Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMALKAN GCG
Similar to OPTIMALKAN GCG (20)
More from Ruslan -
More from Ruslan - (7)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMALKAN GCG
- 1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE Nama : RUSLAN NIM : 55116120052 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA Program Studi Magister Manajemen FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA 2017
- 2. Governance Rating Corporate Governance Rating (CGR) dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat relatif dimana organisasi menerima dan mengikuti kode dan pedoman praktik tata kelola perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan yang lazim di perusahaan mencerminkan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai peserta dalam organisasi seperti Dewan, manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan keuangan lainnya, dan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dan diikuti untuk mengambil keputusan mengenai urusan perusahaan. Penekanannya adalah pada praktik bisnis perusahaan dan standar pengungkapan kualitas yang memenuhi persyaratan regulator dan adil dan transparan bagi pemangku kepentingan keuangannya. Di sisi lain, terkait dengan pengelolaan nilai dan nilai bagi semua pemangku kepentingan sebuah perusahaan, selain praktik tata kelola perusahaan. Penilaiannya juga mempertimbangkan kinerja aktual perusahaan dan akrual dari keuntungan kinerja tersebut di antara semua pemangku kepentingannya, terlepas dari kualitas praktik tata kelola perusahaan. Ini adalah penilaian gabungan dari penciptaan dan pengelolaan nilai pemangku kepentingan dan kualitas praktik tata kelola perusahaan yang menentukan Peringkat. Hal ini dapat membantu perusahaan yang dinilai dalam : Mengumpulkan dana Daftar di bursa saham Berurusan dengan pihak ketiga seperti kreditur Memberikan kenyamanan kepada regulator Memperbaiki citra / kredibilitas Meningkatkan penilaian Memperbaiki praktik tata kelola perusahaan melalui benchmarking. Berdasarkan program penelitian Bank Dunia yang telah berlangsung lama, Worldwide Governance Indicators menangkap enam dimensi utama tata kelola yaitu Voice &
- 3. Accountability, Stabilitas Politik dan Kekurangan Kekerasan, Efektivitas Pemerintah, Kualitas Regulasi, Aturan Hukum, dan Pengendalian Korupsi) antara tahun 1996 dan sekarang. Mereka mengukur kualitas pemerintahan di lebih dari 200 negara, berdasarkan hampir 40 sumber data yang dihasilkan oleh lebih dari 30 organisasi di seluruh dunia dan diperbarui setiap tahun sejak tahun 2002. Indikator tata kelola berkontribusi pada penelitian empiris pemerintahan yang terus berkembang yang telah memberi para aktivis dan pembaru di seluruh dunia dengan alat advokasi untuk reformasi dan pemantauan kebijakan. Indikator, dan data mendasar di belakang mereka, adalah bagian dari penelitian dan pendapat saat ini yang telah memperkuat pengalaman dan pengamatan individu-individu yang berpikiran reformasi di pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta, bahwa tata kelola yang baik adalah kunci untuk pembangunan. Pengakuan mereka terhadap hubungan antara tata pemerintahan yang baik dan keberhasilan pembangunan, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti empiris, telah mendorong permintaan untuk memantau kualitas pemerintahan di seluruh negara dan di masing-masing negara dari waktu ke waktu. Hampir semua sumber data individual yang mendasari indikator agregat adalah, bersama dengan indikator agregat sendiri, tersedia untuk umum. Indikator Tata Pemerintahan Seluruh Dunia adalah kompilasi persepsi kelompok responden yang sangat beragam, yang dikumpulkan dalam sejumlah besar survei dan penilaian pemerintahan lintas negara lainnya. Beberapa instrumen ini menangkap pandangan perusahaan, individu, dan pejabat publik di negara-negara yang sedang dinilai. Yang lain mencerminkan pandangan LSM dan donor bantuan dengan pengalaman yang cukup di negara-negara yang sedang dinilai, sementara yang lain didasarkan pada penilaian lembaga pemeringkat risiko komersial.
- 4. Kerangka Penilaian Salah satu kerangka penilaiannya adalah dengan menggunakan template self assessment yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti yang dikeluarkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Secara singkat, ada lima aspek yang dinilai dalam kerangka penilaian GCG versi FCGI ini, yaitu: 1. Hak pemegang saham (bobot 20%). Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat memberikan evaluasi, apakah perusahaan telah: menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun waktu 6 bulan setelah akhir tahun buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan Terbatas; menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai Rapat Tahunan Pemegang Saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan; mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan memanfaatkan hak suara mereka; memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan di RUPS; dll. 2. Kebijakan GCG (bobot 15%). Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri apakah perusahaan telah: memiliki aturan tertulis tentang GCG di mana dijelaskan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris; menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor publik;
- 5. membentuk sebuah organ yang bertanggung jawab (misalnya Dewan Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan; memiliki aturan perilaku / etika bagi karyawan secara tertulis; menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan perilaku / etika tersebut; dll. 3. Praktik GCG (bobot 30%). Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di dalam perusahaan: Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur dengan Dewan Komisaris; ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi petunjuk kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka; Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang tepat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas- tugas mereka; anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak terlibat konflik kepentingan; ada sistem penilaian kinerja Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris; dll. 4. Pengungkapan (bobot 20%). Dalam seksi ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah: menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan; memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha; mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan benar; mengungkap transaksi pihak terkait; menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis melalui internet; dll.
- 6. 5. Audit (bobot 15%) . Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah: memiliki audit internal yang efektif, diaudit oleh akuntan publik yang independen, memiliki komite audit yang efektif, mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal dan komite audit, dll. Implementasi di Indonesia Efektivitas good corporate governace tidak terlepas dari rerangka legal dan ekonomi (legal and economic framework) suatu negara. Sebagai suatu governance system ia dipengaruhi oleh rerangka legal dan ekonomi tersebut dan pada gilirannya mempengaruhi rerangka tersebut. Tantangan terbesar dan unik bagi perusahaan-perusahaan publik dalam penerapan good corporate governance mungkin bukan lagi kekurangan legal references, melainkan tantangan untuk mengubah kultur perusahaan yang umunya sudah mengakar melalui kepemimpinan yang lugas, kompeten dan memiliki integritas tinggi. Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan good corporate governance di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud antara lain : 1) Kendala Hukum. Corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan (abuses) oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Dalam sistem hukum kita mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur, tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan (judiciary) maka efektivitasnya menjadi terbatas. Begitu juga halnya
- 7. dengan sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur mereka. 2) Kendala Budaya. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik corporate governance itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (conformance) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi good corporate governance tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang. Begitu juga halnya dengan adanya dan telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan (fraud) maupun transaksi dengan orang dalam (insider transactions) hanyalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan dan bahkan tindakan korupsi pun dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. Anggapan yang seperti ini jelas bertentangan dengan jiwa corporate governance, sehingga akan mengganggu dan bahkan menghambat berjalannya aplikasi tersebut. Kondisi ini ditambah lagi dengan masih lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan serta tidak efektifnya mekanisme pengungkapan dan kedisiplinan di pasar modal. Dalam beberapa kasus juga dijumpai fenomena bahwa para manajer dan direktur sangat kebal (immune) terhadap pertanggungjawaban kepada para stakeholder. 3) Kendala Politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur, terkadang diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi (Prasetiantono dalam Nugroho dan
- 8. Siahaan 2005). Dalam beberapa kasus, hal ini juga terjadi pada perusahaan- perusahaan swasta. Kondisi lain yang mungkin dapat menjadi perhatian adalah bahwa peranan lembaga pasar modal (Bapepam begitu juga JSX) sebagai lembaga pengatur masih belum cukup kuat dalam menutupi kelemahan yang ada di pengadilan. 4) Kendala Lingkungan Bisnis. Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan (meskipun berbentuk perseroan) Indonesia terutama dimiliki oleh keluarga (family-owned). Dengan kondisi ini, maka praktik corporate governance dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga, misalnya dalam penunjukan anggota komisaris independen. Keadaan ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal (publicly listed). 5) Kendala Lainnya. Bank-bank di Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga intermediary keuangan yang amat berperan dalam penyediaan (juga membantu dalam menyediakan) dana yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Sebagai penyedia dana (pinjaman) bank-bank tersebut semestinya berperan besar dalam memonitor aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajernya dalam penggunaan dana. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa fungsi monitoring ini tidak berjalan secara efektif, bahkan hal itu sudah terjadi selama proses penilaian terhadap proposal pinjaman yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus disetujuinya proposal kredit yang tidak/kurang feasible sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah dalam pengembaliannya kemudian (kredit macet).
- 9. Kritik dan Rekomendasi Menurut pemakahaman saya, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dikritisi dalam kaitannya tentang penerapan GCG di Indonesia yaitu : Setiap perusahaan jangan bersifat individualistis dengan berprinsip untuk dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil- kecilnya karena perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder yaitu konsumen, karyawan, anggota masyarakat serta pemerintah Perusahaan harus secara transparan dalam mengelola struktur keuangan, serta menghindari cara-cara/praktik-praktik yang tidak jujur dalam mengelola keuangannya. Lembaga pemerintah harus lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan terkait penerapan GCG serta adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas Banyaknya perusahaan yang melanggar ketentuan pajak karena hal ini dapat merugikan pemerintah dan seluruh stakeholder Berdasarkan pemahaman saya dari modul dan berbagai sumber yang saya pelajari serta tentang implementasi di Indonesia, menurut saya untuk memperbaiki proses GCG agar mendapatkan nilai yang maksimal dalam Governance Rating yaitu : Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas dalam organisasi Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-bidang yang sesuai di dalam organisasi Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara Board, auditor internal dan eksternal, serta manajemen. Penerapan good corporate governance bisa dilihat sebagai tantangan sekaligus bisa dilihat sebagai kesempatan, dimana pada saat ini good corporate governance bukan saja dirasakan sebagai pressure di Indonesia tetapi juga di semua belahan dunia, maka bila perusahaan di
- 10. Indonesia dapat lebih cepat dan tepat bertindak dari pesaing-pesaing mereka (terlepas masih banyaknya kekurangan-kekurangan secara makro) maka mereka dapat mempertahankan keberadaan dan meningkatkan kinerja serta menjaga sustainability usaha yang berkualitas di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan upaya kolektif dari berbagai pelaku pasar/bisnis termasuk regulator, akuntan, dewan komisaris, dan lain-lain untuk mensosialisasikan manfaat, kegunaan, dan pentingnya good corporate governance sehingga timbul kesadaran akan pentingnya praktik good corporate governance bagi peningkatan kinerja dan kesinambungan perusahaan. Konsep dan Fungsi dari Governance Rating pada PT Bank Central Asia Tbk BCA menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan GCG di BCA ditujukan antara lain untuk: a. Mendukung visi dan misi BCA b. Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders). c. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable). d. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA. Penyusunan kebijakan GCG di BCA dilakukan dengan mengacu antara lain: Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi Bagi konglomerasi keuangan. Penilaian terhadap faktor GCG didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, governance structure, governance process, dan governance output. Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Pengawasan Bank (2012:36) : a. Governance stucture mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. b. Governance process mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. c. Govenance output mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF)”.
- 13. Hasil GCG Assesment Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Pada tahun 2016, BCA melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan: a. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan GCG. BCA telah melakukan penilaian tersebut yang mencakup 3 (tiga) aspek Governance, yaitu: 1. Governance Structure. 2. Governance Process. 3. Governance Outcome. Adapun 3 (tiga) aspek Governance tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu: 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite. 4. Penanganan Benturan Kepentingan. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
- 14. 6. Penerapan Fungsi Audit Intern. 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern. 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern. 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures). 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal. 11. Rencana Strategis Bank. Penilaian Pelaksanaan GCG oleh Pihak Eksternal Untuk mengevaluasi dan mengukur penerapan GCG di BCA, pada tahun 2016 BCA berpartisipasi dalam program riset dan pemeringkatan GCG di Indonesia – Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA. Tema CGPI tahun 2016 adalah “Good Corporate Governance dalam Perspektif Keberlanjutan”. Penilaian CGPI terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu: a. Self assessment. b. Penilaian dokumen. c. Penilaian makalah. d. Data Isian Perusahaan. e. Observasi. Dari keikutsertaan BCA dalam program tersebut, BCA berhasil meraih predikat “The Most Trusted Company” (“Sangat Terpercaya”) yang merupakan predikat penilaian tertinggi.
- 15. Pada tahun 2016, The Indonesian Intitute for Corporate Directorship (IICD) melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap 100 (seratus) perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat (listed) di Bursa Efek Indonesia. Dalam The 8th IICD Corporate Governance Conference & Award 2016, BCA berhasil meraih penghargaan untuk kategori “Top 50 Public Listed Companies & The Best Responsibilities of the Board.” Rekomendasi Berdasarkan modul yang saya pelajari mengenai Governance Rating, menurut pemahaman saya, penerapan dan pencapaian konsep GCG pada PT Bank Central Asia Tbk sudah baik, dilihat dari penghargaan yang telah didapat, dan untuk mempertahankan serta meningkatkan tata kelola perusahaan, saya merekomendasikan : 1. Untuk menghadapi persaingan antar bank yang semakin kuat, Bank BCA diharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan prima bahkan melampaui harapan nasabah agar terciptanya loyalitas nasabah. 2. Agar menjadi institusi perbankan yang handal dan disegani sesuai dengan visi nya, baik di dalam negeri maupun di level dunia, manajemen diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas SDM agar dapat menghadapi persaingan global. 3. Manajemen terus melakukan dan memperkuat monitoring dan audit internal untuk menjaga kredibilitas Bank BCA. 4. Dalam hal menghadapi persaingan dan perubahan ekonomi global yang membuat turunnya kualitas dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk CASA (Current Account dan Saving account), Bank BCA agar terus menggali dan mencari new customer potensial sebagai rekanan bisnis jangka panjang. 5. Ciptakan persepsi positif dari semua unsure stakeholder dengan selalu mematuhi regulasi baik dari internal perusahaan maupun dari pemerintah. 6. Menjadikan budaya Smart Solution Bank BCA sebagai keunggulan perusahaan dengan meningkatkan kesadaran dan implementasi nyata dari semua unsur SDM.