Beberapa poin penting dalam dokumen tersebut mengenai tarif pajak atas dividen, laba, dan bunga antarnegara berdasarkan perjanjian pajak: 1. Tarif pajak atas dividen dan laba BUMN antarnegara berkisar 10-15% tergantung negara asal perusahaan dan tingkat kepemilikan saham. 2. Negara sumber berhak mengenakan pajak atas laba kantor cabang asing sebesar maksimal 15%. 3. Tarif

1. Beberapa Ketentuan dalam P3B
Suhanda

2. Ringkasan Pengenakan Pajak Atas Laba Usaha dari
Pengangkutan Udara dan kapal
*) Termasuk penghasilan dari
• Sewa kapal laut/udara secara full basis
• Sewa pesawat udara secara bareboat basis
• Sewa kapal laut secara bareboat basis, jika lesse bukan
penduduk/BUT negara pihak lainnya
• Pemakaian/pemeliharaan (dan perlengkapan terkait) jika hubungan
dengan penghasilan yang dimkasud dalam ayat 1
N
o
Negara Hak Pemajakan
1 Amerika Serikat Negara domisili *)
2 Jepang Negara domisili
3 Singapura Negara domisili (Pesawat udara) 50% dari pajak
yang terutang berdasarkan UU domestik negara
sumber (kapal laut)

3. PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Psl 9
Ayat 1
• suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, baik
secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam
manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara
pihak pada persetujuan lainnya atau
• orang dan badan yang sama baik secara lansung maupun tidak
langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal
suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan dan satu
perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya,
dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahan dimaksud dalam
hubungan dagangnya atau hubungan keuanganya diadakan atau diterapkan
syarat - syarat yang meyimpang dari yang lazim belaku antara perusahan -
perusahan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka laba yang
seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat - syarat itu tidak
ada, namun tidak diterima karena adanya syarat - syarat tersebut, dapat
ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

4. PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Psl 9…………lanjutan Ayat 2
• Apabila suatu negara pihak pada persetujuan mencakup
laba satu perusahaan di Negara itu- dan dikenai pajak-laba
yang telah dikenai pajak di Negara lainnya dan laba
tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh
perusahaan-perusahaan independen, maka negara lain itu
akan melakukan penyesuaian – penyesuaian atas jumlah
laba yang dikenai pajak. Penyesuain tersebut harus
memperhatikan ketentuan lain dalam persetujuan ini dan
apabila dianggap perlu, pejabat-pejabat yang berwenang
dari kedua Negara pihak pada persetujuan saling
berkonsultasi.

5. PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Psl 9…………..lanjutan Ayat 3
• Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 tidak berlaku bila hasil sidang
peradilan memutuskan bahwa dilakukan penyesuaian laba sebagaimana
diatur pada ayat 1, salah satu perusahaan dikenai hukuman karena telah
melakukan penggelapan, kelalain yang disengaja atau kesalahan yang
disengaja
Ctt:Ayat 2 mengatur bahwa salah satu negara wajib melakukan
correclative adjustment sebagai akibat dari koreksi yang dilakukan
negara lain karena terjadinya transfer pricing sebagaimana yang
dimaksud ayat 1. Ayat 3 mengatur bahwa correclative adjusment itu
tidak perlu dilakukan bila ada keputusan yang final, yaitu koreksi yang
dilakuakn dalam pemberlakuan ayat menyebabkan salah satu
perusahaan dikenai hukuman karena melakukan karena telah melakukan
penggelapan, kelalain yang disengaja atau kesalahan yang disengaja

6. D I V I D E N
• Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di
salah satu Negara pihak pada Persetujuaan kepada penduduk Negara
pihak pada Persetujaun lainnya dapat dikenakan pajak di Negara
lainnya tersebut
• Namun deviden itu dapat dikenai pajak di negara dimana perseroan
yang membayarkan deviden tersebut berkedudukan dan sesuai
dengan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi apabila
penerima deviden adalah pemilik saham yang menikmati deviden itu
merupakan penduduk negara lainnya, pajak yang dikenakan tidak
boleh melebihi
– 10 % dari jumlah bruto dividen apabila pemilik saham yang
menikmati dividen tersebut adalah perseroan (selain
persekutuan) yang memegang secara langsung paling sedikit
10% dari modal perseroan yang membagikan deviden
– 15 % dari jumlah bruto dividen dalam hal lainnya

7. D I V I D E N
Catatan !
Negara maju cenderung memilih persentase yang
sangat minim (5% atau 10% dari modal yang
disetor) untuk dijadikan tolak ukur sebagai direct
investment, sedangkan negara berkembang lebih
suka memilih tingkat penyertaan yang tinggi
(yaitu minimal 25% dari modal disetor). Bagi
negara berkembang persentase yang rendah akan
menyebabkan hilangnya penerimaan pajak,
sebabnya tarifnya akan lebih rendah

8. Dalam menentukan besarnya tarif pajak atas
deviden yang dikenakan di negara Sumber,
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
• Bila negara domisili (Neg. Maju) menganut sistim pengkreditan
pajak, besarnya tarif tersebut harus ditentukan sedemikian rupa
sehingga seluruh tarif gabungan antara tarif pajak atas perseroan dan
deviden menghasilan tarif efektif yang lebih rendah daripada tarif
pajak yang berlaku di negara Domisili dan juga perlu
dipertimbangkan masalah pemberian insentif di negara sumber
• Bila negara maju menerapkan sistim pembebasan dalam
penghindaran pajak berganda, tarif pajak ditentukan berdasarkan
pertimbangan (a) asas tidak mengenakan pajak atas dividen yang
diterima oleh persero dan (b) pengurangan tarif pajak atas deviden
harus bersifat netral supaya hal ini menguntungkan investor
• Kedua negara tetap dapat mengenakan pajak atas deviden walaupun
jumlahnya tidak berarti

9. DIVIDEN
……………….lanjutan
‫٭‬ Tarif pengenakan pajak atas deviden yang tercantum dalam
suatu perjanjian biasanya merupakan suatu kompromi antara
dua negara yang mengadakan perjanjian. Tinggi rendahnya tarif
pajak atas deviden menunjukan seberapa jauh Negara Sumber
melepaskan hak pemajakannya. Biasanya tarif ini lebih rendah
daripada tarif yang terdapat dalam undang-undang domestik.
‫٭‬ Apabila satu persekutuan diperlakukan sebagai perseroan (body
corporate) perumusan ayat 2(a) harus disesuaiakn sehingga tarif
yang lebih rendah juga dinikmati oleh persekutuan tersebut.
Tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan ayat 2 tersebut tidak
berlaku atas pembayaran deviden kepada perantara seperi agen
atau nominee

10. Pengertian modal
• Pengerian berdasarkan hukum perseroan. Unsur lain, khususnya
“cadangan” tidak termasuk dalam pengertian tersebut;
• Besarnya modal ditunjukan dengan nilai nominal saham yang tertera
pada neraca perusahaan yang bersangkutan;
• Tidak ada pembedaan berdasarkan jenis saham misalnya saham
preferce, saham biasa, non voting saher dan sebagainya
• Jika berdasarkan Undang-undang domestik tentang perusahaan
diperlakukan sebagai modal dan berdasarkan ketentuan thin
capitalization, penghasilan yang berasal dari dana tersebut
diperlakukan sebagai deviden sesuai pasal 10, maka nilai pinjaman
atau dana tersebut juga dianggap sebagai modal untuk keperluan sub
ayat a ini
• Jika sebuah perseroan tidak mempunyai berdasarkan UU perseroan
maka yang dimaksud dengan modal untuk kepentingan ayat ini adalah
semua penyertaan kepada perseroan tersebut, yang dijadikan dasar
pembagian keuntungan.

11. DIVIDEN
……………….lanjutan
(ayat 3)
Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam pasal ini
berarti penghasilan dari saham - saham atau hak - hak
lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, hak atas
pembagian laba, serta penghasilan dari hak - hak dari
perseroan lainya yang diperlakukan sama dalam pengenaan
pajaknya sebagai penghasilan dari saham - saham oleh
undang-undang Negara pihak pada Persetujuan dimana
perusahaan yang membagikan dividen berkedudukan

12. DIVIDEN
……………….lanjutan
(Ayat 4)
Ketentuan - ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku
apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang
berkedudukan di suatu Negara pihak pada Pesetujuan,
menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di
Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana perseroan
yang membayarkan dividen berkedudukan , dan pemilikan
saham - saham atas nama dividen itu dibayarkan
mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha
tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung
pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 dan 14

13. DIVIDEN
……………….lanjutan
Deviden yang diterima dianggap sebagai business profit dan
merupakan bagian penghasilan dari BUT yang bersangkutan.
Ketentuan ini juga berlaku bila (orang pribadi) negara
domisili melakukan kegiatan usaha tunduk kepada ketentuan
pasal 14 (Independen personal service) yang mempunyai
hubungan efektif dengan deviden tersebut.

14. DIVIDEN
……………….lanjutan
-Ayat 5-
Apabila suatu perseroan yang berkedudukan disuatu Negara
pihak pada Persetujuan memperoleh penghasilan atau laba
dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, Negara lain
tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas
dividen yang dibayarkan oleh perseroan kepada orang atau
badan yang bukan penduduk negara lainnya itu, atau
mengenakan pajak atas laba peseroan yang tidak dibagikan,
meskipun seandainya dividen yang dibayarkan atau sebagian
berasal dari laba atau penghasilan yang diperoleh di Negara
pihak pada Persetujuan lainnya tersebut.

15. Branch Profit Tax
Notwitstanding any other provision of this
agreement where a company is a resident of a
contracting state has a permanent estabalishment in
other Contracting state , the profit of permanent may
be subjected to an additional tax so charged shall not
exceed ………………per cent of the amount of such
profit after decting there from income tax and other
taxs on income imposed thereon in that other state

16. Ringkasan Tarif PPh Pasal 26 Atas Deviden &
Laba
Setelah Pajak Dari BUT Dalam P3B Indonesia
No. Negara Dividen
Portfolio
(%)
Penyertaan
Langsung
Pajak atas laba
setelah pajak
pada BUT
1. Amerika
Serikat
15
15
15
10
15
10
2. Jepang 15 10 10
3. Singapura 15 10 15

17. B U N G A
Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada
Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk
Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat
dikenakan pajak di Negara lain tersebut
Ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa pengenakan pajak atas
bunga yang timbul di salah satu negara, yang dibayarkan kepada
penduduk negara lainya, dapat dikenai pajak di negara yang
disebut pertama. Jadi hak pemajakan tidak diberikan hanya
kepada satu negara. Istilah dibayar berarti pemenuhan kewajiban
untuk menyediakan dana kepada kreditur dengan cara yang
dipakai dalam kontrak atau menurut kebiasaan yang berlaku

18. B U N G A
…………..lanjutan
-Ayat 2-
Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan
pajak di Negara pihak pada perstujuan dimana bunga
itu berasal dan sesuai dengan perundang -udangan
Negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga
adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga iu,
maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi
………dari jumlah kotor bunga

19. Beberapa faktor yang harus
dipertimbangakn dalam menentukan
rate of witholding.
Jika rate ini terlalu tinggi pemberi pinjaman mungkin akan
menggeser bebannya kepada penerima pinjaman. Ini akan
membebani penerima pinjaman tambahan biaya yang berati cost of
menjadi lebih tinggi. Yang pada akhirnya bahwa negara sumber
memperoleh penerimaan pajak yang tinggi atas beban
penduduknya bukan atas beban penduduk negara lain.
Akibat lain yang perlu dipertimbangkan adalah tarif witholding
yang tinggi mungkin menyebabkan tidak seluruhnya dapat
dikreditkan di negara domisili sehingga menghalangi kreditur
untuk menyalurkan dana ke negara sumber. Sebagai pemabanding
di beberapa negara berkembang tarif terhadap bunga lebih rendah
daripada deviden bahkan ada beberapa negara yang tidak
mengenakan sama sekali.

20. B U N G A
…………..lanjutan
Ayat 3
Istilah "bunga" seperti yang digunakan dalam
Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan
atau piutang, baik yang dijamin dengan hipotik
ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak
atas bagian laba debitur dan ada khususnya
penghasilan dari surat - surat berharga pemerintah dan
penghasilan dari obligasi atau surat - surat hutang,
termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat
obligasi atau surat-surat utang.

21. Hal-hal yang harus dipertimbangkan
dalam pemberian definisi bunga:
Harus meliputi semua jenis penghasilan yang
dianggap sebagai bunga di berbagai negara
(bersifat umum)
Harus memberikan kepastian hukum,
sehingga tidak terpengaruh oleh perubahan
Undang-undang domestik salah satu negara;
Sebaiknya dihindari sejauh mungkin niat
untuk mengacu pada undang-undang
domestik.

22. –Ayat 4-
Ketetuan - ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila
pemberi pinjaman yang menikamati bunga yang kedudukan di
suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan
usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana bunga
itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada
disana, dan tagihan piutang atas mana bunga itu dibayar (a)
mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap
atau tempat tetap, atau dengan (b) kegiatan usaha sebagaimana
diatur dalam ayat (1) c dari pasal 7, dalam hal demikian,
tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan Pasal 7 atau
pasal 4
B U N G A
…………..lanjutan

23. »Ayat 5
Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada
Persetujuan apabila yang membayar bunga adalah Negara itu
sendiri, bagian dari ketatanegaraan atau pemerintah daerah, atau
lembaga - lembaga Negara atau penduduk Negara pihak pada
persetujuan tesebut. Namun demikian, apabila orang dan badan
yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia
penduduk negara pihak pada Persetujuan atau bukan,
mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak pada
Persetujuan dalam hubungan mana hutang yang menjadi pokok
pembayaran bunga itu telah dibuat, dan bunga itu menjadi
beban bentuk usaha tetap atau temapt tetap tersebut, maka
bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada
Persetujuan dimana bentuk usaha tetap itu berada
B U N G A
…………..lanjutan

24. Bunga dianggap berasal/bersumber dari suatu
Negara pihak pada Persetujuan apabila yang
membayar bunga adalah
• Negara itu sendiri, bagian dari ketatanegaraan atau
pemerintah daerah, atau lembaga - lembaga Negara atau
penduduk Negara pihak pada persetujuan tersebut.
• Namun demikian, apabila orang dan badan yang
membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia
penduduk negara pihak pada Persetujuan atau bukan,
mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak pada
Persetujuan dalam hubungan mana hutang yang menjadi
pokok pembayaran bunga itu telah dibuat, dan
• Bunga itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau
tempat tetap tersebut,

25. Tanpa adanya hubungan ekonomis dengan BUT
dimana bentuk usaha tetap itu berada, maka negara
yang disebut belakangan tidak mempunyai hak untuk
mengenakan pajak. Hubungan ekonomis dapat dilihat
dari beberapa kasus dibawah ini:
• Manajemen dari BUT menutup kontrak perjanjian
pinjaman untuk keperluan tertentu bentuk usaha tetap
tersebut; dalam hal ini, kewajiban membayar bunga itu
akan tampak dalam neraca dan laporan keuangannya.
• Kantor pusat dari perusahaan itu menutup kontrak
pinjaman yang diguanakn untuk membiayai kegiatan
BUT yang berada negara lain. Bunga yang timbul dari
pinjaman tersebut dibayar oleh kantor pusatnya tetapi
akhirnya dibebankan kepada BUT.
• Pinjaman diperoleh kantor pusatnta untuk disalurkan
kepada BUT yang berada di beberapa negara.

26. -Ayat 6-
Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar
bunga dengan penerima yang menikmati bunga atau antara
kedua - duanya dengan orang atau badan lain, dengan
memperhatikan besarnya tagihan piutang, bunga yang
dibayarkan melebihi jumlah yang telah disetujui antara pembayar
dengan penerima yang menikamati bunga tersebut sendainya
hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan - ketentuan
Pasal ini hanya akan berlaku atas jumlah yang disebut kemudian.
Dalam hal demikian, jumlah kelebihan yang dibayarkan akan
tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan
masing - masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan
memperhatikan ketentuan - ketentuan lain dalam Persetujan ini.
B U N G A
…………..lanjutan

27. R O Y A L T Y
• Royalti yang berasal dari suatu Negara
pihak pada Persetujuan dan dibayarkan
kepada penduduk Negara pihak pada
Persetujuan lainya dapat dikenakan pajak
di negara lain tersebut.
• Namun demikian, royalti tersebut dapat
juga dikenakan pajak di Negara pihak
pada Persetujuan dimana royalti itu
berasal da sesuai dengan perundag -
undaan negara tersebut, tetapi apabila
penerima royalti adalah pemilik hak yang
menikmati royalti tersebut, maka pajak
yang dikenakan tidak akan melebihi
……….dari jumlah kotor royalti. Pejabat
yang berwenang akan mengatur
pelaksanaan pajak atas royalti tersebut.
Ayat 1 diatas memberikan
petunjuk bahwa dua negara,
yaitu negara domisili diberi
hak pemajakan atas royalti.
merupakan kosekuensi
logis dari apa yang diatur
dalam ayat 1, yaitu bahwa
pengenakan pajak oleh
negara sumber (negara
dimana royalti digunakan
atau negara pembayar
royalti berdomisili)
dibatasi.

28. Royalti
………….lanjutan
Beberapa negara ada yang tidak mengenakan
pajak atas royalti, sehingga walaupun
terdapat hak pemajakan dalam P3B tetapi
undang-ndang domestik tidak mengatur
maka negara tersebut tidak dapat
menerapkannya.

29. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam
rangka mencapai kesepakatan atas tarif pemotongan:
» Biaya yang berkenan dengan royalti dan
untuk menghasilkan teknologi tersebut .
» Dari segi teknis, jika suatu ratio dari biaya
dapat disetujui dalam rangka menentukan
tarif di negara sumber negara domisili harus
menerapkan ratio sebagai dasar perhitungan
kredit pajak, dengan catatan negara domisili
menganut metode pengkreditan.

30. Royalti
………….lanjutan
---------------------------------------------------------Ayat 3
Istilah "royalti" sebagaimana dgiunakan dalam Pasal ini berarti
pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas
jasa karena :
– pengunaan atau hak untuk menggunakan, suatu paten,
merek dagang, pola atau model, rencana, rumus , atau cara
pengolahan yang dirahasiakan, atau hak untuk
menggunakan perlenkapan industri, perniagaan atau ilmu
pengetahuan, atau keterangan meyangkut pengalaman di
bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan
– penggunaan atau hak untuk menggunakan, film-film
sinematografi, atau pita-pita yang digunakan untuk siaran
radio atau televisi, atau hak cipta kesusasteraan atau karya
seni.

31. Definisi Royalti
Berdasarkan definisi tersebut, royalti adalah semua
jenis pembayaran untuk menggunakan hak seperti
disebutkan dalam ayat yang bersangkutan, tanpa
mlihat apakah hal itu wajib di kator pendaftaran
umum. Yang juga mencakup baik dalam rangka
lisensi maupun imbalan yang wajib oleh seseorang
karena telah dengan secara melawan hukum
melakukan penggandaan.

32. Royalti
………….lanjutan
-Ayat 4-
Ketentuan - ketentuan ayat 1 dan 2 tidak
berlaku apabila penerima royalti yang
berhak menikmatinya, yang merupakan
penduduk suatu Negara pihak pada
persetujuan menjalankan usaha di Negara
pihak pada Persetujuan lainya dimana
royalti itu berasal, melalui suatu bentuk
usaha tetap yang berada disana, dan hak
atau milik sehubungan dimana royalti itu
dibayarkan mempunyai hubungan yang
efektif dengan bentuk usaha tetap. Dalam
hal demikian tergantung masalahnya,
berlaku ketentuan Pasal 7 dan 14.
Ayat ini mengatur tentang
perubahan perlakuan
royaltiti menjadi business
profit dari bentuk usaha
tetap bila royalti itu
menjadi bagian dari harta
bentuk usaha tetap atau
pembayaran royalti
mempunyai hubungan
efektif dengan BUT. Yang
dimaksud dengan “efektif”
adalah timbulnya suatu
BUT berhubungan erat
dengan pembayaran royalti

33. Royalti
………….lanjutan
» Ayat 5
Royalti aka dianggap berasal dari Negara
pihak pada Persetujuan apabila pembayar
royalti adalah Negara itu sendiri, bagian
ketatanegaraan, pemerintah daerahnya, atau
Lembaga - lembaga negara, atau penduduk
dari Negara tersebut. Namun demikian,
apabila orang dan badan yang membayarkan
royalti itu, tanpa memandang apakah ia
penduduk salah satu Negara pihak pada
Persetujuan atau bukan, mempunyai suatu
bentuk usaha tetap di suatu Negara pihak pada
pesetujuan dimana kewajiban untuk
membayar royalti itu timbul dan royalti
tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap,
maka royalti tersebut dianggap berasal dari
negara dimana bentuk usaha tetap itu berada
Ketentuan ini
memberikan pedoman
penentuan sumber
penghasilan yaitu tempat
royalti dibebankan.
Tanpa memandang
apakah pembayar royalti
adalah penduduk salah
satu negara, sepanjang
dibebankan dibebankan
kepada BUT, royalti itu
bersumber pada negara
dimana BUT berada.

34. Royalti
………….lanjutan» Ayat 6
Jika karena alasan adanya hubungan istimewa
antara pembayar royalti dengan pemilik yang
menikmati royalti itu atau antara kedua-duanya
dengan atau badan lain, jumlah royalti yang
dibayarkan dengan memperatikan peggunaan, hak
atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran
royalti itu, melebihi jumlah yang seharusnya akan
disepakati oleh pembayar dengan pemilik hak yang
menikmati royalti seandainya huungan istimewa
tersebut tidak ada, maka ketentuan - ketentuan
dalam pasal ini hanya akan berlaku bagi jumlah
yang disebut kemudian. Dalam hal demikian,
jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap
dikenakan pajak sesuai dengan perundang -
undangan masing - masing Negara pihak pada
Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan -
ketentuan lain dalam Persetujuan ini.
Ketentuan ini
bertujuan untuk
membatasi
perlakuan pajak
terhadap royalti
yang jumlah lebih
dari ukuran normal,
karena adanya
hubungan
istimewah.

35. Tarif pajak yang berlaku berdasarkan ketentuan ayat
2 diatas hanya berlaku atas jumlah yang dibayarkan
seandainya tidak terdapat hubungan istimewa.
No Negara Royalti% Bunga %
1 Amerika Serikat
Renegosiasi
15
15
15
15
2 Jepang 10 10
3 Singapura 15 10

36. KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHAN HARTA
1. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta tak bergerak seperti
yang dimaksud dalam ayat Pasal 6 dapat dikenakan pajak di Negara dimana
harta tersebut terletak
2. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahatanganan harta gerak yang
merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh
perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak pada
Persetujuan lainnya atau dari harta gerak suatu tempat tetap yang tersedia
bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak pada
Persetujuan lainnya untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk
keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap (tersendiri atau
dengan seluruh perusahaan ) atau pemindahatanganan tempat tetap, dapat
dikenakan pajak di Negara lain tersebut (negara tempatBUT/Sumber).
3. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dari salah satu negara dari
pemindahatanganan kapal - kapal laut atau pesawat - pesawat udara yang
dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasioanal atau dari harta gerak
yang berkenaan dengan pengoperasian kapal - kapal laut atau pesawat -
pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak
pada Persetujuan dimana perusahaan tersebut berkedudukan

37. 4. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan saham perusahaan
atau penyertaan dalam suatu persekutuan, trust atau warisan, yang
aktiva secara langsung maupun tidak langsung, terutama terdiri dari
barang tak gerak yang terletak di Negara pada pihak Persetujuan, akan
dikenakan di negara itu. Khususnya:
– Ketentuan pada ayat 4 diatas tidak berlaku terhadap perusahaan,
persekutuan, trust, atau warisan kecuali: Perusahaan yang
bergerak dalam pengusahaan atas harta tak bergerak, yang terdiri
dari secara langsung atau tidak langsung sebagian besar harta tak
bergerak yang digunakan oleh perusahaan, persekutuan, trust
atau warisan tersebut dalam kegiatan usahanya.
– yang dimaksud dengan terutama pada ayat ini dalam
hubungannya dengan kepemilikan atas harta tak bergerak adalah
jika nilai dari harta tersebut melebihi tujuh puluh lima persen dari
keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan, trust, atau real
estate tersebut.
KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHAN HARTA
……………..lanjutan

38. KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHAN HARTA
……………..lanjutan
• (Ayat 5) Keuntungan dari pemindahantanganan saham-
saham selain yang disebutkan dalam ayat 4 yang
mewakili penyertaan lebih dari………….persen (%
ditentukan oleh kesepakatan kedua negara) dari suatu
perusahaan yang berdomisili disalah satu negara dapat
dikenai pajak di Negara itu.
• (Ayat 6) Keuntungan yang diperoleh dari
pemindahtanganan setiap harta selain dari yang telah
disebutkan pada ayat 1, 2, 3 , 4 dan 5 dari Pasal ini,
hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada
Persetujuan dimana yang memindah tangankan
berkedudukan/berdomisili

39. Ringkasan Pengenakan Pajak Atas Keuntungan Dari
Pemindahan Harta
Dalam P3B Indonesia
No Negara Hak Pemajakan
1. Amerika Serikat Negara Sumber
2. Jepang Negara Sumber
3. Singapura -

40. Pemberian Jasa Oleh Orang Pribadi/
PEKERJAAN BEBAS
• Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu negara pihak pada
persetujuan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dilakuan atau
dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang serupa hanya dapat di negara
tersebut kecuali dalam hal dibawah ini, dimana penghasilan itu dapat
dikenai pajak di negara pada persetujuan lainnya
– apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara
teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Negara
pihak pada Persetujuan lain itu, penghasilan yang dikenai pajak di
negara lain itu hanya atas kegiatan yang berasal dari tempat
tetap tersebut; atau
– Apabila ia tinggal di Negara pihak pada Persetujuan lainnya
dalam suatu atau masa – masa yang jumlahnya melebihi 183 hari
dalam masa 12 bulan masa 12 bulan yang mulai atau berakhir
pada satu tahun anggaran, hanya penghasilan yang diperoleh dari
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara lain itulah yang akan
dapat dikenai pajak di Negara lain tersebut.

41. Pemberian Jasa Oleh Orang Pribadi/
PEKERJAAN BEBAS………………….lanjutan
Istilah "pekerjaan bebas" meliputi pekerjaan di bidang ilmu
pengetahuan kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan
atau pengajaran, demikian pula pekerjaan - pekerjaan
bebas oleh para dokter, ahli hukum , ahli tekhik, arsitek,
dokter gigi dan akuntan

42. Berdasarkan UN Model ada dua kondisi untuk bisa
Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu
negara (domisili) dapat dikenai pajak pada negara
sumber
• Ia mempunyai suatu tempat tetap,
yang tersedia secara teratur untuk
melakukan kegiatan
• Melebihi Time Test

43. Ringkasan Time Test
Untuk Pekerjaan Bebas
Dalam P3B Indonesia
NO Negara Test Waktu
1 Amerika Serikat 120hr/12 bulan
2 Jepang 183 hari/ tahun takwin
3 Singapura 90 hari/12bulan

44. Dependent Personal Service
1. Dengan memperhatikan ketentuan -
ketentuan pasal, 16, , 18, dan 19 , gaji
, upah dan balas jasa lain yang serupa
atau penghasilan yang diperoleh
penduduk suatu Negara pihak pada
Persetujuan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakuakannya dalam
hubungan kerja atau kegiatan lain
yang sejenis, hanya akan dikenakan
pajak di negara tersebut kecuali jika
pekerjaan itu dilakukan di Negara
pihak pada Persetujuan lainya. Dalam
hal demikian maka balas jasa yang
diperoleh dari pekerjaan itu dapat
dikenakan pajak di Negara lain
Ayat (1) diatas
mengatur prinsip
umum pengenaan
pajak atas
penghasilan yang
diperoleh
sehubungan
dengan pekerjaan,
yautu pengenaan
pajak di negara
dimana pekerjaan
itu dilakukan.

45. Dependent Personal Service
……………lanjutan
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang
diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada
Persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan di
Negara pihak pada Persetujuan lainnya, hanya akan dikenakan
pajak di Negara yang disebut pertama, apabila:
– penerima balas jasa berada di Negara itu dalam suatu masa
atau masa - masa yang jumlahnya tidak melebihi 183
hari dalam tahun takwim yang bersangkutan
– balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama majikan
yang bukan merupakan penduduk Negara lain tersebut
– balas jasa itu tidak akan menjadi beban bentuk usaha
tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh majikan itu di
Negara lain tersebut

46. Ayat (2), merupakan pengecualian dari prinsip umum, yaitu
walaupun pekerjaan dilakukan di negara lain (negara
sumber), pengenaan pajaknya tetap dilakukan di negara
domisili sepanjang ia memenuhi tiga syarat secara
kumulatif.
1. penerima balas jasa berada di Negara itu dalam suatu
masa atau masa - masa yang jumlahnya tidak melebihi
183 hari dalam tahun takwim yang bersangkutan
2. balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama majikan
yang bukan merupakan penduduk Negara lain
tersebut
3. balas jasa itu tidak akan menjadi beban bentuk usaha
tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh majikan itu
di Negara lain tersebut

47. Dependent Personal Service
……………lanjutan
3. Menyimpang dari ketentuan - ketentuan
terdahulu dalam Pasal ini, balas jasa yang
berkenaan dengan suatu hubungan kerja
yang dilakukan di atas kapal laut atau
pesawat udara yang dioperasikan dalam
jalur lalu lintas internsional, atau diatas
perahu dalam pengangkutan sungai, dapat
dikenai pajak dinegara dimana pimpinan
perusahaan berada

48. Rentang waktu baik selama 12 bulan atau
dalam tahun takwin seringkali dengan mudah
dipenuhi. Dengan kata lain perusahaan dapat
menagtur sehingga akhirnya pajak atas gaji
karyawan yang dipekerjakan di negara sumber
tidak dikenai pajak di Negara tersebut.
Misalnya, seorang karyawan yang berada di
negara sumber selama lima bulan pada tahun
takwin dan lima setengah bulan pada tahun
berikutnya tidak dapat dikenai pajak di negara
sumber.

49. Kasus
Sebuah perusahaan yang berdomisli di
Perancis mempunyai proyek di Indonesia.
Untuk keperluan tersebut, perusahaan itu
mengirim seseorang ke Indonesia (tuan
Lomer) untuk bertugas sebagai salah seorang
manajer. Untuk melaksanakan tugasnya,
lomer berada di Indonesia selama 150 hari.
Gajinya selama berada di Indonesia dibayar
di Paris. Pertanyaan yang timbul bagaimana
perlakuan pajak atas penghasilan lomer
selama berada di Indonesia.

50. Jawaban
• Tes waktu yang daitur dalam pasal 15 treaty tersebut adalah
183 hari dalam masa 12 bulan. Ini berarti Lomer tidak
memenuhi time test waktu karena ia berad di Indonesia
kurang dari 183 hari.
• Syarat kedua, gaji dibayar oleh pemebri kerja yang bukan
wajib pajak Indonesia, syarat ini dipenuhi oleh Lomer.
• Yang menentukan adalah syarat ke tiga, gajinya tidak
dibebankan kepada BUT yang ada di Indonesia.
• Untuk itu perlu melihat apakah proyek yang sedang
dikerjakan oleh perusahaan Perancis tersebut menimbulkan
BUT atau tidak. Seandainya proyek tersebut menyebabkan
terjadinya BUT, maka ada satu tese lagi yang harus
dilakukan yaitu apakah gaji Lomer dibebankan kepada But.
Bial gajinya dibebankan pada BUT maka gaji Lomer dapat
dikenai pajak di Indonesai.
• Berdasarkan ketentuan UU PPh, Lomer berada di Indonesia
kurang dari 183 hari sehingga berstautus Wajib Pajak Luar
Negeri. Dengan demikian gaji yang ia terima selama
bertugas di Indonesia dikenai PPh-26 sebesar 20%.

51. • Ayat tiga, memberikan pengeculian atas gaji yang
diterima oleh para awak yang berkerja di kapal,
pesawat udara serta kapal sungai yang berpotensi di
jalur internasional. Pengenaan pajak terhadap gaji
mereka mengikuti ketentuan pasal 8. Jika pasal 8
mengatur bahwa PPh dari pengoperasian kapal laut,
sungai, dan pesawat udara di jalur internasional dikenai
pajak di negara domisili. Perlakukan perpajakan yang
diatur dalam ayat 3 hanya berlaku terhadap awak kapal
dan awak pesawat terbang dalam jalur internasional.
Jika ada karyawan darat, yaitu karyawan yang bertugas
melayani tike pesawat dan lain-lain, maka perlakuan
pajaknya tunduk kepada ketentuan umum.
• Untuk P3B Indonesia – Amerika, ada syarat yang
tambahan yang harus dipenuhi yaitu awak tersebut
merupakan awak tetap dari kapal laut atau pesawat
terbang itu.

52. Penghasilan dari Hubungan Kerja
No. Negara Test Waktu Dibayar
oleh Orang
Indonesia
Dibebankan
Kepada
BUT
1 Amerika
Serikat
183 hari/12bulan Ya Ya
2 Jepang 183 hari/12bulan Ya Ya
3 Singapura 183 hari/th takwin Ya Ya

53. PENGHASILAN PARA DIREKTUR
1. Penghasilan - penghasilan para direktur dan
pembayaran - pembayaran serupa yang diperoleh
penduduk Negara pihak pada persetujuan dalam
kedudukannya sebagai anggota Dewan Direksi dari
perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak
pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak
di Negara lainnya tersebut.
2. Gaji, upah dan imbalan lain yang sejenis yang
diperoleh seseorang penduduk dari salah satu
negar dalam kedudukan sebagai manajer pimpinan
dari suatu perusahaan yang merupakan penduduk
dari negara lain dapat dikenai pajak di negara lain
itu

54. PARA SENIMAN DAN
OLAHRAGAWAN
1. Menyimpang dari ketentuan - ketentuan Pasal - pasal 14
dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dari Negara
pihak pada Persetujuan sebagai seniman, seperti artis
teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau
sebagai olahagawan, dari kegiatan - kegiatan pribadi
mereka, dapat dikenakan pajak di negara pihak pada
Persetujuan lainnya dimana kegiatan tersebut
dilakukan
2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan -
kegiatan pribadi yang dilakukan oleh seniman atau
olahragawan tersebut diterima bukan oleh seniman atau
olahragwan itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain,
maka menyimpang dari ketentuan -ketentuan pada Pasal 7
dan 14, penghasilan tesebut dapat dikenakan pajak di
Negara pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-
kegiatan seniman atau olahragwan itu dilakukan.

55. Ringkasan Pengenakan Pajak Artis dan
Olaragawan
Dalam P3B Indonesia
No Negara Test Waktu
1 Amerika Serikat Negara sumber, jika $2.000
2 Jepang Negara sumber
3 Singapura Negara sumber

56. PENSIUNAN DAN TUNJANGAN HARI TUA
1. Dengan memperhatikan ketentuan -ketentun ayat
2 Pasal 19, setiap pensiun atau balas jasa lainnya
yang sejenis atau tunjangan hari tua yang
dibayarkan pada penduduk Negara pihak pada
Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa pada masa yang lampau dapat dikenakan
pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut
2. Istilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah
tertetu yang dibayarkan secara berkala dalam
waktu tertentu selama hidup atau selama suatu
masa atau jangka waktu tertetu berdasarkan suatu
kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai
penggantian balas jasa yang memadai dan penuh
dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai
dengan uang.

57. JABATAN DALAM PEMERINTAH/Pegawai Negeri
1. [a] Balas jasa, selain pensiun, yang dibayarkan oleh
Negara pihak pada Persetujuan, atau bagian ketatanegaraannya
atau pemerintah daerahnya atau badan resmi dibawahnya
kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang
diberikan kepada Negara tersebut atau kepada bagian
ketatanegraannya atau pemerintah daerahnya atau kepada badan
resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu
[b]Namun demikin, balas jasa tersebut hanya akan dikenakan
pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya apabila
jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak pada
Persetujuan lainnya dan penerima jasa adalah penduduk
Negara pihak pada Persetujuan lainnya itu yang :
q merupakan warnegara Negara itu
q tidak menjadi penduduk Negara itu semata - mata karena
bermaksud untuk memberikan jasa - jasanya.

58. JABATAN DALAM PEMERINTAH/Pegawai Negeri
……… lanjutan
2. [a] Setiap pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana-
dana yang dibentuk oleh suatu Negara pihak pada
Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah
daeranya atau badan resmi dibawahnya kepada seseorang
sehubungan dengan jasa - jasa yang diberikan kepada
Negara itu atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah
daerahnya atau badan resmi lainnya hanya akan
dikenakan pajak di Negara pihak pada persetujuan itu.
[b] Namun demikin, pensiun tersebut hanya akan
dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan
lainnya bila orang tersebut adalah penduduk dan
warganegara Negara pihak pada Persetujuan lain itu :

59. JABATAN DALAM PEMERINTAH/Pegawai
Negeri
……… lanjutan
3. Ketentuan - ketentuan dalam Pasal-pasal 15, 16, 17
dan 18 berlaku terhadap balas jasa dan pensiun
dari jasa-jasa yang diberikan dalam hubungan
dengan suatu perdagangan atau usaha yang
dijalankan oleh Negara pihak pada Persetujuan
atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah
daerahnya atau badan resmi lainya

60. PELAJAR DAN PESERTA LATIHAN
• Pembayaran yang diterima oleh pelajar atau
pemagang yang merupakan penduduk atau
segera sebelum mengunjungi suatu negara
merupakan penduduk negara lainnya dan
berada di negara yang disebut pertama
semata-mata untuk keperluan hidup,
mengikuti pendidikan atau latihan, tidak
akan dikenai pajak di negara itu sepanjang
pemabayarn-pembayaran tersebut berasal
dari sumbersumber di luar negeri

61. Perbandingan bunyi pasal ini dengan Tax
Treaty antara Indonesia dengan Malaysia
Seseorang yang merupakan penduduk dari suatu Negara
pihak pada persetujuan segera sebelum mengunjungi
Negara pihak pada Persetujuan lainnya dan tinggal untuk
sementara di Negara lain semata - mata :
[a]sebagai seorang pelajar pada sebuah universitas yang
diakui, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan
lain yang diakui di Negara lain tersebut
[b]sebagai seorang pengusaha atau teknisi yang magang atau
[c]seorang penerima bantuan, tunjangan atau penghargaan
untuk maksud belajar, riset atau latihan dari Pemerintah
dari salah satu Negara atau dari organisasi ilmiah,
pendidikan, keagamaan atau sosial atau dalam rangka
program bantuan teknik yang diadakan oleh Pemerintah
dari salah satu Negara

62. akan dibebaskan dari pajak di Negara
lain atas :
•seluruh pembayaran dari luar negeri untuk
keperluan biaya hidupnya, pendidikan, belajar, riset
atau latihan
•seluruh hibah, tunjangan atau penghargaan
•setiap pembayaran yang tiak melebihi 2.200 Dollar
Amerika per tahun dalam hubungan dengan jasa
yang diberikan di Negara lain, asalkan jasa tersebut
dilakukan sehubungan dengan kegiatan
belanjarnya, riset atau latihan atau perlu untuk
membiayai hidupnya

63. Ringkasan Pengenakan Pajak Atas Pelajara dan
Peserta Pelatihan
Dalam P3B Indonesia
No Negara Periode Pembebasan
Pajak
Keterangan
1 Amerika
Serikat
Pelajar 5 Tahun
Peserta pelatihan 12
Bulan
Penghasilan maksimum:
Pelajar U$ 2.000
Peserta pelatihan : U$7.500
2 Jepang Pelajar/Peserta
pelatihan/penerima
gran/award: 5 tahun
Pegawai yang mencari
pengalaman atau dalam
rangka kerjasama
pemerintah 12 bulan
Termasuk penghasilan maksimum:
Pelajar/Peserta pelatihan/penerima
gran/award:
600.000 yen s/d Rp 900.000
Pegawai yang mencari pengalaman
atau dalam rangka kerjasama
pemerintah
600.000 yen s/d Rp 900.000
3 Singapura Tak ada batas

64. GURU DAN PENELITI
• Seseorang yang menjadi penduduk dari suatu negara pihak
pada Persetujuan sesaat sebelum mengunjungi Negara pihak
pada Persetujuan lainnya, yang atas undangan sebuah
univesitas, perguruan tinggi , sekolah atau lembaga
pendidikan sejenis, semata - mata dengan maksud untuk
mengajar dan melakukan penelitian atau keduannya pada
lembaga pendidikan tersebut, akan dibebaskan dari pajak
atas semua pembayaran yang diterima dari kegiatan
mengajar dan penelitian tersebut, untuk selama tidak lebih
dari dua tahun. Seseorang berhak memperoleh pembebasan
sebagaimana diatur ayat ini hanya satu kali
• Pasal ini tidak berlaku untuk penghasilan dari kegiatan
penelitian jika penelitian tersebut untuk kepentingan
seeorang atau orang - orang tertentu.

65. Ringkasan Pengenakan Pajak Atas Guru dan Peneliti
Dalam P3B Indonesia
No Negara Periode
Pembebasan Pajak
Keterangan
1 Amerika
Serikat
2 Tahun Satu orang hanya
berlaku satu kali
2 Jepang 2 Tahun
3 Singapura 2 tahun

66. PENGHASILAN YANG TIDAK DIATUR SECARA
TEGAS /OTHER INCOME
• Jenis-jenis penghasilan penduduk dari salah satu negara darimanapun
asalnya dan tidak tunduk pada pasal-pasal terdahalu dalam
persetujuan ini, hanya akan dikenai pajak di Negara tersebut.
• Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku bagi penghasilan,
selain dari harta tak bergerak sebagaimana disebutkan pasal 6 ayat 2,
bila penerima penghasilan adalah penduduk salah satu negara yang
menjalanakan usaha melalui BUTatau melakukan perkerjaan bebas
melaui suatu tempat usaha tetap di negara lainnya, dan hak atau harta
dengan penghasilan tersebut mempunyai hubungan yang efektif
dengan BUT atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal ini berlaku pasal
7 atau pasal 14, tergantung masalahnya.
• Menyimpang dari ketentuan ayat 1 dan 2, jenis-jenis penghasilan dari
penduduk salah satu negara yang tidak dicakup dalam pasal-pasal
terdahalu dari persetujuan ini, dan berasal dari negara lainnya, dapat
juga di negara lain tersebut.

67. Ringkasan Pengenakan Pajak
Atas Penghasilan Lainnya
Dalam P3B Indonesia
No Negara Test Waktu
1 Amerika Serikat -
2 Jepang Negara domisili
3 Singapura Negara domisili