SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
MEASURING HUMAN
DEVELOPMENT
Konsep Human Development
 Berkaitan erat dengan perkembangan paradigma people-
centered development, seperti teori: growth with equity,
basic needs, PQLI (David Korten, 1984); Development as
Freedom (Amartya K. Sen, 1999); dan Women and Human
Development (Martha Nussbaum, 2000) yang menggagas
‘Capability approach’, yaitu
 Capabilities (effective opportunities to be and do) and
functionings (actual beings and doings) -apply both to be
comprehensive capabilities (Life, Bodily Health, Bodily
Integrity, Senses, Imagination and Thought, Emotions,
Practical Reason, Affiliation, Other Species, Play, Control
over one’s environment)
 Poverty defined as multi-dimensional: low income; low
quality of life, the denial of choices and opportunities for a
tolerable life (as capability deprivation).
 Poverty reduction defined as expanding human well-being
and agency (as capability expansion)
Konsep Human Development
“Human development, as an
approach, is concerned with
what I take to be the basic
development idea: namely,
advancing the richness of
human life, rather than the
richness of the economy in
which human beings live,
which is only a part of it." (Sen,
1980)
Konsep Human Development
"The basic purpose of development is to
enlarge people's choices. In, these choices can
be infinite and can change overprinciple time.
People often value achievements that do not
show up at all, or not immediately, in income or
growth figures: greater access to knowledge,
better nutrition and health services, more
secure livelihoods, security against crime and
physical violence, satisfying leisure hours,
political and cultural freedoms and sense of
participation in community activities. The
objective of development is to create an
enabling environment for people to enjoy long,
healthy and creative lives."
Mahbub ul Haq --
Founder of the
Human Development
Report
Ikhtiar Mengukur Pembangunan
Manusia
• The Economist’s “Quality of Life Index”
• International Living’s “Quality of Life” Index
• UNICEF’s “Child-Welfare” Index
• The “Happy Planet” Index
• The UNDP’s “Human Poverty Index”
• The UNDP’s “Gender Empowerment Measure”
• The “Global Peace Index”
• Freedom House’s “Freedom Rankings”
• UNDP’s “Index of Democracy”
• dll
Konsep Pengukuran IPM
• The HDI consists of three equally weighted
components:
 (1) “A long and healthy life” (Health)
 (2) “Knowledge” (Education)
 (3) “A decent standard of living” (Wealth)
KOMPONEN IPM
KOMPONEN IPM
 Panjang usia: diukur berdasarkan angka
harapan hidup saat lahir
 Pengetahuan: diukur berdasarkan
angka melek huruf orang dewasa (2/3
bobot) dan gabungan partisipasi
sekolah di tingkat dasar, menengah, PT
(1/3 bobot)
 Standar hidup layak: diukur oleh per
kapita PDB (Purchasing Power Parity of
US$)
Pendidikan
Ukuran Makro
Pendidikan
AMH
ARLS
APM
APK
PARTISIPASI SEKOLAH
Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama:
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
2. Angka Partisipasi Murni (APM).
Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah
oleh sektor pendidikan.
Tabel 1: Usia standar di setiap jenjang pendidikan
Jenjang Kelompok usia
SD 7 - 12 tahun
SMP 13 - 15 tahun
SMA 16 - 18 tahun
Perguruan tinggi 19 tahun keatas
Kegunaan Secara Umum
 Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap
sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
 Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan
penduduk terutama usia muda.
 Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan
seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan
perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di
setiap jenjang sekolah.
PARTISIPASI SEKOLAH
Kegunaan Secara Umum
 Naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan
sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.
 Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin
besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak
diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah
serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga
partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah
semakin rendah.
PARTISIPASI SEKOLAH
Definisi
 Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah
siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di
tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan tertentu.
 Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk
di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok
usia 7 sampai 12 tahun.
Kegunaan
 APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara
umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan
indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Cara Menghitung
 APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang
bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur,
pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan
tersebut.
Rumus
APKh =
Dimana
adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai
usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h
adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada
kelompok usia a yaitu kelompok usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikan h
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Contoh
 Penghitungan APK menggunakan Susenas 2004
 Bila diketahui jumlah penduduk yang sedang sekolah menurut
jenjang pendidikan dan menurut kelompok umur "standar" seperti
dalam tabel 1 dan 2 berikut:
Tabel 1 Jumlah penduduk sedang sekolah menurut jenjang
pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kelompok umur "standar"
APK SD = (29,202,478/27,258,170)*100 = 107,1 %
APK SMP = (10,474,117/12,736,733)*100 = 82,2 %
Interpretasi
•Terkadang APK lebih dari 100%
• pembilang dari rumus APK, yaitu jumlah siswa, adalah seluruh siswa
yang saat ini sedang sekolah di suatu jenjang pendidikan dari
berbagai kelompok usia.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Definisi
 persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia
yang sama.
Kegunaan
 APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia
sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
 APM merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan.
 APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik
karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia
standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan
standar tersebut
Angka Partisipasi Murni (APM)
Cara Menghitung
 APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan
membagi jumlah siswa atau penduduk usia
sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang sekolah tersebut.
Rumus
dimana:
= jumlah siswa/penduduk kelompok usia a
yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada
tahun t
= jumlah penduduk kelompok usia a yang
berkaitan dengan usia sekolah standar di
tingkat pendidikan h.
t
ahP ,
t
ahE ,
Angka Partisipasi Murni (APM)
Contoh : APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12
tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi
dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Data yang diperlukan
 Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang
masih bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.
 Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang
standar (contoh: kelompok usia SD=7-12 tahun,
SMP=13-15 tahun, SMA=16-18 tahun, dst)
Sumber Data
 APM dapat dihitung dengan data Susenas.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Contoh
 Berikut adalah penghitungan APK menggunakan
data Susenas 2004.
 Tabel 1 Jumlah penduduk sedang sekolah menurut
jenjang pendidikan dan usia standar, 2004
sumber: Susenas 2004
Angka Partisipasi Murni (APM)
Contoh
Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kelompok usia "standar", 2004
APM SD = (25,362,124/27,258,170)*100
= 93%
APM SMP = (8,308,941/12,763,733)*100
= 65%
sumber: Susenas 2004
Interpretasi
 APM SD sama dengan 93% artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 93 orang
bersekolah di bangku SD.
 Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 di SMP (65%) lebih rendah dibanding SD.
 Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan APM lebih
dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia
tertentu (penyebut).
Angka Partisipasi Murni (APM)
Interpretasi
 Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi
siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah.
 Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya
kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia
yang standar di tingkat pendidikan tertentu.
Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD
kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM
karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia
standar SD yaitu 7-12 tahun.
Angka Melek Huruf
Definisi
 Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun
keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat
sederhana dalam hidupnya sehari-hari.
Kegunaan
 mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf,
terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah
penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
 menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap
informasi dari berbagai media.
 menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.
Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan
potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap
pembangunan daerah.
Angka Melek Huruf
Cara Menghitung
 Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15
tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk
usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.
Rumus
dimana:
= angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahun
keatas) pada tahun t
= Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca dan
menulis pada tahun t
= Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
Angka Melek Huruf
Contoh
 Berikut data AMH dari Susenas 2002, 2003, dan 2004
Tabel 1 Persentase Penduduk Berusia 10 tahun ke Atas Menurut
Kepandaian Membaca dan Menulis, 2002-2004
Tahun Huruf Huruf Buta Jumlah
Latin Lainnya Huruf
2002 89,8 0,9 9,3 100,0
2003 90,1 0,9 9,1 100,0
2004 90,5 0,9 8,5 100,0
Sumber Data
• data Susenas pertanyaan "Dapat membaca dan
menulis" di seksi Keterangan Pendidikan.
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2002, 2003, 2004
Angka Putus Sekolah
• APtS mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah
lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu
• Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya
pembangunan di bidang pendidikan.
• Penyebab utama putus sekolah antara lain:
• Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak
sebagai investasi masa depannya;
• kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan
• Keadaan geografis yang kurang menguntungkan.
• APtS Dihitung dengan rumus:
Jumlah murid putus sekolah di tingkat
pendidikan tertentu
APtS = ———————————---——————— x100%
Jumlah siswa di tingkat pendidikan tertentu
Angka Putus Sekolah
Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7 - 12
L 0.83 0.56 0.42 1.29 0.97 0.41 1.1 0.8 0.42
P 0.67 0.4 0.38 0.78 0.69 0.49 0.74 0.58 0.44
L+P 0.75 0.48 0.4 1.05 0.84 0.45 0.93 0.69 0.43
13-15
L 3.36 2.63 3.12 5.66 5.64 3.35 4.75 4.41 3.25
P 2.39 2.06 3.14 3.98 3.78 3.14 3.37 3.07 3.14
L+P 2.88 2.35 3.13 4.86 4.74 3.25 4.09 3.76 3.19
16-18
L 6.44 3.03 6.28 11.33 7.29 12.29 9.32 5.44 9.38
P 4.38 1.68 5.36 7.04 5.36 9.26 6.61 3.65 7.44
L+P 5.41 2.36 5.82 9.42 6.39 11.05 8.02 4.58 8.44
Sumber: BPS, Indikator Kesra 2007 & 2008
Angka Putus Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan DaerahTempat Tinggal,
Tahun 2006-2008
Angka Rata-rata Lama Sekolah
• ARLS mencerminkan lama waktu rata-rata yang dihabiskan oleh
penduduk di suatu wilayah untuk bersekolah (SD-PT)
• Semakin tinggi RLS, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk
• ARLS Dihitung dengan rumus:
Jumlah waktu (tahun) yang digunakan
untuk bersekolah penduduk usia >7 tahun
ARLS = ———————————---——————— x100%
Jumlah penduduk usia > 7 tahun
MENGHITUNG HDI
 Nilai tetap min dan max (Goalposts) ditetapkan utk masing-
masing indikator:
• angka harapan hidup saat lahir: 25 dan 85 thn;
• angka melek huruf orang dewasa (15 thn >): 0% and 100%;
• angka partisipasi kasar gabungan: 0% and 100%;
• per kapita PDB (PPP$): $100 dan $40,000 (PPP$).
 Utk tiap komponen, masing-masing indeks dihitung menurut rumus
umum:
Indeks = (nilai aktual – nilai min) / (nilai max – nilai min)
 HDI adalah rata-rata biasa (simple average)
indeks panjang usia
indeks pendidikan dan
indeks PPP US$ per kapita PDB
dan diturunkan dg membagi jumlah ke-3 indeks dng 3
MENGHITUNG HDI
 Diketahui suatu negara memiliki data sbb: (1)
average life expectancy 77.9; (2) adult literacy
rate 99%; (3) gross enrollment rate 93.3%; (4)
GDP per capita $41,890.
 Tiap-tiap data diatas dihitung indeksnya menurut rumus
umum:
Indeks = (nilai aktual – nilai min) / (nilai max – nilai min)
 indeks panjang usia: (77,9-25)/(85-25)= 0,881667
 indeks pendidikan:(2/3*0,99) + (1/3*0,933)= 0,971
 Indeks Melek Huruf: (99-0)/(100-0) = 0,99
 Indeks rata2 lama sekolah: (93,3-0)/(100-0) = 0,933
 indeks PPP US$ per kapita PDB = 1
 Jadi HDI dari negara tersebut adalah:
 = (0,881667+0,971+1)/3 = 0,951
IPM Metode Baru di Indonesia
IPM
 Harapan Lama
Sekolah (HLS)
 Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS 25
th +)
Metode BaruMetode Lama
Angka Harapan
Hidup saat Lahir
(AHH)
96 Komoditas PPP
Rata-Rata
Ukur/Geometrik
Rata-Rata Hitung
Angka Harapan
Hidup saat Lahir
(AHH)
 Angka Melek
Huruf (AMH)
 Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS 15
th +)
27 Komoditas PPP
 Untuk mengukur kecepatan
perkembangan IPM dalam suatu
kurun waktu digunakan ukuran
pertumbuhan IPM per tahun.
 Pertumbuhan IPM menunjukkan
perbandingan antara capaian yang
telah ditempuh dengan capaian
sebelumnya.
 Semakin tinggi nilai pertumbuhan,
semakin cepat IPM suatu wilayah
untuk mencapai nilai maksimalnya.
Keterangan:
IPMt :I PM suatu wilayah pada tahun t
IPMt-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)
Mengukur Kecepatan IPM Status Pembangunan Manusia
 Pengklasifikasian pembangunan
manusia bertujuan untuk
mengorganisasikan wilayah-wilayah
menjadi kelompok-kelompok yang sama
dalam dalam hal pembangunan
manusia.
 Capaian IPM diklasifikasikan menjadi
beberapa kategori, yaitu:
Capaian IPMKlasifikasi
• IPM ≥ 80Sangat Tinggi
• 70 ≤ IPM < 80Tinggi
• 60 ≤ IPM < 70Sedang
• IPM < 60Rendah
Kategori IPM:
0 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 100
Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2014
DKI Jakarta:
78,39
Papua:
56,75
Sangat Tinggi (>80)
Belum ada provinsi yang masuk
dalam kategori ini
Tinggi (70-80)
6 Provinsi:
Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI
Yogyakarta, Bali, Kaltim
Sedang (60-70)
27 Provinsi
Kecuali Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI
Jogyakarta Bali, Kaltim, Papua
Rendah (<60)
1 Provinsi:
Papua
Banten: 69,89
68.69 69.57 70.08 70.59 71.17 71.76 72.27 72.77 73.29 73.81
66.53 67.09 67.70 68.31 68.90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Metode Lama Metode Baru
Sumber: BPS, 1996-2013
Tren IPM Indonesia, 2004-2014
IP
M
IPM Banten
Metode Baru
Tahun 2014:
69,89
Angka Harapan Hidup
saat Lahir:
69,13 tahun
Rata-rata Lama Sekolah:
8,19 tahun
Harapan Lama Sekolah:
12,31 tahun
Pengeluaran per Kapita
per tahun yang
Disesuaikan:
Rp 11.150.000
67.89 68.80 69.11 69.29 69.68 70.06 70.48 70.95 71.49 71.90
67.54 68.22 68.92 69.47 69.89
Tren IPM Banten, 2004-2014
KETERBATASAN HDI
 Konsep HD komprehensif – HDI terbatas pada 3
dimensi saja
 Tidak mempertimbangkan kebebasan, pilihan politik –
hanya ekonomi dan sosial
 Pendapatan tidak mempertimbangkan
ketidaksetaraan dan ‘hal buruk’ lainnya seperti
pendapatan dari penjualan senjata, narkoba, dsb
 Indikator Pendidikan dan Kesehatan hanya berubah
dlm jangka panjang – tidak berguna utk monitoring
jangka pendek
INDEKS-INDEKS MELENGKAPI HDI
Indeks-indeks baru dikembangkan utk melengkapi HDI
dan memfokus pd persoalan-persoalan lokal terkait
Humane Governance Index - Laporan Kawasan Asia
Selatan, 1999
3 dimensi - ekonomi, politik dan kewarganegaraan
• Ekonomi – defisit anggaran, angka inflasi,
pengeluaran publik utk pendidikan dan kesehatan
• Politik – korupsi, kualitas birokrasi, akuntabilitas
demokrasi, ketegangan etnis, stabilitas
pemerintah, hukum & ketertiban, kondisi Sosek
• Kewarganegaraan – kebebasan berpendapat,
nondiskriminasi, partisipasi politik, supremasi
hukum
Indeks Risiko Kesehatan - HDR China 2002
 Menilai provinsi menurut eksposur masyarakat thdp
risiko kesehatan lingkungan hidup
 Indeks diperuntukkan bagi provinsi-provinsi dan
memakai indikator seperti
 eksposur potensial thdp polusi udara dalam-
ruang dan luar-ruang
 eksposur thdp air tercemar, tingkat gizi, dan
kapasitas layanan kesehatan.
INDEKS-INDEKS MELENGKAPI HDI
Indeks Kebahagiaan - Bhutan
 Istilah ini diciptakan Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck
pada 1972
 Pada awalnya digunakan dlm upaya membangun
perekonomian negaranya berdasarkan budaya dan
kepercayaan agama Buddha
 Tumbuhnya ketertarikan bbrp kalangan pembuat kebijakan utk
mengukur tingkat kesejahteraan
 Awalnya mencakup komponen-komponen kebahagiaan
 kepuasan atas hubungan pribadi
 pekerjaan
 makna dalam tujuan hidup
 sejauh mana teknologi meningkatkan standar hidup
 Sekarang berkembang dengan konsep Gross National
Happiness
INDEKS-INDEKS MELENGKAPI HDI
GNH
Psychological
Wellbeing
•Life satisfaction
•Positive emotions
•Negative emotions
•Spirituality
Health
•Mental health
•Self reported health
status
•Healthy days
•Disability
Time Use
• Work
• Sleep
Education
•Literacy
•Schooling
•Knowledge
•Value
Cultural Diversity
and Resilience
•Speak native
Language
•Cultural Participation
•Artistic Skills
•Driglam Namzha
Good Governance
•Gov’t performance
•Fundamental rights
•Services
•Political Participation
Community
Vitality
•Donations (time &
money)
•Community
relationship
•Family
•Safety
Ecological
Diversity and
Resilience
•Ecological Issues
•Responsibility towards
environment
•Wildlife damage
(Rural)
•Urbanization issues
Living Standards
•Assets
•Housing
•Household per capita
income
www.themegallery.com

More Related Content

What's hot

APG Pertemuan 4 : Multivariate Normal Distribution
APG Pertemuan 4 : Multivariate Normal DistributionAPG Pertemuan 4 : Multivariate Normal Distribution
APG Pertemuan 4 : Multivariate Normal DistributionRani Nooraeni
 
Peningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitas
Peningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitasPeningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitas
Peningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitasSugeng Budiharsono
 
343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1
343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1
343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1Jihan Hidayah Putri
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
3 . analisis regresi linier berganda dua peubah
3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah
3 . analisis regresi linier berganda dua peubahYulianus Lisa Mantong
 
Demografi 5
Demografi 5Demografi 5
Demografi 5riyan
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Kacung Abdullah
 
Cluster & multi satge random sampling
Cluster & multi satge random samplingCluster & multi satge random sampling
Cluster & multi satge random samplingrifansahDua1
 
Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)
Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)
Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)nurul khaiva
 
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...infosanitasi
 
Presentasi seminar proposal
Presentasi seminar proposalPresentasi seminar proposal
Presentasi seminar proposalNajmi Sari
 
Statistik Kependudukan
Statistik KependudukanStatistik Kependudukan
Statistik KependudukanDokter Kota
 
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalApa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalWarnet Raha
 

What's hot (20)

APG Pertemuan 4 : Multivariate Normal Distribution
APG Pertemuan 4 : Multivariate Normal DistributionAPG Pertemuan 4 : Multivariate Normal Distribution
APG Pertemuan 4 : Multivariate Normal Distribution
 
Beberapa ukuran dasar demografi
Beberapa ukuran dasar demografiBeberapa ukuran dasar demografi
Beberapa ukuran dasar demografi
 
uji-t-berpasangan
uji-t-berpasanganuji-t-berpasangan
uji-t-berpasangan
 
Peningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitas
Peningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitasPeningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitas
Peningkatan daya saing daerah berbasis kreatifitas
 
Skala pengukuran dalam penelitian
Skala pengukuran dalam penelitianSkala pengukuran dalam penelitian
Skala pengukuran dalam penelitian
 
343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1
343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1
343013441 review-jurnal-filsafat-pendidikan-1
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
Analisis jalur kel 4
Analisis jalur  kel 4Analisis jalur  kel 4
Analisis jalur kel 4
 
Transformasi box-cox
Transformasi box-coxTransformasi box-cox
Transformasi box-cox
 
3 . analisis regresi linier berganda dua peubah
3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah
3 . analisis regresi linier berganda dua peubah
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Statistik Non Parametrik
Statistik Non ParametrikStatistik Non Parametrik
Statistik Non Parametrik
 
Demografi 5
Demografi 5Demografi 5
Demografi 5
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
 
Cluster & multi satge random sampling
Cluster & multi satge random samplingCluster & multi satge random sampling
Cluster & multi satge random sampling
 
Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)
Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)
Pertemuan 6 (menentukan tujuan (goal) dan sasaran (objektif)
 
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
 
Presentasi seminar proposal
Presentasi seminar proposalPresentasi seminar proposal
Presentasi seminar proposal
 
Statistik Kependudukan
Statistik KependudukanStatistik Kependudukan
Statistik Kependudukan
 
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalApa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
 

Similar to MEMPELAJARI PENGUKURAN PERTUMBUHAN MANUSIA

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaRandy Wrihatnolo
 
HDI dan Kemiskinan
HDI dan KemiskinanHDI dan Kemiskinan
HDI dan Kemiskinanelkana.catur
 
Ips kependudukan
Ips kependudukanIps kependudukan
Ips kependudukanDebora GP
 
Permasalahankependudukandanpenanggulangannya
PermasalahankependudukandanpenanggulangannyaPermasalahankependudukandanpenanggulangannya
Permasalahankependudukandanpenanggulangannyagio_simamora
 
Demografi 3
Demografi 3Demografi 3
Demografi 3riyan
 
Demografi 3
Demografi 3Demografi 3
Demografi 3riyan
 
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfPresentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfbutars
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaSLAMET SUGIHARTO
 
BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011ervinayulianti
 
Dependency ratio jawa barat
Dependency ratio jawa barat Dependency ratio jawa barat
Dependency ratio jawa barat rosidahamini
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFe. hardiyanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANIDadang DjokoKaryanto
 
Human Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang PendidikanHuman Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang Pendidikanmuktiimam
 
Ekonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptx
Ekonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptxEkonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptx
Ekonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptxlianytha
 
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Lestari Moerdijat
 

Similar to MEMPELAJARI PENGUKURAN PERTUMBUHAN MANUSIA (20)

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
 
HDI dan Kemiskinan
HDI dan KemiskinanHDI dan Kemiskinan
HDI dan Kemiskinan
 
Ips kependudukan
Ips kependudukanIps kependudukan
Ips kependudukan
 
Permasalahankependudukandanpenanggulangannya
PermasalahankependudukandanpenanggulangannyaPermasalahankependudukandanpenanggulangannya
Permasalahankependudukandanpenanggulangannya
 
Demografi 3
Demografi 3Demografi 3
Demografi 3
 
Demografi 3
Demografi 3Demografi 3
Demografi 3
 
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfPresentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusia
 
BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INKESRA KABUPATEN PASER TAHUN 2011
 
Diagnosis Sektor Pendidikan
Diagnosis Sektor PendidikanDiagnosis Sektor Pendidikan
Diagnosis Sektor Pendidikan
 
Kualitas dan kuantitas penduduk
Kualitas dan kuantitas pendudukKualitas dan kuantitas penduduk
Kualitas dan kuantitas penduduk
 
Dependency ratio jawa barat
Dependency ratio jawa barat Dependency ratio jawa barat
Dependency ratio jawa barat
 
Makalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesiaMakalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesia
 
Makalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesiaMakalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesia
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
 
Human Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang PendidikanHuman Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang Pendidikan
 
Ekonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptx
Ekonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptxEkonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptx
Ekonomi_kependudukan_sesi_5_ukuran_kompo.pptx
 
12677180.ppt
12677180.ppt12677180.ppt
12677180.ppt
 
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018
 

More from Siti Sahati

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukSiti Sahati
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuSiti Sahati
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuSiti Sahati
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Siti Sahati
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategySiti Sahati
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Siti Sahati
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSiti Sahati
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSiti Sahati
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Siti Sahati
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifSiti Sahati
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikSiti Sahati
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis KependudukanSiti Sahati
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaSiti Sahati
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiSiti Sahati
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis TransekSiti Sahati
 
Analisis Jarak Dan Kesempatan
Analisis Jarak Dan KesempatanAnalisis Jarak Dan Kesempatan
Analisis Jarak Dan KesempatanSiti Sahati
 

More from Siti Sahati (20)

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen Mutu
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
 
Stress Kerja
Stress KerjaStress Kerja
Stress Kerja
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis Transek
 
Photo Mapping
Photo MappingPhoto Mapping
Photo Mapping
 
Analisis Jarak Dan Kesempatan
Analisis Jarak Dan KesempatanAnalisis Jarak Dan Kesempatan
Analisis Jarak Dan Kesempatan
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 

MEMPELAJARI PENGUKURAN PERTUMBUHAN MANUSIA

  • 2. Konsep Human Development  Berkaitan erat dengan perkembangan paradigma people- centered development, seperti teori: growth with equity, basic needs, PQLI (David Korten, 1984); Development as Freedom (Amartya K. Sen, 1999); dan Women and Human Development (Martha Nussbaum, 2000) yang menggagas ‘Capability approach’, yaitu  Capabilities (effective opportunities to be and do) and functionings (actual beings and doings) -apply both to be comprehensive capabilities (Life, Bodily Health, Bodily Integrity, Senses, Imagination and Thought, Emotions, Practical Reason, Affiliation, Other Species, Play, Control over one’s environment)  Poverty defined as multi-dimensional: low income; low quality of life, the denial of choices and opportunities for a tolerable life (as capability deprivation).  Poverty reduction defined as expanding human well-being and agency (as capability expansion)
  • 3. Konsep Human Development “Human development, as an approach, is concerned with what I take to be the basic development idea: namely, advancing the richness of human life, rather than the richness of the economy in which human beings live, which is only a part of it." (Sen, 1980)
  • 4. Konsep Human Development "The basic purpose of development is to enlarge people's choices. In, these choices can be infinite and can change overprinciple time. People often value achievements that do not show up at all, or not immediately, in income or growth figures: greater access to knowledge, better nutrition and health services, more secure livelihoods, security against crime and physical violence, satisfying leisure hours, political and cultural freedoms and sense of participation in community activities. The objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives." Mahbub ul Haq -- Founder of the Human Development Report
  • 5. Ikhtiar Mengukur Pembangunan Manusia • The Economist’s “Quality of Life Index” • International Living’s “Quality of Life” Index • UNICEF’s “Child-Welfare” Index • The “Happy Planet” Index • The UNDP’s “Human Poverty Index” • The UNDP’s “Gender Empowerment Measure” • The “Global Peace Index” • Freedom House’s “Freedom Rankings” • UNDP’s “Index of Democracy” • dll
  • 7. • The HDI consists of three equally weighted components:  (1) “A long and healthy life” (Health)  (2) “Knowledge” (Education)  (3) “A decent standard of living” (Wealth) KOMPONEN IPM
  • 8. KOMPONEN IPM  Panjang usia: diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir  Pengetahuan: diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa (2/3 bobot) dan gabungan partisipasi sekolah di tingkat dasar, menengah, PT (1/3 bobot)  Standar hidup layak: diukur oleh per kapita PDB (Purchasing Power Parity of US$)
  • 10. PARTISIPASI SEKOLAH Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama: 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 2. Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Tabel 1: Usia standar di setiap jenjang pendidikan Jenjang Kelompok usia SD 7 - 12 tahun SMP 13 - 15 tahun SMA 16 - 18 tahun Perguruan tinggi 19 tahun keatas
  • 11. Kegunaan Secara Umum  Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.  Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.  Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. PARTISIPASI SEKOLAH
  • 12. Kegunaan Secara Umum  Naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.  Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. PARTISIPASI SEKOLAH
  • 13. Definisi  Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.  Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Kegunaan  APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK)
  • 14. Cara Menghitung  APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Rumus APKh = Dimana adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia a yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h Angka Partisipasi Kasar (APK)
  • 15. Angka Partisipasi Kasar (APK) Contoh  Penghitungan APK menggunakan Susenas 2004  Bila diketahui jumlah penduduk yang sedang sekolah menurut jenjang pendidikan dan menurut kelompok umur "standar" seperti dalam tabel 1 dan 2 berikut: Tabel 1 Jumlah penduduk sedang sekolah menurut jenjang pendidikan
  • 16. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kelompok umur "standar" APK SD = (29,202,478/27,258,170)*100 = 107,1 % APK SMP = (10,474,117/12,736,733)*100 = 82,2 % Interpretasi •Terkadang APK lebih dari 100% • pembilang dari rumus APK, yaitu jumlah siswa, adalah seluruh siswa yang saat ini sedang sekolah di suatu jenjang pendidikan dari berbagai kelompok usia.
  • 17. Angka Partisipasi Murni (APM) Definisi  persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kegunaan  APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.  APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.  APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut
  • 18. Angka Partisipasi Murni (APM) Cara Menghitung  APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Rumus dimana: = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t = jumlah penduduk kelompok usia a yang berkaitan dengan usia sekolah standar di tingkat pendidikan h. t ahP , t ahE ,
  • 19. Angka Partisipasi Murni (APM) Contoh : APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Data yang diperlukan  Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang masih bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.  Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang standar (contoh: kelompok usia SD=7-12 tahun, SMP=13-15 tahun, SMA=16-18 tahun, dst) Sumber Data  APM dapat dihitung dengan data Susenas.
  • 20. Angka Partisipasi Murni (APM) Contoh  Berikut adalah penghitungan APK menggunakan data Susenas 2004.  Tabel 1 Jumlah penduduk sedang sekolah menurut jenjang pendidikan dan usia standar, 2004 sumber: Susenas 2004
  • 21. Angka Partisipasi Murni (APM) Contoh Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kelompok usia "standar", 2004 APM SD = (25,362,124/27,258,170)*100 = 93% APM SMP = (8,308,941/12,763,733)*100 = 65% sumber: Susenas 2004 Interpretasi  APM SD sama dengan 93% artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 93 orang bersekolah di bangku SD.  Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 di SMP (65%) lebih rendah dibanding SD.  Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).
  • 22. Angka Partisipasi Murni (APM) Interpretasi  Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah.  Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.
  • 23. Angka Melek Huruf Definisi  Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Kegunaan  mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.  menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.  menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.
  • 24. Angka Melek Huruf Cara Menghitung  Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Rumus dimana: = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
  • 25. Angka Melek Huruf Contoh  Berikut data AMH dari Susenas 2002, 2003, dan 2004 Tabel 1 Persentase Penduduk Berusia 10 tahun ke Atas Menurut Kepandaian Membaca dan Menulis, 2002-2004 Tahun Huruf Huruf Buta Jumlah Latin Lainnya Huruf 2002 89,8 0,9 9,3 100,0 2003 90,1 0,9 9,1 100,0 2004 90,5 0,9 8,5 100,0 Sumber Data • data Susenas pertanyaan "Dapat membaca dan menulis" di seksi Keterangan Pendidikan. Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2002, 2003, 2004
  • 26. Angka Putus Sekolah • APtS mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu • Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. • Penyebab utama putus sekolah antara lain: • Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; • kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan • Keadaan geografis yang kurang menguntungkan. • APtS Dihitung dengan rumus: Jumlah murid putus sekolah di tingkat pendidikan tertentu APtS = ———————————---——————— x100% Jumlah siswa di tingkat pendidikan tertentu
  • 27. Angka Putus Sekolah Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 7 - 12 L 0.83 0.56 0.42 1.29 0.97 0.41 1.1 0.8 0.42 P 0.67 0.4 0.38 0.78 0.69 0.49 0.74 0.58 0.44 L+P 0.75 0.48 0.4 1.05 0.84 0.45 0.93 0.69 0.43 13-15 L 3.36 2.63 3.12 5.66 5.64 3.35 4.75 4.41 3.25 P 2.39 2.06 3.14 3.98 3.78 3.14 3.37 3.07 3.14 L+P 2.88 2.35 3.13 4.86 4.74 3.25 4.09 3.76 3.19 16-18 L 6.44 3.03 6.28 11.33 7.29 12.29 9.32 5.44 9.38 P 4.38 1.68 5.36 7.04 5.36 9.26 6.61 3.65 7.44 L+P 5.41 2.36 5.82 9.42 6.39 11.05 8.02 4.58 8.44 Sumber: BPS, Indikator Kesra 2007 & 2008 Angka Putus Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan DaerahTempat Tinggal, Tahun 2006-2008
  • 28. Angka Rata-rata Lama Sekolah • ARLS mencerminkan lama waktu rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk di suatu wilayah untuk bersekolah (SD-PT) • Semakin tinggi RLS, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk • ARLS Dihitung dengan rumus: Jumlah waktu (tahun) yang digunakan untuk bersekolah penduduk usia >7 tahun ARLS = ———————————---——————— x100% Jumlah penduduk usia > 7 tahun
  • 29. MENGHITUNG HDI  Nilai tetap min dan max (Goalposts) ditetapkan utk masing- masing indikator: • angka harapan hidup saat lahir: 25 dan 85 thn; • angka melek huruf orang dewasa (15 thn >): 0% and 100%; • angka partisipasi kasar gabungan: 0% and 100%; • per kapita PDB (PPP$): $100 dan $40,000 (PPP$).  Utk tiap komponen, masing-masing indeks dihitung menurut rumus umum: Indeks = (nilai aktual – nilai min) / (nilai max – nilai min)  HDI adalah rata-rata biasa (simple average) indeks panjang usia indeks pendidikan dan indeks PPP US$ per kapita PDB dan diturunkan dg membagi jumlah ke-3 indeks dng 3
  • 30. MENGHITUNG HDI  Diketahui suatu negara memiliki data sbb: (1) average life expectancy 77.9; (2) adult literacy rate 99%; (3) gross enrollment rate 93.3%; (4) GDP per capita $41,890.  Tiap-tiap data diatas dihitung indeksnya menurut rumus umum: Indeks = (nilai aktual – nilai min) / (nilai max – nilai min)  indeks panjang usia: (77,9-25)/(85-25)= 0,881667  indeks pendidikan:(2/3*0,99) + (1/3*0,933)= 0,971  Indeks Melek Huruf: (99-0)/(100-0) = 0,99  Indeks rata2 lama sekolah: (93,3-0)/(100-0) = 0,933  indeks PPP US$ per kapita PDB = 1  Jadi HDI dari negara tersebut adalah:  = (0,881667+0,971+1)/3 = 0,951
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35. IPM Metode Baru di Indonesia IPM  Harapan Lama Sekolah (HLS)  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th +) Metode BaruMetode Lama Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) 96 Komoditas PPP Rata-Rata Ukur/Geometrik Rata-Rata Hitung Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)  Angka Melek Huruf (AMH)  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 15 th +) 27 Komoditas PPP
  • 36.  Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun.  Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.  Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Keterangan: IPMt :I PM suatu wilayah pada tahun t IPMt-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1) Mengukur Kecepatan IPM Status Pembangunan Manusia  Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.  Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: Capaian IPMKlasifikasi • IPM ≥ 80Sangat Tinggi • 70 ≤ IPM < 80Tinggi • 60 ≤ IPM < 70Sedang • IPM < 60Rendah
  • 37. Kategori IPM: 0 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 100 Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2014 DKI Jakarta: 78,39 Papua: 56,75 Sangat Tinggi (>80) Belum ada provinsi yang masuk dalam kategori ini Tinggi (70-80) 6 Provinsi: Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kaltim Sedang (60-70) 27 Provinsi Kecuali Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Jogyakarta Bali, Kaltim, Papua Rendah (<60) 1 Provinsi: Papua Banten: 69,89
  • 38. 68.69 69.57 70.08 70.59 71.17 71.76 72.27 72.77 73.29 73.81 66.53 67.09 67.70 68.31 68.90 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Metode Lama Metode Baru Sumber: BPS, 1996-2013 Tren IPM Indonesia, 2004-2014 IP M IPM Banten Metode Baru Tahun 2014: 69,89 Angka Harapan Hidup saat Lahir: 69,13 tahun Rata-rata Lama Sekolah: 8,19 tahun Harapan Lama Sekolah: 12,31 tahun Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan: Rp 11.150.000 67.89 68.80 69.11 69.29 69.68 70.06 70.48 70.95 71.49 71.90 67.54 68.22 68.92 69.47 69.89 Tren IPM Banten, 2004-2014
  • 39. KETERBATASAN HDI  Konsep HD komprehensif – HDI terbatas pada 3 dimensi saja  Tidak mempertimbangkan kebebasan, pilihan politik – hanya ekonomi dan sosial  Pendapatan tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan dan ‘hal buruk’ lainnya seperti pendapatan dari penjualan senjata, narkoba, dsb  Indikator Pendidikan dan Kesehatan hanya berubah dlm jangka panjang – tidak berguna utk monitoring jangka pendek
  • 40. INDEKS-INDEKS MELENGKAPI HDI Indeks-indeks baru dikembangkan utk melengkapi HDI dan memfokus pd persoalan-persoalan lokal terkait Humane Governance Index - Laporan Kawasan Asia Selatan, 1999 3 dimensi - ekonomi, politik dan kewarganegaraan • Ekonomi – defisit anggaran, angka inflasi, pengeluaran publik utk pendidikan dan kesehatan • Politik – korupsi, kualitas birokrasi, akuntabilitas demokrasi, ketegangan etnis, stabilitas pemerintah, hukum & ketertiban, kondisi Sosek • Kewarganegaraan – kebebasan berpendapat, nondiskriminasi, partisipasi politik, supremasi hukum
  • 41. Indeks Risiko Kesehatan - HDR China 2002  Menilai provinsi menurut eksposur masyarakat thdp risiko kesehatan lingkungan hidup  Indeks diperuntukkan bagi provinsi-provinsi dan memakai indikator seperti  eksposur potensial thdp polusi udara dalam- ruang dan luar-ruang  eksposur thdp air tercemar, tingkat gizi, dan kapasitas layanan kesehatan. INDEKS-INDEKS MELENGKAPI HDI
  • 42. Indeks Kebahagiaan - Bhutan  Istilah ini diciptakan Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck pada 1972  Pada awalnya digunakan dlm upaya membangun perekonomian negaranya berdasarkan budaya dan kepercayaan agama Buddha  Tumbuhnya ketertarikan bbrp kalangan pembuat kebijakan utk mengukur tingkat kesejahteraan  Awalnya mencakup komponen-komponen kebahagiaan  kepuasan atas hubungan pribadi  pekerjaan  makna dalam tujuan hidup  sejauh mana teknologi meningkatkan standar hidup  Sekarang berkembang dengan konsep Gross National Happiness INDEKS-INDEKS MELENGKAPI HDI
  • 43. GNH Psychological Wellbeing •Life satisfaction •Positive emotions •Negative emotions •Spirituality Health •Mental health •Self reported health status •Healthy days •Disability Time Use • Work • Sleep Education •Literacy •Schooling •Knowledge •Value Cultural Diversity and Resilience •Speak native Language •Cultural Participation •Artistic Skills •Driglam Namzha Good Governance •Gov’t performance •Fundamental rights •Services •Political Participation Community Vitality •Donations (time & money) •Community relationship •Family •Safety Ecological Diversity and Resilience •Ecological Issues •Responsibility towards environment •Wildlife damage (Rural) •Urbanization issues Living Standards •Assets •Housing •Household per capita income
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.