Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang hukum pajak internasional yang mencakup perkembangan perdagangan internasional, kebijakan perpajakan internasional, dan maksud serta tujuan ketentuan perpajakan internasional.

1. HUKUM PAJAK
INTERNASIONAL PART 1
1. Perkembangan Perdagangan Internasional
2. Kebijakan Perpajakan Internasional
3. Maksud dan Tujuan Ketentuan Perpajakan
Internasional

9. Perkembangan Perdagangan
Internasional saat ini
• Tahun 2015 ekonomi negara G20 mengalami
penurunan ekspor dan impor
• Perdagangan internasional negara G20
mengalami fluktuasi dan cenderung melambat
• Hal ini dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi
multinasional untuk mengoptimalkan laba
setelah pajak
• Kemampuan dan kesediaan perusahaan
menciptakan mata rantai usaha berakibat
berpindahknya Penghasilan Kena Pajak
antarnegara

10. Pajak Internasional
• Pemenuhan ketentuan perpajakan yang terkait dengan luar
negeri
• PPh pasal 24
• PPh pasal 26
• Perencanaan pajak dalam konteks transaksi di luar negeri
• Penentuan jurisdiksi pemajakan
• Transfer pricing
• Perjanjian penghindaran pajak berganda

11. Ruang Lingkup Perpajakan
Internasional
Ditinjau dari Subjek dan Objek
• Taxing Inbound Income adalah SPDN memperoleh
Penghasilan yang bersumber dari luar negeri
• Taxing outbound Income adalah SPLN memperoleh
penghasilan yang bersumber dari dalam negeri
Ditinjau dari connecting factors
• Residence Principle
• Source Principle

12. Ruang Lingkup Perpajakan
Internasional
Unsur netralitas dalam kebijakan perpajakan internasional
• Capital Export Neutrality (Beban Pajak)
• Capital Import Neutrality (Tarif Pajak)
• National Neutrality (Kredit Pajak)

13. Tujuan Pokok Perpajakan Internasional
• Economic Efficiency
• Balance of Capital Export and Import Neutrality
• National Wealth Maximization
• Tax Equity (Keadilan Pajak)

14. SUBJEK PAJAK
1. Domicile Principle
2. Quantitative Test or Qualitative Test
3. Incorporation
4. Effective Management
Note:
a. Scope of tax obligations
b. Double taxation due to dual resident cannot be avoided

15. OBJEK PAJAK
1. World Wide Income versus Territorial Income
2. All type of income (business income, passive income, employment
income & other income)
3. Tax Object (final & non final) & Non Tax Object
4. Foreign Tax Credit Claims
Note:
a. Withholding Tax on Certain Income
b. Double taxation on the same income cannot be avoided

16. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSAKSI
INTERNASIONAL
• Teknologi Informasi
• Transportasi
• Globalisasi (FTA, EPA & Other Multilateral Co-operation)
• Tingkat Ketergantungan
• Isu klasik Pajak Internasional
• Transfer Pricing
• Double Taxation
• Harmful Tax Competition
• Electronic Commerce
• Special Purpose Vehicle & Tax Haven Countries
• Isu Terkini Pajak Internasional
• Treaty Shopping
• Contract Manufacturing
• Beneficial Owner
• Mutual Agreement Procedure versus Tax Arbitration

17. ASPEK INTERNASIONAL DALAM UU PPh
1. Subjek Pajak
2. Objek Pajak
3. BUT & Kantor Perwakilan Dagang Asing
4. Spesific Anti Avoidance Rule (SAAR)
a. Related Party
b. Arm’s Length Price (transaksi hubungan istimewa sama)
c. Controlled Foreign Company
5. Pemotongan PPh Pasal 21/26
6. Kredit Pajak Luar Negeri & Sumber Penghasilan

18. BENTUK USAHA TETAP & KANTOR PERWAKILAN
DAGANG ASING
1. Perusahaan PMA vs BUT vs KPDA
2. Pengertian BUT & jenis BUT (Asset type, Activity type, Insurance
type & Agency type)
3. Perlakuan perpajakan sama dengan WP DN
4. Cakupan penghasilan
5. Branch Profit Tax & Insentif Pajak
Note:
a. KPDA deem tax 0,44 %
b. How if there is tax treaty?

19. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI & SUMBER
PENGHASILAN
1. Exemption vs Credit Method
2. Full Exemption & Exemption with Progression
3. Full Credit & Ordinary Credit
4. Ordinary Credit per Country Limitation
5. Source Rule
Note:
a. To avoid any double taxation

20. Bank A
BVI Ltd
LN
DN
PT X memiliki 95%
saham BVI Ltd.
PT X
Bank A menjual asset
kredit atas PT X kepada
BVI Ltd
Merupakan penjualan asset
kredit kepada PT X
Bank A memiliki
asset kredit atas
PT X
Special Purpose Company

21. PASAL 18 AYAT (3c)
Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara
(conduit company atau Special Purpose Company) yang
didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang
memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country)
yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan
sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau
bentuk usaha tetap di Indonesia.
19-Sep-23 21

22. PASAL 18 AYAT (3d)
Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal
pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian
penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran
lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
tersebut.
19-Sep-23 22

23. 23
Meminimalkan Penghindaran Pajak
A
X Co
LN
DN
Terdapat
hubungan
istimewa
antara X Co
dengan PT X
PT X
Pembayaran
tunjangan keluarga
Pembayaran Gaji
Pembayaran
Management fee
/royalti /dll
Keluarga A
Penghasilan A di
Indonesia adalah
pembayaran gaji
+ pembayaran
tunjangan
keluarga

24. Comparability Analysis
• Faktor-faktor yang menentukan perbandingan:
• Karakteristik Barang dan Jasa.
• Analisis fungsional atas kegiatan usaha yang dilakukan,
risiko yang ditanggung, dan aktiva yang dipergunakan
dalam kegiatan usaha.
• Syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak (e.g. cara
pembayaran, jangka waktu pembayaran, volume penjualan,
jaminan yang diberikan).
• Lingkungan ekonomi (e.g. geografi, kompetisi bisnis,
permintaan, penawaran, regulasi pemerintah, dan produk
pengganti).
• Strategi bisnis yang dijalankan perusahaan (e.g.
pengembangan produk baru dan penetrasi pasar).