SlideShare a Scribd company logo
PENGANTAR HUKUM ADAT :
PENGERTIAN DAN CIRI : ADAT, KEBIASAAN, DAN
HUKUM ADAT; SERTA PROSES TERBENTUKNYA
HUKUM ADAT
HUKUM ADAT
Anggota Kelompok 1
1. Diana Jaya Wardhani 1913032043
2. Feby Apisce Amalina 1913032048
3. Indira Monica Azzahra 1913032004
4. Krishna Parama Nanda 1953032001
5. Ody Rizayanto 1913032018
Pengertian Adat
Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa
Indonesia dan memiliki makna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah
laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti
oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.
Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada
masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan
wilayahnya.
Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan
suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa.
Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan jaman, sehingga adat itu
tetap kekal. Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan
tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat.
Ciri-Ciri Adat
1. Adat bersumber dari masyarakat
2. Tidak tertulis
3. Adat/kebiasaan/tingkah laku mencakup aspek yang sangat luas
4.Adat/kebiasaan/tingkah laku dilakukan secara terus-menerus dalam
masyarakat.
5. Adat/kebiasaan/tingkah laku bersifat teratur dan dinamis.
6. Adat/kebiasaan/tingkah laku mempunyai nilai yang sacral.
7. Adat/kebiasaan/tingkah laku ditaati dalam masyarakat.
Pengertian Norma Kebiasaan
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), norma kebiasaan terdiri dari kata “norma”
dan “kebiasaan”. Norma dalam KBBI diartikan sebagai hal yang mengikat suatu warga
kelompok dalam masyarakat dalam bentuk aturan atau ketentuan. Sedangkan, kebiasaan di
dalam KBBI dijabarkan sebagai pola yang dilakukan berulang kali atas suatu bentuk
tanggapan mengenai situasi tertentu yang dilakukan oleh individu untuk hal yang selalu
sama.
Secara lazim norma kebiasaan (folkways) diartikan sebagai norma atau kaidah yang berasal
dari tradisi atau adat kebiasaan turun temurun dari suatu masyarakat. Kebiasaan yang
dilakukan dimaknai sebagai tindakan berulang, karena pada dasarnya hal itu dilakukan
karena memiliki tujuan yang baik.
Dapat disimpulkan bahwa norma kebiasaan adalah aturan mengikat yang terbentuk dari
suatu perilaku yang dilakukan terus-menerus dan telah ada dan disetujui di suatu warga
kelompok masyarakat.
Ciri-Ciri Norma Kebiasaan
1. Tindakan dilakukan secara berulang dan dilakukan dengan sadar
2. Bersifat adat istiadat
3. Dilakukan dengan sadar dan bertujuan baik
4.Bersifat mengikat karena disertai dengan sanksi sosial jika dilanggar.
5.Wajib ditaati dan jika dilanggar maka ada sanksi atau hukuman sosial
yang akan diterima.
Pengertian Hukum Adat
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di
suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda gewoonte,
sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu adah yang berarti juga kebiasaan. Jadi
istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim
dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Istilah adat
diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat
disamakan dengan hukum kebiasaan.
Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya beslissingenleer (teori keputusan)
mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma
didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan
pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan
sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat
berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan
musyawarah.
Ciri-Ciri Hukum Adat
Hukum adat ada yang bercorak relegiues-magis, yaitu menurut kepercayaan tradisional Indonesia, sebab setiap
masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar tetap aman tentram. Tidak ada pembatasan antara
dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan
manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya.
Ada pula hukum adat bercorak komunal (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam
wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri,
manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari
pada kepentingan perseorangan.
Ciri-Ciri Hukum Adat
Ada hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan,
kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas
permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan, sehingga adanya musyawarah di balai desa
serta setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah.
Selain itu ada hukum adat yang bercorak kontan dan konkrit, bercorak kontan yaitu pemindahan atau peralihan
hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan seperti peristiwa penyerahan dan penerimaan
harus dilakukan secara serentak, Sedangkan bercorak konkrit adanya tanda yang kelihatan seperti setiap
perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-
benda yang berwujud sehingga tidak ada janji yang dibayar dengan janji semuanya harus disertai tindakan
nyata supaya tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.
Proses Terbentuknya Hukum Adat
Proses kelahiran hukum adat adalah dari adanya sarjana hukum Belanda dan sarjana hukum
Indonesia yang melihat ada sebuah aturan atau adat yang berlaku di tengah masyarakat yang
sangat sakral dan di ikuti oleh masyarakatnya dengan sebuah kesadaran untuk sebuah
perubahan dalam kehidupan dan mempunyai tata nilai yang terkontaminasi dengan agama yang
mereka anut, sehingga hukum adat itu disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.
sehingga keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun
sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar/sumber
pembentukannya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.
Sistem hukum adat merupakan peraturan yang merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas
kesatuan alam pikiran, begitupun hukum adat sistem hukum bersendi atas dasar-dasar alam
pemikiran yang menguasai sistem hukum.
Proses lahirnya hukum adat tentu awal di lihat dari segi budaya yang berlaku serta adat istiadat
nya, proses pembudayaan hukum di Indonesia dilihat dari tiga cara yaitu: pertama proses hukum
itu masyarakat itu sendiri yang menghendaki hukum diberlakukan, kedua karena anggota
masyarakat mempunyai kepentingan terhadap hukum, ketiga orang mentaati hukum karena
hukum penyataan kehendak dari pemerintah.
Thank you!

More Related Content

Similar to PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx

Handout pegangan siswa
Handout pegangan siswaHandout pegangan siswa
Handout pegangan siswamithayuni
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
Reff Raf
 
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluPerkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Fitriani Az-zahra
 
LK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfLK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdf
supriadymr
 
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUPARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
RaswanRaswan2
 
vdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptx
vdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptxvdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptx
vdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptx
helmichalkemi
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1
Nur Fitrianna Damayanti
 
Ciri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadatCiri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadat
Ratno Lukito
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
feggyernes
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)nadyasakura
 
HUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docxHUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docx
ZikratulHayati
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIAndhika Pratama
 
Bab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegara
Bab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegaraBab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegara
Bab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegaraAhmad Wahyudin Rock'n Roll
 
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.pptpengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
WiraUdytamaFHUnmas
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
donihasmanto
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
nurfitriaprimastuti
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPNur Fitriana Damayanti
 

Similar to PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx (20)

Handout pegangan siswa
Handout pegangan siswaHandout pegangan siswa
Handout pegangan siswa
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluPerkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
 
LK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfLK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdf
 
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUPARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
 
vdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptx
vdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptxvdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptx
vdokumen.com_proses-sosial-interaksi-sosial.pptx
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1
 
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
 
Antropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang rahaAntropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang raha
 
Ciri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadatCiri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadat
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
 
HUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docxHUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docx
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
 
Bab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegara
Bab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegaraBab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegara
Bab 11(norma dlm khdpn brmsyrkat, brbgsa, n brnegara
 
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.pptpengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
 

Recently uploaded

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 

Recently uploaded (16)

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 

PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx

  • 1. PENGANTAR HUKUM ADAT : PENGERTIAN DAN CIRI : ADAT, KEBIASAAN, DAN HUKUM ADAT; SERTA PROSES TERBENTUKNYA HUKUM ADAT HUKUM ADAT
  • 2. Anggota Kelompok 1 1. Diana Jaya Wardhani 1913032043 2. Feby Apisce Amalina 1913032048 3. Indira Monica Azzahra 1913032004 4. Krishna Parama Nanda 1953032001 5. Ody Rizayanto 1913032018
  • 3. Pengertian Adat Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan jaman, sehingga adat itu tetap kekal. Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat.
  • 4. Ciri-Ciri Adat 1. Adat bersumber dari masyarakat 2. Tidak tertulis 3. Adat/kebiasaan/tingkah laku mencakup aspek yang sangat luas 4.Adat/kebiasaan/tingkah laku dilakukan secara terus-menerus dalam masyarakat. 5. Adat/kebiasaan/tingkah laku bersifat teratur dan dinamis. 6. Adat/kebiasaan/tingkah laku mempunyai nilai yang sacral. 7. Adat/kebiasaan/tingkah laku ditaati dalam masyarakat.
  • 5. Pengertian Norma Kebiasaan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), norma kebiasaan terdiri dari kata “norma” dan “kebiasaan”. Norma dalam KBBI diartikan sebagai hal yang mengikat suatu warga kelompok dalam masyarakat dalam bentuk aturan atau ketentuan. Sedangkan, kebiasaan di dalam KBBI dijabarkan sebagai pola yang dilakukan berulang kali atas suatu bentuk tanggapan mengenai situasi tertentu yang dilakukan oleh individu untuk hal yang selalu sama. Secara lazim norma kebiasaan (folkways) diartikan sebagai norma atau kaidah yang berasal dari tradisi atau adat kebiasaan turun temurun dari suatu masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan dimaknai sebagai tindakan berulang, karena pada dasarnya hal itu dilakukan karena memiliki tujuan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa norma kebiasaan adalah aturan mengikat yang terbentuk dari suatu perilaku yang dilakukan terus-menerus dan telah ada dan disetujui di suatu warga kelompok masyarakat.
  • 6. Ciri-Ciri Norma Kebiasaan 1. Tindakan dilakukan secara berulang dan dilakukan dengan sadar 2. Bersifat adat istiadat 3. Dilakukan dengan sadar dan bertujuan baik 4.Bersifat mengikat karena disertai dengan sanksi sosial jika dilanggar. 5.Wajib ditaati dan jika dilanggar maka ada sanksi atau hukuman sosial yang akan diterima.
  • 7. Pengertian Hukum Adat Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda gewoonte, sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu adah yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Istilah adat diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya beslissingenleer (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah.
  • 8. Ciri-Ciri Hukum Adat Hukum adat ada yang bercorak relegiues-magis, yaitu menurut kepercayaan tradisional Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar tetap aman tentram. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya. Ada pula hukum adat bercorak komunal (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.
  • 9. Ciri-Ciri Hukum Adat Ada hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan, sehingga adanya musyawarah di balai desa serta setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah. Selain itu ada hukum adat yang bercorak kontan dan konkrit, bercorak kontan yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan seperti peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, Sedangkan bercorak konkrit adanya tanda yang kelihatan seperti setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda- benda yang berwujud sehingga tidak ada janji yang dibayar dengan janji semuanya harus disertai tindakan nyata supaya tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.
  • 10. Proses Terbentuknya Hukum Adat Proses kelahiran hukum adat adalah dari adanya sarjana hukum Belanda dan sarjana hukum Indonesia yang melihat ada sebuah aturan atau adat yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat sakral dan di ikuti oleh masyarakatnya dengan sebuah kesadaran untuk sebuah perubahan dalam kehidupan dan mempunyai tata nilai yang terkontaminasi dengan agama yang mereka anut, sehingga hukum adat itu disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. sehingga keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar/sumber pembentukannya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat. Sistem hukum adat merupakan peraturan yang merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun hukum adat sistem hukum bersendi atas dasar-dasar alam pemikiran yang menguasai sistem hukum. Proses lahirnya hukum adat tentu awal di lihat dari segi budaya yang berlaku serta adat istiadat nya, proses pembudayaan hukum di Indonesia dilihat dari tiga cara yaitu: pertama proses hukum itu masyarakat itu sendiri yang menghendaki hukum diberlakukan, kedua karena anggota masyarakat mempunyai kepentingan terhadap hukum, ketiga orang mentaati hukum karena hukum penyataan kehendak dari pemerintah.