Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan lembaga yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Kedua lembaga tersebut membuat alat penilaian self-assessment untuk mengukur penerapan tata kelola perusahaan yang terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai hak pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pengungkapan, dan audit. Hasil penilaian

1. Corporate Governance Assessment
Corporate Governance Assessment
Alat penilaian penerapan CG
= hasil penilaian CG oleh lembaga-lembaga tertentu yang akan menjadi alat ukur penerapan CG
dalam perusahaan sehingga dapat menjadi masukan untuk memperbaiki penerapan CG sesuai
dengan pedoman yang telah diterapkan.
FCGI
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)
= lembaga yang bergerak di bidang CG yang memiliki tujuan utama meningkatkan ketanggapan
dan mensosialisasikan prinsip GCG kepada komunitas bisnis Indonesia sehinga dapat
memperoleh manfaat dari terciptanya governance perusahaan yang sehat.
Upaya Sosialisasi Prinsip GCG oleh FCGI
 Mempublikasikan Pedoman GCG
 Menyusun kuesioner self-assessment untuk menilai penerapan prinsip GCG di perusahaan.
 Mepublikasikan artikel dan penelitian di bidang transparency
 Melakukan kunjungan perusahaan untuk mensosialisasikan prinsip accountability
 Meningkatkan ketanggapan dengan mensosialisasikan CSR di Indonesia
 Bekerja sama dengan Pemerintah Belanda, Komisi Eropa, dan Komisi Reformasi
Governance di Indonesia untuk membentuk Pusat Informasi Corporate Governance.
Prinsip-prinsip GCG menurut FCGI
 Hak-hak para pemegang saham
 Perlakuan sama terhadap para pemegang saham
 Peranan pemegang saham ditetapkan oleh hukum, serta kerjasama aktif dengan stakeholders
 Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu
 Tanggung jawab pengurus dalam manajemen
CG Assessment versi FCGI
Bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers Indonesia (PwC) membuat Self Assessment
Checklist sebagai alat pengukuran penerapan CG.
 Terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan
 Digunakan sebaga dasar untuk mengevaluasi penerapan CG perusahaan
 Dapat digunakan oleh semua jenis perusahaan, termasuk perusahaan publik, Badan Usaha
Milik Negara, dan perusahaan swasta.
 Terbagi atas pertanyaan dikotomis (ya / tidak) dan pertanyaan diskrit (ranking)
Pertanyaan terdiri atas lima topik, yaitu:
1. Hak Pemegang Saham
2. Kebijakan Corporate Governance
3. Praktik Corporate Governance
4. Pengungkapan
5. Audit
Pertanyaan CG Assessment versi FCGI
1. Hak Pemegang Saham (Bobot 20%)
 Apakah RUPS dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan setelah tahun buku?
 Apakah jadwal RUPS dipublikasikan paling tidak 28 hari sebelum penyelenggaraan?
 Apakah pemegang saham minoritas memiliki hak voting dalam RUPS?
 Apakah voting dapat dilakukan?

2.  Apakah RUPS dihadiri oleh lebih dari 50% pemegang saham?
2. Kebijakan Corporate Governance (Bobot 15%)
 Apakah perusahaan mengatur tanggung jawab Dewan Direksi?
 Apakah perusahaan mengatur tanggung jawab Dewan Komisaris?
 Apakah perusahaan menyajikan informasi perusahaan di website perusahaan?
 Apakah semua transaksi antara perusahaan dengan pihak ketiga berkaitan dengan kegiatan
bisnis perusahaan?
3. Praktik Corporate Governance (Bobot 30%)
 Apakah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bertemu lebih dari dua kali dalam satu
tahun?
 Apakah rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki prosedur yang efektif?
 Apakah anggota Dewan Komisaris yang independen lebih dari 20%?
 Apakah terdapat Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan keuangan dengan
perusahaan?
 Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara perusahaan dengan Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris?
4. Pengungkapan (Bobot 20%)
 Apakah perusahaan menyajikan sistem manajemen risiko dalam laporan tahunan
perusahaan?
 Apakah perusahaan menyajikan tujuan dan strategi perusahaan?
 Apakah perusahaan menyajikan informasi keuangan perusahaan di website?
5. Audit (Bobot 15%)
 Apakah perusahaan memiliki komite audit?
 Apakah anggota komite audit lebih dari 4 (empat) orang?
 Apakah perusahaan memiliki Piagam Audit yang mengatur kualifikasi, prosedur, dan
tanggung jawab komite audit?
KNKG
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
= lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan good governance di Indonesia
secara komprehensif dan memberikan masukan kepada pemerintahan tentang isu
governance di sektor publik maupun privat.
Visi KNKG
 Mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan governance terbaik di
dunia dan memiliki misi mendorong dan meningkatkan kefektifan penerapan good
governance di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan good
governance baik di sektor publik maupun korporasi.
Prinsip-prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006)
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Resposibilitas
• Independensi
• Kewajaran dan Kesetaraan
 Transparency (keterbukaan informasi)

3. Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini,
perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap
stakeholders-nya.
 Accountability (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban
elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan
fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris
dan dewan direksi.
 Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang
berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja,
perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan
sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam
kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada
shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.
 Indepandency (kemandirian)
Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan
kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku.
 Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang
dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam
perusahaan
Program KNKG sebagai fasilitator
 Mendorong terbangunnya rerangka, infrastruktur, dan enforcement dari praktik governance
yang baik dalam sektor-sektor utama, yaitu kebijakan dan layanan publik, layanan
keuangan serta energi dan pertambangan.
Program KNKG sebagai katalisator
 Berperan mengembangkan budaya good governance di dalam tingkat
organisasi/lembaga publik, perseroan, pejabat publik serta praktisi terkait dengan
konsentrasi pada sektor-sektor utama.
 Melakukan riset dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki peraturan yang
berkaitan dengan prinsip good governance serta menyusun pedoman GCG untuk
mendorong penerapan prinsip GCG.
Program Kerja KNKG
 Bekerja sama dengan lembaga riset dan organisasi di bidang CG dalam penyusunan
program pemantauan dan penilaian kepemimpinan terkait CG di perusahaan publik,
perusahaan keuangan, & BUMN
 Membentuk Sub-komite Bidang Korporasi dan Sub-komite bidang publik.

4. Program Kerja KNKG
 Melakukan penyuluhan, konsultasi, dan pendampinganbagi perusahaan-perusahaan,
maupun kantor pemerintah yang akan mengimplikasikan good governance.
 Menyusun Corporate Governance Self-Assessment Checklist yang merupakan alat
penilaian CG berupa kuesioneryang memudahkan perusahaan untuk melakukan
penilaian CG secara mandiri.
CG Assessment versi KNKG
Pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam self-assessment checklist KNKG:
1. Nilai-nilai Perusahaan
2. Hak Pemegang Saham
3. Dewan Komisaris
4. Dewan Direksi
5. Pemangku Kepentingan
6. Pengungkapan
7. Pedoman Pelaksanaan CG
Pertanyaan CG Assessment versi KNKG
1. Nilai-nilai Perusahaan
 Apakah perusahaan memiliki peraturan tentang benturan kepentingan?
 Apakah sering terjadi peristiwa benturan kepentingan?
 Apakah perusahaan memiliki peraturan tentang hadiah dan donasi?
 Apakah perusahaan sering memberikan hadiah atau donasi kepada mitra bisnis atau
pejabat pemerintah?
2. Hak Pemegang Saham
 Apakah RUPS tahunan diadakan 6 bulan setelah tahun buku dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 65 ayat (2) UU Perseroan Terbatas?
 Apakah pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai adanya RUPS tahunan paling
sedikit 28 hari sebelumnya?
 Apakah ada usaha untuk mendorong semua pemegang saham agar menghairi RUPS dan
memberikan suaranya dalam RUPS terssebut.
3. Dewan Komisaris
 Apakah pelaksanaan rapat antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris lebih dari 3
(tiga) bulan atau kurang dari sebulan?
 Apakah rapat formal komisaris dilaksanakan lebih dari 6 (enam) kali dalam satu tahun?.
4. Dewan Direksi
 Apakah peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diserahkan kepada Komisaris
diuraikan secara lengkap dan jelas?
 Berapa jumlah Direksi yang memiliki kepentingan keuangan dalam jangka pendek
dengan perusahaan?
 Berapa kali dalam setahun Direksi mengadakan rapat formal?
 Apakah terdapat potensi benturan kepentingan (conflict of interest) antara perusahaan
dengan Direksi?
5. Pemangku Kepentingan
 Apakah perusahaan memiliki ketentuan yang mengatur transaksi antara perusahaan
dengan pemasok?
 Apakah seluruh pemasok dapat mengakses ketentuan-ketentuan tersebut?

5.  Apakah perusahaan memiliki ketentuan yang mengatur transaksi antara perusahaan
dengan pelanggan?
6. Pengungkapan
 Apakah perusahaan menyediakan informasi yang sama kepada Pemegang Saham ataupun
analis investasi?
 Apakah perusahaan menyajikan seluruh informasi perusahaan dan analisa manajemennya
di internet?
 Seberapa seringkah perusahaan menyampaikan uraian kondisi perusahaan kepada para
analis?
7. Pedoman Pelaksanaan CG
 Apakah perusahaan memiliki Pedoman Corporate Governance yang tertulis di mana di
dalamnya mengatur secara rinci hak-hak Pemegang Saham dan tugas Direksi dan
Komisaris?
 Apakah kebijakan perusahaan mengenai investor publik dapat diperoleh dengan mudah
oleh pihak regulator dan masyarakat umum?
 Apakah Komisaris, sejauh itu diperbolehkan berdasarkan hukum, secara khusus
bertanggung jawab atas jaminan kepatuhan terhadap Pedoman Corporate Governance
perusahaan?
Poin perhitungan gcg:
Setiap pertanyaan di dalam kuesioner tersebut diberikan poin:
Misal: 5 poin untuk setiap jawaban “ya” dan 0 poin untuk jawaban “Tidak”.
Jadi misalnya dari 10 pertanyaan di bagian hak pemegang saham, perusahaan menjawab 6 kali
“ya” dan menjawab 4 kali “tidak”, maka untuk bagian ini perusahaan akan memperoleh skor (6 x
5) + (4 X 0) = 30 (dari skor maksimum 50 atau 10X5).
Misalkan dari hasil scoring selanjutnya; seksi Kebijakan GCG perusahaan mendapatkan skor 45
(dari skor maksimum 60), seksi Praktik GCG = 60 (dari skor maksimum 80), seksi Praktik
Pengungkapan = 25 (dari skor maksimum 40), seksi Audit = 30 (dari skor maksimum 40).
Untuk menentukan skor total, adalah sebagai berikut:
((30/50 x 20%) + (45/60 x 15%) + (60/80 x 30%) + (25/40 x 20%) + (30/40 x 15%)) = 69,5 %
atau skor 69,5 dari skor tertinggi 100.
Kesimpulan Skor Audit Gcg:
Dengan skor 69,5, apakah berarti kondisi GCG perusahaan tersebut baik?
2 hal yang harus diperhatikan
Pertama, perusahaan harus berusaha untuk mencapai skor setinggi mungkin yang meningkat dari
waktu ke waktu.
Kedua, pembandingan dengan perusahaan lain harus dilakukan dengan hati-hati, terutama jika
karakteristik industri mereka berlainan.
Jika sebuah perusahaan memperoleh skor 69,5 tidak dengan sendirinya dapat dikatakan lebih
buruk dibandingkan dengan perusahaan lain yang memperoleh skor 75, dan demikian juga
sebaliknya.
Karena boleh jadi ada beberapa aspek penting GCG yang tidak tercermin dengan baik dalam

6. kuesioner yang telah distandardisir tersebut.
Kekuatan Kelemahan Self-Assessment
Metode self-assessment memiliki titik kekuatan sekaligus juga kelemahan. Kekuatan dari metode
ini adalah mudah dan murah. Sementara kelemahannya adalah bahwa penilaian tidak dilakukan
secara independen sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah penilaian dilakukan secara
objektif dan apakah benar telah menunjukkan kondisi riil GCG perusahaan yang bersangkutan
Kesimpulan
Potensi kemanfaatan dari self-assessment ini secara internal perusahaan cukup besar bila
penilaian dilakukan secara objektif, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi bagian yang
masih lemah dari Corporate Governance untuk segera dapat memperbaikinya.