BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Governance Rating, Universitas Mercubuana, 2017

1. Nama : Hendri Sivilianto
NIM : 55117110012
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Bagaimanakah konsep dan fungsi dari Governance Rating dalam mewujudkan Good
Corporate Governance (GCG) atau Good Government Governance (GGG).
Di Pemprov DKI Jakarta tempat saya bekerja konsep dan fungsi governance rating
secara umum yaitu sebagai tolak ukur sejauh mana good government governance
dilaksanakan, yang akan memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan dan
pelaksana kepentingan sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD/UKPD.
Konsep yang dipakai di Pemprov DKI Jakarta dalam governance rating menggunakan
Key Performance Indikator (KPI) kepala SKPD/UKPD untuk mengetahui sejauhmana
standar-standar tatakelola terpenuhi atau tidak. kemudian hasilnya juga dikembalikan
kepada para pelaksana kepentingan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan
tatakelola mendatang.
Secara Nasional BPK melakukan governance rating dalam perwujudan good
governance tersebut, yakni dengan melakukan fungsi pengawasan terhadap aktivitas
negara. Pengawasan dari lembaga ini dilakukan dengan pemeriksaan (audit).
Di tengah maraknya isu akuntabilitas, BPK dituntut untuk bisa melaksanakan tugas
dan wewenangnya semaksimal mungkin. Profesionalisme kinerja BPK-pun menjadi
sorotan publik. Sebagaimana (Hapzi Ali, 2017) kemukakan saat ini sedang marak
tentang kasus suap untuk mendapatkan predikat WTP
Saya merekomendasikan sebaiknya ada komitment tinggi dari pihak-pihak yang
berkaitan dalam urusan tatakelola, sehingga tatakelola yang baik menjadi prioritas
dalam melaksanakan aktivitas di setiap sub-bagian kerja. karena suatu konsep atau
sistem yang baikpun tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan
governance rating tanpa adanya komitment dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Daftar Pustaka
Hapzi Ali, 2017, Governance Rating, Modul Perkuliahan, Universitas Mercu Buana,
Jakarta.
Jelaskan apa yang saudara ketahui dan yang dimaksud dengan Governance
Rating dan bagaimana menurut saudara implementasinya pada perusahaan-
perusahaan di Indonesia, terus apa kritik dan rekomendasi saudara.
Governace Rating (Hapzi Ali, 2017) merupakan indikator penilaian penilaian terhadap
suatu perusahaan atau pemerintahan berdasarkan Prinsip tata kelola perusahaan.
Memiliki beberapa tingkat pengukuran dengan cara mengiidentifikasi dan secara aktif
mengelola semua risiko tata kelola perusahaan yang signifikan melalui kontrol internal
yang komprehensif dalam sistem manajemen. Governance Rating menggambar
kinerja perusahaan atau pemerintahan yang dianggap mewakili praktik terbaik, dan
hampir tidak ada kekurangan di bidang mana pun yang dinilai.

2. Dalam system pemerintahan daerah yang digunakan adalah IGI (Indonesian
Governace Index) IGI mengukur kinerja pemerintahan provinsi. Lebih spesifik lagi, ini
adalah penilaian terhadap empat arena pemerintahan, pemerintahan, birokrasi,
masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Berdasarkan seperangkat kriteria obyektif
dan terukur. IGI memproduksi ;
1) Profil kinerja pemerintahan masing-masing provinsi,
2) peringkat semua provinsi;
3) Peringkat provinsi berdasarkan arena pemerintahan;
4) Kekayaan data tentang isu-isu terkait tata kelola pemerintahan.
Penilaian tatakelola perusahaan dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat relatif
dimana organisasi menerima dan mengikuti peraturan dan pedoman praktik tata
kelola perusahaan. Hal Ini memungkinkan entitas perusahaan untuk memperoleh
penilaian independen dan kredibel terhadap kualitas dan tingkat tata kelola
perusahaan mereka. Peringkat ini juga dapat sebagai referensi untuk evaluasi
perusahaan. Investor dan pemangku kepentingan lainnya juga mendapatkan
keuntungan karena mereka dapat membedakan perusahaan berdasarkan tingkat tata
kelola perusahaannya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah perusahaan
itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh
penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Di indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang menargetkan untuk mencapai
kriteria penilaian tata kelola berstandar internasional.
Kritik dan saran saya, sebaiknya dibuat suatu forum penilaian di Indonesia yang
secara berkala me-realese hasil penilaian perusahaan-perusahaan dan peringkatnya
berdasarkan tatakelolanya (GCG), sehingga investor dan masyarakat bisa ikut menilai
dengan mudah. Hal ini tentu akan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan
tatakelola yang baik di perusahaannya.
Daftar Pustaka
Hapzi Ali, 2017, Governance Rating, Modul Perkuliahan, Universitas Mercu Buana,
Jakarta.