KESIMPULAN
P3B RI – Korea Selatan:
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua Negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Pada prinsipnya, kehadiran Tax Treaty adalah untuk mencegah terjadinya juridical double taxation, yaitu dimana atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua Negara yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya Tax Treaty maka Negara sumber membagi hak pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya Permanent Estabilishment di Source Country.
Perjanjian penghindaran pajak berganda tidak hanya mengatur pajak penghasilan akan tetapi perjanjian penghindaran pajak berganda juga mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti antara Indonesia- Korea selatan.
1. TAX TREATY
INDONESIA - KOREA SELATAN
Pengertian dan Model Tax
Treaty
Tax Treaty
Indonesia – Korea Selatan
Domisili Kepedudukan
Tax Treaty
Bentuk Usaha Tetap
Kebijakan B.U.T
Indonesia-Korea Selatan
Dividen
PERTUKARAN INFORMASI
(Exchange Of Information)
Kebijakan PPN Atas Jasa
Pelabuhan Internasional
Pertemuan DJP – Dubes &
Pengusaha Korea Selatan
Contoh Soal
2. TAX TREATY
kontrak yang mengikat suatu Negara
dengan Negara lain dalam hal perlakuan
pajaknya.
MODEL OECD adalah model yang
dikembangkan oleh Organization of
Economic Cooperation and
Development
model UN adalah model yang
dikembangkan oleh PBB untuk
memperjuangkan kepentingan
Negara-negara berkembang,
sehingga prinsip yang dipakai
adalah prinsip sumber penghasilan.
Model tax treaty yang dipakai oleh Indonesia adalah
campuran dari model OECD dan UN yaitu disebut
dengan P3B. P3B Indonesia ini diatur dan disepakati
secara sendiri-sendiri dengan tiap-tiap Negara sehingga
ketentuan pasal maupun ayat bagi setiap Negara
berbeda.
3. TUJUAN DAN AZAS P3B
(TAX TREATY)
Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B)
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian
internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna
menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat
perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan
antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua
negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
4. a.Azas domisili /Azas kependudukan
b. Azas Sumber
c. Azas Nasionalitas/ Azas kewarganegaraan
AZAS utama
yang dijadikan
landasan untuk
mengenakan
pajak
7. Berdasarkan
Undang-
Undang
kedua
negara.
Bila tidak dapat
ditentukan menurut
undang-undang, maka
status seseorang akan
ditentukan berdasarkan
tempat di mana pusat
kepentingan pokoknya
(centre of vital interest)
berada,
Bila tidak
dapat
ditentukan
juga maka
statusnya akan
ditentukan
menurut
kebiasaannya
berdiam.
Apabila status seseorang
tidak dapat ditentukan
juga dengan ketiga cara di
atas, maka status orang
tersebut akan ditentukan
melalui mutual agreement
yang dilakukan oleh
pejabat yang berwenang
(competent authority) dari
kedua belah pihak.
Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, orang atau badan, selain dari orang pribadi,
merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai
penduduk di Negara dimana tempat kedudukan manajemen yang efektif berada.
(PENDUDUK)
DOMISILI PAJAK
8. pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena
penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya
seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi, atau film-film atau
pita -pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, paten, merek
dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengolahan yang
dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak untuk menggunakan
perlengkapan industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan, atau keterangan
menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu
pengetahuan.
ROYALTI
Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan
dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada
Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain
tersebut.
Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak
di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan
sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, tetapi
apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati
royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15%
dari jumlah kotor royalti.
9. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada
Persetujuan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara
pihak pada Persetujuan lainnya tersebut. (Pasal 10 Ayat 1 dalam Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda Indoesia-Korea Selatan)
•Namun demikian, dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana
perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang- undangan
Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen
itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi. (Pasal 10 Ayat 2 dalam Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda Indoesia-Korea Selatan)
Penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang
bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas
pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak dari
perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan
pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang-
undang Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan
yang membagikan dividen berkedudukan.
10. Istilah "bunga" disini ialah penghasilan dari semua jenis tagihan
piutang, baik yang dijamin dengan hipotik ataupun tidak, dan baik
yang berhak maupun tidak atas bagian laba debitur dan pada
khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan
penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi
dan hadiah-hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi
maupun surat-surat hutang tersebut, demikian pula penghasilan
yang oleh undang-undang perpajakan dari Negara dimana
penghasilan itu timbul dipersamakan dengan penghasilan dari
peminjaman uang.
Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan
dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat
dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak
pada Persetujuan dimana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-
undangan Negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga adalah
pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan
tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga.
11. BENTUK USAHA TETAP
BUT yang diutamakan
suatu proyek
perakitan atau
instalasi yang
dilakukan lebih
dari enam bulan.
suatu
tempat
kedudukan
manajemen;
suatu
pabrik;
12. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu
perusahaan baik dari Korea maupun Indonesia tidak akan dilakukan
dengan cara yang kurang menguntungkan . Hal ini dapat dibandingkan
dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan di salah satu
negara (Indonesia/ Korea) yang menjalankan kegiatan yang sama.
Bentuk Usaha Tetap
(permanent establishment)
bertindak di Negara pihak
pada Persetujuan atas nama
perusahaan dari Negara
pihak pada Persetujuan
lainnya, maka perusahaan
tersebut akan dianggap
mempunyai bentuk usaha
tetap di Negara pihak pada
Persetujuan yang disebut
pertama berkenaan dengan
setiap kegiatan yang
dilakukan oleh orang atau
badan tersebut untuk
kepentingan perusahaan,
jika orang atau badan itu :
Memiliki kuasa dan biasa
melaksanakannya untuk
menutup kontrak di Negara
tersebut atas nama
perusahaan, kecuali jika
kegiatan orang atau badan
itu dibatasi pada hal-hal
yang diatur pada ayat 4,
yang meskipun dilakukan
melalui suatu tempat tetap
tidak akan menjadikan
tempat tetap itu suatu
bentuk usaha tetap
berdasarkan ketentuan
dalam ayat tersebut; atau
Tidak memiliki kuasa
semacam itu, tetapi
mempunyai kebiasaan
untuk mengurus persediaan
barang-barang atau barang
dagangan di Negara yang
disebut pertama dan secara
teratur menyerahkan
barang-barang atau barang
dagangan itu atas nama
perusahaan tersebut;
13. PERTUKARAN INFORMASI
Exchange Of Information
Indonesia dan Korea Selatan telah menyetujui untuk melakukan tukar-
menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam Persetujuan yg telah dibuat (Tax Treaty INDOESIA-
KOREA SELATAN) dan atau untuk mencegah tindak pidana fiskal atau
penggelapan pajak atau untuk pengadministrasian ketentuan-ketentuan
formal yang menyangkut pencegahan penggelapan pajak yang dicakup
oleh Persetujuan tersebut.
Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan secara rahasia
dan tidak akan diungkapkan kepada setiap orang atau badan atau yang
berwenang selain yang telah disebutkan di atas, termasuk pengadilan,
sehubungan dengan penetapan dan penagihan, pelaksanaan atau
keputusan yang berhubungan dengan pajak-pajak tersebut atau
penentuan dari banding dalam kaitannya dengan itu dan orang atau
badan yang mempunyai hubungan dengan informasi itu.
Adapun hal-hal yang wajib di ketahui mengenai apa saja yang tidak termasuk
14. • untuk melaksanakan
tindakan-tindakan
administratif yang
bertentangan dengan
perundang- undangan atau
praktek administrasi di
Negara tersebut atau di
Negara pihak pada
Persetujuan lainnya;
• untuk memberikan informasi
yang tidak dapat diperoleh
berdasarkan perundang-
undangan atau dalam
pelaksanaan administrasi yang
lazim di Negara tersebut atau di
Negara pihak pada Persetujuan
lainnya;
• untuk memberikan
informasi yang akan
mengungkapkan setiap
rahasia di bidang
perdagangan, usaha,
industri, perniagaan atau
keahlian, atau tata cara
perdagangan atau informasi
yang pengungkapannya akan
bertentangan dengan
kebijaksanaan umum.
Ketentuan-ketentuan sama sekali tidak akan
ditafsirkan untuk mewajibkan kedua negara
(Indoensia – Korea Selatan) dalam hal
pertukaran Informasi
CONT.
15. Dalam Surat Direktur Jenderal
Pajak Nomor S-1015/PJ.343/2005
tentang Pengenaan PPN yang
terdapat Tax Treaty Indonesia –
Korea Selatan tanggal 24
Nopember 2005, menegaskan
bahwa:
a. Sepanjang jasa-jasa kepelabuhanan yang
diserahkan pihak Indonesia – Korea Selatan
dimaksud terkait dengan international
traffic dan penerima jasa betul-betul
merupakan kapal-kapal yang dimiliki dan
dioperasikan oleh perusahaan Korea
Selatan, maka secara timbal balik
dibebaskan dari pengenaan PPN;
b. Untuk mengantisipasi bahwa fasilitas
P3B tersebut tidak disalahgunakan oleh
pihak-pihak yang tidak berhak, maka
diharapkan dapat meneliti lebih lanjut
apakah kapal-kapal yang mengaku atau
berbendera Korea Selatan tersebut betul-
betul dimiliki dan manajemennya
dioperasikan oleh perusahaan yang
merupakan residen Korea Selatan.
16. Ditjen Pajak juga juga aktif terlibat dalam pertukaran informasi dengan
negara dan yurisdiksi mitra melalui perjanjian penghindaran pajak berganda
(P3B), perjanjian pertukaran informasi, atau konvensi dan pertukaran
informasi keuangan menggunakan standar internasional.
Untuk mengatasi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan PMA, Ditjen Pajak memiliki beberapa program diantaranya
pengembangan Pusat Analisis Pajak atau Center for Tax Analysis (CTA) yang
bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber
terpercaya yang akan digunakan untuk intensifikasi dan pengukuran
kepatuhan Wajib Pajak.
Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan asing
dalam membangun Indonesia. Pada tahun 2013 nilai investasi Korea Selatan
di Indonesia merupakan ketiga terbesar setelah Singapura dan Jepang.
Ditjen Pajak Mengadakan Pertemuan dengan
Dubes dan Pengusaha Korea Selatan
"Pertemuan ini
dilaksanakan untuk
memperkuat
kerjasama dan
meningkatkan
kepatuhan
perpajakan
perusahaan-
perusahaan Korea
Selatan yang
berinvestasi di
Indonesia,"
~Mekar Satria
Utama, Direktur
Penyuluhan,
Pelayanan dan
Hubungan
Masyarakat DJP
17. Atas royalti yang dibayarkan PT HANA kepada TAEGUK Co. dapat dipajaki di
Indonesia dengan berdasarkan pada pasal 12 ayat (2) P3B Indonesia-Korea
Selatan sebesar 15% (sepanjang TAEGUK Co. merupakan beneficial owner
atas royalti tersebut). Karena dalam hal ini syarat administrasi telah
terpenuhi (CoD tertanggal 1 Oktober 2013, berakhir Oktober 2014), maka
perusahaan dapat menerima manfaat atas P3B Indonesia-Korea Selatan ini.
Oleh karena itu, perhitungan atas pajak yang dikenakan terhadap
pembayaran royalti yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Pada tanggal 3 Juli 2014, PT HANA membayar royalti kepada TAEGUK CO.
atas penggunaan merek dagang senilai USD250.000. TAEGUK CO.
berdomisili di Korea Selatan dan merupakan induk perusahaan dari SUJU
CO. Nilai wajar dari pembayaran royalti tersebut adalah USD200.000.
TAEGUK CO. sudah menyerahkan SKD bertanggal 1 Oktober 2013
kepada PT HANA.
15% * USD 250.000 * KMK IDR 11.150 * 50% * 100% = IDR 209.062.500
18. KESIMPULAN
P3B RI – Korea Selatan:
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian
internasional di bidang perpajakan antar kedua Negara guna
menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian
kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua
negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang
terlibat dalam perjanjian tersebut.
Pada prinsipnya, kehadiran Tax Treaty adalah untuk mencegah
terjadinya juridical double taxation, yaitu dimana atas penghasilan yang
sama dikenakan pajak di dua Negara yang berbeda. Oleh karena itu,
dengan adanya Tax Treaty maka Negara sumber membagi hak
pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya Permanent
Estabilishment di Source Country.
Perjanjian penghindaran pajak berganda tidak hanya mengatur pajak
penghasilan akan tetapi perjanjian penghindaran pajak berganda juga
mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti antara
Indonesia- Korea selatan.
Di dalam tax treaty selalu terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek transaksi pihak tertentu.
P3B adalah singkatan dari Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda
Tax treaty adalah kontrak yang mengikat suatu Negara dengan Negara lain dalam hal perlakuan pajaknya. Di dalam tax treaty selalu terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek transaksi pihak tertentu.
P3B adalah singkatan dari Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda
BUT adalah bagian dari Subjek Pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Walaupun termasuk Wajib Pajak luar negeri, pemenuhan hak dan kewajiban BUT disamakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam negeri.
Dari sisi perpajakan, masuknya PMA akan meningkatkan potensi penerimaan pajak.
Perusahaan PMA memiliki kewajiban yang sama seperti wajib pajak badan lainnya. Namun
demikian tetap saja timbul permasalahan pajak utamanya yang terkait dengan passive income
atas beneficial owner. Terdapat dua otoritas yang memiliki kepentingan dalam pengenaan
pajak yang terkait dengan beneficial owner, yaitu negara asal beneficial owner (domisili) dan
negara tempat PMA (sumber). Permasalahan perpajakan muncul ketika kedua negara
tersebut hendak mengenakan pajak atas jenis pendapatan yang sama (passive income).