Pasal 11 OECD Model DTA membahas perpajakan bunga yang diperoleh antarnegara. Negara sumber bunga dapat mengenakan pajak sebesar maksimal 10% dari jumlah bruto, sedangkan negara tempat tinggal pemberi pinjaman dapat mengenakan pajak sesuai hukum domestiknya. Bunga yang diperoleh melalui bisnis tetap di negara sumber dikenakan pajak sebagai penghasilan bisnis.

1. Pengantar
Pasal 11 OECD Model DTA berkaitan dengan bunga dalam banyak cara yang sama seperti
Pasal 10 penawaran dengan dividen. Pasal 11 membahas perpajakan bunga yang diperoleh
dari Negara S oleh orang yang merupakan residen Negara R. Pasal 11(1) memberlakukan
hak pajak atas negara tempat tinggal pemberi pinjaman; Pasal 11(2) memberikan hak
perpajakan terbatas pada negara tempat tinggal peminjam; Pasal 11(3) mendefinisikan
"bunga" dan Pasal 11(4) berkaitan dengan bunga yang muncul melalui bentuk usaha
tetap. selain itu, Pasal 11(5) menentukan dimana bunga muncul dan Pasal 11(6) berkaitan
dengan pembayaran bunga yang dilakukan antara orang-orang terkait. Kami akan memeriksa
masing-masing ketentuan ini secara rinci.
Hukum dalam negeri perpajakan bunga
Analisis hukum perpajakan bunga adalah sama dengan yang dibahas di atas sehubungan
dengan dividen. Hukum perpajakan domestik Negara R biasanya akan mengizinkan Negara
R memajaki penghasilan di seluruh dunia (termasuk bunga) yang diperoleh
residennya. Demikian pula, berdasarkan undang-undang perpajakan domestiknya, Negara S
biasanya akan mengenakan pajak bunga yang diperoleh oleh bukan residen Negara S, serta
residennya, jika negara itu ingin mengenakan pajak kepada mereka yang meminjamkan dana
kepada perusahaan-perusahaan yang menetap di Negara S. Negara S biasanya akan
mengenakan pajak pemotongan final non-residen atas jumlah kotor pendapatan bunga yang
diperoleh dari Perusahaan S oleh pemberi pinjaman non-residennya. Meskipun pendekatan
ini tipikal, pendekatan ini tidak berlaku di semua negara. Misalnya, undang-undang pajak
penghasilan di Belanda tidak mengenakan pajak atas bunga yang dibayarkan oleh residen
Belanda ke pemberi pinjaman non-residen.
Adapun dividen, pemberi pinjaman biasanya akan membayar pajak atas pendapatan bunga
sumber asingnya di Negara R atas dasar pendapatan bersih, yaitu Negara R biasanya akan
memungkinkan pengurangan untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman
dalam memperoleh pendapatan bunga. Negara R kemudian akan memberikan keringanan
pajak kepada kreditur atas pajak (pemotongan final non-residen) yang dibayarkannya di
Negara S atas pendapatan bunganya, baik secara sepihak di bawah undang-undang
perpajakan domestiknya atau sesuai dengan persyaratan Pasal 23B DTA antara Negara R
dan Negara S.
Hak perpajakan berdasarkan perjanjian pajak berganda
Pasal 11 dari OECD Model DTA membahas pengenaan pajak yang berasal dari Negara S
oleh orang yang merupakan residen Negara lainnya. Pasal 11(1) memungkinkan Negara R
untuk mengenakan pajak sesuai dengan hukum nasionalnya:
"Bunga yang timbul di [Negara S] dan dibayarkan ke residen [Negara R] dapat
dikenakan pajak di [Negara R]"
(penekanan ditambahkan).

2. Sekali lagi, Negara R tidak harus mengenakan pajak atas bunga tetapi dapat melakukannya
jika diinginkan; dengan kata lain, jika Negara R memungut bunga asing yang berasal dari
residennya sebagai pemberi pinjaman, DTA antara Negara R dan Negara S tidak akan
menghentikan Negara R untuk melakukannya.
Selain itu, Pasal 11(2) dari OECD Model DTA juga memungkinkan Negara S untuk
mengenakan pajak atas bunga yang sama, tetapi tunduk pada batasan jumlah pajak yang
dikenakan. Pasal 11(2) dari OECD Model DTA menyatakan bahwa bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11(1):
dapat juga dikenakan pajak di [Negara S ] dan sesuai dengan hukum [Negara S ],
tetapi jika beneficial owner dari bunga tersebut adalah residen Negara R, pajak yang
dibebankan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga. Otoritas yang
kompeten dari Negara pihak pada Persetujuan akan dengan kesepakatan bersama
menyelesaikan cara penerapan pembatasan ini.
(penekanan
ditambahkan)
Sekali lagi, Negara S tidak harus mengenakan pajak atas bunga tetapi dapat melakukannya
jika diinginkan, tunduk pada batasan dalam Pasal 11(2). Pasal 11(2) karena itu menegaskan
pembebanan pajak dalam hukum domestik Negara S, tetapi kemudian membatasinya. Kami
baru saja melihat bahwa Belanda adalah negara tempat Pasal 11(2) tidak memiliki aplikasi
karena hukum domestik Belanda tidak mengandung ketentuan yang relevan yang
memerlukan penegasan oleh Pasal 11(2). Negara-negara Anggota Uni Eropa adalah negara
tempat Pasal 11(2) tidak memiliki aplikasi sejauh penerima bunga adalah residen Negara
Anggota lain karena Interest and Royalty Directive (2003) dari Dewan Eropa melarang
Negara-negara Anggota yang merupakan sumber bunga dari memajaki bunga di bawah
hukum domestic mereka.
Seperti dividen, Pasal 11(2) bekerja untuk Negara R, negara tempat tinggal pemberi
pinjaman. Ini membatasi hak perpajakan Negara S, yang pada gilirannya berpasali bahwa
Negara diharuskan untuk mengurangi pajak saat memberikan keringanan kredit kepada
penghuninya, yang meminjamkan kepada orang-orang di Negara S. Sekali lagi, manfaat ini
untuk Negara R hanya relevan jika Negara Tarif pajak R melebihi Negara S.
UN Model DTA berisi ketentuan yang hampir identik, kecuali bahwa hal itu membiarkan
pembatasan tingkat persentase terbuka yang dikenakan pada Negara S. Dengan melakukan
hal itu, Negara S diberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk menegosiasikan tingkat yang
lebih tinggi daripada tingkat 10% dalam Pasal 11(2) dari OECD Model DTA. Fleksibilitas
semacam itu menguntungkan negara-negara berkembang pengimpor modal, yang menjadi
tujuan UN Model DTA.

3. Perjanjian CARICOM membatasi hak pajak bunga hanya untuk negara sumber. Pasal 12 (2)
dari Perjanjian itu mengenakan tingkat maksimum tetap pada negara sumber sebesar 15%
dari jumlah bruto bunga.
Beberapa negara dengan sengaja mengecualikan jenis bunga tertentu dari perpajakan secara
keseluruhan berdasarkan hukum nasional mereka atau DTA mereka; lihat, misalnya, Cina —
Prancis DTA (1984). Kelas bunga yang diuntungkan meliputi:
- bunga dibayarkan kepada lembaga pemerintah;
- bunga yang dibayarkan oleh pemerintah;
- bunga yang dibayarkan oleh bank tertentu (biasanya yang milik pemerintah); dan
- kredit perdagangan.
Preferensi semacam ini tidak termasuk dalam OECD dan UN Model DTA karena
ketidaksukaan organisasi ini (terutama dalam kasus OECD) untuk bias pajak yang
mendukung jenis pendapatan atau pembayar pajak tertentu.
Beberapa DTA sama sekali tidak memuat pasalikel yang menarik, terutama jika mereka
adalah DTA yang lebih tua, misalnya Prancis — Vietnam DTA (1993) dan Jepang — DTA
Selandia Baru (1963). Karena DTA itu diam pada perlakuan yang menarik untuk tujuan
mereka, kita harus beralih ke Pasal 21 (Penghasilan lain) untuk menghalangi-menambang
perlakuan pajak yang sesuai. Kami akan kembali ke Pasal 21 dalam Bab 18.
Definisi "bunga"
Istilah "bunga" memiliki pasali berbeda dalam yurisdiksi pajak yang berbeda. Untuk tujuan
model OECD dan PBB DTA, Pasal 11(3) mendefinisikan "bunga" berpasali:
pendapatan dari hutang - klaim dalam segala bentuk, dijamin dengan hipotek atau
tidak atau tidak atau tidak memiliki hak untuk berppasalisipasi dalam keuntungan
debitur, dan khususnya, pendapatan dari sekuritas pemerintah dan pendapatan dari
obligasi atau surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas,
obligasi atau surat hutang tersebut. Biaya penalti untuk keterlambatan pembayaran
tidak akan dianggap sebagai bunga untuk tujuan Pasalini.
Ada dua poin penting yang harus kita ambil dari definisi ini:
- pertama, bunga harus muncul dari klaim hutang dan,
- kedua, tidak masalah jika klaim hutang juga memiliki hak untuk berppasalisipasi dalam
keuntungan perusahaan penerbit.
Anda akan ingat dari diskusi kami tentang makna "dividen" bahwa dividen prima facie adalah
pendapatan dari saham atau hak-hak lain "yang berppasalisipasi dalam laba", dengan
ketentuan bahwa saham atau hak itu bukan klaim utang. Oleh karena itu, dalam hal ini definisi
"bunga" cocok dengan definisi "dividen" dalam Pasal 10(3).

4. DTA nyata sering mengubah atau memperluas kata-kata dari definisi "bunga" dalam
Pasal 11(3) dari model DTA OECD dan PBB. Misalnya, Pasal 14(3) dari Jerman — Belanda
DTA (1959) menyebutkan jenis-jenis instrumen utang tertentu. Ini menyatakan bahwa bunga
berpasali "pendapatan dari pinjaman, obligasi, surat berharga dan klaim hutang apa pun"
(penekanan ditambahkan). Jerman dan Belanda mengambil posisi bahwa instrumen hybrid
tertentu dengan fitur hutang dan ekuitas lebih bersifat ekuitas daripada hutang sehingga,
meskipun mereka mungkin merupakan klaim hutang (setidaknya untuk sebagian dari
kehidupan mereka), mereka harus diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan pajak
penghasilan. Jadi, Pasal 14(3) dari Jerman — Belanda, DTA, secara khusus mengarahkan
bahwa "pendapatan yang diperoleh dari obligasi konversi dan obligasi yang
berppasalisipasi harus tunduk pada ketentuan Pasal13 [pasalikel dividen" (penekanan
ditambahkan).
Australia — Finlandia DTA (1984) adalah contoh dari DTA yang memperluas definisi OECD
dan UN Model DTA tentang "bunga" dengan cara yang lebih umum. Pasal 11(3) dari DTA
tersebut menyatakan bahwa:
yang istilah "bunga" ... termasuk bunga dari surat berharga Pemerintah atau dari
obligasi atau surat utang, apakah atau tidak dijamin dengan hipotek dan apakah atau
tidak membawa hak untuk berppasalisipasi dalam keuntungan, dan bunga dari bentuk
lain dari hutang sebagai wel l karena semua penghasilan lain yang berasimilasi
dengan penghasilan dari uang yang dipinjamkan oleh undang-undang perpajakan dari
Negara pihak pada Persetujuan di mana penghasilan tersebut timbul.
(penekanan ditambahkan)
Di sini, kita melihat lagi gagasan asimilasi, seperti yang kita lihat di atas dalam kasus definisi
"dividen" di Australia — Norwegia DTA (2006). Perhatikan bahwa kata-kata di sini
berhubungan dengan gagasan memajaki semua pengembalian dari "uang yang dipinjamkan"
di bawah hukum domestik negara pihak yang menandatangani kontrak (terutama
Australia). Tujuannya adalah untuk menyelaraskan definisi DTA tentang "kepentingan"
dengan definisi hukum domestik di mana, di bawah hukum domestiknya, negara yang
mengadakan perjanjian menerapkan rezim pengaturan waktu tipe akrual untuk pajak
keuntungan yang belum direalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi (misalnya metodologi
hasil hingga jatuh tempo). ) selama jangka waktu instrumen hutang. Bunga untuk keperluan
DTA kemudian mencakup, misalnya, alokasi pembayaran penukaran selama jangka waktu
obligasi tanpa kupon.
Bunga diperoleh melalui bentuk usaha tetap
Adapun dividen, Pasal 11(4) dari OECD Model DTA juga memberikan perlakuan khusus atas
bunga yang diterima oleh suatu pendirian tetap dari bukan residen di negara asal. Secara
khusus, Pasal 11(4) negara, terkait dengan Negara R dan Negara S:

5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika beneficial owner dari bunga, yang
merupakan residen [Negara R], menjalankan bisnis di [Negara S] di mana bunga
muncul melalui suatu permament establishment yang terletak [di Negara S] dan klaim
hutang sehubungan dengan pembayaran bunga terkait secara efektif dengan bentuk
usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian ketentuan Pasal 7 berlaku.
Sekali lagi, UN Model DTA memperluas ketentuan ini di luar sekadar permanent
establishment ke pangkalan tetap di Negara S dari wajib pajak yang menyediakan layanan
pribadi yang independen, dalam hal ini bunga yang timbul dari hutang - klaim yang secara
efektif terhubung dengan pangkalan tetap tersebut dikenakan pajak dalam sesuai dengan
Pasal 14 dari UN Model DTA.
Konsekuensi dari Pasal 11(4) adalah bahwa bunga diperlakukan sebagai laba bisnis (atau
pendapatan dari layanan pribadi independen jika ketentuan UN Model DTA berlaku) di mana
klaim utang yang menghasilkannya "secara efektif terhubung dengan" suatu bentuk usaha
tetap. (atau basis tetap) yang dimiliki oleh pemberi pinjaman non-residen di negara sumber,
dan tarif pajak negara sumber konsesi (berlaku untuk jumlah bunga bruto) dalam Pasal 11(2)
tidak dapat diterapkan. Sebagai gantinya, bunga diperlakukan sebagai bagian dari
keuntungan bisnis dari permanent establishment (atau pendapatan dari penyedia layanan
pribadi independen), yang dikenakan pajak berdasarkan laba bersih (yaitu setelah penyisihan
untuk pengeluaran yang dapat dikurangkan yang dikeluarkan untuk menghasilkan
pendapatan itu) di bawah Pasal 7 (atau Pasal 14 UN Model DTA, mana yang berlaku).
Seperti dalam kasus dividen, bunga yang diperoleh dari suatu bentuk usaha tetap dapat
muncul dalam tiga skenario:
(1) di mana bentuk usaha tetap berada di negara di mana perusahaan yang menjadi
bentuk usaha tetap tersebut adalah residen, yaitu di Negara R; atau
(2) di mana permanent establishment berada di negara di mana perusahaan yang
membayar bunga adalah residen, yaitu di Negara S; atau
(3) di mana bentuk usaha tetap berada di negara bagian ketiga, yaitu di Negara Itu atau
Negara S.
Hasil pajak berdasarkan DTA antara Negara R dan Negara S sama dengan yang disajikan
untuk dividen di Bab 12.
Di mana bunga muncul?
Bunga biasanya "muncul" di negara tempat pembayar bunganya bertempat tinggal. Namun,
itu tidak selalu terjadi, dan bisa sangat sulit di mana negara ketiga terlibat dalam pengaturan
pendanaan.
Pasal 11(5) dari OECDModel DTAberupaya untuk menyediakan aturan untuk menyelesaikan
tempat di mana bunga muncul, baik secara umum maupun berkenaan dengan hutang yang
terkait dengan permanent establishment. Pasal 11(5) memberi tahu kita terlebih dahulu
bahwa aturan umum adalah bahwa "bunga dianggap timbul di suatu Negara pihak pada

6. Persetujuan apabila pembayarnya adalah residen Negara tersebut". UN Model
DTA memperluas aturan ini ke situasi di mana pembayar bunga adalah negara itu sendiri atau
subdivisi politik atau otoritas lokal dari negara itu.
Lalu Pasal 11(5) dari OECD Model DTA selanjutnya mengarahkan bahwa:
di mana ... orang yang membayar bunganya, apakah ia adalah residen suatu Negara
pihak pada Persetujuan atau tidak, di suatu Negara pihak pada Persetujuan suatu
bentuk usaha tetap sehubungan dengan hutang yang timbul dari bunga yang
dibayarkan, dan bunga tersebut ditanggung oleh bentuk usaha tetap tersebut, maka
bunga tersebut dianggap muncul di Negara tempat bentuk usaha tetap itu berada.
Singkatnya, ketentuan ini berpasali bahwa kepentingan muncul di negara di mana bentuk
usaha tetap (melalui mana bunga datang sekitar) terletak dan biaya bunga ditanggung oleh
bentuk usaha tetap. Dari perspektif kebijakan pajak, aturan ini cukup logis karena biasanya
Permanent establishment akan dikenakan pajak di negara di mana ia berada di atas laba
bersih (yaitu setelah dikurangi biaya bunga), sehingga negara akan ingin mengenakan pajak
pada bunga yang diizinkan sebagai pengurang bentuk usaha tetap di tangan penerima, yang
dapat dilakukannya (tunduk pada batasan) di bawah Pasal 11(2).
UN Model DTA menawarkan aturan yang sama dengan modifikasinya untuk mencakup
pangkalan tetap wajib pajak layanan pribadi yang independen.
Pembayaran bunga antar pihak terkait
Tarif pajak konsesi 10% diizinkan berdasarkan Pasal 11(2) dari OECD Model DTA dapat
menggoda kelompok perusahaan multinasional untuk menetapkan suku bunga pinjaman
antar kelompok pada tingkat yang terlalu tinggi. Misalnya, tanpa tindakan pencegahan, praktik
semacam itu akan menghasilkan manfaat pajak kelompok secara keseluruhan di mana tarif
pajak perusahaan lebih tinggi daripada tarif 10% yang ditentukan dalam Pasal 11(2).
Untuk mengilustrasikan, anggaplah bahwa sebuah perusahaan (Parent co) adalah residen
Negara itu Parent co memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki (Sub co), yang
merupakan residen di Country S. Parent co meminjamkan Sub co USD I juta pada tingkat
bunga sebesar 5% per tahun, tingkat bunga pasar di Negara S. Dengan asumsi bahwa ( i )
tarif pajak perusahaan di Negara S adalah 30%, (ii) biaya bunga yang dikeluarkan oleh Sub co
dapat dikurangkan dalam Negara S, (iii) untuk kesederhanaan, bunga yang diterima oleh
Parent co dari Sub co dibebaskan dari pajak di Negara R, dan (iv) DTA antara Negara R dan
Country S sama dengan OECD Model DTA, kemudian grup '(yaitu kombinasi dari Parent co
dan Sub co) memperoleh manfaat pajak bersih tahunan (yaitu penghematan dari hutang
pajak) di Negara S sebesar USD 10.000 dari pinjaman, dihitung sebagai berikut:

7. Manfaat pajak ini dapat ditingkatkan hanya dengan Parent co memajukan USD 1 juta pada
tingkat bunga yang sangat tinggi, sehingga merusak basis pajak Negara S. Misalnya, dengan
menaikkan tiga kali lipat suku bunga menjadi 15% per tahun, orangtua Induk dapat
melipatgandakan manfaat pajak:
Jelas, Negara S akan menginginkan beberapa langkah anti-avoidance diterapkan untuk
melindungi pendapatannya. Pasal 11(6) dari OECD Model DTA, yang tercermin dalam
UN Model DTA, adalah salah satu ukuran tersebut. Pasal 11(6) menyatakan bahwa:
dimana, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik
hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang lain, jumlah bunga itu,
dengan memperhatikan tagihan hutang yang dibayarkan melebihi jumlah yang akan
disetujui oleh pembayar dan beneficial owner jika tidak ada hubungan seperti itu,
ketentuan Pasalini hanya berlaku untuk jumlah yang disebutkan terakhir. Dalam hal
demikian, kelebihan bagian dari pembayaran akan tetap dikenakan pajak sesuai
dengan hukum masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi ini.
Pasal 11(6) berpasali bahwa tingkat konsesi 10% hanya berlaku untuk suku bunga arm’s
length atas pinjaman antara kedua pihak terkait. Namun, kelebihan jumlah bunga dibiarkan
diperlakukan sesuai dengan hukum domestik masing-masing negara. Seringkali itu berpasali
bahwa jumlah kelebihan bunga dianggap sebagai dividen, dan dikenakan pajak seperti itu di
Negara R. Yang lebih penting bagi wajib pajak adalah bahwa jika Negara S memperlakukan
kelebihan bunga sebagai dividen, itu tidak akan memungkinkan pengurangan untuk jumlah
berlebih itu. Tapi perhatikan Pasal itu. 11(6) menyimpulkan dengan instruksi bahwa harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan DTA lainnya. Oleh karena itu, jika undang-undang
dalam negeri dari negara pihak pada perjanjian memperlakukan pembayaran bunga berlebih
sebagai dividen, perlakuan pajaknya yang sesuai dapat jatuh pada Pasal 10 (tunduk pada
definisi "dividen" dalam Pasal itu). Jika tidak, Pasal 21 (Penghasilan lain) mungkin berlaku.