Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia. PPh Pasal 26 merupakan pemotongan pajak final sebesar 20% yang wajib dilakukan pihak pemberi penghasilan terhadap berbagai jenis penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri seperti gaji, royalti, bunga obligasi dan hadiah. Tarif P

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh
Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek
Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
Undang-undang pajak Penghasilan Pasal 26
“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha
Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri
Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen)
dari jumlah bruto..”

2. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di
Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha
Tetap.
Pemotongan PPh 26
Pemotongan pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan ini wajib dilaksanakan oleh:
1. Badan pemerintah;
2. Subjek pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan,
4. Bentuk Usaha Tetap, atau
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
Dimana mereka yang disebutkan diatas, melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak
Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto.
Subjek PPh 26
Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat merupakan :
1) Wajib Pajak Orang Pribadi
2) Badan
Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang UU PPh, berikut individu atau usaha yang termasuk
Wajib Pajak Luar Negeri :
1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang
berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di
indonesia; dan
2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang
berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang

3. dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia tidak dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di
indonesia.”
Perbedaan PPh 21, PPh 23 dengan PPh 26
Perbedaan paling mendasar yang dapat kita simpulkan antara PPh 21, PPh 23 dengan
PPh 26 adalah dilihat dari pihak yang memperoleh atau menerima penghasilan terletak
dari status Subjek Pajaknya. Pada PPh 21 dan PPh 23, pihak yang memperoleh atau
menerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). Sedangkan pada
PPh 26 pihak yang memperoleh atau menerima penghasilan merupakan Wajib Pajak
Luar Negeri (WPLN).
Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri
terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:
a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau
diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak
luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia.
b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan
tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan
penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam

4. suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya
dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
Objek PPh Pasal 26
Objek PPh 26 merupakan gabungan objek PPh 21 dan PPh 23. Hanya saja Perbedaannya
terletak pada Subjek Pajaknya. Jika yang menerima atau memperoleh penghasilan
merupakan Wajib Pajak luar Negeri, maka pengenaan Pajak atas penghasilannya
berdasarkan Pasal 26 UU PPh.
Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :
1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk Dividen, Bunga termasuk
premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti,
dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. Keuntungan karena pembebasan utang.
Tarif PPh Pasal 26
No. Objek Pajak Tarif
1 Dividen;
20% × Jumlah Bruto atau Tax
Treaty (P3B)
2 Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian
Utang;
3 Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;
4 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan;
5 Hadiah dan penghargaan;
6 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7 Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
dan/atau
8 Keuntungan karena pembebasan utang.

5. No. Objek Pajak Tarif
9 Penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang
diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain
Bentuk Usaha Tetap (BUT), kecuali yang diatur
dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PPh. (Keputusan
MenKeu No. 434/KMK.04/1999)
20% × 50% × Harga Jual
10 Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi
kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri
(Keputusan MenKeu No. 624/KMK.04/1994)
a. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis
kepada perusahaan asuransi di luar Negeri
20% × 50% × Premi
b. Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi
yang berkedudukan di Indonesia kepada
perusahaan asuransi di luar Negeri
20% × 10% × Premi
c. Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi
yang berkedudukan di Indonesia kepada
perusahaan asuransi di luar Negeri
20% × 5% × Premi
11 Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3c) UU PPh yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
(Peraturan MenKeu No. 258/PMK.03/2008)
20% × 25% × Harga Jual
12 Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak
Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap di
Indonesia dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4). (Peraturan
Menkeu No. 14/PMK.03/2011)
20% × (PKP - PPh BUT)
Terbaru, Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Terbitnya
aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menjadi salah
satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/2/2021).
Salah satu pengaturan yang masuk dalam PP tersebut adalah ruang penurunan tarif PPh
Pasal 26 atas bunga obligasi sesuai dengan amanat UU PPh yang telah diubah melalui
UU Cipta Kerja. Dalam PP ini, tarif sebesar 20% bisa diturunkan menjadi 10%.
“Tarif pemotongan pajak … dirurunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda,” demikian bunyi penggalan
Pasal 3 ayat (3) PP yang berlaku mulai 2 Februari 2021 ini.

6. Adapun bunga obligasi yang bisa mendapatkan penurunan tarif PPh Pasal 26 termasuk :
1. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan
masa kepemilikan obligasi.
2. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai
nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
3. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai
nominal di atas harga perolehan obligasi.
Penurunan tarif PPh Pasal 26 tersebut mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak berlakunya
PP 9/2021. Adapun ketentuan mengenai bunga obligasi atas obligasi yang diterbitkan
berdasarkan pada prinsip syariah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam
PP ini.
Contoh Perhitungan PPh 26
misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak
dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20%
(dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam
perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah
tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).