Amit K Sawant - C.V. Presentation.
Summary of Skill sets, Project and Process Exposure.
Responsibilities Handled
Awards, Professional Association and Certifications.
AKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie TyrapAKBAR TRADING
1.1
8
Premium cable ties with steel locking barb
Characteristics
The single most distinguishing feature of the Ty-Rap
®
cable ties
from Thomas & Betts is the stainless steel locking barb, firmly
anchored inside the tie head (Fig. 1).
It is made from corrosion-proof, antimagnetic steel (Marine
Grade Type 316).
This guarantees a strong and durable locking of the tie even
under the most adverse conditions - humidity, heat, cold, etc.
and is also proof against vibration and external shock.
When applying ties with Thomas & Betts tooling, the excess
end of the tie is automatically cut off and the slight over cut
retracts into the tie, so that there is no risk of injury from
protruding sharp edges. (Fig. 3)
The low-profile design of the head allows secure tying in tight
spaces.
The edges of the head are also rounded off to offer maximum
protection from injury.
The transition from the strap to the head is gradual. This
protects the material against breaking at this most critical
point.
Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...eSAT Journals
Abstract Aim: The main objective of this work is to increase the utilization of by-products like mucus and skin from Tinfoil barb fish in order to isolate antibacterial protein against gram positive and gram negative microorganism. Materials and Methods: The fish epidermis and epidermal mucus samples were extracted with crude, ethanol and dichloromethane to identify potential antimicrobial agents including the ethanol and dichloromethane soluble compounds. Preliminary screening for antimicrobial activity of the extracts were tested against two Gram-positive bacteria Bacillus cereus (MTCC 1306)and Staphylococcus aureus(MTCC 3160) and two Gram-negative bacteria Shigellaboydii and E.coli(MTCC 1303) using standardized disc susceptibility test method recommended by the British Society of Antimicrobial Chemotherapy(BSAC). The activity was measured in terms of zone of inhibition in mm. Also Mouse fibroblast 3T3 L1 cell lines were used to measure cytotoxic activity. Minimum cell viability was shown by sample of 10 mg/ml concentration of the epidermal mucus. Result: The ethanol extract exhibited a bactericidal activity and inhibited the growth of Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Shigellaboydii and E.coli. The dichloromethane exhibited activity against Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, E.coli and no activity against Shigellaboydii. The aqueous showed no bactericidal activity for any of the human pathogen tested. These results show the presence of antimicrobial agent and the role of fish byproducts like mucus and epidermis in antimicrobial protection. Conclusion: the present result suggested that the mucus and epidermal extract of Barbonymus schwanenfeldii (Tinfoil barb fish) may be a potent source of antimicrobial agent for human pathogen. Key words: Barbonymus schwanenfeldii, Tinfoil barb fish, antibacterial activity, epidermal mucus, epidermis.
Kali ini saya akan menshare kepada pelajar maupun mahasiswa tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika, semoga kalian suka dan Tugas Kalian Dapat terbantu oleh Powerpoint ini..
*Jika Tidak Keberatan, Silahkan Like, Comment ataupun Bagikan kepada seluruh teman kalian. "Sebarkanlah walau hanya satu ayat"
Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kontak saya
Contact Pengirim
ig : dimar_aji
line: dimar9098
Salam Mahasiswa !!
Salam Berkarya !!
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM musniumar
Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM).
Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM
1. MANUSIA, NILAI, MORAL,MANUSIA, NILAI, MORAL,
DAN HUKUMDAN HUKUM
Oleh:Oleh:
Abdullah Nondyanto SiddikAbdullah Nondyanto Siddik (201443500734)(201443500734)
Ahmad WidayadAhmad Widayad (201443500603)(201443500603)
Moh Yala HidayahMoh Yala Hidayah (201443500618)(201443500618)
SuswonoSuswono (201443500698)(201443500698)
2. Latar Belakang
Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.
Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa
Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan
hukum antara lain mengenai kejujuran,
keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif
lainnya sehingga perlu dikedepankan
pendidikan agama dan
3. Latar Belakang (2)
Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada
lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan
oleh siapa saja dan dimana saja.
Secara umum ada tiga lingkungan yang sangat
kondusif untuk melaksanakan pendidikan moral
yaitu:
1.Lingkungan keluarga,
2.Lingkungan pendidikan, dan
3.Lingkungan masyarakat.
4. Mengapa Membahas mengenai manusia, nilai, moral dan hukum
Mengapa kita mengetahui Hakikat fungsi dari perwujudan nilai moral dan hukum
Mengapa mempelajari tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan
Mengapa membahas tentang problematika nilai, moral
dalam masyarakat dan Negara
Contoh Kasus : "Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas"
Why?
5. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum
Pengertian Manusia
Secara bahasa berasal dari kata “manu” (Sansekerta),
“mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau
makhluk yang berakal budi (mampu menguasai
makhluk lain).
Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep
atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas,
sebuah kelompok (genus) atau seorang individu.
Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan
segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
6. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum (2)
Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas
dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia baik lahir maupun batin.
Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan,
alasan atau motivasi dalam bersikap dan
bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.
7. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum (3)
Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau
ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan
manusia.
Moral juga merupakan tata aturan norma-
norma yang bersifat abstrak yang mengatur
kehidupan manusia untuk melakukan
perbuatan tertentu dan sebagai pengendali
yang mengatur manusia untuk menjadi
manusia yang baik.
8. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum (4)
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan
kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan
masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak,
sebagai perantara utama dalam hubungan
sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana
9. Hakikat Fungsi Perwujudan Nilai,
Moral dan Hukum
Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada
hubungannya dengan cara manusia mencari
hakikat sesuatu, satu diantaranya adalah
aksiologi (filsafat nilai) yang mempunyai dua
kajian utama yakni estetika dan etika.
Estetika: berhubungan dengan keindahan
Etika: berhubungan dengan baik dan salah
10. Hakikat Fungsi Perwujudan Nilai,
Moral dan Hukum (2)
Menurut Bartens ada tiga jenis makna etika,
yaitu:
1.Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai
dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau suatu kelompok dalam
mengatur tingkah lakunya.
2.Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai
moral (kode etik).
3.Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik
dan yang buruk (filsafat moral).
11. Makna Nilai
bagi Manusia
Pengaruh
Kehidupan
Keluarga
dalam
Pembinaan
Nilai Moral
Pengaruh
Teman
Sebaya
Terhadap
Pembinaan
Nilai Moral
Pengaruh Figur
Otoritas
Terhadap
Perkembangan
Nilai Moral
Individu
Pengaruh Otak
atau Berpikir
Terhadap
Perkembangan
Nilai Moral
Pengaruh
Informasi
Terhadap
Perkembangan
Nilai Moral
Hubungan
Hukum Dan
Moral
Max Scheller berpendapat bahwa hierarki terdiri
dari, nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan
nilai kerohanian. Dan masih banyak lagi
klasifikasi lainnya dari para pakar, namun
adapula pembagian hierarki di Indonesia
(khususnya pada masa dekade Penataran P4),
yakni, nilai dasar, nilai instrumental, dan yang
terakhir nilai praksis.
12. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Keadilan adalah pengakuan yang seimbang
antara hak dan kewajiban.
Tindakan-tindakan yang menuntut hak dan lupa
pada kewajiban merupakan pemerasan.
Sedangkan tindakan yang hanya menjalankan
kewajiban tanpa menuntut hak berakibat pada
mudah diperbudak atau dipengaruhi orang lain.
13. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN (2)
Jadi keadilan bisa disimpulkan sbb:
1.Kesadaran adanya hak yang sama bagi
setiap warga Negara
2.Kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi
setiap warga Negara
3.Hak dan kewajiban untuk menciptakan
kesejahteraan dan kemakmuran yang merata.
14. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN (3)
Ciri-ciri keadilan adalah:
1. Tidak memihak
2. Sama hak
3. Sah menurut hukum
4. Layak dan wajar
5. Benar secara moral
15. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN (4)
Sedangkan akibat dari ketidakadilan adalah:
1.Kehancuran: diri, keluarga, perusahaan,
masyarakat, bangsa dan Negara
2.Kezaliman yaitu keadaan yang tidak lagi
menghargai, menghormati hak-hak orang lain,
sewenang-wenang merampas hak orang lain
demi keserakahan dan kepuasan nafsu.
16. PROBLEMATIKA NILAI, MORAL, DAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT DAN NEGARA
Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat
ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu
maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan
modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia.
Dengan menilai, dapat menentukan moral seseorang,
apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti
positif berarti perubahan bermoral, begitu juga
sebaliknya jika nilai itu dalam arti negatif berarti
perbuatan yang amoral.
Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan
problema dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
18. Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas
Istilah ini mungkin sudah lumrah di masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hokum di Indonesia
timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam kebawah dan tumpul keatas” maksud dari
istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam
menghukum masyarakat kelas menengah kebawah, Coba bandingkan dengan para Koruptor
yang notabene adalah para penjabat kelas ekonomi ke atas, baik mulai dari tingkat anggota
DPRD kota hingga para mantan menteri pun terjerat dengan kasus korupsi,
Bayangkan saja beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi, salah satu kasus yang cukup
menggemparkan adalah pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang bocah di
Tasikmalaya, hanya karena sang pemilik merupakan anggota kepolisian, maka sang terdakwa
yang masih berusia dibawah umur ini terancam hukuman penjara 5 tahun. Namun karena
tekanan yang amat besar dari masyarakat banyak dan pemberitaan yang besar dari media
maka kasus yang terjadi awal 2012 ini akhirnya berakhir dengan cara kekeluargaan. Sementara
koruptor yang mencuri uang Negara miliyaran rupiah hanya dihukum 2 tahun penjara dan
pemotongan masa tahanan (remisi).
•Dari sinilah kami ingin mencoba menggali sedikit tentang permasalahan keadilan di Negara
yang sudah 67 tahun merdeka ini dan memiliki bunyi sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan
beradab”.
•Salah satu contoh kasus keadilan yang akan kami angkat adalah kasus pencurian sandal jepit
dan vonis para koruptor.
•Berikut adalah kutipan pendapat para pengamat politik tentang kasus yang sempat
menghebohkan awal tahun 2012.
19. • Topik yang akan kami angkat kali ini berjudul "Antara Pencuri Sandal Jepit
Dengan Pencuri Uang Negara" Kami mengangkat topik ini selain karena sesuai
dengan studi kasus kali ini, juga banyak mendapat perhatian masyarakat luas
termasuk media massa. Dimana AAL, seorang siswa kelas 1 SMK di Palu,
Sulawesi Tengah, diajukan ke pengadilan atas kasus dugaan pencurian sandal
jepit milik seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah.
• Kasus yang menimpa anak di bawah umur (15 tahun) ini mendapat perhatian
serius dari Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi.
Menurut Seto Mulyadi, semua pihak yang terkait kasus ini baik kepolisian maupun
kejaksaan bersalah. Sanksi bagi kenakalan anak-anak seharusnya dikembalikan
kepada orang tua anak bersangkutan, bukan di jerat dengan hukuman penjara.
Selain itu Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat mengumpulkan 1.000 sandal jepit
sebagai bentuk solidaritas buat AAL. Setelah terkumpul 1.000 sandal jepit,
kemudian dititipkan ke mabes polri untuk diserahkan kepada Briptu Ahmad Rusdi
si pemilik sandal jepit yang hilang di curi. Sepertinya rakyat marah karena
tindakan dari pihak yang seharusnya melindungi anak, ternyata menyeretnya ke
penjara.
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas (2)
20. • Secara sederhana, mencuri dapat diartikan “mengambil sesuatu yang bukan
miliknya”. Tindakan mencuri merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh
peraturan apapun di dunia ini. Menurut hukum agama, mencuri adalah tindakan
dosa. Menurut hukum negara, mencuri adalah tindakan melawan hukum. Begitu
juga menurut norma adat yang berlaku diseluruh daerah di Indonesia bahwa
mencuri adalah perbuatan yang melanggar adat. Memang wajar seseorang yang
melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma-norma adat diberi hukuman.
Namun perlu diperhatikan siapa dan apa tujuan seseorang melakukan pencurian.
• Kembali ke topik "Antara Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara"
Kedua tindakan tersebut adalah melawan hukum karena sama-sama mencuri.
Namun perlu dibedakan tindakan yang dilakukan seorang anak yang mencuri
sandal jepit dengan tindakan seorang pejabat yang mencuri uang negara (korupsi).
Seorang anak nekat mencuri mungkin karena kemiskinan sehingga tidak mampu
membelinya. Sedangkan seorang pejabat mencuri uang negara (korupsi) bukan
karena kemiskinan, tapi demi memperkaya diri atau kelompoknya. Inilah yang
membuat sebagian besar rakyat marah karena banyak para pelaku korupsi
(koruptor) di negara ini yang belum disentuh hukum, sementara anak kurang
mampu yang mencuri sandal jepit saja dijerat hukum.
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas (3)
21. • Siapa yang tidak pernah dalam hidupnya melakukan kesalahan seperti mencuri. Sebagian
besar orang tentu pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan maupun berat.
Apalagi seorang anak dalam masa pertumbuhan sering melakukan kesalahan karena dalam
masa tersebut anak sedang mencari jati dirinya. Perlu peran orang tua mengawasi dan
mengarahkan anaknya supaya tidak terjerumus dalam tindakan salah. Orang tua harus
mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan anaknya. Apabila seorang anak melakukan
kesalahan seperti mencuri, maka orang tua harus menasehatinya. Siapa sebenarnya yang
kami maksud ORANG TUA di sini? Mereka adalah ayah dan ibu sebagai keluarga dekatnya,
orang sekitar lingkungan anak, dan penegak hukum sebagai aparatur negara. Bukankan
semua warga negara dilindungi oleh hukum dan undang-undang? Dengan arti kata semua
warga negara berkewajiban untuk melindungi anak.
• Menanggapi kasus anak seperti yang menimpa AAL, kami tidak setuju bila dijatuhi hukuman
penjara, karena perkembangannya akan terganggu. Lagi pula sebenarnya tujuan seseorang
dipenjara adalah untuk memberikan efek jera. Efek jera sangat tepat diberikan kepada
seorang koruptor, karena koruptor adalah orang dewasa yang telah bisa membedakan antara
yang benar dengan yang salah. Jadi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum
harus membedakan kesalahan seorang pencuri sandal jepit dengan seorang koruptor yang
mencuri uang negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Intinya “JANGAN HUKUM
TAJAM KEBAWAH DAN TUMPUL KEATAS”.
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas (4)
22. KESIMPULAN
Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling
berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu
mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas
mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan
harmoni kehidupan.
Manusia adalah individu yg terdiri dari jasad dan roh dan makhluk
yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya, dan menjadi
khalifah di permukaan bumi.
Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-
citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai
anggota masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga,
bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia.