pph pasal 24 25 dan 26

1. KELOMPOK 5

2. MUHAMMAD WILYAMKOMANG NURMINISUNARTI SAMMANFITRIYANI KADIRSRI DEVIDESY SAMSIDARFEBRIANI DAHRI

3. Pajak Penghasilan
pasal 24
KOMANG
WILYAM

4.  PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan
besarnya pajak atas penghasilan yang diayar atau
terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan
terhadap pajak penghasilan yang terutang atas
seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.
Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam
tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri
dengan penghasilan di Indonesia.
KOMANG
1

5. Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
Negara tempat pihak yang membayar/ dibebani imbalan.
Penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak.
Negara tempat harta tersebut terletak.
Bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak.
Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa.
Penghasilan dari saham/ sekuritas atau keuntungan pengalihan saham/ sekuritas lain.
Negara tempat badan yang menerbitkan saham/ sekuritas.
1

6. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT.
Negara tempat BUT.
Keuntungan karena pengalihan harta tetap.
Negara tempat harta tetap.
Penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada
perusahaan penambangan.
Negara lokasi penambangan.
Penghasilan BUT.
Negara tempat BUT menjalankan usaha/ kegiatan.
1

7. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak
ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan:
Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri.
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax
Return) yang disampaikan di luar negeri.
Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
1

8. Penghasilan dari usaha.
Penghasilan – penghasilan lainnya.
Penghasilan berupa dividen sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) UU PPh,
ditetapkan sesuai KMK
Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak
diperolehnya penghasilan tersebut .
2

9. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah
diantara 3 unsur/perhitungan berikut ini:
 Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar
negeri.
 (Penghasilan luar negeri : seluruh penghasilan
kena pajak) x PPh atas seluruh yang dikenakan
tarif pasal 17.
 Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh
penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan
kena pajak adalah lebih kecil daripada
penghasilan luar negeri).
2

10. PT Perdana di Semarang memperoleh
penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai
berikut:
 Penghasilan dalam negeri Rp 400.000.000
 Penghasilan dari luar negeri (tarif pajak 20%) Rp
200.000.000
 Penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai
berikut:
2

11. a. Menghitung total penghasilan kena pajak
Penghasilan dalam negeri Rp400.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp200.000.000(+)
Penghasilan neto Rp 600.000.000
b. Menghitung toal PPh terutang
Pajak terhutang 28% x Rp 600.000.000 = Rp
168.000.000
2

12. c. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan
(penghasilan LN : total penghasilan) x total PPh terutang
(Rp 200.000.000 : Rp 600.000.000) x Rp 168.000.000 =
Rp 56.000.000
d. Menghitung PPh yang terutan atau dipotong di Luar Negeri
20% x Rp 200.000.000 = Rp 40.000.000
Dari perhitungan tersebut di atas kredit pajak LN yang
di[ernolehkan adalah sebesar Rp 40.000.000 atau sebesar PPh
yang terutang atau dibayar di LN. Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh
dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di LN,
kemudian pilih jumlah yang terendah.
2

13. SESI 2
PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 25
FITRIYANI K
SRI DEVI

14.  Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak
Penghasilan mengatur tentang penghitungan
besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar
sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.
 Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat
dilakukan dengan:

 Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25).
 Melalui pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24)
3

15. Pajak terutang
sesuai SPT.
• Dikurangi
Kredit pajak
dalam negeri.
•Kredit PPh 21, 22, 23 (Bagi OP)
•Kredit PPh 22, 23 (Bagi Badan)
Kredit pajak luar
negeri (PPh 24).
• Dikurangi
Angsuran PPh 25
per tahun.
•Sama Dengan
Angsuran PPh 25
per bulan.
• Dibagi 12
CARA PERHITUNGAN
3

16. 1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak
teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun yang lalu disampaikan
setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar
dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
dan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan
Wajib Pajak
4

17. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT pajak penghaasila tahun
2009 Rp 50.000.000,00
dikurangi:
a. Penghasilan yang dipotong pemberi
kerja (pasal 21) Rp 15.000.000,00
b. Pajak penghasilan yang dipungut
oleh pihak lain (pasal 22) Rp 10.000.000,00
c. Pajak penghasilan yang dipotong
oleh pihak lain (pasal 23) Rp 2.500.000,00
d. Kredit pajak penghasilan luar negeri
(pasal 24) Rp 7.500.000,00(+)
Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000,00(-)
selisih Rp 15.000.000,00
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk
tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 : 12 bulan).
4

19. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh
yang dikenakan/ dipotong atas
penghasilan yang bersumber dari Indonesia
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
(WP) Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap
(BUT) diIndonesia
5

20. - Badan Pemerintah;
- Subjek Pajak dalam negeri;
- Penyelenggara Kegiatan;
- BUT;
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di
Indonesia
5

21. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak Luar
Negeri berupa :
a. Dividen;
b. Bunga, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian hutang;
c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta;
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. Hadiah dan penghargaan
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
5

22. 1. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
b. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun
melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
2. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesuda dikurangi pajak dari
suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan
kembali di Indonesia.
5

23. 4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak
pada persetujuan
6

24. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan
Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan
kembali di Indonesia dengan syarat:
a. Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang
didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau
peserta pendiri, dan;
b. Bilakukan dalam tahun berjalan atau selambat lambatnya tahun
pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh
penghasilan tersebut;
6

25. c. tidak melakukan pengalihan atas penanaman
kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam
waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat
penanaman dilakukan, mulai berproduksi
komersil.
2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan
6