Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan internasional di Indonesia, termasuk pengertian pajak internasional, subjek dan objek pajak internasional di Indonesia, mekanisme penghindaran pajak berganda, serta perbedaan antara bentuk usaha tetap dengan penanaman modal asing."

1. PERPAJAKAN INTERNASIONAL
sumiharti
1

2. Agenda Pembahasan
1. Pengertian Pajak Internasional
2. Pajak Internasional Indonesia
3. Dimensi Perpajakan Internasional
4. Double Tax, What and Why?
5. How to relief double tax?
6. BUT
2

3. Pengertian Pajak Internasional
Definisi:
- Ketentuan-ketentuan
- Yang mengandung aspek internasional
- Di dalam UU Pajak suatu negara
In US, International Tax means international
aspect of US Income Tax Law,
Di Indonesia, pajak internasional adalah aspek
internasional dalam UU PPh
Biasanya terdapat dalam UU yang mengatur
tentang pengenaan pajak atas penghasilan.
3

4. Pajak Internasional Indonesia
Aspek Internasional dalam UU PPh:
• Subjek pajak (Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5);
Pasal 2A ayat (3) dan (4); dan Pasal 3);
• Objek pajak (Pasal 4 dan Pasal 5);
• Anti tax avoidance (Pasal 18);
• Penghitungan pajak (Pasal 16 ayat (1) dan (3),
dan Pasal 17 ayat (1) dan (2);
• Eliminasi pajak berganda (Pasal 24);
• Pengenaan pajak atas penghasilan Orang Asing
dengan mekanisme withholding tax (Pasal 26);
• Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/ Tax
Treaty (Pasal 32A).
4

5. Pajak Internasional Indonesia-1
Subjek Pajak Penghasilan
• Siapa saja Subjek Pajak
• Siapa Subjek Pajak DN
• Siapa Subjek Pajak LN
• Apa itu Bentuk Usaha Tetap
(BUT)
• Kewajiban Pajak Subjektif
dimulai dan berakhir
• Dikecualikan sebagai Subjek
Pajak
Pasal 2 ayat (2),
Pasal 2 ayat (3),
Pasal 2 ayat (4),
Pasal 2 ayat (5)
Pasal 2A ayat (3),
(4);
Pasal 3;
5

6. Pajak Internasional Indonesia-2
Objek Pajak Penghasilan
• Objek PPh (umum) Penghasilan
Prinsip: Worldwide Income, halal/
haram
• Objek PPh untuk BUT
Prinsip: Income BUT dan “force of
attraction income”
• Pengurang penghasilan bruto terkait
dengan “force of attraction income”
• Penentuan laba BUT
Pasal 4 (1),
Pasal 5 (1),
Pasal 5 (2)
Pasal 5 (3)
6

7. Pajak Internasional Indonesia-3
Anti Tax Avoidance Rules
• Debt to Equity Ratio
• Controlled Foreign Corporations
(CFC) Rules
• Transfer Pricing & Thin
Capitalization Rules
• Advance Pricing Agreement (APA)
• Hubungan Istimewa (Associated
Enterprises)
Pasal 18
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3),
Ayat (3a)
Ayat (4)
7

8. Pajak Internasional Indonesia-4
Kredit Pajak Luar Negeri
• Credit Method
• Per Country Limitation Principle
• Source Rule
• PPh yang dapat dikreditkan salah
satunya adalah PPh pasal 24
Pasal 24:
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3),
Pasal 28
8

9. Pajak Internasional Indonesia-5
Taxing the Foreigner/non residents
• Passive Income, Business/Service
Income, other Income
• Capital Gain Income, Insurance
Premium
• Branch Profit Tax
Pasal 26:
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (4),
9

10. Dimensi Pajak Internasional
taxing the foreigners’ income:
yaitu pengenaan pajak atas penghasilan
yang diperoleh orang asing (foreigners)
yang berasal dari DN, dan
taxing the foreign income:
yaitu pengenaan pajak atas penghasilan
yang berasal dari LN yang diperoleh
penduduk (resident).
Akibatnya adalah Pajak Berganda (Double Tax)
10

11. Dimensi Pajak Internasional-1
Aspek
Dimensi Pajak Internasional
Taxing the
Foreigners’ Income
Taxing the Foreign
Income
Subjek Pajak SP luar negeri SP dalam negeri
Objek Pajak
Penghasilan dalam
Pasal 26 ayat (1)
huruf a s.d. ...
Worldwide Income
(Pasal 4 ayat (1))
Pengenaan Pajak
Mekanisme
Withholding tax
(Pasal 26)
Self Assessment
Eliminasi
Pajak Berganda
Tidak ada
Kredit Pajak Luar
Negeri (Pasal 24)
11

12. Istilah Dasar
Perusahaan X
Tn A
Investment
Dividen
Negara S Negara sumber
• Mengenakan pajak atas penghasilan
dividen
• Dimensi Taxing the foreigner’s income
• Mekanisme pengenaan pajak:
withholding tax yang dilakukan oleh
perusahaan X
Negara S
Negara D
Negara D  Negara domisili
• Mengenakan pajak atas penghasilan
dividen
• Dimensi Taxing the foreign income
• Mekanisme pengenaan pajak: dengan
self assessment system, dilakukan
oleh Tuan A sendiri
$
12

13. Double Taxation-What?
What do you mean?
• Economic/Juridical Double Taxation
• International/Domestic Double Taxation
DOUBLE TAXATION
Economic Concept
International
Concept
Juridical Concept
Domestic Concept
International
Juridical/(Economic) Double
Taxation
13

14. lanjutan
Economic Double Taxation:
pengenaan pajak atas penghasilan
(dalam pengertian ekonomi) yang
diperoleh seseorang lebih dari satu
kali oleh lebih dari satu jurisdiksi.
Juridical Double Taxation:
pengenaan pajak atas penghasilan
yang sama yang diperoleh seseorang
oleh lebih dari satu jurisdiksi.
14

15. Double Taxation-Why?
1.Meningkatnya transaksi internasional
- Globalisasi
- Internet
2. Kedaulatan Negara untuk mengenakan
pajak (Sovereignty to tax) yang
menimbulkan konflik.
Karakteristik konflik penyebab double
taxation:
- Resident-Source conflict
- Resident-Resident conflict
- Source-source conflict
15

16. Resident-Source Conflict
Pajak berganda yang terjadi karena satu
jurisdiksi mengenakan pajak karena merasa
berhak memajaki penghasilan yang bersumber di
negaranya (source principle) dan jurisdiksi yang
lain merasa berhak memajaki karena penghasilan
diterima oleh penduduknya (resident principle)
X Corp.
PT ABC
Negara X
Indonesia
Loan
Interest
16

17. Resident-Resident Conflict
Pajak berganda yang terjadi karena dua jurisdiksi
mengenakan pajak atas penghasilan dari penduduk
yang diklaim oleh kedua jurisdiksi sebagai
penduduknya. Kedua jurisdiksi mengenakan pajak
menerapkan resident principle.
Negara X
Indonesia
Mr. John
Melakukan usaha
di Indonesia
selama > 183 hari
SP DN Negara X
SP DN Indonesia
17

18. Source-Source Conflict
Pajak berganda yang terjadi karena dua
jurisdiksi mengenakan pajak karena merasa
berhak memajaki penghasilan yang diklaim oleh
kedua jurisdiksi bersumber di negaranya. Kedua
jurisdiksi menerapkan source principle.
P Corp.
PT ABC
Negara X
IndonesiaRental fee
Negara P
Cabang
PT ABC
Tagihan
Mencatat biaya sewa
dan hutang
18

19. Penghilangan pajak berganda dapat
dilakukan oleh:
• Undang-undang Pajak dan ketentuan
domestik
• Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B)
• Prosedur Perjanjian Bersama (Mutual
Agreement Procedures)
• Arbitrase Internasional
19

20. Undang-undang Pajak & Ketentuan Domestik
Menghilangkan pajak berganda dengan cara:
• Mengecualikan suatu penghasilan sebagai objek
pajak
• Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN)
Tidak Sempurna, karena:
• Tidak semua penghasilan yang berpotensi terjadi
pengenaan pajak berganda dikecualikan sebagai
objek pajak;
• KPLN hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh
Subjek Pajak Dalam Negeri.
• Dalam kasus R-R conflict, UU PPh justru
menjadi penyebab pajak berganda, sehingga UU
PPh tidak mungkin menghilangkannya.
20

21. Unilateral Double Taxation Relief
Contoh:
• Penghindaran pajak berganda atas
penghasilan intercorporate dividend (Pasal 4
ayat (3) huruf f)
• Penghindaran pajak berganda atas
penghasilan dari pembagian laba persekutuan
kepada anggota (Pasal 4 ayat (3) huruf i)
• Membetulkan ketetapan pajak yang
menimbulkan pajak berganda
21

22. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Menghilangkan double taxation dengan cara:
- Menyelesaikan masalah R-R Konflik dengan
menyediakan Dual Residence Tie Breaker Rule
- Membagi hak pemajakan atas penghasilan dengan cara:
- Hak pemajakan eksklusif pada negara sumber
- Hak pemajakan eksklusif pada negara domisili
- Hak pemajakan dibagi antara negara sumber dan negara
domisili
- Dalam kasus transfer pricing, mewajibkan dilakukannya
corresponding adjustment,
- Menentukan metode pengkreditan pajak,
- WP dapat mengajukan kepada Competent Tax
Authority (CA)-nya untuk melakukan MAP bila P3B
diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
22

23. Mutual Agreement Procedure
• Apabila Wajib Pajak dikenakan atau akan dikenakan
pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat meminta
CA-nya untuk melakukan MAP dengan CA dari
negara mitra P3B.
• Para CA akan melakukan konsultasi untuk
menyelesaikan masalah WP dan berusaha
semaksimal mungkin untuk menghilangkan pajak
berganda.
Kelemahan:
- Prosesnya membutuhkan waktu yang lama (2-3
tahun),
- Belum tentu menghasilkan kesepakatan seperti yang
diinginkan oleh Wajib Pajak.
23

24. Fitur Prosedur MAP di Indonesia
Permintaan MAP dari negara lain kepada DJP:
1. DJP akan menolak melaksanakan MAP bila WP DN sudah
mengajukan keberatan atau banding.
2. DJP terikat pada UU Pengadilan Pajak untuk
melaksanakan (eksekusi) putusan pengadilan pajak dalam
waktu 30 hari.
3. Revenue bias.
4. Tidak ada aturan pelaksanaan, sehingga membingungkan
dalam proses penyiapan tanggapan, pembuatan
keputusan, dan koordinasi.
Permintaan WP Indonesia kepada DJP untuk melakukan
MAP:
1. SE Dirjen Pajak No.SE-05/PJ.10/1995 bersifat
prosedural biasa;
2. Tidak terdapat prosedur apabila WP pada saat yang
bersamaan menempuh keberatan dan banding.
3. Tidak memberikan perlindungan kepada WP mengenai
pembayaran pajak dan sanksi.
24

25. Metode-metode penghilangan pajak berganda
• Deduction Method: penghilangan pajak berganda
dengan mengurangkan pajak yang dikenakan di
luar negeri dari penghasilan yang diperoleh dari
luar negeri pada saat menghitung pajak terutang
di dalam negeri.
• Exemption Method: penghilangan pajak berganda
dengan tidak memperhitungkan penghasilan dari
luar negeri saat menghitung pajak terutang di
dalam negeri
• Credit Method: penghilangan pajak berganda
dengan memperhitungkan pajak yang dikenakan
di luar negeri dengan pajak terutang di dalam
negeri.
25

26. Kasus Penghilangan Pajak Berganda
Tn. Ali memperoleh penghasilan neto dari dalam
negeri sebesar Rp 50 miliar dan dari luar
negeri sebesar Rp 30 miliar (dikenakan pajak
di luar negeri 40%, yaitu Rp 12 miliar)
Hitunglah:
1. Total pajak yang dibayar Tn. Ali (global)
2. Tarif pajak efektif yang ditanggung Tn. Ali
Apabila:
1. Di dalam negeri pengenaan pajak dengan
prinsip worldwide income dan tarif tunggal
30%
2. (i) tidak ada penghilangan pajak berganda, (ii)
deduction method, (iii) exemption method, (iv)
credit method in full, dan (v) credit method
seperti di Indonesia (Pasal 24 UU PPh)
26

27. No DT
Relief
Deduction
Method
Exemption
Method
Credit
Method
In Full
Credit
Method
Indonesia
Penghasilan Neto DN 50 M 50 M 50 M 50 M 50 M
Penghasilan Neto LN 30 M 18 M -- 30 M 30 M
Total Penghasilan Neto 80 M 68 M 50 M 80 M 80 M
PPh (30%) 24 M 20.4 M 15 M 24 M 24 M
(-) Kredit Pajak LN --- --- --- (12 M) (9 M)*
Pajak di dalam negeri 24 M 20.4 M 15 M 12 M 15 M
Total Pajak (dn & ln) 36 M 32.4 M 27 M 24 M 27 M
Tarif Pajak Efektif 45% 40.5% 33.75% 30% 33.75%
*) 30/80 x 24M = 9M, Hasil perhitungan (9M) lebih kecil dari yang sudah dikenakan di luar negeri (12M)
27

28. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap (BUT) =
Permanent Establishment (PE)
• Apa perbedaan BUT dengan bentuk
usaha lainnya?
• BUT dalam Domestic Laws
• BUT dalam Tax Treaty
28

29. BUT dibandingkan dengan PMA
Bentuk Usaha Tetap
Indonesia
Luar Negeri
Foreign HQ
BUT
Revenue
Pasal 5(1)
Expenses
Pasal 5(2),5(3)
Penghasilan
Kena Pajak
Pasal 16(3)
-
Tarif Pasal 17
XPPh Terutang
-
Branch
Profit
Penanaman Modal Asing
Indonesia
Luar Negeri
Foreign Parents
PMA
(Domestic Subsidiary)
Revenue
Pasal 4(1)
Deductible
Expenses
Penghasilan
Kena Pajak
Pasal 16(1)
-
Tarif Pasal 17
XPPh Terutang
-
Net
Profit
29

30. BUT PMA
Status hukum Tidak berbadan hukum Berstatus badan hukum PT
Penyertaan/Equity Tidak ada Berasal dari pemegang
saham
Penghasilan Pasal 5 ayat (1) UU
PPh
Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Pengurang Penghasilan
Bruto
Pasal 5 ayat (2) dan
(3) UU PPh
Pasal 6 ayat (1), Pasal 9
UU PPh
Perhitungan Kompensasi
Kerugian
O O
Penghasilan Kena Pajak Pasal 16 ayat (3) UU
PPh
Pasal 16 ayat (1) UU PPh
Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) b
UU PPh
Pasal 17 ayat (1) b UU PPh
Penghasilan Kena Pajak
dikurang PPh terutang
Branch Profit (subject
to PPh Pasal 26 ayat
(4))
Tidak ada terminologi
khusus, distribution to
shareholder (dividend)
subject to PPh Pasal 23/26
BUT dibandingkan dengan PMA
30

31. BUT dalam Domestic Laws
Pasal 2 ayat 5 UU PPh:
BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:
• orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
• badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia.
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia, yaitu
Income from Business or Services.
31

32. BUT dalam Domestic Laws
Bentuk-bentuk BUT dapat diklasifikasikan ke dalam
4 jenis:
• BUT tipe Aktiva: Tempat manajemen, cabang
perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor,
pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian
sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang
digunakan untuk eksplorasi pertambangan, perikanan,
peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
• BUT tipe Aktivitas: proyek konstruksi, instalasi,
atau proyek perakitan; dan pemberian jasa dalam
bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain yang
dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12
bulan.
32

33. BUT dalam Domestic Laws
• BUT tipe Agen: kegiatan usaha melalui
orang atau badan yang bertindak selaku
agen yang dependen.
• BUT tipe Asuransi: perusahaan asuransi
luar negeri yang menanggung resiko di
Indonesia atau memungut premi asuransi
di Indonesia melalui agen atau
pegawainya.
Bentuk-bentuk BUT di atas merupakan
penampakan wujud dari kegiatan yang
dilakukan oleh Subjek Pajak luar negeri di
Indonesia.
33

34. Pajak Penghasilan untuk BUT
Objek Pajak BUT (Pasal 5 ayat (1) UU PPh)
a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT
b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan
barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan
yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima
atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat ada hubungan
efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan
penghasilan dimaksud.
Poin a dan c lazimnya disebut sebagai force of attraction rule.
Biaya-biaya BUT (Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh)
• BUT diperbolehkan untuk mengurangi biaya yang berkenaan
dengan penghasilan kantor pusat yang ditarik menjadi penghasilan
BUT.
• BUT diperbolehkan untuk mengurangkan biaya administrasi kantor
pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang
besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diatur lebih
lanjut dengan Kep. Dirjen Pajak No.Kep-62/PJ./1995.
34

35. PPh untuk BUT
Biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh BUT:
• Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan
penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya.
• Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa
lainnya.
• Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha
perbankan.
Tarif PPh untuk BUT (Pasal 17 ayat (1) b UU PPh):
28% sejak 2010 = 25%
Branch Profit Tax (Pasal 26 ayat (4) UU PPh):
PPh Pasal 26 yang dikenakan atas Penghasilan Kena
Pajak suatu BUT di Indonesia setelah dikurangi Pajak
Penghasilan.
Tarif: 20%
35

36. BUT dalam Tax Treaty (P3B)
• Apabila Subjek Pajak luar negeri yang
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
melalui BUT adalah penduduk (resident) dari
mitra Tax Treaty Indonesia yang dibuktikan
dengan Certificate of Domicile (COD) atau
Surat Keterangan Domisili (SKD) yang
dikeluarkan oleh Competent Tax Authority di
negaranya, maka ketentuan di dalam Tax
Treaty yang akan berlaku.
Penerapan Tax Treaty akan mengalahkan
domestic law (UU PPh), kecuali untuk hal-hal
yang tidak diatur dalam Tax Treaty.
Tanpa adanya COD, Domestic Law yang
diberlakukan
36

37. BUT dalam Tax Treaty (P3B)
Dalam P3B umumnya pasal-pasal yang
terkait dengan BUT:
• Pasal 5: mengatur tentang apa yang
dimaksud dengan BUT, jenis-jenis BUT,
dan apa yang tidak termasuk sebagai BUT
yang disepakati antara Indonesia dan
negara mitra P3B.
• Pasal 7: mengatur tentang Negara mana
yang berhak mengenakan pajak atas
penghasilan BUT yang berada di suatu
negara (ayat 1), apa yang menjadi
penghasilan BUT (ayat 3), dan apa yang
boleh menjadi biaya dari BUT (ayat 4).
37

38. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerapan P3B
Jasa yang tidak dilakukan di Indonesia oleh
penduduk mitra P3B
•NO PE NO TAX
Kecuali: dalam P3B dengan Jerman, Luxemburg, Swiss,
Pakistan, dan Venezuela khususnya yang berhubungan dengan
pemberian jasa teknik, manajemen, dan konsultasi yang
dilakukan di Indonesia, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26
meskipun pemberi jasa tidak mempunyai BUT di Indonesia.
• Pasal 7 P3B: penghasilan yang diperoleh penduduk
negara domisili hanya dapat dipajaki oleh negara
sumber, bila kegiatan atau usaha tersebut
dilakukan melalui suatu BUT.
• Jasa yang tidak dilakukan di Indonesia tidak
menimbulkan BUT tidak dapat dikenakan pajak di
Indonesia.
38

39. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerapan P3B
Bila jasa dilakukan di Indonesia:
• Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan
berdasarkan time test yang diatur oleh masing-
masing P3B.
• Bila time test terpenuhi: imbalan jasa tersebut
dikenakan pajak di Indonesia dan dipotong PPh Pasal
23 sesuai ketentuan yang berlaku.
• Bila time test tidak terpenuhi, imbalan jasa
tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia,
kecuali yang dibayar atau terutang kepada penduduk
Jerman, Luxemburg, Swiss, Pakistan, dan Venezuela.
39

40. The End
40