SlideShare a Scribd company logo
MANUSIA, NILAI, MORAL,MANUSIA, NILAI, MORAL,
DAN HUKUMDAN HUKUM
Oleh:Oleh:
Abdullah Nondyanto SiddikAbdullah Nondyanto Siddik (201443500734)(201443500734)
Ahmad WidayadAhmad Widayad (201443500603)(201443500603)
Moh Yala HidayahMoh Yala Hidayah (201443500618)(201443500618)
SuswonoSuswono (201443500698)(201443500698)
Latar Belakang
Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.
Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa
Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan
hukum antara lain mengenai kejujuran,
keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif
lainnya sehingga perlu dikedepankan
pendidikan agama dan
Latar Belakang (2)
Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada
lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan
oleh siapa saja dan dimana saja.
Secara umum ada tiga lingkungan yang sangat
kondusif untuk melaksanakan pendidikan moral
yaitu:
1.Lingkungan keluarga,
2.Lingkungan pendidikan, dan
3.Lingkungan masyarakat.
Mengapa Membahas mengenai manusia, nilai, moral dan hukum
Mengapa kita mengetahui Hakikat fungsi dari perwujudan nilai moral dan hukum
Mengapa mempelajari tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan
Mengapa membahas tentang problematika nilai, moral
dalam masyarakat dan Negara
Contoh Kasus : "Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas"
Why?
Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum
Pengertian Manusia
Secara bahasa berasal dari kata “manu” (Sansekerta),
“mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau
makhluk yang berakal budi (mampu menguasai
makhluk lain).
Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep
atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas,
sebuah kelompok (genus) atau seorang individu.
Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan
segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum (2)
Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas
dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia baik lahir maupun batin.
Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan,
alasan atau motivasi dalam bersikap dan
bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.
Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum (3)
Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau
ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan
manusia.
Moral juga merupakan tata aturan norma-
norma yang bersifat abstrak yang mengatur
kehidupan manusia untuk melakukan
perbuatan tertentu dan sebagai pengendali
yang mengatur manusia untuk menjadi
manusia yang baik.
Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan
Hukum (4)
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan
kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan
masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak,
sebagai perantara utama dalam hubungan
sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana
Hakikat Fungsi Perwujudan Nilai,
Moral dan Hukum
Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada
hubungannya dengan cara manusia mencari
hakikat sesuatu, satu diantaranya adalah
aksiologi (filsafat nilai) yang mempunyai dua
kajian utama yakni estetika dan etika.
Estetika: berhubungan dengan keindahan
Etika: berhubungan dengan baik dan salah
Hakikat Fungsi Perwujudan Nilai,
Moral dan Hukum (2)
Menurut Bartens ada tiga jenis makna etika,
yaitu:
1.Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai
dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau suatu kelompok dalam
mengatur tingkah lakunya.
2.Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai
moral (kode etik).
3.Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik
dan yang buruk (filsafat moral).
Makna Nilai
bagi Manusia
Pengaruh
Kehidupan
Keluarga
dalam
Pembinaan
Nilai Moral
Pengaruh
Teman
Sebaya
Terhadap
Pembinaan
Nilai Moral
Pengaruh Figur
Otoritas
Terhadap
Perkembangan
Nilai Moral
Individu
Pengaruh Otak
atau Berpikir
Terhadap
Perkembangan
Nilai Moral
Pengaruh
Informasi
Terhadap
Perkembangan
Nilai Moral
Hubungan
Hukum Dan
Moral
Max Scheller berpendapat bahwa hierarki terdiri
dari, nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan
nilai kerohanian. Dan masih banyak lagi
klasifikasi lainnya dari para pakar, namun
adapula pembagian hierarki di Indonesia
(khususnya pada masa dekade Penataran P4),
yakni, nilai dasar, nilai instrumental, dan yang
terakhir nilai praksis.
KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Keadilan adalah pengakuan yang seimbang
antara hak dan kewajiban.
Tindakan-tindakan yang menuntut hak dan lupa
pada kewajiban merupakan pemerasan.
Sedangkan tindakan yang hanya menjalankan
kewajiban tanpa menuntut hak berakibat pada
mudah diperbudak atau dipengaruhi orang lain.
KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN (2)
Jadi keadilan bisa disimpulkan sbb:
1.Kesadaran adanya hak yang sama bagi
setiap warga Negara
2.Kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi
setiap warga Negara
3.Hak dan kewajiban untuk menciptakan
kesejahteraan dan kemakmuran yang merata.
KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN (3)
Ciri-ciri keadilan adalah:
1. Tidak memihak
2. Sama hak
3. Sah menurut hukum
4. Layak dan wajar
5. Benar secara moral
KEADILAN, KETERTIBAN, DAN
KESEJAHTERAAN (4)
Sedangkan akibat dari ketidakadilan adalah:
1.Kehancuran: diri, keluarga, perusahaan,
masyarakat, bangsa dan Negara
2.Kezaliman yaitu keadaan yang tidak lagi
menghargai, menghormati hak-hak orang lain,
sewenang-wenang merampas hak orang lain
demi keserakahan dan kepuasan nafsu.
PROBLEMATIKA NILAI, MORAL, DAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT DAN NEGARA
Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat
ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu
maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan
modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia.
Dengan menilai, dapat menentukan moral seseorang,
apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti
positif berarti perubahan bermoral, begitu juga
sebaliknya jika nilai itu dalam arti negatif berarti
perbuatan yang amoral.
Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan
problema dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
Studi Kasus
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas
Istilah ini mungkin sudah lumrah di masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hokum di Indonesia
timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam kebawah dan tumpul keatas” maksud dari
istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam
menghukum masyarakat kelas menengah kebawah, Coba bandingkan dengan para Koruptor
yang notabene adalah para penjabat kelas ekonomi ke atas, baik mulai dari tingkat anggota
DPRD kota hingga para mantan menteri pun terjerat dengan kasus korupsi,
Bayangkan saja beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi, salah satu kasus yang cukup
menggemparkan adalah pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang bocah di
Tasikmalaya, hanya karena sang pemilik merupakan anggota kepolisian, maka sang terdakwa
yang masih berusia dibawah umur ini terancam hukuman penjara 5 tahun. Namun karena
tekanan yang amat besar dari masyarakat banyak dan pemberitaan yang besar dari media
maka kasus yang terjadi awal 2012 ini akhirnya berakhir dengan cara kekeluargaan. Sementara
koruptor yang mencuri uang Negara miliyaran rupiah hanya dihukum 2 tahun penjara dan
pemotongan masa tahanan (remisi).
•Dari sinilah kami ingin mencoba menggali sedikit tentang permasalahan keadilan di Negara
yang sudah 67 tahun merdeka ini dan memiliki bunyi sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan
beradab”.
•Salah satu contoh kasus keadilan yang akan kami angkat adalah kasus pencurian sandal jepit
dan vonis para koruptor.
•Berikut adalah kutipan pendapat para pengamat politik tentang kasus yang sempat
menghebohkan awal tahun 2012.
• Topik yang akan kami angkat kali ini berjudul "Antara Pencuri Sandal Jepit
Dengan Pencuri Uang Negara" Kami mengangkat topik ini selain karena sesuai
dengan studi kasus kali ini, juga banyak mendapat perhatian masyarakat luas
termasuk media massa. Dimana AAL, seorang siswa kelas 1 SMK di Palu,
Sulawesi Tengah, diajukan ke pengadilan atas kasus dugaan pencurian sandal
jepit milik seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah.
• Kasus yang menimpa anak di bawah umur (15 tahun) ini mendapat perhatian
serius dari Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi.
Menurut Seto Mulyadi, semua pihak yang terkait kasus ini baik kepolisian maupun
kejaksaan bersalah. Sanksi bagi kenakalan anak-anak seharusnya dikembalikan
kepada orang tua anak bersangkutan, bukan di jerat dengan hukuman penjara.
Selain itu Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat mengumpulkan 1.000 sandal jepit
sebagai bentuk solidaritas buat AAL. Setelah terkumpul 1.000 sandal jepit,
kemudian dititipkan ke mabes polri untuk diserahkan kepada Briptu Ahmad Rusdi
si pemilik sandal jepit yang hilang di curi. Sepertinya rakyat marah karena
tindakan dari pihak yang seharusnya melindungi anak, ternyata menyeretnya ke
penjara.
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas (2)
• Secara sederhana, mencuri dapat diartikan “mengambil sesuatu yang bukan
miliknya”. Tindakan mencuri merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh
peraturan apapun di dunia ini. Menurut hukum agama, mencuri adalah tindakan
dosa. Menurut hukum negara, mencuri adalah tindakan melawan hukum. Begitu
juga menurut norma adat yang berlaku diseluruh daerah di Indonesia bahwa
mencuri adalah perbuatan yang melanggar adat. Memang wajar seseorang yang
melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma-norma adat diberi hukuman.
Namun perlu diperhatikan siapa dan apa tujuan seseorang melakukan pencurian.
• Kembali ke topik "Antara Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara"
Kedua tindakan tersebut adalah melawan hukum karena sama-sama mencuri.
Namun perlu dibedakan tindakan yang dilakukan seorang anak yang mencuri
sandal jepit dengan tindakan seorang pejabat yang mencuri uang negara (korupsi).
Seorang anak nekat mencuri mungkin karena kemiskinan sehingga tidak mampu
membelinya. Sedangkan seorang pejabat mencuri uang negara (korupsi) bukan
karena kemiskinan, tapi demi memperkaya diri atau kelompoknya. Inilah yang
membuat sebagian besar rakyat marah karena banyak para pelaku korupsi
(koruptor) di negara ini yang belum disentuh hukum, sementara anak kurang
mampu yang mencuri sandal jepit saja dijerat hukum.
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas (3)
• Siapa yang tidak pernah dalam hidupnya melakukan kesalahan seperti mencuri. Sebagian
besar orang tentu pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan maupun berat.
Apalagi seorang anak dalam masa pertumbuhan sering melakukan kesalahan karena dalam
masa tersebut anak sedang mencari jati dirinya. Perlu peran orang tua mengawasi dan
mengarahkan anaknya supaya tidak terjerumus dalam tindakan salah. Orang tua harus
mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan anaknya. Apabila seorang anak melakukan
kesalahan seperti mencuri, maka orang tua harus menasehatinya. Siapa sebenarnya yang
kami maksud ORANG TUA di sini? Mereka adalah ayah dan ibu sebagai keluarga dekatnya,
orang sekitar lingkungan anak, dan penegak hukum sebagai aparatur negara. Bukankan
semua warga negara dilindungi oleh hukum dan undang-undang? Dengan arti kata semua
warga negara berkewajiban untuk melindungi anak.
• Menanggapi kasus anak seperti yang menimpa AAL, kami tidak setuju bila dijatuhi hukuman
penjara, karena perkembangannya akan terganggu. Lagi pula sebenarnya tujuan seseorang
dipenjara adalah untuk memberikan efek jera. Efek jera sangat tepat diberikan kepada
seorang koruptor, karena koruptor adalah orang dewasa yang telah bisa membedakan antara
yang benar dengan yang salah. Jadi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum
harus membedakan kesalahan seorang pencuri sandal jepit dengan seorang koruptor yang
mencuri uang negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Intinya “JANGAN HUKUM
TAJAM KEBAWAH DAN TUMPUL KEATAS”.
Hukum Tajam Kebawah, Tumpul
Keatas (4)
KESIMPULAN
Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling
berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu
mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas
mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan
harmoni kehidupan.
Manusia adalah individu yg terdiri dari jasad dan roh dan makhluk
yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya, dan menjadi
khalifah di permukaan bumi.
Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-
citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai
anggota masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga,
bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
dayurikaperdana19
 
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moralPertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Eka Zay
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Fair Nurfachrizi
 
Presentasi manusia dan peradaban
Presentasi manusia dan peradabanPresentasi manusia dan peradaban
Presentasi manusia dan peradaban
Deni Wahyu
 
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikaKelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
dayurikaperdana19
 
Etika, Moral, Akhlak (Agama) ppt
Etika, Moral, Akhlak (Agama) pptEtika, Moral, Akhlak (Agama) ppt
Etika, Moral, Akhlak (Agama) ppt
Aisyah Turidho
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
feggyernes
 
Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)
Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)
Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)
zoelfiqar
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
Rico Afrinando
 
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan NegaraProblematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara
nita junita
 
Teori filsafat ilmu
Teori filsafat ilmuTeori filsafat ilmu
Teori filsafat ilmumira_punya
 
Manusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukumManusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukumFaishal Dany
 
Pancasila kelompok VII
Pancasila kelompok VII Pancasila kelompok VII
Pancasila kelompok VII
dayurikaperdana19
 
Kumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmu
Kumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmuKumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmu
Kumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmu
PutriAgilya
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Susanti Susanti
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 

What's hot (20)

Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moralPertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Presentasi manusia dan peradaban
Presentasi manusia dan peradabanPresentasi manusia dan peradaban
Presentasi manusia dan peradaban
 
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikaKelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
 
Etika, Moral, Akhlak (Agama) ppt
Etika, Moral, Akhlak (Agama) pptEtika, Moral, Akhlak (Agama) ppt
Etika, Moral, Akhlak (Agama) ppt
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
 
Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)
Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)
Makalah isbd-manusia-dan-peradaban (1)
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan NegaraProblematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara
 
Teori filsafat ilmu
Teori filsafat ilmuTeori filsafat ilmu
Teori filsafat ilmu
 
Materi Analisis sosial
Materi Analisis sosialMateri Analisis sosial
Materi Analisis sosial
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Manusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukumManusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukum
 
Pancasila kelompok VII
Pancasila kelompok VII Pancasila kelompok VII
Pancasila kelompok VII
 
Ppt 1 dasar dasar antropologi
Ppt 1 dasar dasar antropologiPpt 1 dasar dasar antropologi
Ppt 1 dasar dasar antropologi
 
Kumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmu
Kumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmuKumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmu
Kumpulan pertanyaan & jawaban mata kuliah filsafat ilmu
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
Hakikat dan martabat manusia
Hakikat dan martabat manusiaHakikat dan martabat manusia
Hakikat dan martabat manusia
 

Viewers also liked

Manusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukumManusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukum
Raka Ditya
 
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.
nita junita
 
Makalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan Seni
Makalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan SeniMakalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan Seni
Makalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan Seniwidhasaputra
 
ILMU HUKUM DASAR
ILMU HUKUM DASARILMU HUKUM DASAR
ILMU HUKUM DASARAgus Basuki
 
Amit K Sawant C.V. - presentation
Amit K Sawant   C.V. - presentationAmit K Sawant   C.V. - presentation
Amit K Sawant C.V. - presentation
Amit Sawant - MRICS
 
Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015
Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015
Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015
IBGTV
 
Chapter 15
Chapter 15Chapter 15
Chapter 15mcfalltj
 
Ppt 6 march
Ppt 6 marchPpt 6 march
AKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie Tyrap
AKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie TyrapAKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie Tyrap
AKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie Tyrap
AKBAR TRADING
 
Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...
Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...
Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...
eSAT Journals
 
ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)
ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)
ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)
Chatrin Evelin
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Renta fija
Renta fijaRenta fija
Renta fija
Gustavo Torres
 

Viewers also liked (16)

Manusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukumManusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukum
 
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.
 
Makalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan Seni
Makalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan SeniMakalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan Seni
Makalah ISBD Manusia,Sains,Iptek Dan Seni
 
ILMU HUKUM DASAR
ILMU HUKUM DASARILMU HUKUM DASAR
ILMU HUKUM DASAR
 
Amit K Sawant C.V. - presentation
Amit K Sawant   C.V. - presentationAmit K Sawant   C.V. - presentation
Amit K Sawant C.V. - presentation
 
Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015
Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015
Comunicat de presa Life ADB 30.09.2015
 
My environment
My environmentMy environment
My environment
 
Chapter 15
Chapter 15Chapter 15
Chapter 15
 
Ppt 6 march
Ppt 6 marchPpt 6 march
Ppt 6 march
 
Manusia dan moral
Manusia dan moralManusia dan moral
Manusia dan moral
 
AKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie Tyrap
AKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie TyrapAKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie Tyrap
AKBAR TRADING EST| Thomas & Betts Cable Tie Tyrap
 
Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...
Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...
Screening of antibacterial and cytotoxic activity of extracts from epidermis ...
 
ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)
ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)
ISBD ( “Manusia, keragaman dan kesetaraan”)
 
Como hacer un buen retrato
Como hacer un buen retratoComo hacer un buen retrato
Como hacer un buen retrato
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Renta fija
Renta fijaRenta fija
Renta fija
 

Similar to MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM

98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
Reff Raf
 
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatBAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
Risdiana Hidayat
 
7 2.pdf
7 2.pdf7 2.pdf
7 2.pdf
AkbarRiyanto3
 
Etika org-pmrnth
Etika org-pmrnthEtika org-pmrnth
Etika org-pmrnthRatna Maula
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Ennas Otong
 
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptPPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
MoreNoob1
 
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptxmanusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
kincaySantika
 
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam PancasilaMusni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasilamusniumar
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
norma 28
 
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxManusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
aljaliljalil
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Anissa Carolina
 
PANCASILA ETIKA BERNEGARA
PANCASILA ETIKA BERNEGARAPANCASILA ETIKA BERNEGARA
PANCASILA ETIKA BERNEGARA
Lifia Citra Ramadhanti
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
dimar aji
 
Pertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.pptPertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.ppt
rusnedi1
 
Ham
HamHam
Hamiypa
 
Etika, norma, dan kode etik profesi
Etika, norma, dan kode etik profesiEtika, norma, dan kode etik profesi
Etika, norma, dan kode etik profesi
zia safira
 
Ppkn7 bab2
Ppkn7 bab2Ppkn7 bab2
Ppkn7 bab2
SMPK Stella Maris
 
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
musniumar
 
Ppt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestuPpt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestu
TrioAji
 

Similar to MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM (20)

98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatBAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
 
7 2.pdf
7 2.pdf7 2.pdf
7 2.pdf
 
Etika org-pmrnth
Etika org-pmrnthEtika org-pmrnth
Etika org-pmrnth
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2
 
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptPPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
 
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptxmanusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
 
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam PancasilaMusni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxManusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
 
PANCASILA ETIKA BERNEGARA
PANCASILA ETIKA BERNEGARAPANCASILA ETIKA BERNEGARA
PANCASILA ETIKA BERNEGARA
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Softskill okky
Softskill okkySoftskill okky
Softskill okky
 
Pertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.pptPertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.ppt
 
Ham
HamHam
Ham
 
Etika, norma, dan kode etik profesi
Etika, norma, dan kode etik profesiEtika, norma, dan kode etik profesi
Etika, norma, dan kode etik profesi
 
Ppkn7 bab2
Ppkn7 bab2Ppkn7 bab2
Ppkn7 bab2
 
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat  Dalam Implementasi HAM
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM
 
Ppt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestuPpt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestu
 

Recently uploaded

TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
Dedi Dwitagama
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
vannia34
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
muhammadriza64
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 

Recently uploaded (13)

TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 

MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM

  • 1. MANUSIA, NILAI, MORAL,MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUMDAN HUKUM Oleh:Oleh: Abdullah Nondyanto SiddikAbdullah Nondyanto Siddik (201443500734)(201443500734) Ahmad WidayadAhmad Widayad (201443500603)(201443500603) Moh Yala HidayahMoh Yala Hidayah (201443500618)(201443500618) SuswonoSuswono (201443500698)(201443500698)
  • 2. Latar Belakang Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan
  • 3. Latar Belakang (2) Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Secara umum ada tiga lingkungan yang sangat kondusif untuk melaksanakan pendidikan moral yaitu: 1.Lingkungan keluarga, 2.Lingkungan pendidikan, dan 3.Lingkungan masyarakat.
  • 4. Mengapa Membahas mengenai manusia, nilai, moral dan hukum Mengapa kita mengetahui Hakikat fungsi dari perwujudan nilai moral dan hukum Mengapa mempelajari tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan Mengapa membahas tentang problematika nilai, moral dalam masyarakat dan Negara Contoh Kasus : "Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas" Why?
  • 5. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan Hukum Pengertian Manusia Secara bahasa berasal dari kata “manu” (Sansekerta), “mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
  • 6. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan Hukum (2) Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.
  • 7. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan Hukum (3) Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral juga merupakan tata aturan norma- norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.
  • 8. Pengertian Manusia, Nilai, Moral dan Hukum (4) Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana
  • 9. Hakikat Fungsi Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu, satu diantaranya adalah aksiologi (filsafat nilai) yang mempunyai dua kajian utama yakni estetika dan etika. Estetika: berhubungan dengan keindahan Etika: berhubungan dengan baik dan salah
  • 10. Hakikat Fungsi Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum (2) Menurut Bartens ada tiga jenis makna etika, yaitu: 1.Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2.Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). 3.Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk (filsafat moral).
  • 11. Makna Nilai bagi Manusia Pengaruh Kehidupan Keluarga dalam Pembinaan Nilai Moral Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Pembinaan Nilai Moral Pengaruh Figur Otoritas Terhadap Perkembangan Nilai Moral Individu Pengaruh Otak atau Berpikir Terhadap Perkembangan Nilai Moral Pengaruh Informasi Terhadap Perkembangan Nilai Moral Hubungan Hukum Dan Moral Max Scheller berpendapat bahwa hierarki terdiri dari, nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan nilai kerohanian. Dan masih banyak lagi klasifikasi lainnya dari para pakar, namun adapula pembagian hierarki di Indonesia (khususnya pada masa dekade Penataran P4), yakni, nilai dasar, nilai instrumental, dan yang terakhir nilai praksis.
  • 12. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Tindakan-tindakan yang menuntut hak dan lupa pada kewajiban merupakan pemerasan. Sedangkan tindakan yang hanya menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak berakibat pada mudah diperbudak atau dipengaruhi orang lain.
  • 13. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN (2) Jadi keadilan bisa disimpulkan sbb: 1.Kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga Negara 2.Kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga Negara 3.Hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata.
  • 14. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN (3) Ciri-ciri keadilan adalah: 1. Tidak memihak 2. Sama hak 3. Sah menurut hukum 4. Layak dan wajar 5. Benar secara moral
  • 15. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN (4) Sedangkan akibat dari ketidakadilan adalah: 1.Kehancuran: diri, keluarga, perusahaan, masyarakat, bangsa dan Negara 2.Kezaliman yaitu keadaan yang tidak lagi menghargai, menghormati hak-hak orang lain, sewenang-wenang merampas hak orang lain demi keserakahan dan kepuasan nafsu.
  • 16. PROBLEMATIKA NILAI, MORAL, DAN HUKUM DALAM MASYARAKAT DAN NEGARA Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai, dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan bermoral, begitu juga sebaliknya jika nilai itu dalam arti negatif berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  • 17. Studi Kasus Hukum Tajam Kebawah, Tumpul Keatas
  • 18. Hukum Tajam Kebawah, Tumpul Keatas Istilah ini mungkin sudah lumrah di masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hokum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam kebawah dan tumpul keatas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah kebawah, Coba bandingkan dengan para Koruptor yang notabene adalah para penjabat kelas ekonomi ke atas, baik mulai dari tingkat anggota DPRD kota hingga para mantan menteri pun terjerat dengan kasus korupsi, Bayangkan saja beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi, salah satu kasus yang cukup menggemparkan adalah pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang bocah di Tasikmalaya, hanya karena sang pemilik merupakan anggota kepolisian, maka sang terdakwa yang masih berusia dibawah umur ini terancam hukuman penjara 5 tahun. Namun karena tekanan yang amat besar dari masyarakat banyak dan pemberitaan yang besar dari media maka kasus yang terjadi awal 2012 ini akhirnya berakhir dengan cara kekeluargaan. Sementara koruptor yang mencuri uang Negara miliyaran rupiah hanya dihukum 2 tahun penjara dan pemotongan masa tahanan (remisi). •Dari sinilah kami ingin mencoba menggali sedikit tentang permasalahan keadilan di Negara yang sudah 67 tahun merdeka ini dan memiliki bunyi sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. •Salah satu contoh kasus keadilan yang akan kami angkat adalah kasus pencurian sandal jepit dan vonis para koruptor. •Berikut adalah kutipan pendapat para pengamat politik tentang kasus yang sempat menghebohkan awal tahun 2012.
  • 19. • Topik yang akan kami angkat kali ini berjudul "Antara Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara" Kami mengangkat topik ini selain karena sesuai dengan studi kasus kali ini, juga banyak mendapat perhatian masyarakat luas termasuk media massa. Dimana AAL, seorang siswa kelas 1 SMK di Palu, Sulawesi Tengah, diajukan ke pengadilan atas kasus dugaan pencurian sandal jepit milik seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. • Kasus yang menimpa anak di bawah umur (15 tahun) ini mendapat perhatian serius dari Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Menurut Seto Mulyadi, semua pihak yang terkait kasus ini baik kepolisian maupun kejaksaan bersalah. Sanksi bagi kenakalan anak-anak seharusnya dikembalikan kepada orang tua anak bersangkutan, bukan di jerat dengan hukuman penjara. Selain itu Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat mengumpulkan 1.000 sandal jepit sebagai bentuk solidaritas buat AAL. Setelah terkumpul 1.000 sandal jepit, kemudian dititipkan ke mabes polri untuk diserahkan kepada Briptu Ahmad Rusdi si pemilik sandal jepit yang hilang di curi. Sepertinya rakyat marah karena tindakan dari pihak yang seharusnya melindungi anak, ternyata menyeretnya ke penjara. Hukum Tajam Kebawah, Tumpul Keatas (2)
  • 20. • Secara sederhana, mencuri dapat diartikan “mengambil sesuatu yang bukan miliknya”. Tindakan mencuri merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan apapun di dunia ini. Menurut hukum agama, mencuri adalah tindakan dosa. Menurut hukum negara, mencuri adalah tindakan melawan hukum. Begitu juga menurut norma adat yang berlaku diseluruh daerah di Indonesia bahwa mencuri adalah perbuatan yang melanggar adat. Memang wajar seseorang yang melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma-norma adat diberi hukuman. Namun perlu diperhatikan siapa dan apa tujuan seseorang melakukan pencurian. • Kembali ke topik "Antara Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara" Kedua tindakan tersebut adalah melawan hukum karena sama-sama mencuri. Namun perlu dibedakan tindakan yang dilakukan seorang anak yang mencuri sandal jepit dengan tindakan seorang pejabat yang mencuri uang negara (korupsi). Seorang anak nekat mencuri mungkin karena kemiskinan sehingga tidak mampu membelinya. Sedangkan seorang pejabat mencuri uang negara (korupsi) bukan karena kemiskinan, tapi demi memperkaya diri atau kelompoknya. Inilah yang membuat sebagian besar rakyat marah karena banyak para pelaku korupsi (koruptor) di negara ini yang belum disentuh hukum, sementara anak kurang mampu yang mencuri sandal jepit saja dijerat hukum. Hukum Tajam Kebawah, Tumpul Keatas (3)
  • 21. • Siapa yang tidak pernah dalam hidupnya melakukan kesalahan seperti mencuri. Sebagian besar orang tentu pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan maupun berat. Apalagi seorang anak dalam masa pertumbuhan sering melakukan kesalahan karena dalam masa tersebut anak sedang mencari jati dirinya. Perlu peran orang tua mengawasi dan mengarahkan anaknya supaya tidak terjerumus dalam tindakan salah. Orang tua harus mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan anaknya. Apabila seorang anak melakukan kesalahan seperti mencuri, maka orang tua harus menasehatinya. Siapa sebenarnya yang kami maksud ORANG TUA di sini? Mereka adalah ayah dan ibu sebagai keluarga dekatnya, orang sekitar lingkungan anak, dan penegak hukum sebagai aparatur negara. Bukankan semua warga negara dilindungi oleh hukum dan undang-undang? Dengan arti kata semua warga negara berkewajiban untuk melindungi anak. • Menanggapi kasus anak seperti yang menimpa AAL, kami tidak setuju bila dijatuhi hukuman penjara, karena perkembangannya akan terganggu. Lagi pula sebenarnya tujuan seseorang dipenjara adalah untuk memberikan efek jera. Efek jera sangat tepat diberikan kepada seorang koruptor, karena koruptor adalah orang dewasa yang telah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum harus membedakan kesalahan seorang pencuri sandal jepit dengan seorang koruptor yang mencuri uang negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Intinya “JANGAN HUKUM TAJAM KEBAWAH DAN TUMPUL KEATAS”. Hukum Tajam Kebawah, Tumpul Keatas (4)
  • 22. KESIMPULAN Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yg terdiri dari jasad dan roh dan makhluk yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya, dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita- citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia.
  • 23.