Manusia nilai hukum

1. Bab 4: Manusia,
Nilai, Norma dan
Hukum
(1) memahami nilai sebagai sumber norma, (2)
memahami macam-macam norma sosial, (3)
memahami penggolongan hukum di Indonesia,
dan (4) menjelaskan tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
Oleh Sri Suwartiningsih

2. Nilai
• Menurut Giddens (1994) nilai adalah
gagasan-gagasan yang dimiliki oleh
seseorang atau kelompok tentang apa
yang dikehendaki, apa yang layak, dan
apa yang baik atau buruk.

3. Nilai
• Horton dan Hunt (1987) nilai adalah
gagasan-gagasan tentang apakah
suatu tindakan itu penting atau tidak
penting.

4. Nilai
• Richard T. Shaefer dan Robert P.
Lamn (1998) memberi definisi nilai
sebagai gagasan kolektif (bersama)
tentang apa yang dianggap baik,
penting, diinginkan dan dianggap
layak, sekaligus tentang yang tidak
baik, tidak penting, tidak diinginkan
dan tidak layak dalam sebuah
kebudayaan. Nilai menunjukkan apa
yang penting dalam kehidupan manusia
baik sebagai individu maupun sebagai

5. • Kimball Young ,Mengemukakan nilai
adalah asumsi yang abstrak dan
sering tidak disadari tentang apa
yang dianggap penting dalam
masyarakat.
• A.W.Green ,Nilai adalah kesadaran
yang secara relatif berlangsung
disertai emosi terhadap objek.

6. • Woods , Mengemukakan bahwa nilai
merupakan petunjuk umum yang telah
berlangsung lama serta mengarahkan
tingkah laku dan kepuasan dalam
kehidupan sehari-hari
• M.Z.Lawang, Menyatakan nilai adalah
gambaran mengenai apa yang
diinginkan,yang pantas,berharga,dan
dapat memengaruhi perilaku sosial
dari orang yang bernilai tersebut.

7. Nilai
• Karel J. Veeger , Menyatakan
sosiologi memandang nilai-nilai
sebagai pengertian-pengertian
(sesuatu di dalam kepala orang)
tentang baik tidaknya perbuatan-
perbuatan. Dengan kata lain, nilai
adalah hasil penilaian atau
pertimbangan moral.

8. • Hendropuspito, Menyatakan nilai
adalah segala sesuatu yang dihargai
masyarakat karena mempunyai daya
guna fungsional bagi perkembangan
kehidupan manusia.

9. • Nilai mempengaruhi perilaku manusia dan
berfungsi sebagai ukuran dalam
mengevaluasi tindakan orang lain
• Orang yang menjunjung nilai tinggi
‘demokrasi’ akan selalu berusaha
memecahkan persoalan secara damai,
menghormati perbedaan pendapat,
menghargai sesama, dan taat pada
keputusan bersama

10. • Orang-orang yang memaksakan
kehendak, sewenang-wenang,
dan mau menang sendiri dinilai
sebagai tidak demokratis. Jadi
nilai memang mempengaruhi
perilaku seseorang dan menjadi
ukuran dalam menilai baik
buruknya, penting tidaknya, atau
layak tidaknya tindakan
seseorang.

11. Norma
Perilaku
Gagasan
kolektif
Nilai

12. Macam-macam norma
sosial
• Norma yang berlaku di
masyarakat bermacam-macam
bentuknya, dan dapat digolongkan
menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu:
usage, mode, folkways, mores,
pranata sosial dan norma hukum.

13. usage
• Cara melakukan sesuatu dalam hubungan
antar individu di masyarakat, dan
merupakan norma yang paling lemah daya
ikatnya. Misalnya, dalam menyatakan
kepuasan sesudah makan, orang
diharapkan tidak bersendawa. Namun,
jika terpaksa bersendawa, ia paling-
paling mendapat tegoran dari orang
disekitarnya dengan pandangan yang
merendahkan.

14. Mode
• Cara melakukan sesuatu yang cenderung
diikuti orang banyak dalam jangka waktu
tertentu dan memang berubah-ubah dari
waktu ke waktu, sebagaimana berlaku
dalam banyak bidang seperti potongan
rambut, cara berpakaian, musik,
arsitektur, dan sebagainya. Jika tidak
mengikuti mode, orang tidak dikenai
sanksi, kecuali dinilai ‘ketinggalan jaman’
oleh para pengikutnya.

15. Folkways
• Merupakan kebiasaan suatu kelompok dalam
melakukan sesuatu hal, sebagaimana tampak
ketika orang: mengambil lajur sebelah kiri
setiap kali mengendarai kendaraan, makan
dengan menggunakan sendok dan garpu,
berjabat tangan ketika bertemu, berbaju
batik dalam acara resmi, dan sebagainya.
Sebagai norma pengatur hidup keseharian
warga, menurut Horton dan Hunt (1987),
folkways terdiri dari dua macam berdasarkan
alasan keharusan dipatuhinya: karena
merupakan perilaku yang baik dan sopan, dan
karena merupakan perilaku yang penting bagi
kesejahteraan masyarakat.

16. Mores
• Merupakan norma yang dilandasi moral,
dan sebagai norma moral memberlakukan
gagasan benar salah yang mendorong
serta melarang perbuatan-perbuatan
tertentu. Sebagaimana dibutuhkan demi
kesejahteraan masyarakat, setiap
masyarakat menuntut penghormatan dan
kepatuhan terhadap mores, dan
pelanggaran terhadapnya akan
menimbulkan sanksi atau hukuman.

17. • Dalam keseharian, mores tampak
misalnya dalam tabu atau larangan-
larangan memakan daging sapi, babi,
kuda dan sebagainya; larangan
mempertontonkan bagian tubuh tertentu
seperti wajah, tungkai, buah dada dan
sebagainya; dan larangan mengucapkan
kalimat-kalimat mantra tertentu, dan
sebagainya.

18. Pranata sosial
• Merupakan pembakuan folkways dan mores,
karena di dalamnya terkandung kegiatan-
kegiatan yang amat penting bagi pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat pendukungnya.
Sebagai sistem hubungan sosial yang
terorganisir serta mengandung nilai-nilai sosial
beserta cara-cara tertentu dalam pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat, pranata sosial
pokok dalam kompleksitas masyarakat tampak
dalam kehidupan keluarga, agama, pemerintah,
pendidikan dan organisasi kegiatan ekonomi.

19. Hukum
• Merupakan norma yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat, yang telah diformalkan
atau dirumuskan secara jelas dan tegas dan
dipaksakan berlakunya oleh lembaga yang
berwenang. Terumuskan sebagai ‘norma
hukum’, hukum berujud serangkaian kaidah
atau petunjuk hidup manusia yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang; berisi perintah atau
larangan bagi manusia dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
yang apabila dilanggar si pelanggar akan
dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang.

20. • Sebagai pelengkap paripurna bagi norma-
norma lain sebagaimana berlaku dalam
kehidupan masyarakat, norma hukum
memperkuat sanksi atas pelanggaran
terhadap norma yang lain. Selain itu
norma hukum juga mengatur bidang-
bidang kehidupan tertentu yang belum
diatur oleh norma lain. Terkadang hukum
berisi ketentuan yang sama dengan
moral. Mencuri dan membunuh adalah
tindakan ilegal yang melanggar hukum
dan tak bermoral (melanggar mores).

21. • Demi pengaturan kehidupan masyarakat,
norma-norma dibangun, dipelihara dan
ditegakkan sebagai pedoman dalam
berbagai tindakan hidup seperti
tindakan kesusilaan (norma susila),
kesopanan (norma kesopanan), agama
(norma agama), dan hukum (norma
hukum).

22. • Sebagai serangkaian aturan hidup
yang dipercaya berasal dari Tuhan
oleh sebuah komunitas keagamaan
tertentu, ‘norma agama’ tampil
dalam bentuk ajaran agama
tertentu. Pelanggaran terhadapnya
akan menimbulkan rasa berdosa, dan
sanksinya dipercaya akan diterima
kelak sesudah si pelanggar
meninggal dunia.

23. • Seiring dengan perkembangan
kehidupan manusia yang semakin
individualistis, bisikan hati nurani
tak dihiraukan lagi, sopan santun tak
ditaati lagi, kepedulian antar
sesama tak berjalan lagi, serta
norma agama tak dihormati lagi.

24. • Sementara masyarakat tetap
memerlukan aturan atau norma
yang bersifat mengikat beserta
sanksi yang mesthi dipaksakan
bagi para pelanggarnya, maka
‘norma hukum’ lah sebagai
jawaban atas kebutuhan
tersebut.

25. Penggolongan Hukum di
Indonesia
• Menurut cara ini dapat dibedakan dua macam
hukum: hukum publik dan hukum privat. Yang
pertama berfungsi mengatur hubungan antara
warga negara dengan negara dan dengan alat-alat
kelengkapan negara yang isinya menyangkut
kepentingan umum, yang mencakup: hukum tata
negara, hukum administrasi negara, serta hukum
pidana dan hukum acara. Yang kedua berfungsi
mengatur hubungan antar orang per orang, dan
isinya menyangkut kepentingan pribadi, yang
mencakup: hukum perorangan/pribadi, hukum
keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.

26. Tata urutan peraturan
perundang-undangan di
Indonesia
1.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU)
4. PP
5. Perda

27. Terimakasih