JENIS, AZAS, TEORI, SYARAT PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN-I
TM-2
JENIS-JENISPAJAK
SYARATPEMUNGUTAN PAJAK
TEORIYANG MENDUKUNG PERPAJAKAN
ASAS-ASAS PERPAJAKAN
Desy Amaliati Setiawan, SE, M.Ak

2. Jenis Pajak
Pajak
Golongan Sifat Lemb.
Pemungutnya
Pajak
Daerah
Pajak
Pusat
Pajak
Obyektif
Pajak
Subyektif
Pajak
Langsung
pajak tdk
langsung

4. a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan
untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi
pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser
kepada pihak lain
Misalnya Pajak Penghasilan ( PPh ), PPh tidak
bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang /
pihak lain untuk menanggungnya.
b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang
dimaksudkan dapat dilimpahkan Atau dibebankan
oleh yang membayar kepada pihak lain.
Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, pajak jenis ini bisa
dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada
pembeli.
1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

5. a. Pajak Subyektif ( Pajak yang Bersifat Perorangan ) yaitu:
pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau
kondisi pribadi wajib pajak ( status kawin atau tidak kawin, mempunyai
tanggungan keluarga atau tidak ).
Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan / kondisi wajib pajak akan
mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) nya.
b. Pajak Obyektif ( Pajak yang Bersifat Kebendaan ) yaitu:
pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek
pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib
pajak.
Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada
dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak
tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak
Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi
pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah
sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.
2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

6. a. Pajak Pusat ( Pajak Negara ) yaitu pajak yang wewenang
pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan
Bangunan.
b. Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya
ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk
kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah
tersebut.
Pajak Daerah terdiri dari :
- Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah Tingkat I ( Propinsi ), misalnya Pajak Kendaraan
Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten / Kota yaitu pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah Tingkat II ( Kabupaten / Kota ), misalnya
Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

7. 1.Syarat keadilan
2.Syarat Yuridis
3.Syarat Ekonomis
4.Syarat Finansial
5.Syarat Kesederhanaan
Syarat Pemungutan Pajak :

8. 1. Syarat keadilan→ Pemungutan pajak harus adil
Umum & merata bagi semua Warga negara
yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak,
baik hak dan kewajiban pajak maupun sanksi
pajak;
2. Syarat Yuridis → berdasarkan UU
Peraturan Perundang-undangan
Hak & Kewajiban Wajib Pajak
Syarat Pemungutan Pajak :

9. 3. Syarat Ekonomis
Tidak mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi
& menghambat lajunya usaha masyarakat Wajib
Pajak, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
ekonomi masyarakat;
4. Syarat Finansial → Efisien dalam biaya
pemungutannya
Biaya pemungutan pajak jangan sampai lebih
besar daripada pajak yang diterima
5. Syarat Kesederhanaan
Sistem pemungutan pajak harus sesederhana
mungkin sehingga memudahkan masyarakat
untuk memenuhi kewajibannya
Syarat Pemungutan Pajak :

10. 1.Teori Asuransi
2.Teori Kepentingan
3.Teori Gaya Pikul
4.Teori Bakti
5.Teori Asas Gaya Beli
Teori-TeoriyangMendukungPemungutanPajak:

11. Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak rakyat karenanya rakyat
harus membayar pajak yang diibiratkan premi asuransi atas jaminan
perlindungan.
Teori Asuransi :
Pembayaran pajak disamakan dengan
pembayaran premi.
Masyarakat seakan
mempertanggungjawabkan keselamatan
dan keamanan jiwanya kepada negara.

12. Beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga.
Makin besar kepentingannya, ya.. Makin besar juga pajaknya.
Teori Kepentingan :
Negara melindungi kepentingan
harta dan jiwa warga negara
dengan memperhatikan beban
yang harus dipungut dari
masyarakat

13. Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya.
Pendekatan untuk mengukur daya pikul: a). Unsur obyektif; besarnya
penghasilan. b) Unsur subyektif; besarnya kebutuhan materiil yang harus
dipenuhi
Teori Gaya Pikul :
Tiap orang dikenakan pajak dengan
bobot yang sama (adil) sesuai
dengan daya pikul:
Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)

14. Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti,
maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban
setiap warga.
Teori Bakti :
Pajak dianggap sebagai bentuk
bakti rakyat kepada negara
Teori kewajiban pajak mutlak.
Pada jaman kerajaan,
pajak=ulubekti sebagai bentuk
kesetiaan rakyat pada raja.
Raja=wakil Dewa

15. Menurut teori ini Pajak adalah penarikan daya beli masyarakt, maka
akibat dari pemungutan pajak harus merupkan pemeliharaan
kesejahteraan
Teori Gaya Beli :
Pajak untuk memelihara
kepentingan masyarakat
Pajak ditekankan untuk fungsi
mengatur

16. Dapat disimpulkan bahwa :
1. Teori Asuransi
Pajak merupakan premi asuransi kepada pemerintah
2. Teori Kepentingan
Pajak dipungut berdasarkan kepentingan perlindungan Jiwa
& harta
3. Teori Gaya Pikul
 Pajak dipungut berdasarkan Gaya pikul
 Objek : Penghasilan, Kekayaan
 Subjek : tanggungan keluarga, kebutuhan hidup
4. Teori Bakti
Kewajiban berbakti kepada negara
5. Teori Asas Daya Beli
Pajak→Negara → masyarakat →Kesejahteraan → daya beli
Teori-TeoriyangMendukungPemungutanPajak:

17. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

18. STELSELPEMUNGUTAN PAJAK
1. RIIL STELSEL

PPh PASAL 21 & 23
2. FICTIEVE STELSEL

PPh PASAL 25
3. CAMPURAN FICTIEVE & RIIL STELSEL

PPh PASAL 29

19. 1. RIILSTELSEL
SUATU SISTEM PENGENAAN
PAJAK YANG DIDASARKAN
PADA PENGHASILAN
SESUNGGUHNYA DIPEROLEH
DALAM SUATU TAHUN
PAJAK

20. 2. FICTIEVE STELSEL
SUATU SISTEM PENGENAAN PAJAK
YANG DIDASARKAN PADA SUATU
ANGGAPAN [ FIKSI]
BAGAIMANA BUNYI FIKSI INI ADALAH
BERMACAM-MACAM DAN
TERGANTUNG PADA BUNYI KATA
UNDANG-UNDANG

21. 3. CAMPURAN FICTIEVE & RIILSTELSEL
MERUPAKAN KOMBINASI ANTARA
STELSEL FICTIEVE DAN RIIL, DALAM
ARTI PADA AWALNYA PAJAK
DITENTUKAN BERDASARKAN
FIKTIEVE, KEMUDIAN SETELAH
AKHIR TAHUN DIKOREKSI DENGAN
RIIL STELSEL

22. Stelsel PAJAK
a. Stelsel nyata (riel stelsel);
baru dapat diketahui setelah akhir suatu
periode (akhir tahun) setelah penghasilan
tersebut sesungguhnya dapat diketahui.
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel);
yaitu pengenaan pajak didasarkan pada
suatu anggapan atau perkiraan yang diatur
dengan undang – undang.
c. Stelsel campuran;
artinya pada awal tahun menggunakan
anggapan tetapi setelah akhir tahun
dihitung kembali sesuai yang sebenarnya
(nyata).

23. CARA(STELSEL)PEMUNGUTANPAJAK
Stelsel
Fiktif  PPh ps 25
Riil  PPh ps 21, 23
Campuran  PPh ps 29

24. Menurut Adam Smith :
Asas –Asas Pajak :
EQUALITY  Pajak
adil dan merata
Adil secara vertikal
Adil horisontal
CERTAINTY  tidak
sewenang-wenang,
berdasarkan undang-
undang yang
dilaksanakan
CONVINIENCE  tidak
menyulitkan, Pay as
you earn,
ex:withholding system
ECONOMY 
efisien ex:self
assesment
Adam Smith dalam An
Inquiri into the nature
and cause of the
wealth of nations

25. Asas Pemungutan Pajak :
a. Asas Domisili (tempat tinggal);
b. Asas Sumber;
c. Asas Kebangsaan

26. Asas Pemungutan Pajak :
A. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik sumber
penghasilan diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Asas ini
berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
Contoh : Tuan Untung WNI, bertempat tinggal di Surabaya-
Indonesia yg menurut peraturan perpajakan di Indonesia
dikategorikan sebagai WP DN. Pada tahun 2010 Tuan Untung
memperoleh penghasilan atas usahanya di negara Singapura
sebesar Rp. 2.5 Milyar, dan dari dalam negeri memperoleh
penghasilan sebesar Rp. 1,5 Milyar. Hasil investasinya pada tahun
2009 di Hongkong sebesar Rp. 500 juta

27. Dalam asas domisili ini negara tempat tinggal
seseorang berhak mengenakan pajak terhadap
seseorang tersebut tanpa melihat darimana
sumber penghasilan atau pendapatannya
diperoleh ( dari sumber negara yang
bersangkutan dimana dia tinggal atau dari
sumber luar negeri ) dan tanpa melihat
kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak
tersebut. Jadi pada prinsipnya pengenaan
pajak adalah pada seluruh penghasilan subyek
pajak dari manapun penghasilan tersebut
diperoleh.
Asas Domisili :

28. Asas Pemungutan Pajak :
B. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal
wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya .
Contoh : Nakamura warga negara jepang yang pada bulan
Agustus 2011 memperoleh penghasilan dari perusahaan di
Indonesia sebesar Rp. 200.000.000 dan dari Singapura sebesar
USD 3,500. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di
Indonesia , Nakamura bukan WP DN.

29. Menurut asas ini negara yang menjadi tempat
sumber penghasilan seseorang berhak memungut
pajak tanpa memperhatikan domisili ( apakah
berdomisili di dalam atau diluar negara tempat
sumber penghasilan
tersebut ) dan kewarganegaraan wajib pajak.
Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya
penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan
yang terletak dinegara tersebut.
Asas Sumber :

30. Asas Pemungutan Pajak :
c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa
pengenaan pajak dihubungkan
dengan kebangsaan suatu negara.
Misalnya pajak bangsa asing di
Indonesia dikenakan atas setiap
orang asing yang bukan
berkebangsaan Indonesia tetapi
bertempat tinggal di Indonesia.

31. Asas ini disebut juga asas nationalitiet. Dalam asas
ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan
seseorang. Yang berhak memungut pajak adalah
negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.
Asas Kebangsaan :

32. TERIMA KASIH

33. KUIS-1
1. jelaskan pengertian pajak yang anda ketahui!
2. Sebutkan dan jelaskan syarat pemungut Pajak
3. jelaskan mengenai Pajak Pusat dan Pajak
Daerah, serta berikan contohnya!
4. Jelaskan perbedaan pajak dengan pungutan
lainnya!
5. Sebutkan dan jelaskan mengenai tiga asas
pemungutan Pajak

34. TERIMA KASIH