Dokumen tersebut meringkas tentang akuntansi sektor publik. Menguraikan pengertian, tujuan, sejarah, dan penerapannya di Indonesia secara singkat.

1. AKUNTANSI PUBLIK
Wachyu B. Kristiawan, AP, S.Sos, M.Si

2. NAMA : WACHYU BUDHI KRISTIAWAN, AP, S.Sos,
M.Si
PENDIDIKAN :
D4 PEMERINTAHAN STPDN 1997
S1 ADMINISTRASI NEGARA STIA MY 2001
S2 ADMINISTRASI STIAMI 2005
KANTOR :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KOTA SERANG
E-mail : wachyubk@gmail.com

3. AKUNTANSI PUBLIK
1. PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
2. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
3. ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
4. ANGGARAN PEMERINTAHAN: APBN DAN APBD
5. TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
6. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
7. LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
8. PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
9. AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT
10. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
11. AKUNTANSI KEUANGAN DESA
12. AKUNTANSI ORGANISASI NIR LABA
13. OTONOMI DAERAH

4. 1. PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
• PENGERTIAN DAN TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
AKUNTANSI ADALAH SUATU AKTIVITAS JASA YANG
TERDIRI DARI MENCATAT, MENGKLASIFIKASIKAN DAN
MELAPORKAN KEJADIAN ATAU TRANSAKSI EKONOMI
YANG AKHIRNYA AKAN MENGHASILKAN SUATU
NFORMASI KEUANGAN YANG AKAN DIBUTUHKAN
OLEH PIHAK-PIHAK TERTENTU UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN (V. WIRATNA SUJARWENI: 2015)
AKUNTANSI ADALAH PROSES PENGIDENTIFIKASIAN,
PENCATATAN, PENGUKURAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENGIKHTISARAN KEJADIAN DAN TRANSAKSI
KEUANGAN, SERTA PENYAJIAN HASILNYA (BALDRIC
SIREGAR: 2015)

5. SEKTOR PUBLIK ADALAH SEMUA YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK TENTANG PENYEDIAAN
BARANG DAN JASA YANG DITUJUKAN UNTUK PUBLIK,
DIBAYARKAN MELALUI PAJAK DAN PENDAPATAN NEGARA
LAINNYA YANG SUDAH DIATUR DALAM HUKUM (V. WIRATNA
SUJARWENI: 2015)
SEKTOR PUBLIK ADALAH SEKTOR (ORGANISASI) YANG
MENGELOLA DANA MASYARAKAT (BALDRIC SIREGAR:
2015)
PENERAPAN MEKANISME AKUNTANSI PADA ORGANISASI
PEMERINTAHAN BUKAN BERARTI BAHWA AKUNTANSI
ORGANISASI KOMERSIAL SEPENUHNYA DITERAPKAN
PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN. KARENA PERBEDAAN
SIFAT, TUJUAN, LINGKUNGAN DAN STANDAR AKUNTANSI,
MAKA PENERAPAN AKUNTANSI PADA ORGANISASI
PEMERINTAHAN BERBEDA DENGAN PENERAPAN
AKUNTANSI PADA ORGANISASI PERUSAHAAN.

6. • Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme
teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan
pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi
negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah,
BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

7. TUJUAN AKUNTANSI PUBLIK
(MENURUTAMERICANACCOUNTINGASSOCIATION)
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola
secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu
sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi
manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab
secara tepat dan efektif program dan penggunaan
sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan
memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk
melaporkan kepada publik atas hasil operasi
pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini
terkait dengan akuntabilitas.

8. AKUNTABILITAS PUBLIK
• MERUPAKAN BAGIAN DARI PERGESERAN
PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK
• Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiaban
pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah
(principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut.

9. PERGESERAN PARADIGMA
ADMINISTRASI PUBLIK
• The Old Public Administration (OPA)/Bureaucratic
Governance
• The New Public Management (NPM)/Market Governance
• The New Public Service (NPS)/Democratic Governance
• The New Public Governance (NPG)/Collaborative
Governance

10. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik
(Denhardt & Denhardt, 2004)
Old Public
Administration
New Public
Management
New Public
Service
Primary
theoretical and
epistemological
foundation
Political theory,
social and political
commentary
augmented by naïve
social science
Economic theory,
more sophisticated
dialogue based on
positivist social
science
Democratic theory,
varied approaches
to knowledge
including positive,
interpretive, critical
and postmodern
Siapa yang dilayani Klien dan
konstituen
Pelanggan
(customers)
Warga negara
(Citizens)

11. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik
(Denhardt & Denhardt, 2004)
Old Public
Administration
New Public
Management
New Public
Service
Peranan
Pemerintah
Rowing:Mendisain
dan melaksanakan
pelayanan publik
Streering:sebagai
katalis dan
memanfaatkan
mekanisme pasar
Serving, negotiating
and brokering:
berbagai kelompok
kepentingan dan
menciptakan nilai
bersama
Mekanisme
pencapaian tujuan
kebijakan
Menjalankan
program melalui
instansi pemerintah
yang ada
Mencapai tujuan
kebijakan melalui
mekanisme pasar
dengan pelaku
utama swasta dan
masyarakat
Membangun koalisi
antara pemerintah,
swasta dan
masyarakat
Diskresi
admonistrasi
Terbatas Luas Terbatas dan ada
pertangung jawaban

12. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik
(Denhardt & Denhardt, 2004)
Old Public
Administration
New Public
Management
New Public
Service
Struktur
organisasi
Birokratis, otoritas
hierakhis ke dalam,
kontrol dan regulasi ke
masyarakat
Layanan publik yg
terdesentralisasi, tetapi
kendali utama tetap di
tangan pemerintah
Kolaboratif,
kepemimpinan
bersama secara
internal dan eksternal
Motivasi Gaji dan tunjangan
serta perlindungan
sbg pegawai negeri
Semangan wirausaha
dan keinginan ideologis
mengurangi ukuran
pemerintah
Pelayanan
masyarakat,, keingin
memberikan kontribusi
kepada masyarakat
Pendekatan
akuntabilitas
Secara hierarkhis
administrator
bertanggung jawab
kepada pejabat politik
Market driven, responsif
kepada
customers/citizens
Akuntabilitas hukum,
nilai masyarakat,
norma politik,
profesional dan
kepentingan
masyarakat

13. 1) Politik harus memusatkan
perhatian pada kebijakan publik
atau ekspresi kehendak rakyat,
admneg berkenaan dgn
implementasinya.
2) Penyatuan ilmu administrasi ne-
gara dan i. politik (Morsten Marx)
3) Prinsip2 mgt dikembangkan se-
cara ilmiah dan mendalam. Peri-
laku organisasi, analis mgt, pene-
rapan teknologi seperti metode
kuantitatif, analisis sistem, opera-
sional research, econometry dsb
4) Adm publik dgn fokus pada teori
organisasi, teori manajemen dan
kebijakan publik, sedangkan
locusnya kepentingan publik.
1) Catalytic gov. (steering rather than rowing.
Services is rowing)
2) Community owned (empowering rather than
serving)
3) Competitive gov. (injection competition in
service delivery)
4) Mission’s driven not rule’s driven
5) Customer oriented (meeting the need of the
customer, not bureaucracy)
6) Result oriented (funding outcomes,not input)
7) Enterprising gov (earning rather than
spending)
8) Anticipatory gov(prevention ratherthan cure)
9) Decentralized gov (from hierarchy to
participation)
10)Market oriented (leveraging change through
the market)
Note : Birokrasi yg lamban, gemuk, boros,
inefisien, merosotnya kinerja yanlik.
1) Serve rather than steer
2) Seek the public interest
3) Value citizenship over
entrepreneurship
4) Think strategically, act
democratically
5) Serve citizen, not customers
6) Recognize that accountability is
not simple
7) Value people, not just
productivity.
Note : Isues tentang justice, equity,
participation, and leadership yg
kurang diperhatikan dalam buku
Reinventing gov.
PARADIGMA OPA, NPM dan NPS
7

14. SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
• PRAKTEKNYA SUDAH ADA RIBUAN TAHUN SILAM SEBELUM
MASEHI, DIPICU ADANYA INTERAKSI ANTARA MASYARAKAT DAN
KEKUATAN SOSIAL YANG ADA DI MASYARAKAT BERBENTUK
PEMERINTAHAN.
• MASA PERADABAN MESIR KUNO (2000-1000 SM), TERDAPAT
ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS MEMBUAT
LAPORAN BULANAN DIANTARANYA HASIL PAJAK DARI MASING-
MASING DISTRIK DI SELURUH WILAYAH MESIR KUNO.
• BABILONIA (3000-1000 SM), TERDAPAT PENCATATAN KEUANGAN
DALAM RANGKA MEMPEROLEH PENDAPATAN DAN PRODUKSI
PEMERINTAHAN SAAT ITU.
• YUNANI KLASIK (1000-800 SM) DIKENAL ADANYA PENCATATAN
PAJAK POLIS.
• ROMAWI (1-5 M) TELAH MENGENAL SISTEM PENCATATAN
AKUNTANSI UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK.
• GENOA YANG BERKEMBANG PESAT PADA 1200 M MENERAPKAN
PRAKTEK TRANSAKSI SEKTOR PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAN
RAKYATNYA SERTA PENCATATAN DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN ANTAR NEGARA.

15. • ABAD 15 M KEKUATAN PEREKONOMIAN BERGESER
KE INGGRIS, DIMANA PRAKTEK PENCATATAN
KEUANGAN DILAKUKAN LEBIH RINCI.
• ABAD 18 M TERJADI REVOLUSI INDUSTRI ,
PENGEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN BIAYA
DI INDUSTRI MULAI DIPRAKTEKKAN YANG DIPICU
OLEH PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK YANG ADA SEBELUMNYA.
• ABAD 19 DAN 20 BERKEMBANG ADANYA PRAKTEK
AUDIT ATAS DANA PEMERINTAH.

16. PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DI INDONESIA
• AWAL KEMERDEKAAN, PEMBUATAN NERACA KEKAYAAN NEGARA PADA TAHUN 1948,
DIMANA LAPORAN KEUANGAN INI MASIH DALAM BAHASA DAN MATA UANG
BELANDA.
• 1950-AN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DITERAPKAN MELALUI BUMN DENGAN
MENASIONALISASI PERUSAHAAN ASING.
• SETELAH TAHUN 2003 KELUAR PAKET UNDANG-UNDANG DI BIDANG KEUANGAN
NEGARA, YAITU:
1. UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.
2. UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
3. UU NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG
JAWAB KEUANGAN NEGARA.
4. UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DIGANTI DENGAN UU.
NO. 23 TAHUN 2014)
5. UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.
• SELANJUTNYA LAHIR BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAANNYA, ANTARA LAIN:
1. PP NO. 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM
2. PP NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3. PP NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
4. PP NO. 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

17. • PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA :
1. AKUNTABILITAS (PERTANGGUNGJAWABAN DARI
PEMEGANG MANAJEMEN ORGANISASI UNTUK
MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG SEGALA AKTIVITAS
DAN KEGIATAN ORGANISASI KEPADA PIHAK PEMILIK
ORGANISASI) BERNDASARKAN HASIL ATAU KINERJA.
2. KETERBUKAAN DALAM SETIAP TRANSAKSI
PEMERINTAH .
3. PEMBERDAYAAN MANAJER PROFESIONAL
4. ADANYA LEMBAGA PEMERIKSA EKSTERNAL YANG
KUAT, PROFESIONAL, DAN MANDIRI SERTA
DIHINDARINYA DUPLIKASI DALAM PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN,

18. BAGIAN DALAM AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
AKUNTANSISEKTOR
PUBLIK
AKUNTANSI
MANAJEMEN
SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI
KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK

19. • AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
MEMPELAJARI BAGAIMANA MEMBUAT INFORMASI
AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN HANDAL
DITUJUKAN PADA PIMPINAN DENGAN MAKSUD
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN.
• AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
MEMPELAJARI BAGAIMANA MENGHASILKAN
TRANSAKSI-TRANSAKSI ORGANISASI SEKTOR
PUBLIK TERSEBUT DIBUKUKAN, SEHINGGA AKAN
MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PERIODE TERTENTU.

20. 2. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
• MEMPELAJARI BAGAIMANA CARA MENGHASILKAN
INFORMASI KEUANGAN UNTUK PIHAK MANAJEMEN
YANG SELANJUTNYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
• TUJUANNYA ADALAH MENYEDIAKAN INFORMASI
AKUNTANSI YANG AKAN DIGUNAKAN OLEH
MANAJER DALAM MELAKUKAN FUNGSI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI.

21. AKUNTANSI SEBAGAI ALAT
PERENCANAAN
• Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan
tujuan dan sasaran organisasi.
• Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya stRategik,
taktis dan melibatkan aspek operasional.
• Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi
menejemen berperan dalam pemberian informasi historis
dan prospektif untuk menfasilitasi perencanaan.

22. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN
DALAM PERENCANAAN
PERENCANAAN
STRATEGIS
MENGELOLA KONDISI SAAT INI DALAM
MELAKUKAN PROYEKSI KONDISI DI MASA
DEPAN, SEHINGGA RENSTRA MENJADI
PETUNJUK YANG DIGUNAKAN ORGANISASI
MENUJU 5-10 THN KE DEPAN
MEMBANTU ORGANISASI MENJALANKAN
TUGASNYA DENGAN BERFOKUS PADA SUMBER
DAYA, MEMANTAU DAN MENJAMIN ORGANISASI
BEKERJA DENGAN TUJUAN YANG SAMA
MEMBUAT PROGRAM DENGAN SKALA
PRIORITAS DAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI
PEMBERIAN
INFORMASI BIAYA
BIAYA INPUT, SEMUA SUMBER DAYA DAN
SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK
(BIAYA BAHAN BAKU, BIAYA TENAGA KERJA,
BIAYA OVERHEAD)
BIAYA INPUT, ADALAH BIAYA YANG
DIKELUARKAN UNTUK MENGANTARKAN
PRODUK HINGGA SAMPAI KE TANGAN
PELANGGAN
BIAYA PROSES, BIAYA YG DAPAT DIPISAHKAN
BERDASARKAN FUNGSI ORGANISASI
AKTIVITASNYA : COST FINDING, COST
RECORDING, COST ANALIZING, STRATEGIC
COST REDUCTION, COST REPORTING

23. PENILAIAN
INVESTASI
INVESTASI DILAKUKAN JIKA ANGGARAN
MENGALAMI SURPLUS.
TUJUAN UTAMANYA TETAP MEMBERIKAN
PELAYANAN DAN MEMBERI MANFAAT KEPADA
PUBLIK
DAPAT BERUPA INVESTASI JANGKA PANJANG
MAUPUN JANGKA PENDEK
ANGGARAN
MENGUNGKAPKAN SEGALA AKTIVITAS DAN
KEGIATAN ORGANISASI KEPADA PUBLIK
ANGGARAN ADALAH RENCANA OPERASI
KEUANGAN YANG MENCAKUP ESTIMASI
PENGELUARAN YANG DIUSULKAN, DAN
SUMBER PENDAPATAN YANG DIHARAPKAN
UNTUK MEMBIAYAYINYA DALAM PERIODE
WAKTU TERTENTU.

24. PENENTUAN BIAYA PELAYANAN
DAN PENENTUAN TARIF
PELAYANAN
DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU
PELAYANAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA
UNTUK MENGETAHUI SEBERAPA BESAR
TINGKAT EFEKTIFITAS DAN EFISIEN
PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI
AKUNTANSI MANAJEMEN MEMBUAT
INDIKATOR-INDIKATOR PENILAIAN DAN
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

25. AKUNTANSI SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN
TIPE-TIPE PENGENDALIAN :
1. PENGENDALIAN PREVENTIF; PENGENDALIAN
MANAJEMEN TERKAIT DENGAN PERUMUSAN STRATEGI
PERENCANAAN STRATEGIK YANG DIJABARKAN DALAM
BENTUK PROGRAM-PROGRAM.
2. PENGENDALIAN OPERASIONAL; PENGENDALIAN
MANAJEMEN YANG BERKAITAN DENGAN PROGRAM
YANG SUDAH DITETAPKAN. ANGGARAN DIGUNAKAN
UNTUK MENGHUBUNGKAN PERENCANAAN DENGAN
PENGENDALIAN.
3. PENGENDALIAN KINERJA; PENGENDALIAN
MANAJEMEN BERUPA ANALISIS EVALUASI KINERJA
BERDASARKAN PENGUKURAN KINERJA YANG TELAH
DITETAPKAN.

26. • Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba,
maka alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada
mekanisme negosiasi (negotiated bargain), meskipun hal
tersebut bervariasai untuk setiap organisasi dan tingkat
manajemen. Pengendalian untuk menajemen level bawah lebih
bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajmen level
atas bersifat normatif.
• Untuk organisasi sektor publik karena sifatnya tidak mengejar
laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat
pengendalinya lebih banyak berupa peraturan birokrasi.
• Terkait dengan pengukuran kinerja terutama pengukuran
ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money), akuntansi
manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian
organisasi yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama
dalam ukuran moneter.

27. AKUNTANSI SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN KEUANGAN
TERKAIT DENGAN PERATURAN ATAU SISTEM
ALIRAN UANG DALAM ORGANISASI.
MEMASTIKAN BAHWA ORGANISASI MEMILIKI
LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS YANG BAIK.
AKUNTANSI SEBAGAI ALAT
PENGENDALI ORGANISASI
MENJAMIN BAHWA ORGANISASI TIDAK
MENYIMPANG DARI STRATEGI DAN TUJUAN
ORGANISASI YANG DITETAPKAN.
MEMERLUKAN INFORMASI YANG LEBIH LUAS
DIBANDINGKAN PENGENDALIAN KEUANGAN

28. PROSES PERENCANAN DAN PENGENDALIAN
MANAJERIALSEKTOR PUBLIK (Jones dan Pendlebury )

29. 3. ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
• ANGGARAN SEKTOR PUBLIK ADALAH RENCANA OPERASI
KEUANGAN YANG MENCAKUP ESTIMASI PENGELUARAN
YANG DIUSULKAN DAN SUMBER PENDAPATAN YANG
DIHARAPKAN UNTUK MEMBIAYAINYA DALAM PERIODE
WAKTU TERTENTU (NATIONAL COMMITTEE ON
GOVERNMENTAL ACCOUNTING (NCGA), saat ini menjadi
GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARTS BOARD
(GASB))
• MERUPAKAN RENCANA FINANSIAL YANG MEMUAT:
1. BERAPA BIAYA-BIAYA ATAS RENCANA YANG TELAH
DIBUAT
2. BERAPA BANYAK DAN BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH
UANG UNTUK MENDANAI RENCANA-RENCANA
TERSEBUT.

30. FUNGSI ANGGARAN
ALAT PERENCANAAN
ALAT PENGENDALIAN
ALAT KEBIJAKAN FISKAL
ALAT POLITIK
ALAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
ALAT PENILAIAN KINERJA
ALAT MOTIVASI
ALAT MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK

31. TUJUAN PROSES PENYUSUNAN
ANGGARAN
1. MEMBERIKAN BANTUAN AGAR ORGANISASI DAPAT
MENCAPAI TUJUAN DAN MENINGKATKAN
KOORDINASI ANTAR BAGIAN DALAM LINGKUNGAN.
2. MEMBANTU MENCIPTAKAN EFISIENSI,
EFEKTIFITAS DAN ASAS KEADILAN DALAM
MENYEDIAKAN BARANG DAN JASA PUBLIK
MELALUI PROSES PRIORITAS.
3. MEMUNGKINKAN PEMERINTAH UNTUK MEMENUHI
PRIORITAS BELANJA.
4. MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG
MANAJEMEN ORGANISASI.

32. SIKLUS ANGGARAN
PERSIAPAN
(PREPARATION)
RATIFIKASI
PELAKSANAAN
(IMPLEMENTASI)
PELAPORAN
EVALUASI

33. PENDEKATAN ANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
ANGGARAN
TRADISIONAL
ANGGARAN NEW
PUBLIC MANAGEMENT

34. ANGGARAN TRADISIONAL
• Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak
digunakan di negara berkembang dewasa ini.
• Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara
penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan
incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat
line-item.
• Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut
adalah: (c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan;
dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto.
• Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu
mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap
kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam
memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan.
• Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka
satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan
pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

35. • Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait
dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for
money.
• Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak
dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran
tradisional.

36. Metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan,
antara lain (Mardiasmo, 2002):
1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan
dengan rencana pembangunan jangka panjang.
2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar
pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut
menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai
alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau
memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana
telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional
secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang
menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan
antar departemen.
5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan
pengeluaran modal/investasi.

37. 6. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan
tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek
modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik
yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan
informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya
perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah
munculnya budget padding atau budgetary slack.
8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal
memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran
yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan
’manipulasi anggaran.’
9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak
memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian
rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan

38. ANGGARAN ERA NEW PUBLIC
MANAGEMENT
• Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya
era New Public Management telah mendorong usaha untuk
mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan
anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul
beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik
anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB),
dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
• Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung
memiliki karak-teristik umum sebagai berikut:
1. Komprehensif/komparatif
2. Terintegrasi dan lintas departemen
3. Proses pengambilan keputusan yang rasional
4. Berjangka panjang
5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
7. Berorientasi input, output, dan outcome (value for money), bukan
sekedar input.
8. Adanya pengawasan kinerja.

39. PERBANDINGAN ANGGARAN TRADISIONAL
DENGAN ANGGARAN ERA NPM
ANGGARAN TRADISIONAL NEW PUBLIC MANAGEMENT
Sentralistis Desentralisasi & devolved management
Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output, dan outcome
(value for money)
Tidak terkait dengan
perencanaan jangka
panjang
Utuh dan komprehensif dengan
perencanaan
jangka panjang
Line-item dan incrementalism Berdasarkan sasaran dan target kinerja
Batasan departemen yang kaku
(rigid department)
Lintas departemen (cross department
Menggunakan aturan klasik:
Vote accounting
Zero-Base Budgeting, Planning
Programming
Budgeting System
Prinsip anggaran bruto Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan Bottom-up budgeting

40. 4. ANGGARAN PEMERINTAHAN: APBN
DAN APBD
• UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET PEMBANGUNAN,
PEMERINTAH MENYUSUN RPJPN (RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL), RPJMN
(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL) DAN RENCANA KERJA TAHUNAN YG JUGA
DISEBUT RENCANA KERJA PEMERINTAH.
• ANGGARAN PEMERINTAH MENGACU KEPADA RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA KERJA (RENJA)
• RENSTRA MEMUAT VISI, MISI , TUJUAN, STRATEGI,
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SESUAI DENGAN TUSI KEMENTRIAN/LEMBAGA YANG
DISUSUN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA RPJM
(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH)

41. APBN
• MERUPAKAN RENCANA KERJA KEUANGAN YANG
DIBUAT PEMERINTAH SETIAP TAHUN, DISETUJUI
DPR.
• MEMUAT RENCANA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN NEGARA SELAMA SATU TAHUN
ANGGARAN (1 JAN – 31 DES), DITETAPKAN DALAM
UNDANG-UNDANG.
• PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA
DITAMPUNG DALAM SATU REKENING BENDAHARA
UMUM NEGARA (BUN) DI BANK SENTRAL.

42. STRUKTUR APBN
1. PENERIMAAN NEGARA, TERDIRI DARI
PENERIMAAN PAJAK DAN PENERIMAAN BUKAN
PAJAK.
2. BELANJA NEGARA, TERDIRI DARI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT DAN BELANJA TRANSFER KE
DAERAH.
3. PEMBIAYAAN, TERDIRI DARI PEMBIAYAAN DALAM
NEGERI DAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI.

43. PROSES PENYUSUNAN APBN

44. APBD
• MERUPAKAN RENCANA KERJA KEUANGAN YANG
DIBUAT PEMERINTAH DAERAHSETIAP TAHUN,
DISETUJUI DPRD.
• MEMUAT RENCANA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DAERAH SELAMA SATU TAHUN
ANGGARAN (1 JAN – 31 DES), DITETAPKAN DALAM
PERATURAN DAERAH.
• PROSES PENYUSUNAN APBD

45. STRUKTUR APBD
PENDAPATAN DAERAH
• PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
• PAJAK DAERAH
• RETRIBUSI DAERAH
• LAIN-LAIN PAD
• DANA PERIMBANGAN
• DANA BAGI HASIL
• DAU
• DAK
• LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YG SAH
• HIBAH TIDAK MENGIKAT
• DANA DARURAT DARI
PEMERINTAH
• DANA BAGI HASIL PAJAK
DARI PROV KE KAB/KOTA
• DANA PENYESUAIAN DAN
DANA OTSUS
• BANKEU DARI PROV ATAU
DARI PEMDA LAINNYA
BELANJA DAERAH
• BELANJA TIDAK LANGSUNG
• BELANJA PEGAWAI
• BUNGA
• SUBSIDI
• HIBAH
• BANSOS
• BELANJA BAGI HASIL
• BANKEU
• BELANJA TIDAK TERDUGA
• BELANJA LANGSUNG
• BELANJA PEGAWAI
• BELANJA BARANG DAN
JASA
• BELANJA MODAL
PEMBIAYAAN
• PENERIMAAN PEMBIAYAAN
• SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN TA
SEBELUMNYA (SiLPA)
• PENCAIRAN DANA
CADANGAN
• HASIL PENJUALAN
KEKAYAAN DAERAH YG
DIPISAHKAN
• PENERIMAAN PINJAMAN
DAERAH
• PENERIMAAN KEMBALI
PEMBERIAN PINJAMAN
• PENERIMAAN PIUTANG
DAERAH
• PENGELUARAN PEMBIAYAAN
• PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN
• PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) PEMERINTAH
DAERAH
• PEMBAYARAN POKOK
HUTANG DAERAH
• PEMBERIAN PINJAMAN

46. 5. TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
1. AKUNTANSI ANGGARAN
2. AKUNTANSI KOMITMEN
3. AKUNTANSI DANA
4. AKUNTANSI KAS
5. AKUNTANSI AKRUAL

47. AKUNTANSI ANGGARAN
• TEKNIK AKUNTANSI ANGGARAN ADALAH AKUNTANSI
YANG AKTIFITASNYA MENCATAT
MENGKLASIFIKASIKAN DAN MENGIKHTISARKAN
TRANSAKSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN ATAUPUN
BELANJA.
• MENYAJIKAN JUMLAH YANG DIANGGARKAN
DENGAN JUMLAH AKTUAL DAN DICATAT SECARA
BERPASANGAN (DOUBLE ENTRY).
• TUJUANNYA MENEKANKAN PERAN ANGGARAN
DALAM SIKLUS PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN AKUNTABILITAS.

48. ADA DUA JENIS ANGGARAN (BALDRIC SIREGAR,
2001):
1. ANGGARAN TETAP (FIXED BUDGET); DIMANA
PENGELUARAN (BIAYA) DITETAPKAN BATASAN
ABSOLUTNYA TANPA MELIHAT TINGKAT OPERASI
YANG DILAKUKAN.
2. ANGGARAN FLEKSIBEL (FLEXIBLE BUDGET);
DIMANA TINGKAT PENGELUARAN (BIAYA) YANG
DIANGGARKAN DIHUBUNGKAN DENGAN TIKNGKAT
OPERASI YANG DILAKUKAN, TIDAK ADA BATASAN
PENGELUARAN ABSOLUT.

50. AKUNTANSI KOMITMEN
• KOMITMEN ADALAH PERIKATAN BERUPA
PERJANJIAN YANG SUDAH SALING DISEPAKATI DAN
TIDAK BOLEH DIBATALKAN SECARA SEPIHAK, DAN
PASTI DILAKSANAKAN BILA SYARAT YANG
DISEPAKATI BERSAMA DIPENUHI.
• AKUNTANSI KOMITMEN ADALAH AKUNTANSI YANG
MENGAKUI TRANSAKSI DAN MENCATATNYA PADA
SAAT ORDER DIKELUARKAN.
• ORGANISASI MENGAKUI PESANAN YANG TIMBUL
SEBAGAI KOMITMEN.
• TUJUANNYA ADALAH UNTUK PENGENDALIAN
ANGGARAN

51. AKUNTANSI DANA
• AKUNTANSI DANA DALAM ORGANISASI PUBLIK BERHUBUNGAN
DENGAN DANA-DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI
PENGELUARAN ORGANISASI YANG SIFATNYA NIRLABA.
• ORGANISASI PRIVATE  KEGIATAN APAPUN  LABA
• ORGANISASI PUBLIK  TUJUAN TERTENTU
• TEORI AKUNTANSI DANA DIKEMBANGKAN OLEH VATTER (1974)
UNTUK TUJUAN ORGANISASI BISNIS.
• PENGERTIAN DANA (GOVERNMENTAL ACCOUNTING
STANDARD BOARD) ADALAH KESATUAN FISKAL DAN
KESATUAN AKUNTANSI YANG BERDIRI SENDIRI DENGAN
SATUNPERANGKAT REKENING SALING SEIMBANG UNTUK
MEMBUKUKAN KAS DAN SUMBER LAINNYA BERSAMA-SAMA
DENGAN HUTANG, KEWAJIBAN-KEWAJIBAN, CADANGAN-
CADANGAN, DAN HAK MILIK YANG DISISIHKAN DENGAN
MAKSUD UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN
TERTENTU ATAU PENCAPAIAN TUJUAN TERTENTU SESUAI
DENGAN PERATURAN-PERATURAN, KETENTUAN-KETENTUAN
DAN PEMBATASAN YANG ADA.

52. • PERSAMAAN AKUNTANSI DANA
AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

53. AKUNTANSI KAS
• SEMUA TRANSAKSI YANG DICATAT BESARNYA ADALAH
JUMLAH NOMINAL YANG DITERIMA.
• MENGGUNAKAN PRINSIP BAHWA SETIAP TRANSAKSI
YANG DICATAT SEBESAR NOMINAL UANG YANG BENAR-
BENAR DITERIMA.
• PENDAPATAN DICATAT PADA SAAT KAS DITERIMA DAN
PENGELUARAN DICATAT PADA SAAT KAS DIKELUARKAN.
• KELEBIHAN : MENCERMINKAN PENGELUARAN YANG
AKTUAL, RIIL DAN OBYEKTIF.
• KEKURANGAN : TIDAK DAPAT MENCERMINKAN KINERJA
YANG SESUNGGUHNYA. SUATU KEGIATAN TIDAK DAPAT
DIUKUR DENGAN BAIK.
• PENERIMAAN DARI PINJAMAN AKAN DICATAT SEBAGAI
PENDAPATAN BUKAN SEBAGAI UTANG.

54. AKUNTANSI AKRUAL
• METODE PENCATATAN AKUNTANSI YANG
MENGGUNAKAN KONSEP PENGAKUAN YANG
SESUNGGUHNYA.
• PENERAPAN BASIS AKRUAL DALAM AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK PADA DASARNYA ADALAH UNTUK
MENENTUKAN DAN MENGETAHUI BESARNYA BIAYA
YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENENTUAN HARGA PELAYANAN YANG
DIBEBANKAN KEPADA PUBLIK.
• DI SEKTOR PRIVATE DIGUNAKAN UNTUK
MENGETAHUI BERAPA BESAR LABA YANG
DIHASILKAN, DARI PENDAPATAN DAN BIAYA YANG
DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN.

55. 6. STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP)
• SAP PERTAMA DI INDONESIA TERBIT PERTAMA KALI TAHUN
2005 DENGAN PP NO. 25 TAHUN 2005 TENTANG SAP DENGAN
BASIS AKUNTANSI KAS MENUJU AKRUAL (CASH TOWARD
ACCRUAL).
• PADA TAHUN 2010 DILAKUKAN PEMBARUAN DENGAN PP NO. 71
TAHUN 2010 DENGAN BASIS AKUNTANSI AKRUAL
• SAP ADALAH PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI YANG DITERAPKAN
DALAM PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH.
• SAP DINYATAKAN DALAM BENTUK PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP)
• SAP BERBASIS AKRUAL ADALAH SAP YANG MENGAKUI
PENDAPATAN LO, BEBAN, ASET, UTANG, DAN EKUITAS DALAM
PELAPORAN FINANSIAL BERBASIS AKRUAL SERTA MENGAKUI
PENDAPATAN LRA, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DALAM
PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN BERDASARKAN BASIS
YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN NEGARA/DAERAH.

56. ISI LAMPIRAN PP NO. 71 TAHUN 2010
1. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. PSAP 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. PSAP 2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
4. PSAP 3 LAPORAN ARUS KAS
5. PSAP 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6. PSAP 5 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7. PSAP 6 AKUNTANSI INVESTASI
8. PSAP 7 AKUNTANSI ASET TETAP
9. PSAP 8 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
10. PSAP 9 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11. PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
12. PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
13. PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL

57. KERANGKA KONSEPTUALAKUNTANSI
PEMERINTAHAN
ADALAH KONSEP DASAR PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
TUJUANNYA SEBAGAI ACUAN BAGI :
1. PARA PENYUSUN STANDAR DALAM MELAKUKAN TUGASNYA.
2. PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DALAM MENANGGULANGI
MASALAH AKUNTANSI YANG BELUM DIATUR DALAM STANDAR.
3. PEMERIKSA DALAM HAL MEMBERIKAN PENDAPAT APAKAH
KEUANGAN DISUSUN SESUAI DENGAN STANDAR.
4. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DALAM MENAFSIRKAN
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
YANG DISUSUN SESUAI DENGAN STANDAR.
BILA ADA MASALAH YG BELUM DIATUR DALAM STANDAR, MAKA
AKAN KERANGKA KONSEPTUAL DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN.
BILA ADA PERTENTANGAN KERANGKA KONSEPTUAL VS STANDAR,
MAKA STANDAR DIUNGGULKAN RELATIF

58. RUANG LINGKUP
KERANGKA KONSEPTUAL MEMBAHAS :
(a) tujuan kerangka konseptual;
(b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
(c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
(d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
(e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen
laporan keuangan, serta dasar hukum;
(f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan
manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-
prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
(g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan,
pengakuan, dan pengukurannya.

59. LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
CIRI2 PENTING LINGKUNGAN PEMERINTAHAN :
1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
• bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
• sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintah;
• pengaruh proses politik;
• hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
• anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
sebagai alat pengendalian;
• investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
• kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
pengendalian; dan
• Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

60. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
1. MASYARAKAT;
2. WAKIL RAKYAT, LEMBAGA PENGAWAS, DAN
LEMBAGA PEMERIKSA
3. PIHAK YANG MEMBERI ATAU BERPERAN DALAM
PROSES NONASI, INVESTASI, DAN
4. PEMERINTAH

61. ENTITAS AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
ENTITAS AKUNTANSI
ADALAH UNIT PEMERINTAHAN YANG MENGELOLA ANGGARAN,
KEKAYAAN, DAN KEWAJIBAN YANG MENYELENGGARAKAN AKUNTANSI
DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGANATAS DASAR AKUNTANSI YANG
DISELENGGARAKANNYA.
CONTOH : SEKRETARIAT DAERAH, DINAS, BADAN, BALAI, DIREKTORAT
JENDERAL, DSB
ENTITAS PELAPORAN
MERUPAKAN UNIT PEMERINTAHAN YANG TERDIRI DARI SATU ATAU
LEBIH ENTITAS AKUNTANSI YANG MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN WAJIB MENYAJIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN,
BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG BERTUJUAN UMUM.
TERDIRI DARI : PEMERINTAH PUSAT. PEMDA, KEMENTERIAN ATAU
LEMBAGA, SATUAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH ATAU ORGANISASI LAINNYA, JIKA MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATUAN DIMAKSUD WAJIB
MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN.