SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Chapter 11
Associated Enterprises
Pengenalan
Berdasarkan Chapter 10, Sebuah perusahaan bisa menggeser atau memanipulasi profit dari
PE dengan tujuan untuk meminimalkan pajak terutang secara global dari perusahaan. Hal ini
dilakukan dengan memperhatikan tax rate di negara residen dengan di negara sumber,
sebagai berikut :
 Jika tarif pajak di negara R lebih rendah dari negara S, maka perusahaan akan
meningkatkan pembiayaan internal (internal charges) untuk barang dan jasa yang
disediakan oleh kantor pusat kepada PE untuk menggeser profit dari tarif pajak tinggi
di negara S ke negara R.
Artinya, jika perusahaan pusat memperbesar pengeluaran-pengeluaran atas barang
dan jasa yang ia sediakan kepada PE, maka Profit dari PE akan jauh berkurang tetapi
pembayaran tersebut akan masuk ke dalam kas kantor pusat dan menjadi objek pajak
di kantor pusat atau di negara R dengan tarif pajak yang lebih rendah.
 Jika tarif pajak di negara R lebih tinggi dari negara S, maka perusahaan akan
meningkatkan pembiayaan internal (internal charges) untuk barang dan jasa yang
disediakan oleh PE kepada kantor pusat.
Artinya, jika PE di negara S memperbesar pengeluaran-pengeluaran atas barang dan
jasa yang ia sediakan kepada Kantor Pusat, maka profit PE akan meningkat
sedangkan profit dari Kantor Pusat akan mengecil sehingga pembayaran tersebut
menjadi penghasilan bagi PE dan dikenakan pajak di Negara S yang tarif pajaknya
lebih rendah.
Kegiatan untuk menggeser profit seperti diatas biasanya dilakaukan pada satu entitas dimana
Kantor Pusat dengan PE adalah satu kesatuan entitas. Sedangkan dalam praktiknya,
kegiatan untuk menggeser profit tersebut sering dilakukan pada perusahaan yang terpisah,
yaitu antara perusahaan induk dengan subsidiary atau sister subsidiary (disebut Associated
Enterprises).
Negara biasanya memasukkan ketentuan anti-avoidance dalam hukum domestik untuk
mencegah hal-hal diatas. Biasanya apabila transaksi antara pihak terkait terjadi, maka negara
akan mensubstitusi nilai transaksi (arm’s length prices) dengan nilai jika dilakukan kepada
pihak ketiga independent untuk menghitung pajak terutangnya.
Transfer Pricing dalam Ketentuan Domestik
Ketika barang, jasa, dan Aset tetap dibeli atau dijual diantara perusahaan yang saling terkait
atau antar divisi dari satu perushaan, yang terletak di juridiksi pajak yang berbeda, makaharga
yang diberlakukan dalam transaksi tersebut tidak merefleksikan harga wajar yang
sebenarnya. Transaksi ini dilakukan untuk memanipulasi pendapatan dan beban yang
menghasilkan pajak terutang yang lebih rendah.
Untuk mencegah transaksi ini, diberlakukan ketentuan mengenai transfer pricing dalam
ketentuan pajak, yang menetapkan harga pasar wajar sebagai harga transaksi arm’s length
berdasarkan transaksi serupa yang dilakukan dalam keadaan serupa dengan pihak yang
independent.
Contoh :
Perusahaan US (Company U) menghadapi tarif pajak 35%, mempunyai subsidiary (Company
L) di Latvia dengan tarif pajak 15%. Jika Company L membeli barang dengan nilai pasar USD
1 milair dari Company U dengan membayar USD 500 ribu, maka terdapat penghematan pajak
sebesar USD 100 ribu.
Sebelum Transfer Pricing Setelah Transfer Pricing
Company U
Sales 1.000.000 500.000
US Tax (35%) 350.000 175.000
Company L
Purchase Price 1.000.000 500.000
Latvian tax Benefit (15%) (150.000) (75.000)
Net Tax cost 200.000 100.000
*) Negara US kehilangan pendapatan sebesar USD 175 ribu (350.000 – 175.000) karena
adanya pengaturan harga transfer, sedangkan negara L mendapatkan benefit berupa beban
yang boleh dibebankan menjadi lebih kecil yang akan meningkatkan laba Company L
sehingga penerimaan pajaknya menjadi lebih besar.
Ketentuan mengenai harga transfer ini memberikan kewenangan bagi administrasi pajak
untuk menetapkan kembali harga transaksi berdasarkan harga pasar wajar sehingga
penggeseran pendapatan dapat dicegah, dimana negara tempat aktivitas ekonomi tidak
dilakukan (Company L) tidak mendapatkan benefit dari meningkatnya penerimaan pajak.
Termasuk dalam contoh ini adalah pembayaran kepada karyawan yang tidak merefleksikan
service aktual dan Ketika manpulasi pembayaran terjadi antara pihak terkait atas suatu
services.
Arm’s Length Principle dalam Model DTA
Dalam hukum domestik, Ketika terjadi transfer pricing, diharuskan untuk mengganti nilai
transaksi arm’s length (yang digunakan untuk menghindari pajak) dengan menggunakan
harga pasar wajar. Di dalam Pasal 7 dan 9 OECD Model DTA juga diharuskan untuk
menggunakan arm’s length approach untuk transaksi (1) antara dua divisi internasional dari
satu entitas yang sama dan Pe-nya atau antara PE-nya, (2) antara dua perusahaan berbeda
tetapi saling terkait. Harga pasar wajar yang digunakan adalah harga yang ditetapkan jika
transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang independent.
Contoh :
Perusahaan Kanada (Company C) menjual software package ke pelanggan pihak ketiga
dengan harga CND 100 per satuan tetapi ia menjualnya dengan harga CND 70 per satuan
kepada Warswa Branch. Berdasarkan ketentuan Pasal 7(2) DTA, maka harga yang
digunakan ditetapkan adalah CND 100 per satuan.
Associated Enterprises
Pasal 9 OECD Model DTA, menegaskan mengenai transaksi antara entitas hukum yang
terpisah tetapi saling terhubung satu sama lain, contohnya antara perusahaan induk dengan
subsidiary-nya atau antara dua subsidiary. Dalam pasal 9(1) disebutkan sebagai betikut :
 Ketika sebuah perusahaan (country R) berpartisipasi langsung maupun tidak langsung
dalam manajemen, pengendalian, atau modal sebuah perusahaan (Country S) atau
 Ketika seorang yang sama berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam
manajemen, pengendalian, atau modal sebuah perusahaan (Country R) dan (Country
S). >> satu orang ini menguasai kedua perusahaan.
Dalam hal satu atau dua hal diatas terpenuhi atau terjadi diantara dua perusahaan didalam
hubungan komersial atau finansial mereka yang menyebabkan perberbedaan (harga)
dengan yang terjadi antara perusahaan independent, maka setiap profit yang seharusnya
diakui pada salah satu perusahaan tetapi karena andanya kondisi tersebut diatas menjadi
belum diakui, akan dimasukkan sebagai profit dan dikenakan pajak semestinya.
Pasal ini bersifat umum dan berfungsi sebagai anti-avoidance untuk menangkap berbagai
upaya penghindaran pajak. Dalam pasal tersebut ditegaskan mengenai penyesuaian atas
profit berdasarkan harga pasar wajar (primary adjustment) yang diperoleh dari comparable
uncontrolled transactions and terms and conditions. Jika transaksi tersebut tidak
menggunakan harga yang berbeda atau perlakuan yang berbeda, maka tidak perlu dilakukan
adjustment.
Compensating Adjustment
Dalam menerapkan ketentuan diatas, muncul suatu masalah yaitu economic double taxation,
dimana satu jenis penghasilan dikenakan pajak dua kali ditempat yang berbeda. Contohnya
dalam kasus diatas Ketika Company C (Kanada) menjual softwareke Company P – subsidiary
(Poland) dengan harga CND 70 per satuan daripada CND 100 per satuan. Maka Otoritas
pajak di Kanada akan menyesuaian penjualan dari Company C, tetapi tidak dengan Otoritas
pajak di Poland (tidak menyesuaikan beban yang boleh dibebankan), sebagai berikut :
Transfer
Pricing
After primary
adjustment
After
Compensatory
Adjustment
Company C
Sales 70 100 100
Canada Tax (39%) 27,3 39 39
Company P
Purchased Price 70 70 100
Poland Tax benefit (19%) (13,3) (13,3) (19)
Net Tax Cost to group 14 25,7 20
Sesuai dalam contoh dapat dilihat bahwa Company C telah dikenai pajak berdasarkan CND
100 dimana ia hanya menerimapembayaran dari Company P sebesarCND70 saja. Sehingga
atas selisih transaksi CND30 tersebut telah dikenai pajak dua kali yaitu pada Company C dan
pada Company P melalui pengurang penghasilan yang lebih kecil (hanya 70) sehingga
economic double taxations muncul.
Sales Price asserted in Canada CND 100
Less : cost price deductions allowed in Poland (CND 70)
Income Subject to Double taxation CND 30
Poland tax rate (19%) CND 5,7 >> Economic Double Taxations
Untuk menghilangkan economic double taxation, berdasarkanpasal 9(1) dan (2) OECDModel
DTA menyediakan Compensating Adjustment dimana otoritas pajak dari masing-masing
negara yang berkontrak harus saling berkonsultasi satu sama lain untuk menentuka
adjustment. Dalam contoh untuk menghilangkan economic double taxation sebesar 5,7 maka
Poland melakukanpenyesuaian harga pembelian dari CND70 menjadi CND100 (ingat kedua
perusahaan merupakan perusahaan yang saling terkait sehingga seolah transaksi ini terjadi
dengan diri sendiri)

More Related Content

What's hot

Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
PPA FEUI
 
Penentuan harga transfer
Penentuan harga transferPenentuan harga transfer
Penentuan harga transfer
vitalfrans
 
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
mas ijup
 
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutangInstrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
Rahmatia Azzindani
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Manik Ryad
 

What's hot (20)

ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
 
Akuntansi Keuangan Lanjut II (Perubahan Kepemilikan)
Akuntansi Keuangan Lanjut II (Perubahan Kepemilikan)Akuntansi Keuangan Lanjut II (Perubahan Kepemilikan)
Akuntansi Keuangan Lanjut II (Perubahan Kepemilikan)
 
Sekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per sahamSekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per saham
 
Tugas 3 metode harga perolehan
Tugas 3 metode harga perolehanTugas 3 metode harga perolehan
Tugas 3 metode harga perolehan
 
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
 
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaKel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
 
Makalah akuntansi Income Smoothing
Makalah akuntansi Income Smoothing Makalah akuntansi Income Smoothing
Makalah akuntansi Income Smoothing
 
CH 1 Peran-dan-Konsep-Dasar-Akuntansi-Manajemen.ppt
CH 1 Peran-dan-Konsep-Dasar-Akuntansi-Manajemen.pptCH 1 Peran-dan-Konsep-Dasar-Akuntansi-Manajemen.ppt
CH 1 Peran-dan-Konsep-Dasar-Akuntansi-Manajemen.ppt
 
Penentuan harga transfer
Penentuan harga transferPenentuan harga transfer
Penentuan harga transfer
 
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
 
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPpt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
 
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutangInstrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
 
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAPPerbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
 
5. konsinyasi
5. konsinyasi5. konsinyasi
5. konsinyasi
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahanPerubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskal
 
Kebijakan deviden
Kebijakan devidenKebijakan deviden
Kebijakan deviden
 
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - EkuitasAkuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
 

Similar to Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional

2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara
2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara
2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara
Fahmi_mh01
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
chuichoco
 
Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03
Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03
Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03
AuroraSiahaan
 

Similar to Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional (20)

Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
Pajak Internasional atas Laba Usaha (Bussiness Profit)
 
Ai 12
Ai 12Ai 12
Ai 12
 
Tiga ilustrasi struktur perencanaan pajak pada perusahaan multinasional
Tiga ilustrasi struktur perencanaan pajak pada perusahaan multinasionalTiga ilustrasi struktur perencanaan pajak pada perusahaan multinasional
Tiga ilustrasi struktur perencanaan pajak pada perusahaan multinasional
 
Pajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas DividenPajak Internasional atas Dividen
Pajak Internasional atas Dividen
 
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
 
2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara
2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara
2014 kajian pprf_transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara
 
Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing (mentahan untuk dimuat di ...
Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing (mentahan untuk dimuat di ...Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing (mentahan untuk dimuat di ...
Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing (mentahan untuk dimuat di ...
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
 
MEYSI_RESYANTI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG
MEYSI_RESYANTI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANGMEYSI_RESYANTI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG
MEYSI_RESYANTI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG
 
Pendahuluan tujuan
Pendahuluan tujuanPendahuluan tujuan
Pendahuluan tujuan
 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
 
Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03
Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03
Capital Structure Policy/abshor.marantika/Juniar Tifanni B. Sinurat/3-03
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
 
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI TangerangAKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Maghfury,Suryanih,PSAK46,STIAMI Tangerang
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
 
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
Pajak Internasional atas Capital Gain (Pengalihan Aset Tetap)
 

More from Ilham Sousuke

More from Ilham Sousuke (20)

(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20(Pert 14) chapter 20
(Pert 14) chapter 20
 
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak BergerakPajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
Pajak Internasional atas Penghasilan dari Aset Tidak Bergerak
 
Pajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas BungaPajak Internasional atas Bunga
Pajak Internasional atas Bunga
 
Pajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa IndependenPajak Internasional atas Jasa Independen
Pajak Internasional atas Jasa Independen
 
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
Bentuk Usaha Tetap dalam Pajak Internasional (Permanent Establishment)
 
Residensi dalam Pajak Internasional
Residensi dalam Pajak InternasionalResidensi dalam Pajak Internasional
Residensi dalam Pajak Internasional
 
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak InternasionalLingkup Material dalam Pajak Internasional
Lingkup Material dalam Pajak Internasional
 
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalKeringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak Internasional
 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
 
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BKedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
 
Stuktur P3B
Stuktur P3BStuktur P3B
Stuktur P3B
 
Pajak Berganda dalam Pajak Internasional
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalPajak Berganda dalam Pajak Internasional
Pajak Berganda dalam Pajak Internasional
 
Pajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas RoyaltiPajak Internasional atas Royalti
Pajak Internasional atas Royalti
 
Mengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak InternasionalMengenal Pajak Internasional
Mengenal Pajak Internasional
 
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
(Pert 7) bab 20 audit payroll and personnel cycles
 
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repayment
 
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
(Pert 6) bab 21 siklus inventory dan warehousing
 
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
(Pert 5) bab 19 penyelesaian siklus akuisisi dan pemabayaran
 
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
(Pert 4) bab 15 penyelesaian siklus penjualan dan penagihan
 
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
(Pert 5) bab 18 siklus akuisisi dan pembayaran
 

Recently uploaded

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
dpp11tya
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 

Recently uploaded (20)

Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 

Hubungan Istimewa (associated enterprises) dalam Pajak Internasional

  • 1. Chapter 11 Associated Enterprises Pengenalan Berdasarkan Chapter 10, Sebuah perusahaan bisa menggeser atau memanipulasi profit dari PE dengan tujuan untuk meminimalkan pajak terutang secara global dari perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan tax rate di negara residen dengan di negara sumber, sebagai berikut :  Jika tarif pajak di negara R lebih rendah dari negara S, maka perusahaan akan meningkatkan pembiayaan internal (internal charges) untuk barang dan jasa yang disediakan oleh kantor pusat kepada PE untuk menggeser profit dari tarif pajak tinggi di negara S ke negara R. Artinya, jika perusahaan pusat memperbesar pengeluaran-pengeluaran atas barang dan jasa yang ia sediakan kepada PE, maka Profit dari PE akan jauh berkurang tetapi pembayaran tersebut akan masuk ke dalam kas kantor pusat dan menjadi objek pajak di kantor pusat atau di negara R dengan tarif pajak yang lebih rendah.  Jika tarif pajak di negara R lebih tinggi dari negara S, maka perusahaan akan meningkatkan pembiayaan internal (internal charges) untuk barang dan jasa yang disediakan oleh PE kepada kantor pusat. Artinya, jika PE di negara S memperbesar pengeluaran-pengeluaran atas barang dan jasa yang ia sediakan kepada Kantor Pusat, maka profit PE akan meningkat sedangkan profit dari Kantor Pusat akan mengecil sehingga pembayaran tersebut menjadi penghasilan bagi PE dan dikenakan pajak di Negara S yang tarif pajaknya lebih rendah. Kegiatan untuk menggeser profit seperti diatas biasanya dilakaukan pada satu entitas dimana Kantor Pusat dengan PE adalah satu kesatuan entitas. Sedangkan dalam praktiknya, kegiatan untuk menggeser profit tersebut sering dilakukan pada perusahaan yang terpisah, yaitu antara perusahaan induk dengan subsidiary atau sister subsidiary (disebut Associated Enterprises). Negara biasanya memasukkan ketentuan anti-avoidance dalam hukum domestik untuk mencegah hal-hal diatas. Biasanya apabila transaksi antara pihak terkait terjadi, maka negara akan mensubstitusi nilai transaksi (arm’s length prices) dengan nilai jika dilakukan kepada pihak ketiga independent untuk menghitung pajak terutangnya.
  • 2. Transfer Pricing dalam Ketentuan Domestik Ketika barang, jasa, dan Aset tetap dibeli atau dijual diantara perusahaan yang saling terkait atau antar divisi dari satu perushaan, yang terletak di juridiksi pajak yang berbeda, makaharga yang diberlakukan dalam transaksi tersebut tidak merefleksikan harga wajar yang sebenarnya. Transaksi ini dilakukan untuk memanipulasi pendapatan dan beban yang menghasilkan pajak terutang yang lebih rendah. Untuk mencegah transaksi ini, diberlakukan ketentuan mengenai transfer pricing dalam ketentuan pajak, yang menetapkan harga pasar wajar sebagai harga transaksi arm’s length berdasarkan transaksi serupa yang dilakukan dalam keadaan serupa dengan pihak yang independent. Contoh : Perusahaan US (Company U) menghadapi tarif pajak 35%, mempunyai subsidiary (Company L) di Latvia dengan tarif pajak 15%. Jika Company L membeli barang dengan nilai pasar USD 1 milair dari Company U dengan membayar USD 500 ribu, maka terdapat penghematan pajak sebesar USD 100 ribu. Sebelum Transfer Pricing Setelah Transfer Pricing Company U Sales 1.000.000 500.000 US Tax (35%) 350.000 175.000 Company L Purchase Price 1.000.000 500.000 Latvian tax Benefit (15%) (150.000) (75.000) Net Tax cost 200.000 100.000 *) Negara US kehilangan pendapatan sebesar USD 175 ribu (350.000 – 175.000) karena adanya pengaturan harga transfer, sedangkan negara L mendapatkan benefit berupa beban yang boleh dibebankan menjadi lebih kecil yang akan meningkatkan laba Company L sehingga penerimaan pajaknya menjadi lebih besar. Ketentuan mengenai harga transfer ini memberikan kewenangan bagi administrasi pajak untuk menetapkan kembali harga transaksi berdasarkan harga pasar wajar sehingga penggeseran pendapatan dapat dicegah, dimana negara tempat aktivitas ekonomi tidak dilakukan (Company L) tidak mendapatkan benefit dari meningkatnya penerimaan pajak. Termasuk dalam contoh ini adalah pembayaran kepada karyawan yang tidak merefleksikan service aktual dan Ketika manpulasi pembayaran terjadi antara pihak terkait atas suatu services.
  • 3. Arm’s Length Principle dalam Model DTA Dalam hukum domestik, Ketika terjadi transfer pricing, diharuskan untuk mengganti nilai transaksi arm’s length (yang digunakan untuk menghindari pajak) dengan menggunakan harga pasar wajar. Di dalam Pasal 7 dan 9 OECD Model DTA juga diharuskan untuk menggunakan arm’s length approach untuk transaksi (1) antara dua divisi internasional dari satu entitas yang sama dan Pe-nya atau antara PE-nya, (2) antara dua perusahaan berbeda tetapi saling terkait. Harga pasar wajar yang digunakan adalah harga yang ditetapkan jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang independent. Contoh : Perusahaan Kanada (Company C) menjual software package ke pelanggan pihak ketiga dengan harga CND 100 per satuan tetapi ia menjualnya dengan harga CND 70 per satuan kepada Warswa Branch. Berdasarkan ketentuan Pasal 7(2) DTA, maka harga yang digunakan ditetapkan adalah CND 100 per satuan. Associated Enterprises Pasal 9 OECD Model DTA, menegaskan mengenai transaksi antara entitas hukum yang terpisah tetapi saling terhubung satu sama lain, contohnya antara perusahaan induk dengan subsidiary-nya atau antara dua subsidiary. Dalam pasal 9(1) disebutkan sebagai betikut :  Ketika sebuah perusahaan (country R) berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengendalian, atau modal sebuah perusahaan (Country S) atau  Ketika seorang yang sama berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengendalian, atau modal sebuah perusahaan (Country R) dan (Country S). >> satu orang ini menguasai kedua perusahaan. Dalam hal satu atau dua hal diatas terpenuhi atau terjadi diantara dua perusahaan didalam hubungan komersial atau finansial mereka yang menyebabkan perberbedaan (harga) dengan yang terjadi antara perusahaan independent, maka setiap profit yang seharusnya diakui pada salah satu perusahaan tetapi karena andanya kondisi tersebut diatas menjadi belum diakui, akan dimasukkan sebagai profit dan dikenakan pajak semestinya. Pasal ini bersifat umum dan berfungsi sebagai anti-avoidance untuk menangkap berbagai upaya penghindaran pajak. Dalam pasal tersebut ditegaskan mengenai penyesuaian atas profit berdasarkan harga pasar wajar (primary adjustment) yang diperoleh dari comparable uncontrolled transactions and terms and conditions. Jika transaksi tersebut tidak menggunakan harga yang berbeda atau perlakuan yang berbeda, maka tidak perlu dilakukan adjustment.
  • 4. Compensating Adjustment Dalam menerapkan ketentuan diatas, muncul suatu masalah yaitu economic double taxation, dimana satu jenis penghasilan dikenakan pajak dua kali ditempat yang berbeda. Contohnya dalam kasus diatas Ketika Company C (Kanada) menjual softwareke Company P – subsidiary (Poland) dengan harga CND 70 per satuan daripada CND 100 per satuan. Maka Otoritas pajak di Kanada akan menyesuaian penjualan dari Company C, tetapi tidak dengan Otoritas pajak di Poland (tidak menyesuaikan beban yang boleh dibebankan), sebagai berikut : Transfer Pricing After primary adjustment After Compensatory Adjustment Company C Sales 70 100 100 Canada Tax (39%) 27,3 39 39 Company P Purchased Price 70 70 100 Poland Tax benefit (19%) (13,3) (13,3) (19) Net Tax Cost to group 14 25,7 20 Sesuai dalam contoh dapat dilihat bahwa Company C telah dikenai pajak berdasarkan CND 100 dimana ia hanya menerimapembayaran dari Company P sebesarCND70 saja. Sehingga atas selisih transaksi CND30 tersebut telah dikenai pajak dua kali yaitu pada Company C dan pada Company P melalui pengurang penghasilan yang lebih kecil (hanya 70) sehingga economic double taxations muncul. Sales Price asserted in Canada CND 100 Less : cost price deductions allowed in Poland (CND 70) Income Subject to Double taxation CND 30 Poland tax rate (19%) CND 5,7 >> Economic Double Taxations Untuk menghilangkan economic double taxation, berdasarkanpasal 9(1) dan (2) OECDModel DTA menyediakan Compensating Adjustment dimana otoritas pajak dari masing-masing negara yang berkontrak harus saling berkonsultasi satu sama lain untuk menentuka adjustment. Dalam contoh untuk menghilangkan economic double taxation sebesar 5,7 maka Poland melakukanpenyesuaian harga pembelian dari CND70 menjadi CND100 (ingat kedua perusahaan merupakan perusahaan yang saling terkait sehingga seolah transaksi ini terjadi dengan diri sendiri)