SlideShare a Scribd company logo
Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)
StandarStandar
Kompetensi :Kompetensi :
5. Menghargai5. Menghargai
persamaanpersamaan
kedudukan wargakedudukan warga
negara dalamnegara dalam
berbagai aspekberbagai aspek
kehidupankehidupan..
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
5.1.5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara danMendeskripsikan kedudukan warga negara dan
pewargane-garaan di Indonesia.pewargane-garaan di Indonesia.
5.2. Menganalisis persamaan kedu-dukan warga5.2. Menganalisis persamaan kedu-dukan warga
negara dalam kehidupan bermasyarakat,negara dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.berbangsa, dan bernegara.
5.3.5.3. Menghargai persamaan kedu-dukan wn tanpaMenghargai persamaan kedu-dukan wn tanpa
membedakan ras, agama, gender, golongan,membedakan ras, agama, gender, golongan,
budayabudaya, dan suku., dan suku.
Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit
StandarStandar
Kompetensi :Kompetensi :
5. Menghargai5. Menghargai
Persamaan KedudukanPersamaan Kedudukan
Warga Negara DalamWarga Negara Dalam
Berbagai AspekBerbagai Aspek
Kehidupan.Kehidupan.
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
5.1. M5.1. Mendeskripsikanendeskripsikan
Kedudukan Warga NegaraKedudukan Warga Negara
Dan Pewarganegaraan DiDan Pewarganegaraan Di
Indonesia.Indonesia.
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
o Menguraikan Pengertian Rakyat Di Dalam Suatu Negara
Dan Asas Kewarganegaraan.
o Mendeskripsikan Penduduk Dan Warga Negara Indonesia.
o Menganalisis Undang-undang Kewargane-garaan Indonesia
o Menganalisis Kedudukan Warga Negara Dan
Pewarganegaraan Di Indonesia.
Rakyat Dalam Suatu Negara
Asas Kewarganegaraan
Penduduk dan Warga Negara Indonesia
 Penduduk
 Bukan Penduduk
 Warga Negara
 Bukan WN
KEDUDUKAN
WARGA NEGARA &
PERWAGA-
NEGARAAN DI
INDONESIA
Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia
Kedudukan Warga negara dan Pewarganegaraan
di Indonesia
a. Rakyat Dalam Suatu Negara
Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh
rasa persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang
memiliki ikatan hukum dengan pemerintah.
Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dalam
wilayah kekuasaan negara & tunduk pada kekusaan negara itu
1. KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Rakyat,Rakyat, berdasarkanberdasarkan hubungannya dengan daerah tertentuhubungannya dengan daerah tertentu dapatdapat
dibedakandibedakan penduduk dan bukan pendudukpenduduk dan bukan penduduk..
1.1. Penduduk,Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili diadalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di
dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama.dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama.
Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai WargaPenduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga
Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap diNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di
Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga pendudukIndonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk
2.2. Bukan PendudukBukan Penduduk,, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayahadalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah
negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.
Rakyat,Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintahberdasarkan hubungannya dengan pemerintah
negaranya dapat dibedakannegaranya dapat dibedakan warga negara & bukan warga negara.warga negara & bukan warga negara.
1.1. Warga Negara,Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentuadalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu
mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraanmrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan
WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperolehWN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh
melaluimelalui prosesproses naturalisasinaturalisasi..
2.2. Bukan Warga Negara (orang asing),Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang beradaadalah mereka yang berada
pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggotapada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota
negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dinegara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di
mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).
B. ASAS KEWARGANEGARAAN
Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan:
 Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.
 Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.
Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak :
 Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel
aktif).
 Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam
stelsel pasif)
Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakanPenentuan Kewarganegaraan dpt dibedakan
menurut Asas :menurut Asas :
 Ius Soli,Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kanpenentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan
daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yangdaerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang
dilahirkan di negaradilahirkan di negara AA maka ia akan menjadi warga negaramaka ia akan menjadi warga negara AA,,
walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir,walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir,
Amerika, dll).Amerika, dll).
 Ius Sanguinis,Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkanpenentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan
pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yangpertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang
dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, makadilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka
orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negaraorang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara
RRC).RRC).
C. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA INDONESIAC. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA INDONESIA
Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :
• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli danYang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yangorang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagaidisahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara.warga negara.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempatPenduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.tinggal di Indonesia.
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undangundang..
PENDUDUK DI INDONESIA, BERDASARKANPENDUDUK DI INDONESIA, BERDASARKAN INDISCHE STAATSREGELINGINDISCHE STAATSREGELING
TAHUN 1927, TERBAGI DALAM 3 GOLONGAN, YAITU :TAHUN 1927, TERBAGI DALAM 3 GOLONGAN, YAITU :
 Golongan EropaGolongan Eropa,, yang terdiri atas :yang terdiri atas :
1.1. Bangsa Belanda,Bangsa Belanda,
2.2. Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari EropaBukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa
3.3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)
4.4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya samaOrang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama
dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrikadengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika
Selatan), dan keturunannya.Selatan), dan keturunannya.
 Golongan Timur Asing, yang terdiri atas :Golongan Timur Asing, yang terdiri atas :
1.1. Golongan Cina (Tionghoa), danGolongan Cina (Tionghoa), dan
2.2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, danGolongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan
lain-lain).lain-lain).
 Golongan BumiputeraGolongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:(Indonesia), yang meliputi:
1.1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasukiOrang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki
golongan rakyat lain, dangolongan rakyat lain, dan
2.2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk danOrang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan
menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesiamenyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.asli.
Peraturan
perundangan
tentang warga
negara Indonesia
yang pernah
berlaku : 1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang
Kewarganegaraan Indonesia.
2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi
kewarga-negaraan antara Indo-nesia dan RRC,
3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan
Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No.
3/Tahun 1946,
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU
No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan
Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958,
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian,
 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang
Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
 Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No.
32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian.
 Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non
Pribumi Dalam Semua Perumusan dan
Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan
Program ataupun Pelaksanaan.
Peraturan
perundangan
pendukung
pelaksanaan UU
tentang Kewarga-
negaraan
Republik
Indonesia
1.1. Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan wargaBerikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan warga
negara asing harus jelasnegara asing harus jelas !!
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Rakyat, Asas Kwn, Penduduk dan WNI, UU Kwn , dilanjutkan Penugasan dng
menjawab pertanyaan sbb :
2.2. Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di IndonesiaDalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di Indonesia
mengalami perubahan. Apa saja perubahan tersebut?mengalami perubahan. Apa saja perubahan tersebut?
…………………………………………………………….
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
a. Warga Negara Indonesia : ..............................................................
b. Warga Negara Asing : ......................................................................
2. KEDUDUKAN WARGA NEGARA & PEWARGANEGARAN DI
INDONESIA
Kedudukan warga negara di dalam suatu
negara, sangat penting statusnya terkait
dengan hak dan kewajiban yang dimiliki.
Perbedaan status/kedudukan sebagai wn
sangat berpengaruh terhadap hak dan
kewajibannya baik yang mencakup bidang
politik, ekonomi, sosial – budaya maupun
hankam.
a. KEDUDUKAN
WARGA NEGARA
a. Kedudukan Warga Negara
Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari segalaHak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala
macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasarmacam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar
sebagai warga negara :sebagai warga negara :
• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),
• Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),
• Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),
• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),
• Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
• Mendapat pendidikan (Pasal 31),Mendapat pendidikan (Pasal 31),
• Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
• Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) danMengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan
• Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).
B. KEWAJIBAN DASAR SEBAGAI WARGA NEGARA :B. KEWAJIBAN DASAR SEBAGAI WARGA NEGARA :
• Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD
1945, alinea I),
• Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
(Pembukaan UUD 1945, alinea II),
• Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara
(Pembukaan UUD 1945, alinea IV),
• Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),
• Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),
• Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),
• Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),
• Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),
• Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B).
a. Hak di bidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan
memasuki suatu organisasi sosial politik
b. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan,
mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan
c. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan,
memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha
d. Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan
sosial, kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan
hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya
C. HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN
DEMOKRASI DI INDONESIA
Bertanggungjawab Terhadap :Bertanggungjawab Terhadap :
• Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.
• Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas danPelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan
rahasia serta jujur dan adilrahasia serta jujur dan adil
• Hukum dan pemerintahan RI.Hukum dan pemerintahan RI.
• Usaha pembelaan negara.Usaha pembelaan negara.
• Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisiPelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisi
kemerdekaan Indonesiakemerdekaan Indonesia..
D. TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA DALAMD. TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA DALAM
PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILAPELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA
E. PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/
perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut),
b. Kelahiran (asas ius soli),
c. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah
umur 5 tahun),
d. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,
e. Pewarganegaraan (naturalisasi),
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,
g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah
atau ibunya (asas ius sanguinis),
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah
atau ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah
berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.
BAGAN PROSEDUR CARA MEMPEROLEHBAGAN PROSEDUR CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA (UU NO. 62/1958)KEWARGANEGARAAN INDONESIA (UU NO. 62/1958)
P R E S I D E N
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEHAKIMAN
MENELITI SYARAT-SYARAT
JURIDIS & MENERUSKAN
PERMOHONAN
PEWARGANEGARAAN
KEPADA PRESIDEN
PEMOHON
PENGADILAN NEGERI/
PERWAKILAN R I
DI LUAR NEGERI
SUMPAH
PERLENGKAPAN
5
3
2
1
6
7
4
5
x)
SYARAT – SYARAT DALAM MEMPEROLEHSYARAT – SYARAT DALAM MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 12/2006KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 12/2006
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling
singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI
Tahun 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 1 th/lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
F. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R.I.(UU NO.12/2006)F. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R.I.(UU NO.12/2006)
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,
b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18
(delapan belas) tahun,  bertempat tinggal di luar negeri,
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing,
g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk
negara asing;
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Langkah-langkah :
• Bentuk kelompok dgn anggota antara 3 – 4 orang.
• Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelejaran.
• Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok
serta memberi tanggapan thd wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
• Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
• Buatlah kesimpulan bersama.
• Penutup.
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pewarganegaraan di
Indonesia dan Hilangnya kewarganegaraan di Indonesia, lakukan Strategi
Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
5.3. Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender,
golongan, budaya, dan suku.
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
5.5. Menghargai persamaan kedudukan wargaMenghargai persamaan kedudukan warga
negara dalam berbagai aspek kehidupan.negara dalam berbagai aspek kehidupan.
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan Makna Persamaan.
 Mendeskripsikan Jaminan Persamaan Hidup Berdasarkan Pendekatan
Kultural Dan Konstitusi Negara.
 Menganalisis Jaminan Persamaan Hidup Dalam Pembukaan Uud 1945,
Sila-sila Pancasila, Uud 1945 Dan Peraturan Perundangan Lainnya.
 Menampilkan Sikap Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara.
Makna Persamaan
PERSAMAAN
KEDUDUKAN WARGA
NEGARA
Jaminan Persamaan
Hidup
Tidak Diskriminatif
Pendekatan Kultural
Dalam Konstitusi Negara
3. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan
nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama
tanpa diskriminasi.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perekat yang
melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa Indonesia.
a. Makna Persamaana. Makna Persamaan
• Nilai ReligiusNilai Religius
• Nilai Gotong RoyongNilai Gotong Royong
• Nilai Ramah TamahNilai Ramah Tamah
• Nilai Kerelaan Berkorban danNilai Kerelaan Berkorban dan
Cinta Tanah AirCinta Tanah Air
b.b. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL)JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL)
Nilai kultural yang perlu dilestarikanNilai kultural yang perlu dilestarikan
dalam upaya memberikandalam upaya memberikan
jaminan persamaan hidup :jaminan persamaan hidup :
c.c. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARAJAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARA
1)1) Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwaPembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa .............. kemerdekaan itu ialahkemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa ...........hak segala bangsa ...........
2)2) Sila-Sila PancasilaSila-Sila Pancasila,
3) UUD 1945 (Pasal 26 s.d. 34) dan
PeraturanPeraturan
PerundanganPerundangan
Lainnya, al :Lainnya, al :
1. UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan pikiran & tulisan
melalui “Pers”.
2. UU No. 3 Tahun 2002, membela negara melalui
“Pertahanan Negara”.
3. UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai Politik”,
4. UU No. 4 Tahun 2004, hak praduga tak bersalah melalui
“Kekuasaan Kehakiman”.
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3
1. Rumuskan kembali makna persamaan dalam kedududkan sebagai warga
negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!
2. Berikan penjelasan bahwa di dalam nilai-nilai budaya gotong royong
terkandung makna ttg jaminan persaman hidup !
3. Berikan penjelasan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai citra
moral yang mendukung persmaan hak antar bangsa di dunia !
4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) contoh nilai-nilai Pancasila yang
berhubungan erat dengan jaminan persamaan hidup !
5. Identifikasikan kembali pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tentang
jaminan persaman hidup sebagai warga negara !
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet,
buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :
4.4. MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARAMENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN,TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN,
BUDAYA DAN SUKUBUDAYA DAN SUKU
Perlu dilakukan langkah-langkah :Perlu dilakukan langkah-langkah :
• Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif,Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif,
• Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional danImplementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional dan
profesional.profesional.
• Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,
• Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,
• Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, KolusiAparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN),dan Nepotisme (KKN),
• Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,
• Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yangAparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yang
mengarah pada SARA.mengarah pada SARA.
SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem pewarganegaraan di
Indonesia !
2. Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 !
3. Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga negara yang memiliki
keterbatasan ekonomi dan sosial. Jelaskan Jawaban anda !
4. Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan jaminan
persaman hidup di dalam sekolah atau masyarakat !
5. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang
kehilangan kewarganegaraan Indonesia !
STUDI KASUSSTUDI KASUS
Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”?Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”?
Oleh : Benny G. Setiono
Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya DPR-RI mengesahkan Undang-Undang
Kewarganegaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun
1958, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini disebut-
sebut sebagai undang-undnag yang ”revolusioner”, karena berhasil menyingkarkan dikotomi
”asli” dan ”tidak asli” yang selama ini menghantui warga negara keturunan Tionghoa, Arab,
India, Belanda dan sebagainya.
Terlepas dari itu, lahirnya UU ini mendapat sambutan positif kalau tidak disebut euforia dari
kalangan etnis Tionghoa yang selama ini merasakan diskriminasi oleh birokrasi, terutama dalam
masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Setiap ada urusan dengan instansi-
instansi pemerintah harus dapat menunjukkannya dan prosedur yang berbelit-belit dan mahal
untuk memperolehnya.
Namun, dengan mulai disosialisasikannya undang-undnag ini, di masyarakat Tionghoa timbul
berbagai pertanyaan antara lain, apakah masih ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa akan
benar-benar hilang sepenuhnya dan tidak akan menjadi sasaran teror, amuk massa, dan objek
pemerasan lagi ? Bagaimana etnis Tionghoa harus menyikapi lahirnya UU Kewarganegaraan
yang baru ini ?
(Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan)
Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :
1.1. Setelah disimak dan dibaca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulisSetelah disimak dan dibaca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis
sesuai dengan persepsi yang ada dibenak andasesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !!
2.2. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggaptentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggap
“revolusioner” !“revolusioner” !
3.3. Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnyaBerikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnya
UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa,UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa,
Arab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi olehArab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi oleh
aparat birokrasi !aparat birokrasi !
4.4. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapusTentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapus
diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa,diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa,
Arab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparatArab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat
birokrasi !birokrasi !
5.5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negaraBerikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negara
keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaurketurunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaur
dengan masyarakat sekitar !dengan masyarakat sekitar !
INQUIRIINQUIRI
UU Kewarganegaraan yg lama (Nomor 62/1958), banyak yang menilai
dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum
kewarganegaraan. Karena muatannya hanya pada bagaimana memperoleh
kewarganegaraan, kehilangan kewargane-garaan, dan mempertahankan
kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan
bias gender.
Status kewarganegaraan anak yg dilahirkan dari kawin campur akan lebih
ditentukan dari sang Ayah, sehingga menimbulkan subordinasi
perempuan terhadap pria, karena wanita tidak dapat menentukan
kewarganegaraan anaknya. Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya
jika sang suami meninggal atau bercerai, sehingga akan mengalami
kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah
tangga.
Lebih dari itu, juga berpotensi merusak keutuhan keluarga yang
dikarenakan permpuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena
perpisahan. Bila suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka
suami dan anak harus keluar dari Indonesia.
(Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan
Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :
1.1. Menurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dariMenurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dari
Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62
Tahun 1958) !Tahun 1958) !
2.2. Dari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanyaDari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanya
““diskriminasi dan bias genderdiskriminasi dan bias gender“ terhadap warga yang“ terhadap warga yang
melakukan perkawinan campuran !melakukan perkawinan campuran !
3.3. Apa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 TahunApa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 Tahun
2006) jika sekarang ini :2006) jika sekarang ini :
a.a. Menjadi salah satu warga keturunanMenjadi salah satu warga keturunan
b.b. Menjadi aparat birokrasiMenjadi aparat birokrasi
c.c. Menjadi salah satu warga negara yang melakukanMenjadi salah satu warga negara yang melakukan
perkawinan campurperkawinan campur

More Related Content

What's hot

PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
guruppkn11
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Rosita Muliawati
 
Cittadinanza e costituzione parte iv
Cittadinanza e costituzione   parte ivCittadinanza e costituzione   parte iv
Cittadinanza e costituzione parte ivEmilia Peatini
 
Ppt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemudaPpt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemuda
luluulkhasanah
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Aang Gustaffi
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penataan Ruang
 
Bab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagamanBab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Catharina School
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
afifahdhaniyah
 
RPP PKN Kelas 7 Semester 2.docx
RPP PKN Kelas 7 Semester 2.docxRPP PKN Kelas 7 Semester 2.docx
RPP PKN Kelas 7 Semester 2.docx
LatifahAkmalliza1
 
Kemerdekaan beragama
Kemerdekaan beragamaKemerdekaan beragama
Kemerdekaan beragama
abd_
 
Materi ppkn sma xii bab 2
Materi ppkn sma xii bab 2Materi ppkn sma xii bab 2
Materi ppkn sma xii bab 2
eli priyatna laidan
 
Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...
Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...
Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...
Constantine Zerov
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
Muhammad Hidayat
 
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negaraRpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
eli priyatna laidan
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
Salfathia
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
MtsAlhidayahIbun
 
TUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptx
TUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptxTUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptx
TUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptx
suhartutik914
 
MULTIPARTAI PRO DAN KONTRA
MULTIPARTAI PRO DAN KONTRAMULTIPARTAI PRO DAN KONTRA
MULTIPARTAI PRO DAN KONTRA
Yeni Sujarnoko
 
Pergerakan nasional
Pergerakan nasionalPergerakan nasional
Pergerakan nasional
lisa widya
 

What's hot (20)

PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Cittadinanza e costituzione parte iv
Cittadinanza e costituzione   parte ivCittadinanza e costituzione   parte iv
Cittadinanza e costituzione parte iv
 
Ppt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemudaPpt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemuda
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 
Bab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagamanBab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagaman
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
RPP PKN Kelas 7 Semester 2.docx
RPP PKN Kelas 7 Semester 2.docxRPP PKN Kelas 7 Semester 2.docx
RPP PKN Kelas 7 Semester 2.docx
 
Kemerdekaan beragama
Kemerdekaan beragamaKemerdekaan beragama
Kemerdekaan beragama
 
Materi ppkn sma xii bab 2
Materi ppkn sma xii bab 2Materi ppkn sma xii bab 2
Materi ppkn sma xii bab 2
 
Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...
Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...
Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти та національн...
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negaraRpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
 
TUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptx
TUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptxTUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptx
TUGAS PPKN PPT YENNI ERLIANA semster.pptx
 
Materi PKn Kelas VII
Materi PKn Kelas VIIMateri PKn Kelas VII
Materi PKn Kelas VII
 
MULTIPARTAI PRO DAN KONTRA
MULTIPARTAI PRO DAN KONTRAMULTIPARTAI PRO DAN KONTRA
MULTIPARTAI PRO DAN KONTRA
 
Pergerakan nasional
Pergerakan nasionalPergerakan nasional
Pergerakan nasional
 

Viewers also liked

Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negaraPersentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Mila Santika
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
My own home
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
Syifa Sahaliya
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
Habibah Fansbratshireensungkarslma'y
 
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negara
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negaraMakalah pkn persamaan kedudukan warga negara
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negara
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
Bab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negaraBab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negara
enkin
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Tiara Azarine
 
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xPersamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
apotek agam farma
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanRizki Noprian
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
newskiem
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga NegaraPersamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga Negara
Teuku Ichsan
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negara
Farida Lukmi
 
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatErsamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
leon212
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
DIANTO IRAWAN
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2
Ady Prakoso
 
Negara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaraNegara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaramarwahmoniCha
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Yeni Sujarnoko
 
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraanMateri ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Ahmad Dahlan University
 

Viewers also liked (20)

Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negaraPersentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
 
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
 
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negara
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negaraMakalah pkn persamaan kedudukan warga negara
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negara
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
 
Bab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negaraBab v-pers-warga-negara
Bab v-pers-warga-negara
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
 
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xPersamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan Kewarganegaraan
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga NegaraPersamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga Negara
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negara
 
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatErsamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2
 
Negara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaraNegara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga Negara
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
 
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraanMateri ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
 

Similar to Power Point PKN Bab Persamaan warga negara

persamaan warga negara_BAB V
persamaan warga negara_BAB Vpersamaan warga negara_BAB V
persamaan warga negara_BAB V
Alpitri Mardianti
 
Bab v pers warga negara
Bab v pers warga negaraBab v pers warga negara
Bab v pers warga negara
eli priyatna laidan
 
2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt
2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt
2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt
NurulyDybala1
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2
eli priyatna laidan
 
Hak dan kewajiban
Hak dan kewajibanHak dan kewajiban
Hak dan kewajiban
Pamulang University
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
Edwin Kusumaadi
 
kedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesiakedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesia
abd_
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Faza Fuadina
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
dwipuspasar1
 
1
11
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptxDinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
DinarRahmadhani
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaKhalishah Hanan
 
Identitas nasional
Identitas nasionalIdentitas nasional
Identitas nasional
MAHASISWI
 
Hal3
Hal3Hal3
Hal3
Dede Noe
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIAndhika Pratama
 
Rakyat sebagai unsur negara
Rakyat sebagai unsur negaraRakyat sebagai unsur negara
Rakyat sebagai unsur negara
Arini Dina Hanifa
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Warnet Raha
 

Similar to Power Point PKN Bab Persamaan warga negara (20)

persamaan warga negara_BAB V
persamaan warga negara_BAB Vpersamaan warga negara_BAB V
persamaan warga negara_BAB V
 
Bab v pers warga negara
Bab v pers warga negaraBab v pers warga negara
Bab v pers warga negara
 
2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt
2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt
2. KEDUDUKAN WARGANEGARA.ppt
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 2
 
Hak dan kewajiban
Hak dan kewajibanHak dan kewajiban
Hak dan kewajiban
 
Bab 5 kls x kd 3
Bab 5 kls x kd 3Bab 5 kls x kd 3
Bab 5 kls x kd 3
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
 
kedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesiakedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesia
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Kd 5.1 pertemuan 1
Kd 5.1 pertemuan 1Kd 5.1 pertemuan 1
Kd 5.1 pertemuan 1
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
1
11
1
 
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptxDinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Identitas nasional
Identitas nasionalIdentitas nasional
Identitas nasional
 
Hal3
Hal3Hal3
Hal3
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
 
Rakyat sebagai unsur negara
Rakyat sebagai unsur negaraRakyat sebagai unsur negara
Rakyat sebagai unsur negara
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 

Recently uploaded

Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting KiesoChapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
AryaMahardhika3
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
muhamadsufii48
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
KotogadangKependuduk
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 

Recently uploaded (20)

Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting KiesoChapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 

Power Point PKN Bab Persamaan warga negara

  • 1.
  • 2. Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD) StandarStandar Kompetensi :Kompetensi : 5. Menghargai5. Menghargai persamaanpersamaan kedudukan wargakedudukan warga negara dalamnegara dalam berbagai aspekberbagai aspek kehidupankehidupan.. Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 5.1.5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara danMendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewargane-garaan di Indonesia.pewargane-garaan di Indonesia. 5.2. Menganalisis persamaan kedu-dukan warga5.2. Menganalisis persamaan kedu-dukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat,negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.berbangsa, dan bernegara. 5.3.5.3. Menghargai persamaan kedu-dukan wn tanpaMenghargai persamaan kedu-dukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan,membedakan ras, agama, gender, golongan, budayabudaya, dan suku., dan suku.
  • 3. Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit StandarStandar Kompetensi :Kompetensi : 5. Menghargai5. Menghargai Persamaan KedudukanPersamaan Kedudukan Warga Negara DalamWarga Negara Dalam Berbagai AspekBerbagai Aspek Kehidupan.Kehidupan. Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 5.1. M5.1. Mendeskripsikanendeskripsikan Kedudukan Warga NegaraKedudukan Warga Negara Dan Pewarganegaraan DiDan Pewarganegaraan Di Indonesia.Indonesia.
  • 4. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : o Menguraikan Pengertian Rakyat Di Dalam Suatu Negara Dan Asas Kewarganegaraan. o Mendeskripsikan Penduduk Dan Warga Negara Indonesia. o Menganalisis Undang-undang Kewargane-garaan Indonesia o Menganalisis Kedudukan Warga Negara Dan Pewarganegaraan Di Indonesia.
  • 5. Rakyat Dalam Suatu Negara Asas Kewarganegaraan Penduduk dan Warga Negara Indonesia  Penduduk  Bukan Penduduk  Warga Negara  Bukan WN KEDUDUKAN WARGA NEGARA & PERWAGA- NEGARAAN DI INDONESIA Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Kedudukan Warga negara dan Pewarganegaraan di Indonesia
  • 6. a. Rakyat Dalam Suatu Negara Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara & tunduk pada kekusaan negara itu 1. KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
  • 7. Rakyat,Rakyat, berdasarkanberdasarkan hubungannya dengan daerah tertentuhubungannya dengan daerah tertentu dapatdapat dibedakandibedakan penduduk dan bukan pendudukpenduduk dan bukan penduduk.. 1.1. Penduduk,Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili diadalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama.dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai WargaPenduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap diNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga pendudukIndonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk 2.2. Bukan PendudukBukan Penduduk,, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayahadalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.
  • 8. Rakyat,Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintahberdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakannegaranya dapat dibedakan warga negara & bukan warga negara.warga negara & bukan warga negara. 1.1. Warga Negara,Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentuadalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraanmrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperolehWN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melaluimelalui prosesproses naturalisasinaturalisasi.. 2.2. Bukan Warga Negara (orang asing),Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang beradaadalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggotapada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dinegara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).
  • 9. B. ASAS KEWARGANEGARAAN Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan:  Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.  Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak :  Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).  Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)
  • 10. Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakanPenentuan Kewarganegaraan dpt dibedakan menurut Asas :menurut Asas :  Ius Soli,Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kanpenentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yangdaerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negaradilahirkan di negara AA maka ia akan menjadi warga negaramaka ia akan menjadi warga negara AA,, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir,walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).Amerika, dll).  Ius Sanguinis,Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkanpenentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yangpertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, makadilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negaraorang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).RRC).
  • 11. C. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA INDONESIAC. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA INDONESIA Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk : • Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli danYang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yangorang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagaidisahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.warga negara. • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempatPenduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.tinggal di Indonesia. • Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undangundang..
  • 12. PENDUDUK DI INDONESIA, BERDASARKANPENDUDUK DI INDONESIA, BERDASARKAN INDISCHE STAATSREGELINGINDISCHE STAATSREGELING TAHUN 1927, TERBAGI DALAM 3 GOLONGAN, YAITU :TAHUN 1927, TERBAGI DALAM 3 GOLONGAN, YAITU :  Golongan EropaGolongan Eropa,, yang terdiri atas :yang terdiri atas : 1.1. Bangsa Belanda,Bangsa Belanda, 2.2. Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari EropaBukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa 3.3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan) 4.4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya samaOrang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrikadengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya.Selatan), dan keturunannya.  Golongan Timur Asing, yang terdiri atas :Golongan Timur Asing, yang terdiri atas : 1.1. Golongan Cina (Tionghoa), danGolongan Cina (Tionghoa), dan 2.2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, danGolongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain).lain-lain).  Golongan BumiputeraGolongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:(Indonesia), yang meliputi: 1.1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasukiOrang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dangolongan rakyat lain, dan 2.2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk danOrang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesiamenyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.asli.
  • 13. Peraturan perundangan tentang warga negara Indonesia yang pernah berlaku : 1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia. 2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi kewarga-negaraan antara Indo-nesia dan RRC, 3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 3/Tahun 1946, 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, 5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958, 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  • 14.  Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,  Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.  Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.  Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan. Peraturan perundangan pendukung pelaksanaan UU tentang Kewarga- negaraan Republik Indonesia
  • 15. 1.1. Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan wargaBerikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing harus jelasnegara asing harus jelas !! Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kewarganegaraan Republik Indonesia (Rakyat, Asas Kwn, Penduduk dan WNI, UU Kwn , dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb : 2.2. Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di IndonesiaDalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan. Apa saja perubahan tersebut?mengalami perubahan. Apa saja perubahan tersebut? ……………………………………………………………. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1 a. Warga Negara Indonesia : .............................................................. b. Warga Negara Asing : ......................................................................
  • 16. 2. KEDUDUKAN WARGA NEGARA & PEWARGANEGARAN DI INDONESIA Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Perbedaan status/kedudukan sebagai wn sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial – budaya maupun hankam. a. KEDUDUKAN WARGA NEGARA a. Kedudukan Warga Negara
  • 17. Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari segalaHak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasarmacam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara :sebagai warga negara : • Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26), • Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), • Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2), • Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28), • Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A) • Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)), • Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30), • Mendapat pendidikan (Pasal 31),Mendapat pendidikan (Pasal 31), • Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32), • Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) danMengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan • Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).
  • 18. B. KEWAJIBAN DASAR SEBAGAI WARGA NEGARA :B. KEWAJIBAN DASAR SEBAGAI WARGA NEGARA : • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), • Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II), • Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV), • Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2), • Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), • Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)), • Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35), • Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36), • Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A), • Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B).
  • 19. a. Hak di bidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik b. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan c. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha d. Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya C. HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
  • 20. Bertanggungjawab Terhadap :Bertanggungjawab Terhadap : • Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila. • Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas danPelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adilrahasia serta jujur dan adil • Hukum dan pemerintahan RI.Hukum dan pemerintahan RI. • Usaha pembelaan negara.Usaha pembelaan negara. • Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisiPelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesiakemerdekaan Indonesia.. D. TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA DALAMD. TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILAPELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA
  • 21. E. PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia : a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/ perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut), b. Kelahiran (asas ius soli), c. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun), d. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia, e. Pewarganegaraan (naturalisasi), f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia, g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas ius sanguinis), h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.
  • 22. BAGAN PROSEDUR CARA MEMPEROLEHBAGAN PROSEDUR CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA (UU NO. 62/1958)KEWARGANEGARAAN INDONESIA (UU NO. 62/1958) P R E S I D E N SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEHAKIMAN MENELITI SYARAT-SYARAT JURIDIS & MENERUSKAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN KEPADA PRESIDEN PEMOHON PENGADILAN NEGERI/ PERWAKILAN R I DI LUAR NEGERI SUMPAH PERLENGKAPAN 5 3 2 1 6 7 4 5 x)
  • 23. SYARAT – SYARAT DALAM MEMPEROLEHSYARAT – SYARAT DALAM MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 12/2006KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 12/2006 a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945; e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 th/lebih; f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
  • 24. F. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R.I.(UU NO.12/2006)F. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R.I.(UU NO.12/2006) a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain, c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun,  bertempat tinggal di luar negeri, d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden; e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing; h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.
  • 25. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2 Langkah-langkah : • Bentuk kelompok dgn anggota antara 3 – 4 orang. • Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelejaran. • Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan thd wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. • Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. • Buatlah kesimpulan bersama. • Penutup. Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pewarganegaraan di Indonesia dan Hilangnya kewarganegaraan di Indonesia, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
  • 26. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5.3. Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : 5.5. Menghargai persamaan kedudukan wargaMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.negara dalam berbagai aspek kehidupan.
  • 27. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan :  Menguraikan Makna Persamaan.  Mendeskripsikan Jaminan Persamaan Hidup Berdasarkan Pendekatan Kultural Dan Konstitusi Negara.  Menganalisis Jaminan Persamaan Hidup Dalam Pembukaan Uud 1945, Sila-sila Pancasila, Uud 1945 Dan Peraturan Perundangan Lainnya.  Menampilkan Sikap Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara.
  • 28. Makna Persamaan PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA Jaminan Persamaan Hidup Tidak Diskriminatif Pendekatan Kultural Dalam Konstitusi Negara
  • 29. 3. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA ”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa diskriminasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perekat yang melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. a. Makna Persamaana. Makna Persamaan
  • 30. • Nilai ReligiusNilai Religius • Nilai Gotong RoyongNilai Gotong Royong • Nilai Ramah TamahNilai Ramah Tamah • Nilai Kerelaan Berkorban danNilai Kerelaan Berkorban dan Cinta Tanah AirCinta Tanah Air b.b. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL)JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL) Nilai kultural yang perlu dilestarikanNilai kultural yang perlu dilestarikan dalam upaya memberikandalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup :jaminan persamaan hidup :
  • 31. c.c. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARAJAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARA 1)1) Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwaPembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa .............. kemerdekaan itu ialahkemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...........hak segala bangsa ........... 2)2) Sila-Sila PancasilaSila-Sila Pancasila, 3) UUD 1945 (Pasal 26 s.d. 34) dan PeraturanPeraturan PerundanganPerundangan Lainnya, al :Lainnya, al : 1. UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan pikiran & tulisan melalui “Pers”. 2. UU No. 3 Tahun 2002, membela negara melalui “Pertahanan Negara”. 3. UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai Politik”, 4. UU No. 4 Tahun 2004, hak praduga tak bersalah melalui “Kekuasaan Kehakiman”.
  • 32. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3 1. Rumuskan kembali makna persamaan dalam kedududkan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara! 2. Berikan penjelasan bahwa di dalam nilai-nilai budaya gotong royong terkandung makna ttg jaminan persaman hidup ! 3. Berikan penjelasan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai citra moral yang mendukung persmaan hak antar bangsa di dunia ! 4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) contoh nilai-nilai Pancasila yang berhubungan erat dengan jaminan persamaan hidup ! 5. Identifikasikan kembali pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tentang jaminan persaman hidup sebagai warga negara ! Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :
  • 33. 4.4. MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARAMENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN,TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN, BUDAYA DAN SUKUBUDAYA DAN SUKU Perlu dilakukan langkah-langkah :Perlu dilakukan langkah-langkah : • Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif,Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif, • Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional danImplementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional dan profesional.profesional. • Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan, • Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” , • Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, KolusiAparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),dan Nepotisme (KKN), • Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan, • Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yangAparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yang mengarah pada SARA.mengarah pada SARA.
  • 34. SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 1. Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem pewarganegaraan di Indonesia ! 2. Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 ! 3. Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Jelaskan Jawaban anda ! 4. Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan jaminan persaman hidup di dalam sekolah atau masyarakat ! 5. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia !
  • 35. STUDI KASUSSTUDI KASUS Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”?Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”? Oleh : Benny G. Setiono Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini disebut- sebut sebagai undang-undnag yang ”revolusioner”, karena berhasil menyingkarkan dikotomi ”asli” dan ”tidak asli” yang selama ini menghantui warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya. Terlepas dari itu, lahirnya UU ini mendapat sambutan positif kalau tidak disebut euforia dari kalangan etnis Tionghoa yang selama ini merasakan diskriminasi oleh birokrasi, terutama dalam masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Setiap ada urusan dengan instansi- instansi pemerintah harus dapat menunjukkannya dan prosedur yang berbelit-belit dan mahal untuk memperolehnya. Namun, dengan mulai disosialisasikannya undang-undnag ini, di masyarakat Tionghoa timbul berbagai pertanyaan antara lain, apakah masih ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa akan benar-benar hilang sepenuhnya dan tidak akan menjadi sasaran teror, amuk massa, dan objek pemerasan lagi ? Bagaimana etnis Tionghoa harus menyikapi lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru ini ? (Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan)
  • 36. Tagihan Tugas :Tagihan Tugas : 1.1. Setelah disimak dan dibaca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulisSetelah disimak dan dibaca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak andasesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !! 2.2. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggaptentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggap “revolusioner” !“revolusioner” ! 3.3. Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnyaBerikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnya UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa,UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi olehArab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi oleh aparat birokrasi !aparat birokrasi ! 4.4. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapusTentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapus diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa,diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparatArab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat birokrasi !birokrasi ! 5.5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negaraBerikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaurketurunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaur dengan masyarakat sekitar !dengan masyarakat sekitar !
  • 37. INQUIRIINQUIRI UU Kewarganegaraan yg lama (Nomor 62/1958), banyak yang menilai dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum kewarganegaraan. Karena muatannya hanya pada bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewargane-garaan, dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias gender. Status kewarganegaraan anak yg dilahirkan dari kawin campur akan lebih ditentukan dari sang Ayah, sehingga menimbulkan subordinasi perempuan terhadap pria, karena wanita tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya. Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya jika sang suami meninggal atau bercerai, sehingga akan mengalami kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah tangga. Lebih dari itu, juga berpotensi merusak keutuhan keluarga yang dikarenakan permpuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena perpisahan. Bila suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia. (Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan
  • 38. Tagihan Tugas :Tagihan Tugas : 1.1. Menurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dariMenurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) !Tahun 1958) ! 2.2. Dari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanyaDari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanya ““diskriminasi dan bias genderdiskriminasi dan bias gender“ terhadap warga yang“ terhadap warga yang melakukan perkawinan campuran !melakukan perkawinan campuran ! 3.3. Apa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 TahunApa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 Tahun 2006) jika sekarang ini :2006) jika sekarang ini : a.a. Menjadi salah satu warga keturunanMenjadi salah satu warga keturunan b.b. Menjadi aparat birokrasiMenjadi aparat birokrasi c.c. Menjadi salah satu warga negara yang melakukanMenjadi salah satu warga negara yang melakukan perkawinan campurperkawinan campur