Dokumen tersebut merupakan laporan tugas kuliah mata kuliah Pengantar Sosiologi yang membahas tentang hukum adat suku Dayak sebagai pengontrol masyarakat. Dokumen ini membahas pengertian pengendalian sosial, macam-macam pengendalian sosial, cara yang dilakukan dalam kontrol sosial, lembaga pengendalian sosial, fungsi pengendalian sosial, faktor penentu efektivitas kontrol sosial, dan permas

1. TUGAS KULIAH
PENGANTAR SOSIOLOGI
“Hukum Adat Suku Dayak Sebagai Pengontrol
Masyarakat”
Oleh:
Kana Lailatul Ahadiyah (071411431059)
Diana Nensy W E P S (071411431064)
Tri Asrinda W (071411431073)
Anggi Wahyu Pandu W (071411433009)
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2014

2. PEMBAHASAN
A.Pengertian
Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk
menertibkan anggota yang membangkang.(Peter Berger,1978)
Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk
menertibkan anggota yang membangkang termasuk didalmnya terdapat pada proses
sosialisasi(Roucek 1965)
Pengendalian sosial terjadi karena adanya perilaku menyimpang,
Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku
menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut ( Soekanto, 181:45)
1. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidah
memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka
penafsiran dan penerapan.
3. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga
masyarakat, dan
4. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat
secara merata.
B.Macam pengendalian Sosial
a. Menurut waktunya
· Pengendalian Preventif
Pengendalian sosial preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya
penyimpangan perilaku, misalnya dapat berbentuk nasihat, anjuran dan lain-lain.
· Pengendalian represif
Pengendalian sosial represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya
pelanggaran atau penyimpangan perilaku. Misalnya, dapat berbentuk teguran, peringatan
lisan dan tertulis, sanksi administrasi, denda, dan bahkan hukuman mati.
b. Menurut Petugasnya
· Pengendalian sosial formal
Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh aparatur Negara, misalnya pengamanan yang
dilakukan oleh polisi, hakim, dan jaksa, serta oleh aparat KPK.
· Pengendalian sosial nonformal
Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat biasa dalam bentuk unjuk
rasa, demonstrasi yang dilakukan ibu- ibu rumah tangga, mahasiswa, dan tokoh-tokoh
masyarakat lainnya.
c. Menurut sifatnya
· Pengendalian sosial kuratif

3. Pengendalian sosial kuartif adalah pengendalian sosial dalam bentuk pembinaan atau
penyembuhan terhadap berbagai macam bentuk perilaku yang menyimpang, misalnya
penyembuhan kepada eks pemakai narkoba.
· Pengendalian sosial partisipatif
Pengendalian sosial partisipatif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan
mengikutsertakan pelaku untuk melakukan penyembuhan atau perbaikan perilaku. Misalnya
kepada mantan pencuri yang ditugaskan menjadi aparat keamanan.
C.Cara yang dilakukan dalam Kontrol Sosial
Roucek mengatakan bahwa cara yang paling tua dan terakhir adalah dengan
paksaan.Roucek juga mengatakan bahwa kekerasan fisik akan sah apabila semua cara aksaan
lain gagal.
a. Pendidikan
Pendidikan juga berperan sebagai alat pengendalian sosial karena pendidikan dapat membina
dan mengarahkan warga masyarakat terutama anak sekolah kepada pembentukan sikap dan
tindakan para siswa yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, bangsa
dan negaranya.
b. Pendidikan Agama
Pendidikan Agama dapat berperan sebagai alat pengendalian sosial, karena Agama dapat
memengaruhi sikap dan perilaku para pemeluknya dalam pergaulan hidup masyarakat.
c. Gosip atau desas-desus
Gosip atau desas-desus adalah bentuk pengendalian sosial atau kritik sosial yang dilontarkan
secara tertutup oleh masyarakat terhadap warga masyarakat yang menyimpang perilakunya.
d. Teguran
Teguran adalah kritik sosial yang dilontarkan secara terbuka oleh masyarakat terhadap warga
masyarakat yang berperilaku menyimpang.
e. Kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat supernatural
Diantara masyarakat primitif, baik orang purba maupun orang modern keduanya
menggunakan sarana biasa maupun sarana supernatural (yang bersifat melebihi kodrat) dalam
kendali sosialnya.
f. Hukuman
Dengan adanya sanksi hukuman yang keras, tentunya akan membuat jera bagi para
pelanggar, sehingga tidak berani mengulanginya lagi.
D.Lembaga Pengendalian Sosial
Jenis-jenis lembaga pengendalian sosial ada 5 macam yang sangat mendasar yaitu
sebagai berikut:
a. Lembaga Kepolisian
Polisi merupakan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada dalam hal ini
bertugas pelindung terhadap ketertiban masyarakat.
b. Lembaga Kejaksaan
Lembaga kejaksaan pada hakikatnya merupakan lembaga formal yang bertugas sebagai
penuntut umum yaitu pihak yang melakukan peuntutan terhadap mereka-mereka yang
melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tertib hukum yang berlaku.
c. Lembaga Pengadilan

4. Lembaga Pengadilan pada hakikatnya juga merupakan lembaga pengadilan sosial formal
yang bertugas untuk memeriksa kembali hasil penyidikan dan BAP dari kepolisian serta
menindaklanjuti tuntutan dari kejaksaan terhadap kasus pelanggaran itu sendiri.
d. Lembaga KPK
KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberantas para korupsi di tanah air.
e. Lembaga Adat
Penyimpangan perilaku diselesaikan berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku di bawah
penyelanggaran tokoh-tokoh adat setempat.
f. Tokoh-Tokoh Masyarakat
Tokoh-tokoh masyarakat ini merupakan panutan sekaligus pengendali yang dipatuhi oleh
warga masyarakat yang lain. Usaha warga masyarakat untuk memberikan opini dan
penekanan terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar ketentuan perundang yang
berlaku baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung disebut kontrol sosial
D.Fungsi Pengendalian Sosial
Koentjaraningrat menyebut sekurang-kurangnya lima macam fungsi pengendalian
sosial, yaitu :
a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
c. Mengembangkan rasa malu
d. Mengembangkan rasa takut
e. Menciptakan sistem hukum
E.Faktor penentu Efektifitas Kontrol Sosial
Ada lima faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauhkah sesungguhnya
sesuatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif,
yaitu :
1. Menarik-tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan ;
2. Otonom-tidaknya kelompok masyarakat itu;
3. Beragam-tidaknya norma-norma yang berlaku di dalam kelompok itu,
4. Besar-kecilnya dan bersifat anomie-tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan;
dan
5. Toleran-tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi.
1. Menarik-Tidaknya Kelompok Masyarakat Itu Bagi Warga yang Bersangkutan.
Pada umumnya, kian menarik sesuatu kelompok bagi warganya, kian besarlah
efektivitas kontrol sosial atas warga tersebut, sehingga tingkah pekerti-tingkah pekerti warga
itu mudah dikontrol conform dengan keharusan-keharusan norma yang berlaku. Pada
kelompok yang disukai oleh warganya, kuatlah kecendrungan pada pihak warga-warga itu
untuk berusaha sebaik-baiknya agar tidak melanggar norma kelompok. Norma-norma pun
menjadi self-enforcing. Apabila terjadi pelanggaran, dengan mudah si pelanggar itu dikontrol
dan dikembalikan taat mengikuti keharusan norma. Sebaliknya, apabila kelompok itu tidak
menarik bagi warganya, maka berkuranglah motif pada pihak warga kelompok untuk selalu
berusaha menaati norma-norma sehingga karenanya-bagaimanapun juga keras dan tegasnya
kontrol sosial dilaksanakan-tetaplah juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
2. Otonom-Tidaknya Kelompok Masyarakat Itu.
Makin otonom suatu kelompok, makin efektiflah kontrol sosialnya, dan akan semakin
sedikitlah jumlah penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di
atas norma-norma kelompok. Dalil tersebut diperoleh dari hasil studi Marsh.

5. Penyelidikan Marsh ini dapat dipakai sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan
mengapa kontrol sosial efektif sekali berlaku di dalam masyarakat-masyarakat yang kecil-kecil
dan terpencil; dan sebaliknya mengapa di dalam masyarakt kota besar-yang terdiri dari
banyak kelompok-kelompok sosial besar maupun kecil itu – kontrol sosial bagaimanapun
juga kerasnya dilaksanakan tetap saja kurang efektif menghadapi pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi.
3. Beragam-Tidaknya Norma-norma yang Berlaku di dalam Kelompok Itu
Makin beragam macam norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok- lebih- lebih
apabila antara norma-norma itu tidak ada kesesuaian, atau apabila malahan bertentangan-maka
semakin berkuranglah efektivitas kontrol sosial yang berfungsi menegakkannya. Dalil
ini pernah dibuktikan di dalam sebuah studi eksperimental yang dilakukan oleh Meyers.
Dihadapkan pada sekian banyak norma-norma yang saling berlainan dan saling
berlawanan, maka individu- individu warga masyarakat lalu silit menyimpulkan adanya
sesuatu gambaran sistem yang tertib, konsisten, dan konsekuen. Pelanggaran atas norma yang
satu (demi kepentingan pribadi) sering kali malahan terpuji sebagai konformitas yang
konsekuen pada norma yang lainnya. Maka, dalam keadaan demikian itu, jelas bahwa
masyarakat tidak akan mungkin mengharapkan dapat terselenggaranya kontrol sosial secara
efektif.
4. Besar-Kecilnya dan Bersifat Anomie-Tidaknya Kelompok Masyarakat yang
Bersangkutan
Semakin besar suatu kelompok masyarakat, semakin sukarlah orang saling
mengidentifikasi dan saling mengenali sesama warga kelompok. Sehingga, dengan
bersembunyi di balik keadaan anomie (keadaan tak bisa saling mengenal), samakin bebaslah
individu- individu untuk berbuat “semaunya”, dan kontrol sosialpun akan lumpuh tanpa daya.
Hal demikian itu dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat-masyarakat
primitif yang kecil-kecil, di mana segala interaksi sosial lebih bersifat langsung
dan face-to-face. Tanpa bisa bersembunyi di balik sesuatu anomie, dan tanpa bisa sedikit pun
memanipulasi situasi heterogenitas norma, maka warga masayarakat di dalam masyarakat-masyarakat
yang kecil-primitif itu hampir-hampir tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari
kontrol sosial. Itulah sebabnya maka kontrol sosial di masyarakat primiti f itu selalu terasa
amat kuatnya, sampai-sampai suatu kontrol sosial yang informal sifatnya-seperti ejekan dan
sindiran-itu pun sudah cukup kuat untuk menekan individu- individu agar tetap memerhatikan
apa yang telah terlazim dan diharuskan.
5. Toleran-Tidaknya Sikap Petugas Kontrol Sosial Terhadap Pelanggaran yang
Terjadi
Sering kali kontrol sosial tidak dapat terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan
kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran
(menenggang) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Mengambil sikap toleran, pelaksana kontrol sosial itu sering membiarkan begitu saja
sementara pelanggar norma lepas dari sanksiyang seharusnya dijatuhkan.
Adapun toleransi pelaksana-pelaksana kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi umumnya tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Ekstrim-tidaknya pelanggaran norma itu;
b. Keadaan situasi sosial pada ketika pelanggaran norma itu terjadi;
c. Status dan reputasi individu yang ternyata melakukan pelanggaran; dan

6. d. Asasi-tidaknya nilai moral-yang terkandung di dalam norma-yang terlanggar.
F.Permasalahan dalam Pengendalian sosial(Hukum Adat suku dayak bagi masyarakatnya)
Sekarang ini,banyak masyarakat yang melakukan tindakan sosial menyimpang baik
itu bersifat positif ataupun negatif.Karena lemahnya kesadaran diri sendiri dan juga lemahnya
pengendalian sosial oleh lembaga sosial itu sendiri.
Bahkan sekarang.hukum adat pun juga tidak mengikat kuat bagi sebagian suku
sebagai pengontrol social.Ada sebagain suku yang masih mengikat kuat hukum adat tradisi
suku mereka,semisal suku dayak yang masih mengikat kuat hokum adatnya.

7. DAFTAR PUSTAKA
Kamanto,Sunarto 2000. Pengantar Sosiologi.Jakarta:.Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia
Sudarmi, Sri. 2009. Sosiologi 1 Kelas X SMA/ MA. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.
Narwoko J.Dwi,Bagong Suyanto.2011.Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.