agaimana perlakuan pajak internasional di Indonesia? Di Indonesia, perlakuan pajak internasional hanya dibatasi pada subjek dan objek pajak yang berada pada wilayah Indonesia. Artinya, suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia umumnya tidak akan dikenakan pajak dengan ketentuan yang dimiliki Indonesia.

1. Pajak
Internasional
Pajak Berganda Internasional

2. Knechtle dalam bukunya yang berjudul ”Basic Problems in Internasional Fiscal Law” (1979)
memberikan pembahasan secara rinci. Knechtle membedakan pengertian pajak berganda,
yaitu :
1. Secara Luas, Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya
lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal.
2. Secara Sempit, Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan
beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak
yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, pajak berganda sesuai dengan Negara (yurisdiksi) pemungut pajaknya, dapat
dikelompokkan menjadi pajak berganda :
1. Internal (domestic);
2. Internasional.
Pengertian Pajak Berganda

3. Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum
internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antar dua
negara atau lebih.
Velkenbond memberikan pengertian bahwa pajak berganda internasional terjadi apabila
pengenaan pajak dari dua negara atau lebih saling menindih sedemikian rupa, sehingga
orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban
pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Beban
tambahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-
negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara bersamaan
memungut pajak atas objek dan subjek yang sama.
Dari pengertian di atas jelas bahwa pajak berganda internasional akan timbul karena atas
suatu objek pajak dan subjek pajak yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali
sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenakan pajak
tersebut.
Penyebab Pajak Berganda Internasional

4. Selanjutnya Prof. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa ada beberapa sebab terjadinya
pajak berganda internasional, yaitu:
1. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negera, yang dapat
terjadi karena:
a. Domisili rangkap;
b. Kewarganegaraan rangkap;
c. Bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan.
2. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara.
3. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas
wold wide incom, sedangkan di negera domisili dikenakan pajak berdasarkan asas
sumber.
Penyebab Pajak Berganda Internasional

5. Dalam setiap pemajakan, setiap Negara berdaulat akan melaksanakan pemajakan
terhadap subjek dan/atau objek yang mempunyai pertalian fiscal dengan Negara yang
berada dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan ketentuan domestic. Kalau seandainya
dalam ketentuan domestic dari Negara-negara pemungut pajak tersebut terdapat
pengecualian atau pembebasan dari pajak terhadap subjek atau objek yang bertempat
kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya maka tidak akan terjadi PBI.
Penyebab Pajak Berganda Internasional

6. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang
perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak
menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar
kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam
perjanjian tersebut.
Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan
yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut
dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan
sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi.
Payung hukum persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah Pasal 32A
Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan pasal ini Pemerintah berwenang
untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran
pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
P3B

7. Berikut ini beberapa metode penghindaran pajak berganda:
1. Metode Pengurangan Pajak (Tax Credit Method)
Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek Pajak dan
harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah
dibayar oleh Wajib Pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat
dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar di dalam negeri.
a. Full Tax Credit Method
Seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang
terutang atas seluruh penghasilan.
b. Ordinary Tax Credit Method
Jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan tidak boleh melebihi
jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik.
c. Tax Sparing Credit Method
Penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak (tax
holiday) dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari
penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri (negara domisili).
Metode Penghindaran Pajak Berganda

8. Contoh:
Wajib Pajak ABC penduduk Negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
 dari dalam negeri Rp 100.000.000,00
 dari luar negeri (Negara Y) Rp 50.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Tarif PPh Negara X 25% dan tarif PPh Negara Y 30%.
a. Full Tax Credit Method
Total PPh terutang 25% x Rp150.000.000,00 = Rp37.500.000,00
Pajak yang dibayar di Negara Y:
30% x Rp50.000.000,00 = Rp15.000.000,00
Kredit pajak luar negeri = Rp15.000.000,00
Pajak yang masih harus dibayar = Rp22.500.000,00
b. Ordinary Tax Credit Method
Total PPh terutang 25% x Rp150.000.000,00 = = Rp37.500.000,00
Pajak yang dibayar di Negara Y:
30% x Rp50.000.000,00 = Rp15.000.000,00
Kredit pajak luar negeri:
(50 juta/150 juta) x Rp37.500.000,00 = Rp12.500.000,00
Pajak yang masih harus dibayar = Rp25.000.000,00
c. Tax Sparing Credit Method
Total PPh terutang 25% x Rp150.000.000,00 = Rp37.500.000,00
Pajak yang dibayar di Negara Y: NIHIL
Kredit pajak luar negeri 30% x Rp50.000.000,00 = Rp15.000.000,00
Pajak yang masih harus dibayar = Rp22.500.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

9. 2. Metode Pembebasan Pajak (Tax Exemption Method)
a. Full Exemption Method
Menurut metode ini penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang
dikenai pajak di dalam negeri.
Contoh:
Total PPh terutang 25% x Rp100.000.000,00 = Rp25.000.000,00
b. Tax Exemption at the Top
Menurut metode ini penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di
dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak
yang dihitung dimulai dari lapisan pajak tertinggi.
Contoh:
Wajib Pajak ABC penduduk Negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan
sebagai berikut:
 dari dalam negeri Rp 75.000.000,00
 dari luar negeri (Negara Y) Rp 75.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

10. Tarif PPh Negara X:
– s.d Rp 100.000.000,00, tarif 20%
– di atas Rp100.000.000,00, tariff 25%
Tarif PPh Negara Y 30%.
PPh terutang
Total PPh terutang:
 20% x Rp100.000.000,00 = Rp 20.000.000,00
 25% x Rp50.000.000,00 = Rp 12.500.000,00
Total PPh terutang Rp 32.500.000,00
Pembebasan pajak:
 25% x Rp50.000.000,00 = Rp 12.500.000,00
 20% x Rp25.000.000,00 = Rp 5.000.000,00
Total pembebasan pajak (Rp 17.500.000,00)
Pajak yang masih harus dibayar Rp15.000.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

11. c. Tax Exemption at the Bottom
Menurut metode ini penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di
dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak
yang dihitung dimulai dari lapisan pajak terendah.
Contoh:
Wajib Pajak ABC penduduk Negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan
sebagai berikut:
 dari dalam negeri Rp 75.000.000,00
 dari luar negeri (Negara Y) Rp 75.000.000,00
Rp150.000.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

12. Tarif PPh Negara X:
 s.d Rp 100.000.000,00, tarif 20%
 di atas Rp100.000.000,00, tariff 25%
Tarif PPh Negara Y 30%.
PPh terutang
Total PPh terutang:
20% x Rp100.000.000,00 = Rp 20.000.000,00
25% x Rp50.000.000,00 = Rp 12.500.000,00
Total PPh terutang Rp 32.500.000,00
Pembebasan pajak:
20% x Rp75.000.000,00= Rp 15.000.000,00
Pajak yang masih harus dibayar Rp 17.500.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

13. d. Proportional Tax Exemption
Menurut metode ini penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di
dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak
yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan
luar negeri dengan pajak yang terutang.
Contoh:
Wajib Pajak ABC penduduk Negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan
sebagai berikut:
 dari dalam negeri Rp 75.000.000,00
 dari luar negeri (Negara Y) Rp 75.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

14. Tarif PPh Negara X:
 s.d Rp 100.000.000,00, tarif 20%
 di atas Rp100.000.000,00, tariff 25%
tarif PPh Negara Y 30%.
PPh terutang
Total PPh terutang:
 20% x Rp100.000.000,00 = Rp20.000.000,00
 25% x Rp50.000.000,00 = Rp12.500.000,00
Total PPh terutang Rp 32.500.000,00
Pembebasan pajak:
(Rp75 juta/Rp150 juta) x Rp 32.500.000,00 Rp 16.250.000,00
Pajak yang masih harus dibayar Rp 16.250.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

15. 3. Metode Pembebanan Pajak Sebagai Biaya (Tax Deduction Method)
Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek Pajak dan
harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah
dibayar oleh Wajib Pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut
diperlakukan sebagai biaya untuk menghitung PPh terutang.
Contoh:
Wajib Pajak ABC penduduk Negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan
sebagai berikut:
– dari dalam negeri Rp 100.000.000,00
– dari luar negeri (Negara Y) Rp 50.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Tarif PPh Negara X 25% dan tarif PPh Negara Y 30%.
PPh terutang:
25% x (Rp150.000.000,00 – Rp15.000.000,00) = Rp33.750.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

16. 4. Metode Pengurangan Tarif Pajak (Tax Rate Reduction Method)
Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek Pajak dan harus
digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, penghasilan dari luar negeri
dikenakan tariff yang lebih rendah.
Contoh:
Wajib Pajak ABC penduduk Negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai
berikut:
– dari dalam negeri Rp 100.000.000,00
– dari luar negeri (Negara Y) Rp 50.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Negara X:
Tarif PPh 25%
Untuk penghasilan dari luar negeri diberikan pengurangn 25%.
Tarif PPh Negara Y 30%.
PPh terutang:
– dari penghasilan dalam negeri: 25% x Rp100.000.000,00 = Rp
25.000.000,00
– dari penghasilan luar negeri: 25% x 75% x Rp50.000.000,00 = Rp 9.375.000,00
Total PPh terutang Rp 34.375.000,00
Metode Penghindaran Pajak Berganda

17. Pemberian keringan dalam bentuk pembebasan (exemption) baik objek maupun pajak
dapat mengeliminasi secara tuntas karena pemajakan hanya dilakukan oleh Negara
sumber. Pelepasan pemajakan oleh Negara domisili menyebabkan hilangnya potensi
penerimaan Negara tersebut dari penghasilan mancanegara.
Metode eksemsi didasarkan atas prinsip netralitas impor modal (netralitas pasar
internasional) yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dana ke mancanegara.
Hal ini dapat merupakan rangsangan untuk menanam modal di Negara berkembang.
Karena beban pajak hanya ditentukan oleh Negara temapt penanaman modal, apabila
beban tersebut lebih rendah daripada Negara domisili dan Negara lainnya, investor
memperoleh penghematan pajak.
Karena tidak mengenakan pajak, adminitrasi pajak Negara domisili investor tidak
direpotkan dengan kekurang-lengkapan informasi pajak kecuali Negara tersebut
menerapkan metode eksemsi pajak dan terdapat kerugian mancanegara.
Implikasi P3B