SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Resume Chapter 8
Residence
Pengujian Residensi dalam Hukum Domestik
Pengujian bergantung pada jenis person (individu atau badan hukum)
a. Individu
Kebanyakan negara menggunakan pengujian objektif dan subjektif :
 Pengujian objektif (bright-line test)
Berdasarkan batas waktu minimal dimana orang tersebut secara fisik berada di suatu
negara. Contoh : seseorang ditetapkan sebagai wajib pajak suatu negara jika ia berada
di negara tersebut lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender atau periode satu tahun.
Pengujian objektif relative mudah dan tepat terutama ketika negara tersebut punya
catatan perpindahan orang yang bisa digunakan oleh adminitrasi pajak.
Termasuk pengujian objektif : (otomatis menjadi residen negara tersebut)
1. Visa dan status imigrasi – Contoh visa pekerja.
2. Nationality (kebangsaan) – Merupakan hubungan hukum terkait kesetiaan
(allegiance) oleh individu terhadap suatu negara dan perlindungan oleh suatu
negara.
3. Citizenship (Kewarganegaraan) – Merupakan status individu dan hak sipil
berdasarkan hukum domestic.
 Pengujian subjektif (fact and sircumstances test)
Berdasarkan pada tingkat kesetiaan (allegiance) yang dibangun oleh individu terhadap
suatu negara dengan bergabung dalam kehidupan ekonomi dan sosial (sebagai
tambahan atas pengujian objektif).
Factor-faktor terkait :
1. Apakah seseorang tersebut punya tempat tinggal permanen di sebuah negara
2. Apakah seseorang tersebut menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial di sebuah
negara (lokasi produksi, investasi, asosiasi, keluarga, dsb)
b. Perusahaan
Negara menggunakan pengujian objektif dan subjektif :
 Pengujian Objektif (Bright-line test)
Berdasarkan tempat (negara) terdaftar secara hukum (kedudukan hukum).
Masalah yang timbul adalah perusahaan bisa saja mendaftarkan diri (berpindah
kedudukan hukum) dinegara lain meskipun aktivitas fisik dan ekonomi ada dinegara R.
 Pengujian Subjektif (fact and sircumstances test)
Sebagai tambahan atas pengujian objektif, pengujian subjektif menekankan pada
tempat operasional sesungguhnya dari perusahaan. Residensi perusahaan ditentukan
berdasarkan mayoritas (signifikansi atau dominansi) di negara mana perusahaan
tersebut sebagai residen.
Contoh : tempat manajemen, tempat day-to-day manajemen, kantor pusat,
pertemuan BoD, pusat manajemen dan pengendali, aktivitas utama, RUPS, dsb
Konsep Residen dalam DTA
Untuk tujuan pasal 1 OECD Model DTA, selain sebagai “person” juga harus merupakan residen
dari satu atau kedua negara yang berkontrak. Hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas pajak
domestic seperti PTKP, Penghasilan, dan relief pajak berganda.
Dalam menentukan residen negara yang berkontrak, mengharuskan juga untuk melihat pada
hukum domestik untuk menentukan apakah berdasarkan hukum domestik, seseorang adalah
residen negara tersebut, berdasarkan domisili, residen, tempat manajemen atau kriteria lain
sejenis. (mengacu pada hukum domestik tingkat federal hingga sub-federal)
Batasan yang timbul :
1. Berdasarkan hukum domestik, person haruslah terutang pajak. Artinya, bagi person yang
dikecualikan dari pajak (charity) tidak bisa dianggap sebagai residen karena tidak terutang
pajak. Oleh karena itu, ia mungkin akan dikenakan pajak di negara sumber(atas penghasilan
dari luar negeri) tetapi tidak dinegara residen atau asalnya (juridical double taxation tidak
muncul) sehingga perlu dipastikan entitas tersebut tidak dapat memanfaatkan DTA dengan
cara dimuat dalam “exlusion of certain companies – pasal 28”.
2. Residen dari negara tersebut, apabila hanya memperoleh penghasilan dari negara residen
(asalnya), maka tidak bisa dianggap sebagai residen dalam hal DTA(pasal 4(1) DTA Model).
Dual Resident tie-breaker rules
Dual residen terjadi ketika ada dua negara yang menetapkan “person” sebagai residen sehingga
dikenakan pajak dua kali atas world-wide income (muncul resident-resident conflict). Dalam DTA
perlu ditegaskan ketentuan “tie-breaker” untuk memastikan hanya ada satu negara saja yang
mengklaim residen dan mengenakan pajak.
Ketentuan yang mengatur kondisi tersebut :
1. Individuals – Pasal 4(2)
Menentukan hirarki pengujian secara progresif sampai residensi dapat ditentukan. Sebagai
berikut :
a. Tempat tinggal permanen, adalah rumah yang available untuk ia tinggali (jika berada di
kedua negara maka ke level selanjutnya)
b. Tempat aktivitas ekonomi dan sosial (pusat kepentingan vital) berdasarkan fact-and-
circumstances test
c. Habitual abode (tempat kediaman) dimana ia biasa tinggal.
d. Nationality (kebangsaan)
e. Perjanjian negosiasi (mutual negotiation) antara otoritas dikedua negara
Contoh :
Helene, warga negara perancis, bekerja sebagai komesial representative di jerman sejak
2004. Ia punya rumah dan pusat aktivitas ekonomi di perancis, tapi menyewa apartemen di
jerman sejak 2005 dan konstan tinggal di jerman tiap 6 bulan per tahun.
 Hukum domestik perancis, residen ditentukan apabila memiliki rumah atau tempat
kediaman di perancis, atau melakukan pekerjaan termasuk jasa, atau beraktivitas
ekonomi di perancis.
 Hukum domestik jerman, residen ditentukan apabila domisili (ketika menempati rumah
yang mengindikasikan ia akan tinggal dan menggunakannya) atau tempat kediaman
(artinya berdiam tidak hanya sementara tetapi berada secara berkelanjutan – 6 bulan)
di jerman.
 Solusi berdasarkan pada kebangsaan Helene, yaitu perancis sehingga Helene
merupakan residen dari negara perancis.
2. Companies – Pasal 4(3)
Tie-breaker rule untuk perusahaan hanya menentukan residen dari perusahaan berdasarkan
tempat manajemen efektif berada (effective management is situated). Definisi manajemen
efektif terdapat pada penjelasan OECD Model DTA, disebutkan dengan ciri khusus, tempat
manajemen kunci dan keputusan komesial yang diperlukan untuk menjalankan bisnis diambil
(BoD meetings atau Chief executives atau tempat BoD membuat keputusan).
Contoh :
Blairco berkedudukan hukum di Inggris dan merupakan subsidiary Bush Co yang
berkedudukan hukum di Amerika (US). Blairco memiliki 6 manajer, 4 merupakan residen US
dan 2 merupakan residen irlandia. Salah satu direktur irlandia bertugas sebagai managing
directors di Dublin dan bertanggung jawab atas keputusan day-to-day dari Blairco. Semua
BoD meetings dilaksanakan di Dublin.
 Berdasarkan Hukum Domestik Inggris, residen ditentukan atas :
o Tempat kedudukan hukum
o Pusat manajemen dan pengendalian (BoD Meetings dan Day-to-day operations)
 Berdasarkan Hukum Domestik Irlandia, residen ditentukan atas :
o Tempat kedudukan hukum
o Pusat manajemen dan pengendalian
 Hukum Domestik US tidak menggunakan konsep residen, tetapi menggunakan status
domesik atau asing, berdasarkan tempat kedudukan hukum.
 Solusi :
o Blairco merupakan residen Inggris berdasarkan kedudukan hukumnya
o Blairco bukan merupakan residen US (semata-mata karena subsidiary dari
perusahaan US)
o Blairco merupakan residen ireland karena BoD meetings dilakukan di Ireland
o Berdasarkan penjelasan DTA, manajer yang bertugas menjalankan day-to-day
operasions melaksanakan tugasnya di Ireland (manajemen efektif), maka Blairco
adalah residen Ireland.
Global Economy
Kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam operasional bisnis,
termasuk memudahkan mobilitas dan menghilangkan keharusan akan kehadiran fisik di suatu
tempat. Hal ini berdampak pada dual resident companies dan tempat manajemen efektif (tie-
breaker rules).
 Manajemen dapat berkedudukan diberbagai lokasi
 Tidak adanya kantor pusat, tetapi komunikasi manajemen dijalankan secara virtual
 BoD meeting dan RUPS dapat dilakukan melalui videoconferencing
Karena mobilitas yang tinggi, perusahaan biasanya diharuskan untuk punya satu atau beberapa
kedudukan manajemen efektif. Dalam penjelasan OECD Model DTA, disebutkan bahwa entitas
bisa mempunyai lebih dari satu kedudukan manajemen, tetapi hanya bisa memiliki satu tempat
manajemen efektif pada satu waktu.

More Related Content

What's hot

BAB 10 PAJAK INTERNASIONAL
BAB 10 PAJAK INTERNASIONALBAB 10 PAJAK INTERNASIONAL
BAB 10 PAJAK INTERNASIONALEmilia Wati
 
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalLingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
 
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BKedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BIlham Sousuke
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahMulyadi Yusuf
 
Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1iycdf
 
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hari
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hariBab i pajak dalam kehidupan sehari hari
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hariKartika Dwi Rachmawati
 
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanPajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanNadia Eva
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 
Perpajakan indonesia
Perpajakan indonesiaPerpajakan indonesia
Perpajakan indonesiafedrypurto
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 

What's hot (19)

BAB 10 PAJAK INTERNASIONAL
BAB 10 PAJAK INTERNASIONALBAB 10 PAJAK INTERNASIONAL
BAB 10 PAJAK INTERNASIONAL
 
P3B
P3BP3B
P3B
 
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalLingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
 
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BKedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1
 
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hari
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hariBab i pajak dalam kehidupan sehari hari
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hari
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Domisili fiskal .
Domisili fiskal .Domisili fiskal .
Domisili fiskal .
 
Sumber hi
Sumber hiSumber hi
Sumber hi
 
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanPajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
 
Penerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahPenerimaan Pemerintah
Penerimaan Pemerintah
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Perpajakan indonesia
Perpajakan indonesiaPerpajakan indonesia
Perpajakan indonesia
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 

Similar to Residensi dalam Pajak Internasional

PPT PAJAK INTER I.pptx
PPT PAJAK INTER I.pptxPPT PAJAK INTER I.pptx
PPT PAJAK INTER I.pptxSifaArsyanda1
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet ckaromah95
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.pptabifarizka
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahMulyadi Yusuf
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.pptJancokKoe1
 
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
 
STATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdf
STATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdfSTATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdf
STATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdfDhanisWara2
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakaidilsukri
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMARWANANURDIN
 
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekosinideedee
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajakprabowow
 
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptxMATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptxkhairulumam93
 
Tax Treaty Indonesia - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia  - Korea SelatanTax Treaty Indonesia  - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia - Korea SelatanRina Noviyanti
 

Similar to Residensi dalam Pajak Internasional (20)

PPT PAJAK INTER I.pptx
PPT PAJAK INTER I.pptxPPT PAJAK INTER I.pptx
PPT PAJAK INTER I.pptx
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet c
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
2. subjek pajak
2. subjek pajak2. subjek pajak
2. subjek pajak
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 
STATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdf
STATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdfSTATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdf
STATUS PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.pdf
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajak
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
 
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
 
Dasarhukum pph
Dasarhukum pphDasarhukum pph
Dasarhukum pph
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajak
 
PPh
PPhPPh
PPh
 
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptxMATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
 
Tax Treaty Indonesia - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia  - Korea SelatanTax Treaty Indonesia  - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia - Korea Selatan
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
 

More from Ilham Sousuke

(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20Ilham Sousuke
 
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakPajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakIlham Sousuke
 
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Ilham Sousuke
 
Pajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas DividenPajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas DividenIlham Sousuke
 
Pajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas BungaPajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas BungaIlham Sousuke
 
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak InternasionalHubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
 
Pajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa IndependenPajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa IndependenIlham Sousuke
 
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Ilham Sousuke
 
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Ilham Sousuke
 
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalKeringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaIlham Sousuke
 
Pajak Berganda dalam Pajak Internasional
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalPajak Berganda dalam Pajak Internasional
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
 
Pajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas RoyaltiPajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas RoyaltiIlham Sousuke
 
Mengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak InternasionalMengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak InternasionalIlham Sousuke
 
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cyclesIlham Sousuke
 
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repaymentIlham Sousuke
 
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousingIlham Sousuke
 
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaranIlham Sousuke
 
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihanIlham Sousuke
 

More from Ilham Sousuke (20)

(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20
 
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakPajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
 
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
 
Pajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas DividenPajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas Dividen
 
Pajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas BungaPajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas Bunga
 
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak InternasionalHubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional
 
Pajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa IndependenPajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa Independen
 
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
 
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
 
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalKeringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
 
Stuktur P3B
Stuktur P3BStuktur P3B
Stuktur P3B
 
Pajak Berganda dalam Pajak Internasional
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalPajak Berganda dalam Pajak Internasional
Pajak Berganda dalam Pajak Internasional
 
Pajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas RoyaltiPajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas Royalti
 
Mengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak InternasionalMengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak Internasional
 
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
 
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
 
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
 
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
 
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
 

Recently uploaded

MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 

Recently uploaded (20)

MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 

Residensi dalam Pajak Internasional

  • 1. Resume Chapter 8 Residence Pengujian Residensi dalam Hukum Domestik Pengujian bergantung pada jenis person (individu atau badan hukum) a. Individu Kebanyakan negara menggunakan pengujian objektif dan subjektif :  Pengujian objektif (bright-line test) Berdasarkan batas waktu minimal dimana orang tersebut secara fisik berada di suatu negara. Contoh : seseorang ditetapkan sebagai wajib pajak suatu negara jika ia berada di negara tersebut lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender atau periode satu tahun. Pengujian objektif relative mudah dan tepat terutama ketika negara tersebut punya catatan perpindahan orang yang bisa digunakan oleh adminitrasi pajak. Termasuk pengujian objektif : (otomatis menjadi residen negara tersebut) 1. Visa dan status imigrasi – Contoh visa pekerja. 2. Nationality (kebangsaan) – Merupakan hubungan hukum terkait kesetiaan (allegiance) oleh individu terhadap suatu negara dan perlindungan oleh suatu negara. 3. Citizenship (Kewarganegaraan) – Merupakan status individu dan hak sipil berdasarkan hukum domestic.  Pengujian subjektif (fact and sircumstances test) Berdasarkan pada tingkat kesetiaan (allegiance) yang dibangun oleh individu terhadap suatu negara dengan bergabung dalam kehidupan ekonomi dan sosial (sebagai tambahan atas pengujian objektif). Factor-faktor terkait : 1. Apakah seseorang tersebut punya tempat tinggal permanen di sebuah negara 2. Apakah seseorang tersebut menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial di sebuah negara (lokasi produksi, investasi, asosiasi, keluarga, dsb) b. Perusahaan Negara menggunakan pengujian objektif dan subjektif :  Pengujian Objektif (Bright-line test) Berdasarkan tempat (negara) terdaftar secara hukum (kedudukan hukum). Masalah yang timbul adalah perusahaan bisa saja mendaftarkan diri (berpindah kedudukan hukum) dinegara lain meskipun aktivitas fisik dan ekonomi ada dinegara R.  Pengujian Subjektif (fact and sircumstances test) Sebagai tambahan atas pengujian objektif, pengujian subjektif menekankan pada tempat operasional sesungguhnya dari perusahaan. Residensi perusahaan ditentukan berdasarkan mayoritas (signifikansi atau dominansi) di negara mana perusahaan tersebut sebagai residen. Contoh : tempat manajemen, tempat day-to-day manajemen, kantor pusat, pertemuan BoD, pusat manajemen dan pengendali, aktivitas utama, RUPS, dsb
  • 2. Konsep Residen dalam DTA Untuk tujuan pasal 1 OECD Model DTA, selain sebagai “person” juga harus merupakan residen dari satu atau kedua negara yang berkontrak. Hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas pajak domestic seperti PTKP, Penghasilan, dan relief pajak berganda. Dalam menentukan residen negara yang berkontrak, mengharuskan juga untuk melihat pada hukum domestik untuk menentukan apakah berdasarkan hukum domestik, seseorang adalah residen negara tersebut, berdasarkan domisili, residen, tempat manajemen atau kriteria lain sejenis. (mengacu pada hukum domestik tingkat federal hingga sub-federal) Batasan yang timbul : 1. Berdasarkan hukum domestik, person haruslah terutang pajak. Artinya, bagi person yang dikecualikan dari pajak (charity) tidak bisa dianggap sebagai residen karena tidak terutang pajak. Oleh karena itu, ia mungkin akan dikenakan pajak di negara sumber(atas penghasilan dari luar negeri) tetapi tidak dinegara residen atau asalnya (juridical double taxation tidak muncul) sehingga perlu dipastikan entitas tersebut tidak dapat memanfaatkan DTA dengan cara dimuat dalam “exlusion of certain companies – pasal 28”. 2. Residen dari negara tersebut, apabila hanya memperoleh penghasilan dari negara residen (asalnya), maka tidak bisa dianggap sebagai residen dalam hal DTA(pasal 4(1) DTA Model). Dual Resident tie-breaker rules Dual residen terjadi ketika ada dua negara yang menetapkan “person” sebagai residen sehingga dikenakan pajak dua kali atas world-wide income (muncul resident-resident conflict). Dalam DTA perlu ditegaskan ketentuan “tie-breaker” untuk memastikan hanya ada satu negara saja yang mengklaim residen dan mengenakan pajak. Ketentuan yang mengatur kondisi tersebut : 1. Individuals – Pasal 4(2) Menentukan hirarki pengujian secara progresif sampai residensi dapat ditentukan. Sebagai berikut : a. Tempat tinggal permanen, adalah rumah yang available untuk ia tinggali (jika berada di kedua negara maka ke level selanjutnya) b. Tempat aktivitas ekonomi dan sosial (pusat kepentingan vital) berdasarkan fact-and- circumstances test c. Habitual abode (tempat kediaman) dimana ia biasa tinggal. d. Nationality (kebangsaan) e. Perjanjian negosiasi (mutual negotiation) antara otoritas dikedua negara Contoh : Helene, warga negara perancis, bekerja sebagai komesial representative di jerman sejak 2004. Ia punya rumah dan pusat aktivitas ekonomi di perancis, tapi menyewa apartemen di jerman sejak 2005 dan konstan tinggal di jerman tiap 6 bulan per tahun.
  • 3.  Hukum domestik perancis, residen ditentukan apabila memiliki rumah atau tempat kediaman di perancis, atau melakukan pekerjaan termasuk jasa, atau beraktivitas ekonomi di perancis.  Hukum domestik jerman, residen ditentukan apabila domisili (ketika menempati rumah yang mengindikasikan ia akan tinggal dan menggunakannya) atau tempat kediaman (artinya berdiam tidak hanya sementara tetapi berada secara berkelanjutan – 6 bulan) di jerman.  Solusi berdasarkan pada kebangsaan Helene, yaitu perancis sehingga Helene merupakan residen dari negara perancis. 2. Companies – Pasal 4(3) Tie-breaker rule untuk perusahaan hanya menentukan residen dari perusahaan berdasarkan tempat manajemen efektif berada (effective management is situated). Definisi manajemen efektif terdapat pada penjelasan OECD Model DTA, disebutkan dengan ciri khusus, tempat manajemen kunci dan keputusan komesial yang diperlukan untuk menjalankan bisnis diambil (BoD meetings atau Chief executives atau tempat BoD membuat keputusan). Contoh : Blairco berkedudukan hukum di Inggris dan merupakan subsidiary Bush Co yang berkedudukan hukum di Amerika (US). Blairco memiliki 6 manajer, 4 merupakan residen US dan 2 merupakan residen irlandia. Salah satu direktur irlandia bertugas sebagai managing directors di Dublin dan bertanggung jawab atas keputusan day-to-day dari Blairco. Semua BoD meetings dilaksanakan di Dublin.  Berdasarkan Hukum Domestik Inggris, residen ditentukan atas : o Tempat kedudukan hukum o Pusat manajemen dan pengendalian (BoD Meetings dan Day-to-day operations)  Berdasarkan Hukum Domestik Irlandia, residen ditentukan atas : o Tempat kedudukan hukum o Pusat manajemen dan pengendalian  Hukum Domestik US tidak menggunakan konsep residen, tetapi menggunakan status domesik atau asing, berdasarkan tempat kedudukan hukum.  Solusi : o Blairco merupakan residen Inggris berdasarkan kedudukan hukumnya o Blairco bukan merupakan residen US (semata-mata karena subsidiary dari perusahaan US) o Blairco merupakan residen ireland karena BoD meetings dilakukan di Ireland o Berdasarkan penjelasan DTA, manajer yang bertugas menjalankan day-to-day operasions melaksanakan tugasnya di Ireland (manajemen efektif), maka Blairco adalah residen Ireland. Global Economy Kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam operasional bisnis, termasuk memudahkan mobilitas dan menghilangkan keharusan akan kehadiran fisik di suatu tempat. Hal ini berdampak pada dual resident companies dan tempat manajemen efektif (tie- breaker rules).
  • 4.  Manajemen dapat berkedudukan diberbagai lokasi  Tidak adanya kantor pusat, tetapi komunikasi manajemen dijalankan secara virtual  BoD meeting dan RUPS dapat dilakukan melalui videoconferencing Karena mobilitas yang tinggi, perusahaan biasanya diharuskan untuk punya satu atau beberapa kedudukan manajemen efektif. Dalam penjelasan OECD Model DTA, disebutkan bahwa entitas bisa mempunyai lebih dari satu kedudukan manajemen, tetapi hanya bisa memiliki satu tempat manajemen efektif pada satu waktu.