemitraan, perwalian atau tanah, aset yang seluruhnya atau sebagian besar
terdiri dari harta tak gerak.
Saham di perusahaan yang memiliki properti nyata
Dalam kondisi yang mirip dengan Pasal 7(2) CARICOM Agreement. Pasal 13(4) OECD Model DTA
memperluas prinsip Pasal 13(1) dengan memperluas aturan pajak negara sumber atas hak pajak
terhadap transfer saham di perusahaan yang terutama memiliki properti tidak bergerak.
Keuntungan yang diperoleh residen [Negara R] dari pemindahtanganan saham yang
memperoleh lebih dari 50 persen nilainya secara langsung atau tidak langsung dari properti
tidak bergerak yang terletak di [Negara S] dapat dikenakan pajak di [Negara S]

4. Pada dasarnya, ketentuan ini lebih mengacu pada substansi ekonomi daripada substansi hukum: ia
melihat(look-through)melalui sisi perusahaandanmenyimpulkanbahwa jikaresidenNegaraRdalam
substansi memperoleh keuntungan yang sama pada pemindahtanganan properti nyata secara
langsung sendiri atau melalui satu atau lebih perusahaan yang dimasukkan, maka perlakuan pajak
yangsama berdasarkanDTA harus berlaku. Secarakonseptual,inimasukakal ketika residen NegaraR
memiliki 100% saham di perusahaan milik real estat. Pasal 7(2) Perjanjian CARICOM menegaskan
situasi ini dengan mengacu pada aset entitas terkait yang seluruhnya terdiri dari harta tak
bergerak. Perhatikan bahwa pasal 13(4) mengharuskan terpenuhinya, bahwa lebih dari 50% nilai
saham dapat diatribusikan pada properti tidak bergerak yang terletak di Negara S. Situs lagi-lagi
penting. Tidakmasalahentitasmacam apa yang menerbitkansaham, ataudi negara mana (R, S atau
negara lain) entitas penerbitnya adalah residen.
Seperti yang kita lihat dalam Bab 12 tentang persentase ambang batas kepemilikan saham yang
diperlukan untuk mengakui kepemilikan saham partisipatif dalam tujuan pengenaan pajak atas
dividen berdasarkan pasal 10(2) OECD Model DTA, ambang batas kompromi yang ditetapkan untuk
tujuanaturan look-throughdalamPasal 13(4) adalah50% dari nilai sahamyangdikaitkandenganaset
properti tak bergerak yang mendasari perusahaan.
Demikianpula,PerjanjianCARICOMmemungkinkanuntukambangyanglebihrendahdari asetentitas
yang seluruhnya terdiri dari properti tidak bergerak dengan referensi dalam pasal 7(2) menjadi
"seluruhnya atau terutama". "Pada prinsipnya" adalah konsep subyektif,terutama ketika Pasal itu
tidak menyebutkan bagaimana aset akan diukur, lebih lanjut dalam OECD Model DTA ini terdapat
"beright-line test” 50% dari nilai saham.
UN Model DTA mengadopsi ketentuan hybrid dari dua pendekatanini. Pertama, Pasal 13(4) dari UN
Model DTA menyatakan bahwa:
keuntungan dari pemindahtanganan modal saham suatu perusahaan, atau interest
(kepentingan) dalam kemitraan, kepercayaan atau estate, property yang terdiri
langsung maupun tidak langsung atas property tidak bergerak yang terletak di [Negara S]
dapat dikenakan pajak (may be taxed) di [Country S] ... (penekanan ditambahkan)
Pasal 13(4) mengecualikan perusahaan, kemitraan, perwalian, dan perkebunan yang bergerak di
bidang bisnis pengelolaan properti tidak bergerak; properti yang terdiri secara langsung atau tidak
langsung, terutama properti tidak bergerak yang digunakan oleh entitas dalam aktivitas
bisnisnya. Keuntungantersebutakan dikenakan pajak dalam pasal 7 (business profit) - lihat Bab 10.
Seperti Perjanjian CARICOM, Pasal 13(4) UN Model DTA mewujudkan tes "prinsipal". Namun, tidak
seperti PerjanjianCARICOM, pasal 13(4) UN Model DTA memang mendefinisikan "prinsipnya" dan
menghubungkanke konsepdalam Pasal 13(4) OECDModel DTA dalammelakukannya. UN Model DTA
mengatakan:
Untuk keperluan [Pasal 13(4)], "pada prinsipnya" sehubungan dengan kepemilikan properti
tidak bergerak berarti nilai properti tidak bergerak tersebut melebihi lima puluh persen dari
nilai agregatsemua asetyang dimiliki oleh perusahaan,kemitraan,kepercayaanatau tanah .
Jika negara sumber gagal untuk menganakan hak perpajakan sesuai Pasal 13(4), UN Model DTA
menawarkannya kesempatan kedua. Pasal 13(5) menyatakan bahwa:
keuntungan dari pemindahtanganan saham selain dari yang disebutkan dalam paragraf 4
yang mewakili partisipasi ... persen (persentase akan ditetapkan melalui negosiasi bilateral)
di perusahaan yang merupakan residen [Negara S] dapat dikenakan pajak di [ Negara S].
(penekanan ditambahkan)

5. Alienation properti bergerak (terkait BUT dan fixed base)
Hak perpajakan negara sumber diperluas tidak hanya atas property tidak bergerak saja (tidak ada
kaitannya dengan PE atau fixed base) tetapi juga keuntungan atas pemindahtanganan properti
bergerakyangmerupakanbagiandari bentukusahatetap non-residendi negarasumber. Pasal 13(2)
dari OECD Model DTA menyatakan bahwa:
keuntungan daripemindahtanganan propertibergerakyang merupakan bagian dariproperti
bisnis dari suatu permanentestablishment yang dimilikioleh suatu perusahaan [Negara R] di
[Negara S], termasuk keuntungan dari pemindahtanganan dari suatu bentuk usaha tetap
(sendiri atau dengan keseluruhan perusahaan), dapat dikenakan pajak(may be taxed) di
[Negara S] . (penekanan ditambahkan)
UN Model DTA, memperluas ketentuan ini di luar hanya permanent establishment tetapi juga fixed
base di Negara S untuk keperluan layanan independen, dalam hal ini keuntungan yang timbul dari
pemindahtangananproperti bergerakyangsecaraefektif terhubungdengan suatufixed base dikenai
pajak sesuai dengan pasal 13(2) UN Model DTA.
Dari perspektif kebijakan pajak, Pasal 13(2) cukup kompatibel dengan Pasal 13(1) dalam hal, sejauh
adahubunganyangcukupantaraproperti (bergerakatautidakbergerak) denganNegaraS,ditentukan
olehsitusdi NegaraS, keuntungandari pelepasanproperti timbul di NegaraS dapat dikenakanpajak
disana. Perhatikan pasal 13(2) menangkaptidakhanya keuntungandari pelepasanproperti bergerak
yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap di Negara S, tetapi juga keuntungan dari transfer
bentuk usaha tetap itu sendiri. Properti tidak bergerak yang merupakan bagian dari bentuk usaha
tetap, dan berlokasi di Negara S, sudah akan dikenakan pajak di Negara S dalam
Pasal 13(1). Sebaliknya, jikasuatubentukusahatetapdari seorang residen NegaraR,yangterletakdi
Negara S, memiliki properti tidak bergerak di Negara R atau di negara bagian ketiga, Negara S tidak
dapat mengenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh melalui bentuk usaha tetap, meskipun
demikian bentuk usaha tetap tersebut itu sendiri ada di Negara S. Cukup sederhana, properti tidak
bergerak tidak terletak di sana.
Sekali lagi, Negara S tidak harus mengenakan pajak atas gains, tetapi dapat melakukannya jika
diinginkan. Selain itu, tidak ada Pasal 13(2) atau ketentuan lain dalam Pasal 13 membatasi hak
perpajakan negara R, berdasarkan ketentuan domestiknya, keuntungan yang berasal dari
pemindahtanganan property bergerak yang diperoleh residennya. Dalam hal ini, penjelasan di atas
sehubungan dengan Pasal 13(1) berlaku untuk Pasal 13(2).
Hasilnya Pasal 13(1) dan 13(2), secara bersama-sama, adalah bahwa tidak ada batasan pada hak
negara tempat tinggal dari para pelepas properti bergerak atau tidak bergerak untuk mengenakan
pajak berdasarkan hukum nasionalnya, keuntungan yang diperoleh oleh para pelepas dari
pemindahtangananproperti bergerakatautidakbergerakyangterletakdi negara sumber.Selainitu,
negara sumber memiliki hak untuk mengenakan pajak atas capital gain yang diperoleholeh residen
dari negara pihaklainnyadari pemindahtangananhartatak bergerakyang terletakdi negara sumber
dan dari pemindahtanganan properti bergerak dari permanent establishment milik non-residen di
negara sumber.
Kapal dan pesawat terbang
Untuk mencapai kompatibilitasdengan Pasal 8,aturankhususdalam Pasal 13(3) OECD danUN Model
DTA berlaku untuk keuntungan yang diperoleh dari pemindahtangan kapal dan pesawat:
Keuntungan dari pemindahtanganan kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam
jalurlalu lintasinternasional,kapalyang bergerakdalampengangkutan perairan pedalaman
atau properti bergerak yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara atau

6. kapal tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana
tempatmanajemenyangefektif dariperusahaantersebutterletak.(penekananditambahkan)
Pasal 13(3) hanya berkaitan dengan properti bergerak, seperti kapal, pesawat terbang, dan perahu,
baiksecara hukummaupundalamarti kata sehari-hari.Selainkapal,pesawatterbangdankapal yang
dioperasikan atau terlibat dalam kegiatan yang ditentukan, Pasal 13(3) juga membahas properti
bergerak lainnya yang berkaitan dengan operasi tersebut. Singkatnya, ia memberikan hak pajak
eksklusif atas keuntungan dari pemindahtanganan properti bergerak ke negara dimana tempat
manajemen efektif perusahaan yang melakukan operasi transportasi berada.
Pasal 13(3) mencerminkan tujuan kebijakan pajak bahwa semua pendapatan sehubungan dengan
operasi transportasi internasional harus dikenai pajak di satu negara yang tidak terbantahkan,
keadaan lokasi tempat manajemen transportasi yang efektif dari operator transportasi
internasional. Pendekatan itu secara konsisten diterapkan dalam OECD Model DTA sehubungan
denganbusinessprofit operatortransportasiinternasional(Pasal8dan7(7)),capital gain(Pasal 13(3))
dan modal (Pasal 22(4)) .
Perjanjian CARICOMmemberikan hak perpajakan dalam keadaan ini bukan kepada negara di mana
manajemen transportasi yang efektif terletak, tetapi pada negara tempat tinggal perusahaan yang
memperoleh keuntungan. Pasal 7 (3) Perjanjian CARICOMmenyatakan bahwa:
keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari Negara Anggota dari
pemindahtanganan kapal, pesawatterbang,atau peti kemas yang dioperasikan dalam jalur
lalu lintasinternasionalhanya akan dikenakanpajakdiNegara Anggota tersebut. (penekanan
ditambahkan)
Perhatikanbahwakeuntunganyangdiperolehdari pengasingan kontainerjugasecara khusus masuk
dalamPasal 7(3) - sesuatuyangtidakdianutoleh Pasal 13(3) OECDdan UN Model DTA. Pasal 7(3) dari
PerjanjianCARICOMadalahtidakbiasa(untukPerjanjianitu)dalamhal itu(seperti Pasal9(Pengiriman
dan transportasi udara)) mengalokasikan hak perpajakan bukan untuk negara sumber tetapi untuk
keadaantempattinggalperusahaanyangberoperasikapal ataupesawatterbangdalamjalurlalulintas
internasional.
Perhatikan juga bahwa, karena letak geografisnegara-negara anggota Komunitas Karibia, Perjanjian
CARICOM tidak diperlukan (seperti banyak DTA aktual) terkait dengan kapal yang bergerak dalam
transportasi perairan pedalaman (yang merupakan fenomena Eropa) .
Keuntungan lainnya
Pasal 13(5) OECD Model DTA adalah ketentuan "catch-all" yang berkaitan dengan pengenaan pajak
keuntungan dari pemindahtanganan properti apapun, yang belum secara khusus dibahas dalam
paragraf pasal 13 lainnnya, Keuntungantersebut hanyaakandikenakanpajakdi negaratempattinggal
pihak yang memindahtangankan (penjual):
Keuntungan daripemindahtanganan propertiapa pun,selain yang disebutdalamparagraf 1,
2, 3 dan 4, hanya akan dikenakan pajak (taxable only) di Negara pihak pada Persetujuan di
mana alienator tersebut merupakan residen [yaitu hanya di Negara ].
Perhatikan, seperti yang kita amati dalam Bab 14 tentang pemajakan royalti di bawah OECD Model
DTA, bahwa kata "shall" dalam Pasal 13(5) tidak boleh dibaca secara terpisah untuk menyimpulkan
(secara keliru) bahwa Negara tersebut harus mengenakan pajak atas capital gain. Kita telah melihat
bahwa di dunia nyata beberapa negara tidak mengenakan pajak atas keuntungan tersebut. "shall"
harus dibaca dalam hubungannya dengan "only" sehingga Negara R tidak harus mengenakan pajak
atas keuntungan tetapi jika itu dilakukan, itu adalah satu-satunya negara yang dapat
melakukannya; sebaliknya, di bawah Pasal 13(5) OECD dan UN Model DTA, Negara S dilarang
memajaki keuntungantersebutbaikNegaraRmengenakanpajakatautidak. Inipadagilirannyaberarti

7. bahwaNegaraR tidakdiharuskanuntukmenyerahkanpajakapapunberdasarkanketentuanbantuan
kreditluarnegerinyakepadaresidennya,yangmembuangpropertidi NegaraS,karenatidakadapajak
yang dibayarkan oleh residennya kepada Negara S.
Olehkarenaitu, NegaraR tidakharus mengenakanpajakatas keuntunganyangdiperolehArt. 13 (5)
prihatin, tetapi dapat melakukannya jika diinginkan; dengan kata lain, jika, di bawah hukum
domestiknya,Negara R memungut keuntungan modal asing yang diperoleh residennya, DTA antara
Negara R dan Negara S tidak akan menghentikan Negara R. untuk melakukan hal itu.
Seperti yang Anda harapkan sekarang, Perjanjian CARICOMmengambil posisi sebaliknya. Pasal 7 (4)
dari Perjanjiantersebutmenyatakanbahwakeuntungandari pemindahtangananproperti selaindari
properti dankapal,pesawatterbangataupeti kemasyangdioperasikandalamlalulintasinternasional
(khususnya yang diatur dalam Pasal 7 (1) dan 7 (3)) hanya akan dikenakan pajak di status sumber.
Tabel ringkasan
Pengoperasian Pasal 13 dari OECD Model DTA dapat diringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Kesimpulan
Kami telahmenganalisisperlakuanpajakinternasionalatascapital gain,yangtimbuldari keterasingan
berbagai jenis properti tak bergerak dan bergerak. Gagasan tentang keterasingan properti dibahas,
sertaaturankhusus,tetapi konsisten,yangberlakuuntukpembuangankepemilikansahampartisipatif
dalam entitas yang memiliki properti.
Kita telah melihat bahwa perbedaan antara ( i ) properti tidak bergerak, (ii) properti bergerak yang
terdiri dari properti bisnis dari suatu bentuk usaha tetap, dan (iii) properti bergerak yang terkait
dengan kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam lalu lintas internasional atau kapal yang
bergerak dalam transportasi perairan pedalaman adalah kritis dalam menentukan perlakuan pajak
atas pendapatan dan capital gain di bawah Pasal 13 dan 21 dari model DTA OECD dan PBB.
Bab ini jugamembahasketeganganketikacapitalgainmuncul dalamkonteksbisnis.Ini jugamencatat
kohesi kebijakanpajak antara perpajakan properti tidak bergerak berdasarkan Pasal 6, perpajakan
pendapatandari pengiriman,transportasisaluranairinternal dantransportasiudaradi bawah Pasal8,
dan pajak atas capital gain menurut Art. 13.
Seperti pada bab-bab sebelumnya kita menarik keluar perbandingan dari pengobatan macam atas
pendapatandan keuntungandi bawahOECD Model DTA, PBB Model DTA dan sumber - berdasarkan
Perjanjian CARICOM.