1. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

2. KEPUSTAKAAN
Amstrong, 1994. Performance Management. Kogan Page Ltd. London;
Bastian, 2000. State of the art Akuntansi Sektor Publik.
Bastian,1999. Pendidikan Akuntansi Sektor Publik. FE UGM. Yogyakarta;
Bastian, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonsia. BPFE.Yogyakarta;
Henley,1993. Public Sector Accounting and Financial Control. Chapman Hall.
London;
Jones, Rowen and Maurice, 1996. Public Sector Accounting. Pitment Publishing.
London;
Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta;
Maulidah, 2005. Akuntansi Pemerintahan. Salemba. Jakarta;

3. POKUS PERHATIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ( DALAM KONTEK ILMU
ADMINISTRASI / PUBLIK ).
1. ADANYA ERA REFORMASI, TERDAPAT TUNTUTAN
MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.
UNTUK
2. LEBIH BERORIENTASI PADA TERCIPTANYA GOOD PUBLIC DAN
CORPORATE GOVERNANCE.
3. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MEMILIKI PERAN YANG STRATEGIS
DAN SENTRAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC DAN
CORVORATE GOVERNMENT.

4. TM 1
MEMAMAHAMI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1. PERHATIAN LEBIH BESAR PADA PENILAIAN KELAYAKAN PRAKTEK MANAJEMEN
PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP PERLUNYA DILAKUKAN PERBAIKAN SISTEM
AKUNTANSI MANAJEMEN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, PERENCANAAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, SISTEM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
SERTA BERBAGAI IMPLIKASI FINANCIAL DAN KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN
PEMERINTAH, PERNYATAAN TERSEBUT MEMBUKTIKAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK MEMILIKI PERAN PENTING.
2. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENGHADAPI TEKANAN SUPAYA LEBIH EFISIEN,
MAMPU MEMPERHITUNGKAN BIAYA EKONOMI DAN BIAYA SOSIAL SERTA
DAMPAK NEGATIF ATAS AKTIVITAS YANG DILAKUKAN, PERNYATAAN TERSEBUT
MEMBUKTIKAN PENTINGNYA PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MENJADI
SUBSTANSIAL KEBERADAANNYA.

5. MELALUI TELAAHAN SECARA MENDALAM BAHWA AKUNTANSI DIPAHAMI
SEBAGAI PRODUK KEMAJUAN BUDAYA DALAM SUATU ORGANISASI.
OLEH KARENA ITU SEBELUM MEMBAHAS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MAKA
TERLEBIH DAHULU DIBAHAS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK ADALAH ORGANISASI YANG MENGGUNAKAN
DANA MASYARAKAT, SEPERTI :
1. ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT
2. ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
3. ORGANISASI PARPOL DAN LSM
4. ORGANISASI YAYASAN
5. ORGANISASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
6. ORGANISASI TEMPAT PERIBADATAN

6. KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
1. TUJUAN. UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT SECARA BERTAHAP.
2. AKTIVITAS. UNTUK PELAYANAN PUBLIK.
3. SUMBER PEMBIAYAAN. BERASAL DARI MASYARAKAT BERUJUD PAJAK /RETRIBUSI
4. POLA PERTANGGUNGJAWABAN. KEPADA MASYARAKAT MELALUI WAKILNYA.
5. KULTUR ORGANISASI. BERSIFAT BIROKRATIS, FORMAL DAN BERJENJANG.
6. PENYUSUNAN ANGGARAN. DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN.
7. STAKEHOLDER. SEBAGAI MASYARAKAT, PARA PEGAWAI, DLL.

7. RUANG LINGKUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
1. LUAS WILAYAH
2. JUMLAH PENDUDUK
3. JUMLAH SERAPAN TENAGA KERJA YANG BERGERAK DI SEKTOR PUBLIK
4. TERBENTUKNYA DEPARTEMEN DALAM PEMERINTAHAN
5. STRUKTUR PEMERINTAHAN PUSAT
6. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

8. PERANAN SEKTOR PUBLIK
1. PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH CENDERUNG BERPOKUS PADA
PENGELUARAN NASIONAL, YANG MEMPROYEKSIKAN SEKTOR PUBLIK SEBAGAI
KRAN EKONOMI YANG MENYERAP SUMBER DAYA YANG DAPAT DIGUNAKAN
LEBIH BAIK DI SEKTOR LAIN.
2. FOKUS DAN PERANAN PEMERINTAHAN UNTUK SEKTOR PUBLIK SEMAKIN
BESAR PROSENTASENYA DARI TAHUN KE TAHUN.

9. MEMBANGUN KEMBALI SEKTOR PUBLIK.
1. PERUBAHAN ORIENTASI POLITIK EKONOMI KE SEKTOR PUBLIK, TELAH
MEMUNCULKAN KEBUTUHAN UNTUK MEMBANGUN SEKTOR PUBLIK.
2. EMPAT KONDISI MEMPENGARUHI RESTRUKTURISASI DAN REGENERASI
PELAYANAN MASYARAKAT ; PEKERJA, KEBIJAKAN MEMENUHI KEBUTUHAN
MASYARAKAT, KEBIJAKAN KESEMPATAN, DAN STRATEGI BENTUK KEPEMILIKAN.
3. ISU TERKAIT BERDASARKAN KONDISI DAN CAKUPAN AREA PENGEMBANGAN
SEKTOR PUBLIK SEPERTI KEPEMILIKAN.
4. VARIABEL YANG DIPERHATIKAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN SEKTOR
PUBLIK ; KEBUTUHAN DAN PERMINTAAN, KLASIFIKASI SEWKTORAL, KEBIJAKAN
PISKAL DAN NILAI MANAJEMEN.

10. 1. PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI
Istilah akuntansi dapat dipandang dari beberapa istilah berikut ini :
1. Akuntansi adalah suatu profesi atau kegiatan dalam bidang akunting, dan orang yang
menjalankan profesi ini disebut akuntan (Sumber : Soewartoyo, 2002).
2. Akunting adalah suatu prinsip dan teknik catatan, penggolongan, pembuatan ihtisar, dan analisis,
serta interpretasi atas seluruh traksaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan atau
organisasi (Sumber : Brealer Miyer, 1984).
3. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi
diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi
digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda
(Sumber : Mardiasmo, 2002).
AKUNTAN
Akuntan adalah orang yang ahli dan termpil dalam bidang akunting. Istilah akuntan itu
dibedakan ke dalam tiga jenis terdiri dari :

11. 1) Akuntan publik, adalah akuntan yang menjalankan jasa akunting berdasarkan tarip balas jasa
tertentu. Tugas akuntan publik adalah membantu meranang sistem akunting perusahaan dan
menyusun serta memeriksa laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pemerintah
atau masyarakat umum, baik dalam rangka perpajakan maupun masyarakat umum. Mereka
bekerja atas dasar prinsip akunting.
2) Akuntan swasta, adalah akuntan yang bekerja untuk suatu perusahaan atau organisasi
nirlaba. Status mereka adalah karyawan yang menerima balas jasa berupa gaji. Cakupan
tugas dan jabatan mereka sangat bervariasi, mulai dari sekedar tenaga pembukuan biasa
sampai jabatan yang menjalankan tugas manajerial puncak. Karena itu tuntutan pendidikan
juga sangat bervariasi mulai lulusan STLA dengan tambahan kursus tata buku sampai
seorang sarjana akuntansi.
3) Akuntan negara adalah akuntan yang bekerja pada pemerintah dalam rangka pemeriksaan
keuangan pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan negara.
Pendidikan mereka umumnya sarjana akuntansi, meskipn tidak akan pernah mendapat ijin
praktek sebagai akuntan publik, selama mereka masih bekerja sebagai akuntan negara.
AKUNTING
Pengertian akunting dibedakan dengan pembukuan, sekalipun keduanya memiliki hubungan
yang erat. Pembukuan adalah proses pencatatan data perusahaan dengan suatu cara tertentu.
Pekerjaan pembukuan ini lebih lebih dapat dipermudah dengan menggunakan alat bantu,
mekanik dan elektronik.

12. AKUNTING BIAYA.
Akunting biaya adalah akunting yang mempunyai dua tujuan pokok yaitu menetapkan biaya produksi
rata-rata per satuan barang yang diproduksi dan merencnakan serta mengendlikan biaya agar
sasaran perusahaan dapat dicapai.
Arti menetapkan biaya produksi per satuan, artinya untuk mengetahui besarnya labar yang diperoleh,
mengetahui besarnya pendapatan penjualan, dan besarnya biaya produksi. Untuk menghitung laba
tersebut, biaya produksi dikurngan pada pendapatan penjualan hanyalah biaya produksi, maka
perusahaan harus mengetahui besarnya biaya produksinya.
Arti merencanakan dan mengendalikan biaya produksi, artinya hasil akhir suatu perencanaan biaya
produksi adalah biaya standar.
Akunting biaya dapat diterapkan biaya standar per stuan produk tertentu, dan atas dasar standar ini
dapat dilakukan pengendalian yang merupakan perbandingan antara standar dengan realisasinya
dalam rangka mengetahui ada tidaknya penyimpangan.
AKUNTING KEUANGAN
Akunting keuangan adalah akunting yang bertujuan memberikan informasi berupa laporan
keuangan kepada para manajer, penanam modal, kreditor, serta pemerintah, agar mereka dapat
menilai perusahaan dan hasil kegiatannya. Karena tujuan akunting keuangan agar orang dapat
menilai perusahaan, cara pengukuran yang dipakai dalam akunting tersebut untuk setiap
perusahaan hruslah seragam. Jika tidak maka penilaiannya tidak adil dan menyesatkan.

13. AKUNTING MANAJEMEN
Akunting manajemen adalah akunting yang bertujuan memberikan informasi kepada para
manajer dalam suatu perusahaan, sehingga dalam rangka mencapai sasaran yang telah
ditetapkan mereka dapat melakukan pengendlian atas kegiatan mereka masing-masing.
Karena akunting manajemen ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal, prosedure serta
tekniknya tidak perlu mengikuti suatu aturan, pedoman, atau prinsip tertentu yang sipatnya
seragam.
Tujuan terpenting sistem akunting manajemen ini adalah memenuhi kebutuhan informasi setiap
manajer dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka dalam struktur organisasi. Karena itu
pendapatan dan biaya harus dicatat sehingga dapat dilporkan kepada masing-masing manajer,
dan mereka dapat mengetahui sampai kemana mereka telah memenuhi dan melaksanakan
tanggungjawab yang telah dibebankannya. Karena itu akunting manajemen sering disinonimkan
dengan akunting tanggungjawab.
Struktur orgnisasi perusahaan maupun organisasi pemerintah antara lain berisi ; uraian tugas
dan tanggungjawab manajer, karena berdasarkan struktur organisasi dapat disusun pusat-pusat
tanggungjawab.

14. PUBLIK
Publik adalah orang banyak atau umum, atau seklian orang yang datang, orang yang sedang
mengunjungi.
SEKTOR
Sektor adalah bagian bulatan yang berbatas dua garis lurus yang ditarik dari keliling ke titik pusat
bulatan, atau bagian tertentu, atau bagian daerah tertentu, atau lingkungan sesuatu usaha
seseorang atau sekelompok orang.
2. RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

15. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK CUKUP PESAT.
1. Dalam waktu relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan pesat.
2. Perhatian lebih besar terhadap praktek akuntansi dilakukan lembaga pemerintah, perusahaan
milik negara dan organisasi publik lainnya.
3. Tuntutan masyarakat pada transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik
4. Ada perhatian pada kelayakan praktek manajemen pemerintahan, seperti perbaikan sistem
akuntansi manajemen, perencanaan keuangan dan pembangunan, pengawasan dan
pemeriksaan dan implikasi financial atas kebijakan pemerintah.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK CEPAT DITERIMA DAN DIAKUI
1. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya
ekonomi dan biaya sosial dan dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.
2. Akuntansi sektor publik sangat dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.
3. Akuntansi sektor publik awal mulanya terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil.
4. Keberadaan akuntansi sektor publik sangat substansial atau mendasar saat ini dalam
mengelola organisasi pemerintahan.
5. Akuntansi sektor publik berkaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain
publik

16. SEKTOR PUBLIK BERSIFAT HETEROGEN
1. Keluasan publik disebabkan
mempengaruhi lembaga publik.
jenis
dan
bentuk
organisasi,
kompleksitas
lingkungan
2. Domain publik seperti badan pemerintahan (pusat, daerah dan unit kerja pemerintah),
perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik dan organisai masa, LSM, Universitas dan
organisasi nirlaba lainnya, semua itu membutuhkan perlakuan akuntansi sektor publik.
3. Sektor publik dipengaruhi banyak faktor seperti faktor ekonomi, poliik, sosial, budaya dan
historis.
ISTILAH SEKTOR PUBLIK
1. Istilah sektor publik punya pengertian bragam, ini merupakan konsekwensi dari luasnya
wilayah publik.
2. Setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi
yang berbeda.
3. Ilmu ekonomi memandang, sektor publik sebagai suatu entitas yang aktivitasnya
berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik.

17. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA BERBEDA
1. Tugas dan fungsi sektor publik dilakukan oleh sektor swasta pada beberapa jenis pelayanan
publik seperti ; layanan komunikasi, penarikan pajak, transprotasi publik.
2. Keberadan tugas sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, seperti fungsi
birokrasi pemerintahan.
3. Tekanannya lebih ditujukan pada upaya mencari perbedaan dan mempertentangkan antara
sektor publik dengan sektor swasta.
4. Pokus perhatian ditekankan pada upaya memajukan sektor publik yang dianggap kurang
efisien dan kurang menarik, supaya tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang sudah
lebih maju dan efisien.
SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

18. PERBEDAAN LINGKUNGAN PENYEBAB BEDANYA KARAKTERITIK AKUNTANSINYA
1. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan berbeda.
2. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.
3. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan
yang mempengaruhinya.
4. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulance.
KOMPONEN LINGKUNGAN MEMPENGARUHI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
1. Faktor ekonomi
2. Faktor politik
3. Faktor budaya
4. Faktor demografi

19. FAKTOR EKONOMI MEMPENGARUHI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat inflasi
3. Pertumbuhan pendapatan per kapita / gnp / gdp
4. Struktur produksi
5. Tenaga kerja
6. Arus modal dalam energi
7. Cadangan devisa
8. Nilai tukar mata uang
9. Utang dan bantuan luar negeri
10. Infrastruktur
11. Teknologi
12. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
13. Sektor informal

20. FAKTOR POLITIK MEMPENGARUHI SEKTOR PUBLIK
1. Hubungan negara dan masyarakat
2. Legitimasi pemerintah
3. Tipe rezim yang berkuasa
4. Ideologi
5. Elite politik
6. Jaringan internasional
7. Kelembagaan

21. FAKTOR BUDAYA MEMPENGARUHI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
1. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
2. Sistem nilai di masyarakat
3. Sosiologi masyarakat
4. Karakteristik masyarakat
5. Tingkat pendidikan
FAKTOR DEMOGRAFI MEMPENGARUHI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
1. Pertumbuhan penduduk
2. Struktur usia penduduk
3. Migrasi
4. Tingkat kesehatan

22. VALUE FOR MONEY
PENTINGNYA VALUE FOR MONEY
1. Sektor sering dinilai sebagai sarang in-efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran
dana,dan institusi yang selalu merugi.
2. Organisasi sektor publik supaya memperhatikan value for money dalam kerjanya
3. Value for money dipokuskan pada elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
ELEMEN EKONOMI
1. Perolehan input dengan kualitas dan kuantitas pada harga terendah.
2. Perbandingan input dengan input value dalam satuan moneter.
3. Organisasi publik meminimalisir input resources atau menghindari pengeluaran
yang boros dan tidak produktif.

23. ELEMEN EFISIENSI
1. Output dicapai maksimum dengan penggunaan input terendah
2. Pebandingan input/output dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan
ELEMEN EFEKTIVITAS
1. Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan
2. Perbandingan outcome dengan output.
KEADILAN DAN PEMERATAAN
1. Elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas, tidak cukup.
2. Menerapkan keadilan mengacu pada kesempatan sosial yang sama untuk
mendapatkan pelayanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.
3. Penggunaan uang publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi
dilakukan secara merata.

24. DIMENSI VALUE FOR MONEY
1. Input
2. Output
3. Outcome
INPUT
Input itu sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan, program dan aktivitas, contoh :
1. Dokter di rumah sakit
2. Tanah untuk jalan baru
3. Jumlah dokter
4. Luas tanah
5. Biaya dokter
6. Harga tanah

25. OUTPUT
Output itu hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas.
1. Output yang diinginkan saja yang dibicarakan, sedAngkan output yang tidak
diinginkan jarang dibicarakan.
2. Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama pelayanan sosial.
SASARAN ANTARA
1. Sasaran antara digunakan sebagai alat ukur jika data output yang sebenarnya tidak
tersedia.
2. Analisis value for money memerlukan input dan output yang memadai karena value
for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input.
3. Organisasi sektor publik menggunakan output antara atau indikator kinerja sebagai
alat ukur output.
4. Misalnya, output yang lebih tinggi dan hendak dicapai rumah sakit adalah
memperbaiki kesehatan masyarakat, meningkatkan angka harapan hidup dan
sebagainya.

26. OUTCOME
1. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tertentu
2. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai.
Misalnya outcome dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota
adalah terciptnya lingkungan kota yang bersih dan sehat.
3. Pengukuran terhadap outcome lebih sulit dibanding pengukuran terhadap input
dan output, karena outcome sering tidak diekspresikan dalam cara yang mudah
pada proses monitoring, serta masalah politik dalam proses penetapan outcome.
4. Dalam penentuan outcome mempertimbangkan dimensi kualitas
5. Jika input sudah diturunkan, output dihasilkan sudah meningkat, operasi lebih
ekonomis dna efisien, tetapi yang dihasilkan tidak berkualitas, maka akan
merugikan organisasi.

27. VALUE FOR MONEY DICAPAI
1. Value for money tercapai jika dengan biaya input terkecil output yang dihasilkan
optimum.
2. Kapanyeu implementasi konsep value for money pada organisasi publik terus
dilakukan dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good
governance.
3. Implementasi konsep value for money diyakini memperbaiki akuntabilitas sektor publik
dan memperbaiki kinerja sektor publik.
MANFAAT VALUE FOR MONEY
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, artinya pelayanan yang diberikan tepat
sasaran
2. Meningkatkan mutu pelaynan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisien dan terjadinya
penghematandalam penggunaan input.
4. Alokasi biaya yang lebih berorietasi oada kepentingan publik
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publiksebagai alat akuntabilitas publik

28. TM 2. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA
PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA.
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengn sektor swasta dengan
melihat atau membandingkan beberapa hal :
1. Tujuan organisasi
2. Sumber pembiayaan
3. Pola pertanggungjawaban
4. Struktur organisasi
5. Karakteristik anggaran
6. Stakeholder yang dipengarui
7. Sistem akuntansi yang digunakan

29. TUJUAN ORGANISASI
1. Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik
2. Tujuan organisasi bersifat kualitatif dan kuantitatif, baik yang bersifat financial
maupun non financial. Tujuan kuantitatif itu seperti pencapian laba maksimum, dan
tujuan kualitatif seperti efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi
yang tanggih.
3. Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba atau keuntungan, sedangkan
sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.
4. Pada sektor publik, menunjukkan tujuan utamanya yakni pemberian pelyanan publik
serperti pendidikan, kesehatan masyrakat, keamanan, penegakan hukum.
5. Organisasi sektor publik memiliki tujuan financial.
SUMBER PEMBIAYAAN
1. Sumber pembiayanan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal
bentuk, jenis dan tingkat radio.
2. Perbedaan sektor publik dan swasta dilihat dari sumber perdanaan organisasi atau
manajemen keuangan.

30. SUMBER PEMBIAYANAN
1. Struktur pembiayaan sektor publik dan swasta dilihat dari bentuk, jenis dan tingkat
resiko.
2. Sumber pendanaan di sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan
milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang uar negeri dan obligasi pemerintah.
3. Sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan punya variasi lebih
banyak, serta sumber pembiayaan terpisah baik internal maupun eksternal.
4. Struktur organisasi sektor swasta lebih banyak dipengaruhi faktor ekonomi,
sedangkan pada sektor publik, struktur pembiayaan tidak hanya dipenagrui
pertimbangan ekonomi semata, tapi juga perkembangan politik dan sosial.
POLA PERTANGGUNGJAWABAN
1. Orgnisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, organisasi sektor
swasta bertanggungjawab kepda peegang saham atau kreditor.
2. Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal dan horizontal.
3. Vertikal yaitu pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan
pemerintah pusat ke prlemen.

31. POLA PERTANGGUNGJAWABAN
1. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat
luas.
2. Pertanggungjawaban manajemen merupkan bagian terpenting untuk menciptakan
kredibilitas manajemen baik di sektor publik maupun swasta.
3. Pada sektor publik, jika masyarakatmenilai pemerintah tidak akuntable, masyarakat
dapat menuntut pergantian pemerintahan, reshuffle kabinet, pergantian pejabat
STRUKTUR ORGANISASI
1. Struktur organiwsasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hirarkhis, serta
struktur organisasi sektor swasta lebih fleksiberl.
2. Struktur orgnisasi erat kaitannya dengan fungsi, strategis dan tujuan organisasi.
3. Sektor publik memilki fungsi lebih komplek bila dihubungkan dengan swasta.
4. Kompleksitas organisasi berpengaruh terhadap struktur organisasi.

32. STRUKTUR ORGANISASI
1. Pemerintah memiliki fungsi yang lebih luas, antara lain : pertahanan dan keamanan,
perlindungan , perlindungai sumber daya alam dan sosial, penegakan hukum dan
peringunganhak asasi manusia, regulasi sekt or swasta, pemberian barang
danpelayanan batik, distribusi pernapatan, disrtrusi pendapatan dan kekayaan,
stabilitasi ekonomi dan stabilitas politik.
2. Melakukan intervensi dalam hal penetnuan kebijakan fiskal dan pulik, melakukan
distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata.
ALASAN PEMERINTAH MELAKUKAN INTERVENSI
1. Adanya kegagalan pasar ; mekanisme pasar tidak sempurna, tidakkompetitif,
adanya monopoli. Adanya eksternlitas yaitukeadaan ketika keuntungan pda sektor
publik melebihi kepentingan yang diperoleh.
2. Tidak adanya kepastian hukum , tidak adanya stabilitas politik, dan tidak adanya
kebijaksanaan pembangunan.
3. Adnya distribusi yang tidak merata pada pendapatan, kekayaan dan ketrampilan
4. Distribusi pendapatan dan keyanaan yang tidak sama.
5. Untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan

33. PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA.
1) Kedua Sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan
menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2) Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu masalah kelangkaan sumber daya
sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis,
efisien dan efektif.
3) Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan, ini dibutuhkan
kedua sektor tersebut untuk informasi handal dn relevan untuk melaksanakan fungsi
manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
4) Kedua sektor sama-sama bergerak di bidang transportasi masa, pendidikan,
kesehatan, penyediaan energi dan sebagainya.
5) Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang
disyaratkan.

34. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Glynn (1993) menyatakan tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik :
1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan
ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada
organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2) Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan
tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan
sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai
pemerintah untuk melaporkan kepadapublik atas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

35. TIGA HAL POKOK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1) Penyediaan informasi.
Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai
manajemen maupun alat informasi bagi publik. Informasi membantu manajer dalam
melakukan alokasi sumber daya, digunakan untuk menentukan biaya suatu
program, proyek dan kelayakannya baik secara eonomis maupun teknis.
2) Pengendlian manajemen.
Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian
manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran,
evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.
3) Akuntabilitas
Akuntasni dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa
laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan rugi/laba dan aliran kas pada
BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana dan
neraca.

36. MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1)
2)
3)
Pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan yang diberikan kepada
publik, menetapkan biaya standar dan harga yang akan dibebankan kepada
publik atas suatu pelayanan. Contoh ; untuk menetapkan SPP per siswa,
pemerintah harus menghitung biaya pendidikan per siswa untuk tingkat
pendidikan tertentu.
Membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk
penilaian investasi sehingga membantu proses penganggaran, serta manajer
sektor publik dituntut memiliki political will disamping pemahaman teknis
akuntansi.
Untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator
kinerja dapat bersifat financial maupun non financial.

37. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1)
2)
3)
4)
Istilah sektor publik dipakai pertama kali pada tahun 1952. Sektor publik
memainkan peranan utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi
pembangunan, dan sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen
ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan serta lembaga pelaksana
pembangunan.
Pada tahun 1970 an muncul kritik dan serangan yang mempertanyakan peran
sektor publik. Kritiknya bahwa keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh
tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta, serta
sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor
swasta.
Tahun 1980 an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju
sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Berbagai perubahan dilakukan seperti ;
mengadopsi pendekatan new public management dan reinventing government.
Adanya perubahan di sektor publik, tejadi pula perubahan pada akuntansi sektor
publik, dan kemudian akuntansi sektor publik mengikuti dan menyesuaikan diri
dengan perubahan yang terjadi.
Anggapan bahwa sektor publik mengalami kebangkrutan di negara-ngara
berkembang, itu tidak sepenuhnya benar.

38. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PESAT
1)
2)
Perkembangan sektor publik (Akuntansi) begitu pesat, ditandai dengan lahirnya
beberapa istilah yang telah menjadi bgian pembahasan sektor publik, misalnya ;
akuntabilitas publik, reformasi sektor publik, privatisasi. Perkembangan itu muncul
dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian yang akarnya itu pada tuntutan
diciptakannya good public and corporate governance. Tuntutan dilakukannya
reformasi sektor publik diorientasikan pada pembentukan organisasi sektor publik
yang ekonomis, efisien, efektid, transparan, responsif, dan memiliki akuntabilitas
yang tinggi.
Adanya isu besar di sektor publik, meliputi ; reformasi akuntansi, auditing, sistem
manajemen keuangan publik, privatisasi perusahaan publik dan tuntutan dibuatnya
laporan keuangan eksternal, tuntutan kuntabilitas publik, value for money,
privatisasi dan isu seputar reformasi akuntansi dan auditing dalam sektor publik.

39. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE
1)
2)
3)
Governance itu diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, atau cara
pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan
pembangunan masyarakat, serta termasuk aspek politik, ekonomi dan admiisrtatif
dalam pengelolaan negara.
Good governance dapat diciptakan mengarah pada orientasi pembangunan sektor
publik. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip
demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah salokasi dana investasi,
pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin
anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi timbulnya aktivitas
usaha.
Karakteristik pelaksnaaan good governance meliputi ; participation, keranka hukum
yang adil atau rule of law, transparansi berkaitan dengan kepentingan publik secara
langsung, cepat tanggap dalam melayani publik, berorientasi kepentingan
masyarakat, memiliki kesempatan yang sama, pengelolaan berdaya guna dan
berhasil guna, pertanggungjawaban kepada publik atas etiap aktivitas, dan
penyelenggara pemerintahan dan masayrakat memiliki visi jauh ke depan.

40. REFORMASI SEKTOR PUBLIK
PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1)
2)
3)
Penciptaan transparansi
Akuntabilitas publik
Volue for money
REFORMASI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Perubahan format lembaga dan
upaya memperbaharui alat publik
Melakukan reformasi kelembagaan
Reformasi manajemen publik
Sistem penganggaran
Sistem Akuntansi
Sistem pemeriksaan
Sistem
manajemen
keuangan
daerah

41. AKUNTABILITAS PUBLIK
1)
2)
3)
4)
Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas
publik semkin menguat, sehingga
perlu transparansi dan pemberian
informasi kepada publik.
Akuntabilitas publik adalah kewajiban
pihak pemegang amanah untuk
memberikan
pertanggungjawaban,
menyajikan, dan mengungkapkan
segala aktivitas.
Akuntabilitas publik bersifat vertikal
atau optoritas tertinggi dan horizontal
atau sederajat.
Akuntabilias itu dalah konsep yang
lebih luas dan menuntut lembaga
sektor publik lebih menekankan pada
pertganggungjawaban.
1)
2)
3)
4)
5)
Akuntabilitas
sektor
publik
itu
komplek dan sulit mewujudkannya,
tapi merupakan tujuan utama dari
reformasi sektor publik.
Ada dimensi akuntabilitas sekor
publik meliputi ; kejujuran dan hukum,
proses, program dan kebijakan.
Kejujuran dan hukum berkaitan pada
penghindaran aspek penyalahgunaan
jbatan.
Proses
berkaitan
dengan
pelaksanaan tugas sistem informasi
akutansi,
sistem
informasin
manajemen.
Program berkaitan dengan tujuan
yang dicapai dan kebijakan berkaitan
dengan pertanggungjawaban.

42. PRIVATISASI DAN OTONOMI DAERAH
PRIVATISASI
1)
2)
3)
Privatisasi
merupakan
upaya
mereformasi perusahaan publik untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perusahaan publik.
Privatisasi berarti pelibatan modal
swasta
dalam
struktur
modal
perusahaan publik sehingga kinerja
financial dapat dipengaruhi secara
langsung oleh investor melalui
mekanisme pasar uang.
Privatisasi mengurangi belanja publik,
menaikan
pendapatan
negara,
mendorong perkembangan sektor
swasta.
OTONOMI DAERAH
1)
2)
3)
Dalam rangka pelaksanan otonomi
daerah, pemerintah daerah dituntut
untuk mampu memberikan informasi
keuangan kepada publik dan pihak
yang menjadi staholder pemerintah
daerah atau inilah implikasi otonomi
daerah pada akuntansi sektor publik.
Pemerintah daerah memiliki sistem
akuntansi dan standar akuntansi
keuangan
pemerintah
daerah,
melakukan perbaikan mekanisme
audit terhadap instnsi pemeritnah
daerah.
Semakin tingi derajat desentralisasi
semakin baik partisipasi masyarakat
dalam pembangunan sosial dan
manajemen ekonomi makro.

43. PERTANYANAN UNTUK BAHAN UTS
1)
2)
3)
4)
Jelaskan konsep value for money dan manfaatnya terhadap pembangunan sektor
publik ?
Jelaskan peran akuntansi dalam mewujudkan good governance ?
Jelaskan relevansi tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik dengan konsep
akuntabilitas publik dilihat dari perspektif akuntansi sektor publik, jelaskan
perbedaan dan persamaan kedua konsep itu ?
Strategi privatisasi (BUMN) apa saja yang paling tepat dilakukan ? Faktor apa saja
yang harus diperhtikan dalam melakukan privatisasi BUMN supaya proses
privatisasi tersebut tidak merugikan negara dan masyarakat ?

44. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
DALAM ARTI LUAS SEKTOR PUBLIK DISEBUT BIDANG YANG MEMBICARAKAN METODE
MANAJEMEN NEGARA, DAN DALAM ARTI SEMPIT DIARTIKAN SEBAGAI PUNGUTAN OLEH
NEGARA.
PEREBDAAN SUDUT PANDANG POLITIK, ADMINISTRASI PUBLIK, SOSIOLOGGI, HUKUM,
EKONOMI DAN AKUTANSI TELAH MENGAKIBATKAN PENGEMBANGAN ILMU MANAJEMEN
SEKTOR PUBLIK.
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK ADALAH ORGANISASI YANG MENGGUNAKAN DANA MASYARAKAT
SEPERTI ; ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT, ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI
PARPOL DAN LSM, ORGANISASI YAYASAN, ORGANISASI PENDIDIKAN DAN KEHATAN,
ORGANISASI TEMPAT PERIBADATAN.
DARI SISI KEBIJAKAN PUBLIK, SEKTOR PUBLIK LEBIH DIPAHAMI SEBAGAI KENAIKAN PAJAK,
BIROKRASI YANG BERLEBIHAN, PEMERINTAHAN YANG BESAR, NASIONALISME VERSUS
PRIVATISASI. DALAM ARTI LUAS, FRASE SEKTOR PUBLIK DIARTIKAN SEBAGAI METODE
MANAJEMEN NEGARA SEDANGKAN DALAM ARTI SEMPIT SEKTOR PUBLIK DIINTERPRETASIKAN
SEBAGAI PUNGUTAN OLEH NEGARA.

45. SEJARAH DAN PEMKEMBANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PARADIGMA PEMERINTAHAN BERGESER DARI PEMERINTAHAN FORMAL MENUJU TATA
PEMERITAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA MENEMPATKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MENJADI LEBIH BERHASIL GUNA, BERDAYA GUNA DAN BERKEADILAN BAGI SETIAP WARGA
MASAYRAKAT. APARAT PEMERINTAH TANGGAP TERHADAP TUNTUTAN LINGKUNGAN
SEHINGGA PELAYANAN DIBERIKAN DENGAN PROSEDURE YANG TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL.
SEJARAH ORGANISASI PUBLIK SUDAH DIMULAI RIBUAH TAHUN YANG LALU DARI BERBAGAI
INTERAKSI ANTAR WARGA MASYARAKAT DAN KEKUATAN SOSIAL YANG UMUMNYA
BERBENTUK PEMERINTAHAN SEKTOR PUBLIK YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM : SEMANGAT
KAPITALISME, PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI SERTA INOVASI TENOLOGI.
BUKTI SEJARAH MENGINDIKASIKAN BAHWA PRAKTEK SISTEM PENCATATAN TELAH ADA SEJAM
YUNANI KUNO. ISTILH PHARTENON MERUPAKAN SEBUTAN BAGI ORGANISASI KEMENTRIAN
YANG BERTUGAS. INTERPRETASI YANG SALAH MULAI MUNCUL DENGAN MENYATAMAKAN
AKUTANSI SEKTOR PUBLIK SEBAGAI PROSES PENCATATAN PENARIKAN PAJAK YANG
DIPUNGUT PIHAK PEMERINTAH.

46. REFORMASI KE ARAH SEKTOR PUBLIK
SEKTOR SWASTA LEBIH EFISIEN DIBANDING SEKTOR PUBLIK.
KEKUATAN PASAR DAN PERSAINGAN MENGARAHKAN PILIHAN YANG LEBIH BAIK DENGAN
BERKURANGNYA BIAYA JASA DAN MENINGKATNYA KUALITAS.
PERUSAHAAN SWASTA DAN PASAR KOMPETITIP AKAN LEBIH BAIK DALAM MEMENUHI
PERRMINTAAN KONSUMEN DAN KONDISI PASAR.
PEMERINTAH TERLALU BESAR DAN BOROS SEHINGGA PEERINTAH SERING DISEBUT SEBAGAI
MASALAH, SERTA PEMERINTAH HARUS ENGATUR PASAR TETAPI TIDAK MENGINTERVENSI
INDUSTRI.
MENINGKATKAN INOVASI PELAYANAN MASYARAKAT DENGAN MEELIBATKAN KELUARGA DAN
DISIPLIN TANGGUNGJAWAB INDIVIDU DALAM MEEMPROMOSIKAN KEPENTINGAN INDUSTRI.

47. PERANAN SEKTOR PUBLIK
PELAYANAN MASYARAKAT OLEH SEKTOR PUBLIK SECARA KESELRUUHAN MEMAINKAN
PERANAN VITAL DALAM PEREKNOMIAN NEGAA. PEMERRINTH PUSAT MAUPUN DAERAH
CENDERUNG PERFOKUS PADA ENGELUARAN NASIONAL DAN MEMPRROYEKSIKAN SEKTOR
PUBLIK SEBAGAI KRAN EKONOMI YANG MNYERAP SUMBER DAUYA YANG DAPAT DIGUNAKAN
LEBIH BAIK DARI SEKTOR LAIN.
MEMBANGUN KEMBALI SEKTOR PUBLIK.
PERTAMA : PEMBANGUNAN ULANG INDUSTRI DAN EKONOMI DENGAN PERENCANAAN SEKTOR
DAN PERSETUJUAN PERENANAAN YANG MENCAKUP PERAWATAN ANAK, PENDIDIKAN YANG
EFEKTIF DAN PEEMENUHAN KEEBUTUHAN MINIMUM GAJI YANG MENCUKUPI, KEBIJAKAN
REGIONAL DAN DEMOKRASI INDUSTRI..
KEDUA : DEMOKRASI NEGARA, TERMASUK PENGENDALIAN BADAN NASIONAL DAN REGIONAL,
PROGRAM PEMERINTAH.
EMPAT KONDISI YANG MEMPENGARUHI RESTRUKTURISASI DAN REGEENEERASI PELAYANAN
MASYARAKAT :
PERTAMA : PEKERJA DAN PEMAKAI BERPARTISIPASI PENUH
KEDUA ; KEBIJAKAN DITUJUKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT.
KETIGA : KEBIJAKAN MENGARAH PADA COMMODIFICATION DAN CONSUMERATION JASA
KEEMPAT : STRATEGI BENTUK KEPEMILIKAN MEYAKINKAN PENGEMBANGAN.

48. ISU-ISU BERDASARKAN KONDISI DAN CAKUPAN AREA PENGEMBANGAN
SEKTOR PUBLIK
1. PENGEMBANGAN SEKTOR PUBLIK MELIPUTI INDUSTRI UTILITAS, JASA DAN TANAH
2. FOKUS PENGENDALIAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI
3. MENGAKUI KEPEMILIKAN SEBAGAI HAL YANG VITAL
4. MEUSATKAN PADA VISI PELAYANAN MASYARAKAT
5. MEMPERKUAT KAPASITAS DAN VISI BADAN PUBLIK
6. MENGAKUI DAN MEMOBILISASI SUYMBER DAYA
7. PERSPEKTIF INTERNASIONAL
8. PERSYARATAN SUMBER DAYA MNAUSIA UNTUK PEENGEMBANGAN IDE DAN INOVASI
9. PERUBAHAN HUBUNGAN SOSIAL, PENGENDALIAN DAN KESAMAAN KESEMPATAN

49. DEPINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DIDEFINISIKAN SEBAGAI AKUNTANSI DANA MASYARAKAT, YANG
SELANJUTNYA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI MEKANISME TEKNIK DAN ANALISIS AKUNTANSI
YANG DITERAPKAN PADA PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT (BASTIAN, 1999).
AKUNTANSI DANA MASYARAKAT DIARTIKAN SEBAGAI MEKANISME DAN ANALISIS AKUNTANSI
YANG DITERAPKAN PADA PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ADALAH SEBAGAI MEKANISME TEKNIK DAN ANALISIS AKUNTANSI
YANG DITERAPKAN PADA PENGELOLAN NEGARA, MASYARAKAT DI LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI
NEGARA DAN DEPARTEMEN DI BAWAHANNYA, PEMERINTAH DAERAH, BUMN, BUMD, LSM DAN
YAYASAN SOSIAL, MAUPUN PADA PROYEK KERJASAMA SEKTOR PUBLIK SWASTA.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN ITU SELALU DIMULAI DARI BATASAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN INDIVIDU YANG BERSIH.

50. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DIKEMBANGKAN DALAM KONDISI YANG
BERBEDA
TAHUN 1952 PERTAMA KALINYA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DIAJARKAN DI DUNIA AKADEMIK
KARAKTER ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENUNJUKKAN VARIASI SOSIAL, EKONMI, PLITIK DAN
MENURUT UNDANG-UNDANG.
AKTIVITAS ORGANISASI PUBLIK AMAT BERANEKA RAGAM.
KONDISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK AMAN MANDIRI ATAU LEPAS DARI MEKANISME PASAR.
FOKLUS KESUKSESAN PENYELENGGARAAN AKTIVITAS SEKTOR PUBLIK ADALAH KIMPETENSI
MNAJEMEN.
KONDISI PROSES PERTANGNGUNGJAWABAN YANG DILAKUKAN BADAN SEKTOR PUBLIK MASIH
BERSIFAT UMUM.

51. RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1.
2.
3.
PERANAN SEKTOR PUBLIK DALAM BENTUK PEEMERINTAHAN DAN USAHA YANG DILAKUKAN
TELAH TERBUKTI MENJADI TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN NEGARA SELAMA LEBIH
LIMA TAHUN INI.
DI PERTENGAHAN TAHUN SEMBILAN PULUHAN, KESADARAN DUNIA PENDIDIKAN TINGGI
UNTUK MENGUBAH MATA KULIAH AKUNTANSI PEEMRITNAHAN MULAI MUNCUL.
AKUNTANSIS EKTOR PUBLIK MERUPAKAN BIDANG AKUNTASI YANG MEMPUNYAI RUANG
LINGKUP LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN DEPARTEMEN DI BAWAHANYA, PEMERITAH
DAERAH, YAYASN, PARTAI POLITIK, PERGURUAN TINGGI DAN ORGANISASI NON PROFIT.