saknsi dalam perpajakan yang terdapat pada Undang-Undang KUP terdiri dari dua, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi terdiri dari sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan. sementara sanksi berupa pidana dapat berupa denda pidana, kurungan maupun penjara

1. Oleh:Oleh:
DAMAR SASI ELSZA PDAMAR SASI ELSZA P
AKUNTANSI UNIVERSITAS AIRLANGGAAKUNTANSI UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. SANKSI PAJAK
 Sanksi pajak di bedakan menjadi dua,
yakni:
1. Sanksi administrasi. Terdiri dari:
a) Berupa denda
b) Berupa bunga
c) Berupa kenaikan
2. Sanksi pidana. Terdiri dari:
a) Denda
b) Pidana
c) kurungan

3. No P a s a l Masalah Sanksi
D E N D A
1. 7 ayat (1) SPT tidak disampaikan
a. SPT Masa PPN Rp 500.000,00
b. SPT masa lainnya Rp 100.000,00
c. SPT Tahunan PPh WP Badan Rp 1.000.000,00
d. SPT Tahunan PPh WP OP Rp 100.000,00
2. 8 ayat (3) Pengungkapan ketidakbenaran dan
peluanasan sebelum penyidikan
150% x jumlah pajak
kurang bayar
3. 14 ayat (4) a. Pengusaha dikukuhkan sbg PKP,
tidak membuat Faktur Pajak
2% dari dasar Pengenaan
Pajak
b. Pengusaha dikukuhkan sbg PKP, tdk
mengisi Form Pjk secara lengkap
c. PKP melaporkan F Pajak tidak sesuai
masa penerbitan F Pajak

4. No Pasal Masalah Sanksi
D E N D A
4. 14 ayat (5) PKP gagal berproduksi telah
diberikan pengembalian Pajak
2% dari dasar Pengenaan
Pajak
5. 25 ayat (9) Pengajuan Keberatan
ditolak/dikabulkan sebagian
50% x jumlah pajak
berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan
keberatan
6. 27 ayat(5d) Permohonan banding ditolak /
dikabulkan sebagian
100% dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan
Banding dikurangi pajak
yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan

5. SANKSI ADMINISTRASI BUNGA
No. Pasal Masalah Sanksi
B U N G A
1. 8 (2) Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun 2% per bulan dari jumlah
pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak jatuh tempo
pembayaran s/d tanggal
pembayaran.
2. 8 (2a) Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun 2% per bulan dari jumlah
pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak jatuh tempo
pembayaran s/d tanggal
pembayaran.
3. 9 (2a) Keterlambatan pembayaran atau penyetoran
pajak masa
2% per bulan dari jumlah
pajak terutang dihitung
mulai tanggal jatuh tempo
pembayaran s/d tanggal
pembayaran.

6. Cont..
No. Pasal Masalah Sanksi
B U N G A
4. 9 (2b) Keterlambatan pembayaran atau penyetoran
pajak tahunan
2% per bulan dari jumlah
pajak terutang dihitung
mulai dari berakhirnya
batas waktu penyampaian
SPT Tahunan s/d tanggal
pembayaran.
5. 8 (2a) SKPKB karena pajak yang kurang atau tidak
dibayar dan penerbitan NPWP dan
pengukuhan PKP secara jabatan
2% per bulan dari jumlah
kurang max 24 bulan
6. 13 (5) Penerbitan SPT setelah 5 tahun 48% dari jumlah pajak
yang tidak/kurang dibayar
7. 14 (3) a. PPh tahunan berjalan tidak/ kurang
dibayar
b. SPT kurang bayar
2% per bulan dari jumlah
pajak tidak/kurang dibayar
max 24 bulan

7. Cont...
No. Pasal Masalah Sanksi
8. 14 (5) PKP gagal produksi 2% dari pajak yang di tagih
8. 15 (4) SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5
thn krn adanya tindak pidana
48% dari jumlah yg tidak/kurang
dibayar
9. 19 (1) SKPKB/ T,SK pembetulan,SK
keberatan, Putusan Banding yg
mengakibatkan kurang bayar terlambat
bayar
2% per bulan dari jumlah pajak
yg tdk /kurang dibayar, dihitung
dari tgl jatuh tempo s/d tgl
pelunasan / diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak
10. 19 (2) Mengangsur atau menunda
pembayaran
2% per bulan dari jumlah pajak
yg masih harus dibayar, dihitung
dari tgl jatuh tempo s/d tgl
diterbitkannya Surat Tagihan
Pajak
11. 19 (3) Kekurangan Pajak akibat penundaan
SPT
2% per bln dari kekurangan
pembayaran pajak dihitung dari
dihitung dari batas akhir
penyampaian SPT s/d tgl
dibayarnya kekurangan tsb.

8. SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN
No. Pasal Masalah Sanksi
K E N A I K A N
1. 8 (5) Pengungkapan ketidak benaran pengisian
SPT setelah lewat 2 thn sebelum terbitnya
SKP
50%dari pajak yang kurang
dibayar
2. 13 (3) a. SKPKB karena SPT tidak disam paikan
sebagaimana disebut dlm surat teguran
b. PPN / PPn BM tdk seharusnya
dikompensasi/ tdk seharusnya dikenai
tarif 0%
c. Kewajiban pembukuan & Pemeriksaan
tidak dipenuhi sehingga tidak dapat
diketahui besarnya Pajak yg terutang
50% dari PPh yg
tdk/kurang dibayar dalam
setahun
100% dari PPh yg
tdk/kurang dipotong
tdk/kurang dipungut,
tdk/kurang disetor,dan
dipotong/ dipungut tetapi
tidak/kurang disetor; atau
100% dari PPN dan PPn
BM yg tidak/ kurang
dibayar.

9. Cont...
3. 13 A tidak menyampaikan SPT /menyampaikan
SPT tetapi isinya tidak benar/tdk lengkap, /
melampirkan keterangan yg isinya tdk
benar,yg dilakukan karena kealpaan dan
pertama kali
200% dari jumlah pajak yg
kurang dibayar yg
diterapkan melalui
penerbitan SKPKB
4. 15 (2) Kekurangan Pajak pada SKPKBT 100% dari jumlah
kekurangan pajak.
5. 17 C (5) SKPKB yg terbit dilakukan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak bagi WP
dengan kriteria tertentu
100% dari jumlah
kekurangan pembayaran
pajak.
6. 17 D (5) SKPKB yg terbit setelah dilakukan
pengembalian pendahuluan kelebihan pjk
bagi Wajib Pajak dengan persyaratan ttt
100% dari jumlah
kekurangan pembayaran
pajak.

10. SANKSI PIDANA
No. P a s a l M a s a l a h S a n k s i
1. 38 (1) SETIAP ORANG YG KARENA
KEALPAANNYA
a. Tidak menyampaikan SPT atau
b. menyampaikan SPT tetapi isinya tdk
benar atau tdk lengkap ,atau melampirkan
keterangan yg isinya benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dan perbuatan tsb merupakan
perbuatan setelah perbuatanyg pertama
kali (yg telah dikenai sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 200%dari
jumlah pajakyg kurang /tdk dibayar
ygditetapkan melalui penerbitan SKPKB
PIDANA kurungan
paling sedikit 3
bulan /paling lama
1 tahun atau denda
paling sedikit 1 kali
jumlah pajak
terutang yg tdk
/kurang dibayar dan
paling banyak 2 kali
jumlah pajak
terutang yg tidak
atau kurang
dibayar.

11. Cont…
No. P a s a l M a s a l a h S a n k s i
2. 39 (1) SETIAP ORANG YG DGN SENGAJA:
• Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan
NPWP/ tdk melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP
• menyalah gunakan /menggunakan tanpa hak
NPWP / PKP
• Tidak menyampaikan SPT
• Menyampaikan SPT dan/ SPT tdk lengkap.
• Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dlm psl 29;
• Memperlihatkan pembukuan,pencatatan,
atau dokumen lain yg palsu/ dipalsukan se-
olah 2 benar atau tidak menggambarkan
keadaanyg sebenarnya;
PIDANA penjara
paling singkat 6
tahun dan denda
paling sedikit 2 kali
jumlah pajak
terutang yg tidak
atau kurang dibayar
dan paling banyak 4
kali jumlah pajak
terutang yg tidak
/kurang dibayar

12. Cont…
No. P a s a l M a s a l a h S a n k s i
2. 39 (1) SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/
pencatatan di Indonesia,tidakmeminjamkan
buku, catatan,/dokumen lain;
h. Tidak menyimpan buku, catatan, / dokumen
yg menjadi dasar pembukuan / catatan dan
dokumen laintermasuk hasil pengolahan
data dari pembukuan yg dikelola secara
elektronik/ diselenggarakan secara program
aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana
dlm psl 28;
i. Tidak menyetorkan pajak yg telah dipotong/
dipungut sehingga menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.
PIDANA penjara
paling singkat 6
tahun dan denda
paling sedikit 2 kali
jumlah pajak
terutang yang tidak
atau kurang dibayar
dan paling banyak 4
kali jumlah pajak
terutang yang
tidak/kurang bayar

13. Cont…
No. P a s a l M a s a l a h S a n k s i
3. 39 (2) Seseorang melakukan lagi tindak
pidana di bidang perpajakan
sebelum lewat 1 tahun terhitung
sejak selesainya menjalani pidana
yang dijatuhkan.
Pidana pada No 1 tsb akan
ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali
sanksi pidana.
4. 39 (3) Sesuatu yang diketahui / diberita-
hukan kepadanya oleh WP dalam
rangka jabatan/pekerjaannya
untuk
menjalankan ketentuan per UU
perpajakan dan/keterangan yang
isinya tidak benar/tidak lengkap
PIDANA kurungan paling sinkat 6
bulan /paling lama 2 tahun atau
denda paling sedikit 2 kali jumlah
restitusi yg dimohonkan dan/
kompensasi atau pengkreditan yg
dilakukan dan paling banyak 4 kali
jumlah restitusi yg dimohonkan
dan/ kompensasi atau pengkreditan
yg dilakukan

14. Cont…
No. Pasal Masalah Sanksi
5. 39 A SETIAP ORANG YG DENGAN SENGAJA:
a. menerbitkan dan/ menggunakan faktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak dan/ bukti setoran
pajak yg tdk berdasarkan yg sebenarnya;
atau
b. menerbitkan F Pjk tetapi blm dikukuhkan
sbg PKP.
PIDANA penjara paling
singkat 2 tahun dan paling
lama 6 thn serta denda paling
sedikit 2 kali jumlah pajak
dkm F pajak, bukti
pemungutan pjk,pemotongan
pjk,dan/bukti setoran pjk dan
paling banya 6kali jumlah
pjk dlm F Pajak, bukti
pemotongan pajak,
buktisetoran pjk
6. 41 (1) Pejabat yg krn kealpaannya tdk memenuhi
kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg
diketahuai/ diberitahukan kepadanya oleh WP
dlm rangka jabatan/pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan per UU perpajalkan,atas
pengaduan orang yg kerahasiaan nya dilanggar.
Pidana kurungan paling lama
1thn dan denda paling
banyak 25. Juta.

15. Cont…
No. Pasal Masalah Sanksi
7. 41 (2) Pejabat yg dengan sengaja tdk memenuhi
kewajiban merahasiakan segala sesuatu
ygdiketahui/ diberitahukan kepadanya
oleh WPdlm rangka
jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuan per UU perpajakan,atas
pengaduan orang yg kerahasiaannya
dilanggar
Pidana kurungan paling
lama 2thn dan denda
paling banyak 50. Juta.
8. 41A Setiap orang yg wajib memberikan
keterangan/bukti yg diminta oleh
Direktur Jenderal Pajak pada saat
melakukan pemeriksaan pajak,penagihan
pjk,/ penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan tetapi dgn sengaja tidak
memberi keterangan/ bukti yg tdk benar
Pidana kurungan paling
lama 1 thn dan denda
paling banyak 25. Juta.

16. Cont…
No. Pasal Masalah Sanksi
9. 41 B Setiap orang yg dengan sengaja
menyebabkan tdk terpenuhinya
kewajiban pejabat dan pihak lain dlm
merahaiakan segala sesuatu yg diketahui/
diberitahukan kepadanya olehWP dlm
rangka jabatan/ pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan per UU
perpajakan.
Pidana kurungan paling
lama 3 thn atau denda
paling banyak 75. juta.
10. 41 C (1) Setiap orang yg dengan sengaja tdk
memenuhi kewajiban merahasiakan
segala sesuatu yg diketahui/
diberitahukan kepadanya oleh WP dlm
rangka jabatan/pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan per UU
perpajakan.
Pidana kurungan paling
lama 1 thn dan denda
paling banyak 1 milyar
14

17. Cont…
No. Pasal Masalah Sanksi
11. 41 C (2) Setiap orang yg dengan sengaja tdk
terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak
lain dlm merahasiakan segala sesuatu yg
diketahui /diberitahukan kepadanya oleh
WP dlm rangka jabatan / pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan per UU
perpajakan.
PIDANA kurungan
paling lama 10 bulan
dan/ denda paling
banyak 800 juta.
12. 41 C (3) Setiap orang yg dengan sengaja tdk
memberikan data dan informasi yg
diminta oleh direktur Jenderal Pajak dlm
menghimpun data dan informasi untuk
kepentingan penerimaan negara.
Pidana kurungan paling
lama 10 bulan dan/
denda paling banyak 800
juta
13. 41 C (4) Setiap orang yg dengan sengaja
menyalahgunakan data dan informasi
perpajakan sehingga menimbulkan
kerugian bagi negara
Pidana kurungan paling
lama 1 tahun dan/ denda
paling banyak 500 juta