SlideShare a Scribd company logo
1 of 19

Kesadaran dan
Kepatuhan Hukum
Tax Compliance
(Kepatuhan
Pajak)
Pentingnya Kepatuhan
Kewajiban Perpajakan
Hambatan
Pemungutan
Pajak
Tax Amnesty dan
Sunset Policy

Penegakan
Hukum
Pelayanan
Prima
A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)
Penerimaan
Negara

K
E
P
A
T
U
H
A
N
W
A
J
I
B
P
A
J
A
K
Suatu iklim kepatuhan dan
kesadaran pemenuhan
kewajiban perpajakan
WP paham atau berusaha
untuk memahami semua
ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan
Mengisi formulir
pajak dengan
lengkap dan jelas
A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)
(Norman D. Nowak)
Kepatuhan Wajib
Pajak

K
E
P
A
T
U
H
A
N
W
A
J
I
B
P
A
J
A
K
Suatu iklim kepatuhan dan
kesadaran pemenuhan
kewajiban perpajakan
Menghitung
jumlah pajak
yang terutang
dengan benar
Membayar pajak yang
terutang tepat pada
waktunya
A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)
(Norman D. Nowak)
Kepatuhan Wajib
Pajak

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan
tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa
pajak berikutnya
Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang
terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk
setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)
Kriteria Wajib Pajak Patuh
No.544/KMK.04/2000
1.
3.
2.

No.544/KMK.04/2000
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis
pajak , kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk
tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
4.
5.

No.544/KMK.04/2000
Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit
oleh akuntan publik dengan yang laporan
keuangannya tidak diaudit. Bagi Wajib Pajak yang
laporan keuangannya tidak diaudit,dalam jangka
waktu dua tahun terakhir memenuhi persyaratan yaitu
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 28 UU No. 6 Tahun 1983
UU KUP s.t.d.t.d UU No. 16 Tahun 2009
A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)
6.
Perlawanan
Pasif
C. Hambatan Pemungutan Pajak
Kondisi struktur perekonomian
Kondisi sosial masyarakat
Perkembangan intelektual pendudukan
Moral warga masyarakat , dan tentunya
Sistem pemungutan pajak itu sendiri
C. Hambatan Pemungutan Pajak
2. Perlawanan
Aktif
Menghindari pembayaran pajak
Menyelundupkan harta kekayaan
Memanipulasi data laporan keuangan
Melalaikan pembayaran pajak
Meloloskan pajak
Tax Amnesty ( Pengampunan Pajak ) merupakan
Jenis amnesti pajak:
1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok
pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya
mengampuni sanksi pidana perpajakan. Bertujuan
untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya,
sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
D. Tax Amnesty dan Sunset Policy
Usaha pemerintah untuk menghasilkan
penerimaan pajak yang selama ini belum atau
kurang dibayar.
Jenis amnesti pajak:
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak
yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi
denda, dan sanksi pidana pajaknya
4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu,
termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana.
Bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar,
agar kedepannya terus membayar pajak
2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa
lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni
sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya
D. Tax Amnesty dan Sunset Policy

D. Tax Amnesty dan Sunset Policy
Sunset Policy
fasilitas penghapusan sanksi administrasi
perpajakan berupa bunga yang diatur dalam
Pasal 37A undang-undang No.28 Tahun 2007
UU KUP.

Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP pada 1
Januari 2008 dapat menikmati fasilitas Sunset
Policy apabila :
1. Secara sukarela mendaftarkan untuk memperoleh
NPWP dalam tahun 2008
2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan, penyidikan , penuntutan, atau pemeriksaan
pengadilan atas tindak pidana perpajakan
3. Mengisi SPT Tahunan PPh OP tahun 2007 dan
sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif, paling lambat 31 Maret 2009
4. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar sebelum
SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan.

Wajib Pajak OP dan Badan yang telah ber-NPWP pada
1 Januari 2008, dapat menikmati fasilitas Sunset Policy
jika :
1. Belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
2. Belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal
sedang diperiksa , pemeriksa pajak belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan (SPHP)
3. Tidak sedang diperiksa bukti pemulaan,
penyidikan , penuntutan, atau pemeriksaan
pengadilan atas tindak pidana perpajakan

Wajib Pajak OP dan Badan yang telah ber-NPWP pada
1 Januari 2008, dapat menikmati fasilitas Sunset Policy
jika :
4. Telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan,
tetapi tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena
tidak ditemukan bukti permulaan tentang tindak
pidana perpajakan
5. Membetulkan SPT Tahunan PPh tahun 2006
dan/atau tahun sebelumnya dengan tambahan
pembayaran pajak
6. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar
sebelum SPT Tahunan PPh-nya disampaikan

Cara Meningkatkan Kesadaran
Wajib Pajak
1) Melakukan sosialisasi
Berdasarkan metode
a. Secara Formal : Sosialisasi bendaharawan, sosialisasi
PPh 21 karyawan Pemda, seminar.
b. Secara Informal : Ngobrol santai dengan wartawan,
tokoh masyarakat
Berdasarkan segmentasi : Kelompok pelajar dan
mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok
presentasi tertentu .

Cara Meningkatkan Kesadaran
Wajib Pajak
Datang ke kantor-kantor dan pemerintah daerah di
wilayah kerja ,sosialisasi anggota profesi tertentu
seperti notaris , dokter.
Pengarahan langsung ke masyarakat melalui
pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa ,
sampai RT/RW.
Berdasarkan media yang dipakai
a. Media elektronik : iklan di televisi atau radio
b. Media cetak : opini , ulasan dan rubrik tanya jawab
di koran , tabloid atau majalah

Cara Meningkatkan Kesadaran
Wajib Pajak
Ikut dalam serangkaian kegiatan seperti Pekan Raya ,
dengan membuka stand/pojok pajak.
Melaksanakan Pekan Panutan Penyampaian SPT
Tahunan secara rutin.
Membuka Tax Center

More Related Content

What's hot

Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannya
Kppkp Bangil
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
irlan_fery81
 

What's hot (20)

Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 
PAJAK
PAJAKPAJAK
PAJAK
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannya
 
Konsep Dasar Pajak
Konsep Dasar PajakKonsep Dasar Pajak
Konsep Dasar Pajak
 
tax amnesty
tax amnestytax amnesty
tax amnesty
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
 
6.SANKSI
6.SANKSI6.SANKSI
6.SANKSI
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
 
Pp 3
Pp 3Pp 3
Pp 3
 
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
 
Makalah Hukum Pajak
Makalah Hukum PajakMakalah Hukum Pajak
Makalah Hukum Pajak
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN
SANKSI-SANKSI PERPAJAKANSANKSI-SANKSI PERPAJAKAN
SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Dasar dasar Pajak
Dasar dasar PajakDasar dasar Pajak
Dasar dasar Pajak
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
 
Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 

Similar to Kesadaran dan kepatuhan hukum (php)

Landasan Hukum Penagihan Pajak
Landasan Hukum Penagihan PajakLandasan Hukum Penagihan Pajak
Landasan Hukum Penagihan Pajak
LamsiskaRosalina
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
RizkaAstuti1
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
eryeryey
 
Pertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.ppt
Pertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.pptPertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.ppt
Pertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.ppt
RistaSeptia1
 
Adm perpajakan
Adm perpajakanAdm perpajakan
Adm perpajakan
Antoni93
 

Similar to Kesadaran dan kepatuhan hukum (php) (20)

Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
 
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptxUtang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
 
Tgs pratikum
Tgs pratikumTgs pratikum
Tgs pratikum
 
Landasan Hukum Penagihan Pajak
Landasan Hukum Penagihan PajakLandasan Hukum Penagihan Pajak
Landasan Hukum Penagihan Pajak
 
Pajak kel.7 3 akt bab 22
Pajak kel.7 3 akt  bab 22Pajak kel.7 3 akt  bab 22
Pajak kel.7 3 akt bab 22
 
Pembahasan
PembahasanPembahasan
Pembahasan
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Vera helen simbolon
Vera helen simbolonVera helen simbolon
Vera helen simbolon
 
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptxKelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
 
Hukum Pajak 10.pptx
Hukum Pajak 10.pptxHukum Pajak 10.pptx
Hukum Pajak 10.pptx
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Adm perpajakan
Adm perpajakanAdm perpajakan
Adm perpajakan
 
Pertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.ppt
Pertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.pptPertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.ppt
Pertemuan_7_Stelsel_Pemungutan_Pajak.ppt
 
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdfModul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
 
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptxReformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
Adm perpajakan
Adm perpajakanAdm perpajakan
Adm perpajakan
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
AlMaliki1
 

Recently uploaded (10)

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

Kesadaran dan kepatuhan hukum (php)

  • 1.
  • 2.  Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) Pentingnya Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Hambatan Pemungutan Pajak Tax Amnesty dan Sunset Policy
  • 3.  Penegakan Hukum Pelayanan Prima A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) Penerimaan Negara
  • 4.  K E P A T U H A N W A J I B P A J A K Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan WP paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) (Norman D. Nowak) Kepatuhan Wajib Pajak
  • 5.  K E P A T U H A N W A J I B P A J A K Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) (Norman D. Nowak) Kepatuhan Wajib Pajak
  • 6.  Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) Kriteria Wajib Pajak Patuh No.544/KMK.04/2000 1. 3. 2.
  • 7.  No.544/KMK.04/2000 Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak , kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir 4. 5.
  • 8.  No.544/KMK.04/2000 Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dengan yang laporan keuangannya tidak diaudit. Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit,dalam jangka waktu dua tahun terakhir memenuhi persyaratan yaitu menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 UU No. 6 Tahun 1983 UU KUP s.t.d.t.d UU No. 16 Tahun 2009 A. Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) 6.
  • 9. Perlawanan Pasif C. Hambatan Pemungutan Pajak Kondisi struktur perekonomian Kondisi sosial masyarakat Perkembangan intelektual pendudukan Moral warga masyarakat , dan tentunya Sistem pemungutan pajak itu sendiri
  • 10. C. Hambatan Pemungutan Pajak 2. Perlawanan Aktif Menghindari pembayaran pajak Menyelundupkan harta kekayaan Memanipulasi data laporan keuangan Melalaikan pembayaran pajak Meloloskan pajak
  • 11. Tax Amnesty ( Pengampunan Pajak ) merupakan Jenis amnesti pajak: 1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Bertujuan untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar. D. Tax Amnesty dan Sunset Policy Usaha pemerintah untuk menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar.
  • 12. Jenis amnesti pajak: 3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya 4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana. Bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepannya terus membayar pajak 2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya D. Tax Amnesty dan Sunset Policy
  • 13.  D. Tax Amnesty dan Sunset Policy Sunset Policy fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A undang-undang No.28 Tahun 2007 UU KUP.
  • 14.  Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP pada 1 Januari 2008 dapat menikmati fasilitas Sunset Policy apabila : 1. Secara sukarela mendaftarkan untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan , penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan atas tindak pidana perpajakan 3. Mengisi SPT Tahunan PPh OP tahun 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, paling lambat 31 Maret 2009 4. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan.
  • 15.  Wajib Pajak OP dan Badan yang telah ber-NPWP pada 1 Januari 2008, dapat menikmati fasilitas Sunset Policy jika : 1. Belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 2. Belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang diperiksa , pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) 3. Tidak sedang diperiksa bukti pemulaan, penyidikan , penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan atas tindak pidana perpajakan
  • 16.  Wajib Pajak OP dan Badan yang telah ber-NPWP pada 1 Januari 2008, dapat menikmati fasilitas Sunset Policy jika : 4. Telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tentang tindak pidana perpajakan 5. Membetulkan SPT Tahunan PPh tahun 2006 dan/atau tahun sebelumnya dengan tambahan pembayaran pajak 6. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar sebelum SPT Tahunan PPh-nya disampaikan
  • 17.  Cara Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak 1) Melakukan sosialisasi Berdasarkan metode a. Secara Formal : Sosialisasi bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan Pemda, seminar. b. Secara Informal : Ngobrol santai dengan wartawan, tokoh masyarakat Berdasarkan segmentasi : Kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok presentasi tertentu .
  • 18.  Cara Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Datang ke kantor-kantor dan pemerintah daerah di wilayah kerja ,sosialisasi anggota profesi tertentu seperti notaris , dokter. Pengarahan langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa , sampai RT/RW. Berdasarkan media yang dipakai a. Media elektronik : iklan di televisi atau radio b. Media cetak : opini , ulasan dan rubrik tanya jawab di koran , tabloid atau majalah
  • 19.  Cara Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Ikut dalam serangkaian kegiatan seperti Pekan Raya , dengan membuka stand/pojok pajak. Melaksanakan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan secara rutin. Membuka Tax Center