Norma sosial adalah aturan yang digunakan masyarakat sebagai pedoman bersikap dan bertindak. Terdiri dari folkways, mores, dan hukum. Folkways bersifat informal, mores lebih dipatuhi, sedangkan hukum ditetapkan secara terencana.

1. NORMA SOSIAL

2. NORMA SOSIAL
Merupakan seperangkat aturan yang
digunakan oleh komunitas/masyarakat, sebagai
pedoman untuk bersikap, berperasaan,
berpikir,maupun bertindak
Merupakan patokan perilaku manusia dalam
kehidupan masyarakat.
Norma sosial akan berfungsi dengan baik kalau sudah
melembaga (institutionalized), dan juga disertai
dengan syarat:
– Diketahui oleh masyarakat
– Dipahami dan dimengerti
– Dihargai
– Ditaati dan dilaksanakan.

3. Klasifikasi Norma Sosial
Berdasarkan proses terbentuknya norma sosial ;
1. Melalui kebiasaan/tradisi tidak terencana, tidak tertulis
2. Melalui perencanaan dan pembahasan yang tertulis
Atas dasar proses terbentuknya norma sosial
dibedakan menjadi :
1. Folkways
2. Mores
3. Hukum

4. 1. Folkways
Folkways itu berarti tata cara (=ways) yang lazim
dikerjakan atau diikuti oleh rakyat kebanyakan (=folk).
Folkways seluruh norma-norma sosial yang terlahir dari
adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-
orang kebanyakan -- sesuatu hal yang terlazim
Folkways semula merupakan sesuatu kebiasaan dan
kelaziman belaka (yaitu sesuatu yang terjadi secara
berulang-ulang dan ajeg di alam realita), berangsur-
angsur terasakanlah kekuataannya sebagai hal yang
bersifat standar, yang karenanya --secara normatif--
wajib dijalani.

5. Contoh folkways
 Praktek-praktek penggunaan tata bahasa dan
perbendaharaan bahasa
 berapa kalikah kita harus makan setiap harinya;
 bagaimanakah santapan pagi, santapan siang
dan santapan malam harus disiapkan;
 bagaimana pakaian kita ini harus kita kenakan;
 bagaimanakah cara tubuh kita ini harus dirawat
dan dibersihkan;
 Orang tidaklah perlu lagi setiap kali berpikir-pikir
karena folkways yang ada telah siap dengan
petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman
(normatif) yang diperlukan.

6. Menyimpang folkways.
 Tidaklah makan tiga kali seharinya melainkan
lima kali;
 Tidak mengenakan celana panjang kalau pergi
ke kantor, melainkan mengenakan sarung;
 Tidak menggunakan tangan kanan kalau
memegang sendok, melainkan menggunakan
tangan kirinya.
 Apabila di dalam segala hal orang mencoba
menyimpangi, pastilah dia akan tersisih dari
kontak-kontak sosial dan dipandang sebagai
orang yang aneh, eksentrik dan sulit dimengerti.

7. Sarana Pengontrol
 Folkways mengancamkan sanksi-sanksi
kepada siapa saja yang tidak menjalaninya.
 Sanksi-sanksi folkways itu relatif tidaklah berat,
dan sifatnya tidaklah formal, terencana dan
teratur;
 melainkan bersifat informal --seperti misalnya
berupa sindiran, pergunjingan atau olok-olok.
 Walaupun lunak dan informal sifatnya, sanksi-
sanksi terhadap pelanggaran folkways itu bisa
bersifat kumulatif.

8. Ciri ciri Folkways,
1. Tidak tertulis
2. Tidak diketahui siapa pembuatnya
3. Tidak diketahui kapan dibuat
4. Sanksinya ringan (dicemooh/diejek,
sindiran, pergunjingan atau olok-olok)
5. Penghukuman komunal.
 Sanksi bersifat informal terbatas pada
kelompok tertentu

9. 2. Mores
 Mores adalah segala norma yang secara moral dipandang
benar. Pelanggaran terhadap mores selalu dikutuk sebagai
sesuatu hal yang secara moral tidak dapat dibenarkan.
 Mores tidaklah memerlukan dasar pembenar, karena mores
itu sendiri adalah sesuatu yang sungguh-sungguh telah
bernilai benar.
 Mores tidak bisa diganggu gugat untuk diteliti benar-
tidaknya; sedangkan folkways --di lain pihak-- benar tidaknya
masihlah agak leluasa untuk diperbantahkan.
 mores tidak dilanggar.

10. Mores
 mores itu dipandang lebih essensial bagi
terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu lalu selalu dipertahankan oleh
ancaman-ancaman sanksi yang jauh lebih
keras.
 Pelanggaran terhadap mores selalu disesali
dengan sangat, dan orang selalu berusaha
dengan amat kerasnya agar mores tidak
dilanggar.

11. Mores
Dirumuskan ke dalam aturan yang harus dilakukan
untuk mengatur pola hubungan umum.
 Seperti di antaranya, keharusan untuk bekerja rajin,
jujur, ksatria dll.
 Dirumuskan dalam bentuk larangan
 Larangan untuk dilakukan itu sering disebut Tabu
 Tabu yang populer adalah tabu incest

12. Sifat Mores
• Mores bersifat spesifik (yaitu mores yang mengatur keharusan
perilaku-perilaku tertentu),  mengkaidahi perhubungan khusus
antara dua orang tertentu, pada suatu situasi tertentu pula;
misalnya: hubungan antara seseorang suami dengan isterinya,
atau antara seorang dokter dengan pasiennya, atau antara
seseorang guru dengan muridnya.
• Mores bersifat umum, yang mengharuskan adanya penataan
secara mutlak terhadap norma mores tertentu, oleh siapun juga,
dan pada situasi bagaimanapun juga  mengkaidahi secara
umum sejumlah hubungan-hubungan sosial di dalam situasi-
situasi umum,
 misalnya: keharusan berlaku jujur, keharusan bersikap ksatria,
keharusan bekerja rajin, dan sebagainya.

13. Ciri-ciri MoresCiri-ciri Mores
 pada dasarnya hampir sama denganpada dasarnya hampir sama dengan
Folkways ( ciri 1 s.d.5),Folkways ( ciri 1 s.d.5),
 bedanya, eksistensi mores tidakbedanya, eksistensi mores tidak
dapat dibantah dan sanksinya relatifdapat dibantah dan sanksinya relatif
lebih berat.lebih berat.
 Artinya bahwa aturan yang termasukArtinya bahwa aturan yang termasuk
mores harus dilakukan/dipatuhi.mores harus dilakukan/dipatuhi.

14. Persamaan Folkways dan Mores
 kedua-duanya tidak jelas asal-usulnya,
 terjadi tidak terencana.
 Dasar eksistensinya pun tidak pernah dibantah, dan
kelangsungannya --karena didukung tradisi-- relatif amatlah
besar.
 Kedua-duanya dipertahankan oleh sanksi-sanksi yang bersifat
informal dan komunal, berupa sanksi spontan dari kelompok-
kelompok sosial dimana kaidah-kaidah tersebut hidup.
 Walaupun ada kesamaan-kesamaan antara folkways dan
mores, namun mores selalu lebih dipandang sebagai bagian
dari hakekat kebenaran. Mores adalah segala norma yang
secara moral dipandang benar.

15. Perbedaan Folkways dan Mores
• folkways yang biasanya dipandang relatif kurang
begitu penting --dan oleh karenanya dipertahankan
oleh ancaman-ancaman sanksi yang tidak seberapa
keras.
• mores itu dipandang lebih essensial bagi
terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu lalu selalu dipertahankan oleh ancaman-
ancaman sanksi yang jauh lebih keras.

16. Perbedaan Folkways dan Mores
• Pelanggaran terhadap mores selalu dikutuk dan disesali
dengan sangat sebagai sesuatu hal yang secara moral tidak
dapat dibenarkan, karenanya orang selalu berusaha dengan
amat kerasnya agar mores tidak dilanggar.
• Mores tidak bisa diganggu gugat untuk diteliti benar-tidaknya;
• folkways --di lain pihak-- benar tidaknya masihlah agak leluasa
untuk diperbantahkan.
eksistensi mores tidak dapat dibantah dan sanksinya relatif
lebih berat. Artinya bahwa aturan yang termasuk mores
harus dilakukan/dipatuhi.

17. 3. Hukum
Segugus kaidah yang lain, untuk menegakkan keadaan tertib
sosial.
Merupakan aturan/norma sosial yang dibuat secara terencana,
terpikirkan, tertulis serta terkodifikasikan
Pada hukum terdapat organisasi-politik khususnya, yang secara
formal dan berprosedur bertugas memaksakan agar kaidah-
kaidah sosial yang berlaku ditaati. Organisasi yang lazim dikenal
dengan nama badan peradilan.
• Di sisi lain, karena mores itu lain tidak adalah kaidah-kaidah yang
tak tertulis, maka hukum yang dijadikan dari mores --dengan
ditunjang oleh wibawa suatu struktur kekuasaan politik-- inipun
lalu merupakan hukum yang tak tertulis (atau lazim dinamakan
hukum adat, customary law).
 Ciri ciri hukum bertolak belakang dengan folkways dan mores

18. • Pada masyarakat semakin kompleks dan bertambah
besar, maka organisasi politik yang hanya
mengerjakan fungsi peradilan --menegakkan
berlakunya kaidah-kaidah sosial yang tertulis--
mulailah dipandang kurang memadai.
• Sehingga perlu pula mengadakan satu organisasi
politik yang bertugas khusus melaksanakan tugas-
tugas pembuatan kaidah-kaidah baru.  dengan
tugas legislatif untuk menutup kekurangan-
kekurangan kaidah yang dirasakan.

19. Perbedaan Hukum dan Norma lain
• Pada hukum terdapat organisasi-politik yang secara formal dan
berprosedur bertugas memaksakan ditaatinya kaidah-kaidah sosial
yang berlaku.
• Hukum tertulis itu adalah jauh lebih terpikir dan lebih terlafalkan
secara tegas.
• Hukum tertulis betul-betul merupakan hasil suatu perencanaan
dan pikiran-pikiran yang sadar. Walaupun mungkin pula bertumpu
pada jiwa dan semangat mores lama yang telah ada--sehingga
karenanya memperoleh pula pentaatan yang spontan dari warga
masyarakat–
• Hukum tertulis melaksanakan fungsinya secara lebih lanjut. Dalam
bentuk memberikan pelafalan yang lebih tepat dan tegas serta
demi pelaksanaannya, memberikan kekuatan formal
kepadanya.

20. Nilai Sosial
• Menurut Horton dan Hunt (1987),
NILAI adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman
itu berarti atau tidak berarti.
Nilai pada hakekatnya mengarahkan perilaku dan
pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah
sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar.
• NILAI adalah Konsepsi abstrak tentang sesuatu yang
berharga dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap
baik dan buruk.
• NILAI SOSIAL adalah nilai yang dianut dan dianggap penting
oleh suatu kelompok masyarakat.

21. Ciri-ciri Nilai
• Sebagai suatu bagian penting dari kebudayaan.
• Suatu tindakan dianggap sah --artinya secara moral dapat
diterima-- kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan
dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan.
Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesolehan
beribadah adalah sesuatu yang harus di junjung tinggi, maka bila
ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan
pergunjingan.
Sebaliknya, bila ada orang yang dengan ikhlas rela
menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah
atau rajin amal , maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas
dihormati dan diteladani.

22. FUNGSI NILAI SOSIAL
 Dapat menyumbangkan seperangkat
alat untuk menetapkan harga sosial
dari kelompok.
 Dapat mengarahkan masyarakat untuk
berfikir dan bertingkah laku
 Sebagai penentu terakhir bagi manusia
dalam memenuhi peran sosialnya.
 Sebagai alat solidaritas.
 Sebagai kontrol perilaku masyarakat.