RESUME PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 46 (PSAK 46)

1. Disusun oleh :
NAMA : TANTO CHANDRA
NIM : CA417122804
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK (PAJAK)

2. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR
46 (PSAK 46)
Pengertian PSAK 46
PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak penghasilan dalam
laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi
pajak dalam laporan keuangan. Atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan
akuntansi tidak memiliki kaitan.
PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan.
Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang
harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah
timbul istilah aset dan pajak tangguhan.
Tujuan PSAK 46
adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan
konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah
tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan
ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun
berikut.
Ruang Lingkup PSAK 46
yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri
yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang
terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas
pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan
temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

3. Istilah-istilah dalam PSAK 46
➢ Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode
masa depan sebagai akibat adanya:
• Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
• Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
• Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan
mengizinkan.
➢ Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang
diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.
➢ Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu
periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak
penghasilan yang terutang (dilunasi).
➢ Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa
depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
➢ Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini
dikenakan atas laba kena pajak entitas.
➢ Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah
pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak
penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak
penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis
penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
➢ Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak
(rugi pajak) untuk satu periode.
➢ Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi
keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:
• Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah
kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada
saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
• Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan
jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak)

4. periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau
diselesaikan.
Perbedaan permanen dan perbedaan tetap dalam pajak
➢ Perbedaan Permanen
Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi-
transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui
menurut fiskal (pajak). Dimana pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada
kategori dibwa ini, yaitu:
1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh
bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai
wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan
usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
2. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh
telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final)
sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam
menghitung PPh yang terutang. Misalnya :
a) Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
b) Penghasilan dari hadiah undian
c) Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI
d) Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek
e) Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
f) Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil)
g) Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan
PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), misalnya
biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi
syarat-syarat tertentu. Misalnya; daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif
atas peghapusan piutang), pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, dll.

5. ➢ Beda Sementara
Beda sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan
waktu dan biaya dalam menghitung laba. adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam
beda sementara adalah
a) Metode Penyusutan dan atau Amortisasi
b) Metode penilaian persediaan
c) Penyisihan piutang tak tertagih
d) Rugi-laba selisih kurs
e) Kompensasi Kerugian
f) Penyisihan bonus
Pengertian Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang
disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta
kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang
perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.
Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan
dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar
pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa
datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi
sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di
masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja
menyesatkan pembacanya.
Dasar Pengenaan Pajak
DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat
ekonomi(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai
tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) trsebut tidak akan dikenakan
pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.

6. Contoh :
▪ Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa
nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari
penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70.
▪ Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui
dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil
▪ Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk
tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
▪ Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak
mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100
DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat
dikurangkan pada masa mendatang.
Contoh :
▪ Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses) 100. Biaya tersebut dapat
dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
▪ Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga
tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
▪ Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accured expense) 100. Untuk tujuan fiskal biaya
tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
▪ Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal, beban denda
tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
▪ Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai
konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100.
Apabila DPP aktiva atau kewajiban tidak begitu jelas, maka DPP tersebut dapat ditentukan
menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan ini. Dengan beberapa pengecualian,
perusahaan harus mengakui kewajiban (aktiva) pajak tangguhan apabila pemulihan nilai
tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan mengakibatkan
pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan
pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak
memiliki konsekuensi pajak.

7. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan
membandingkan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan konsolidasi
dengan DPP-nya. Berhubung peraturan perundangan perpajakan di Indonesia tidak
memperkenankan SPT konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban ditentukan dengan
merujuk pada SPT masing-masing entitas.
Metode Penangguhan dalam Pajak penghasilan
a. Deferred Method (Metode Penangguhan)
Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang
memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang
laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi
komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan
permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai
pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle
pada periode terjadinya perbedaan tersebut.
b. Asset-Liability Method (Metode Asset dan Kewajiban)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang menekankan
pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan
aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan
akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku
menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah
perbedaan temporer dan perbedaan non temporer.
c. Net-of-Tax Method (Metode Bersih dari Pajak)
Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan
temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas
nilai asset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode
ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak
penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

8. Bagaimana cara Menentukan Pajak Tangguhan
a. Pengakuan (Recognition)
Standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan tax loss carry
forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini
menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat asset pajak tangguhan
atau deferred tax asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak
tangguhan atau deferred tax liability (DTL) tersebut.
b. Pengukuran (Measurement)
Cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini
pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan
berlaku di masa yang akan datang.
c. Penyajian (Presentation)
Standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca
ataupun laba rugi. Asset pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL)
harus disajikan secara terpisah dari asset atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur
non current dalam neraca.
d. Pengungkapan (Disclosure)
Berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak
tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan
sebagainya.
Pengakuan pada Pajak Tangguhan
• Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
Pengakuan asset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya
kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran
pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tetapi, apabila akan terjadi
pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar
akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.

9. Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Expense Rp. 120.000,00
Deferred Tax Liabilities Rp. 120.000,00
• Untuk Asset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)
Dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang
akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset.
Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih
kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan.
Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Asset Rp. 120.000,00
Deferred Tax Income Rp. 120.000,00
Bagaimana Cara Mengindentifikasi Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan
dan Penghasilan atau Beban Pajak Tangguhan menggunakan Pendekatan
Laba Rugi
a. Lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi yang
termasuk dalam beda waktu, seperti:
Beban penyisihan persediaan
Beban penyisihan piutang tak tertagih
Beban penyisihan bonus
Beban penyisihan pensiun
Beban penyusutan atau dan Beban amortisasi
b. Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan apakah
koreksi fiskal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif.
c. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dikali koreksi fiskal
yang dihasilkan oleh langkah di atas.
d. Tentukan DTA/DTL dengan cara merujuk pada saldo DTA/DTL tahun sebelumnya.