1. TUGAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PEMERINTAH DAN SWASTA
OLEH
KELOMPOK I
1. Albino de Araujo
2. Abrão Maia
3. Anapaula Mendonça
4. Angelina do Carmo
EKONOMI
AKUNTANSI
VI/B
UNIVERSIDADE DA PAZ
(UNPAZ)
2013
2. 1
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PEMERINTAH DAN SWASTA
A. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan dan
perlakuan akuntansi pada sector publik. Sector publik sendiri memiliki wilayah yang
lebih luas dan kelompok disbandingkan dengan sector swasta. Keluasan wilayah
public tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan organisasi yang ada didalamnya, akan
tetapi juga kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik
tersebut.
Keluasan wilayah public meliputi:
a. Badan-badan pemerintah
b. Perusahaan milik Negara
c. Yayasan, orgaanisasi politik dan organisasi massa LSM, universitas dan
organisasi nirlaba lainya.
1. Kebutuhan Akuntansi Pemerintah
Akuntansi sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen suatu entitas dan juga
untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal
ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkan
masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas lain.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang semakin besar
merupakan salah satu factor pentingnya akuntansi pemerintahan. Perkembangan
3. 2
berikutnya semakin besar dana yang dikelola menyebabkan adanya tuntutan
transparansi sebagai hasil reformasi maka pemerintah harus mampu menyediakan
pertanggungjawaban keuangan Negara yang semakin memadai. Pemberian opini
tidak bisa memberikan pendapat atas perhitungan anggaran Negara seharusnya
tidak terjadi.
Tiga tuntutan yang diinginkan masyarakat, yaitu:
1. Transparansi
Pemerintah dalam pengambilan kebijakan manajemen, sebaiknya pemerintah
meliatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
masyarakat luas.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang kepercayaan untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapakan segala aktivitas yang menjadi tanggunjawab kepada pihak
pemberi kepercayaan. Akuntabilitas dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Akuntabilitas vertikal
Adalah akuntabilitas atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih
tinggi, misalnya: pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah
pusat kepada MPR dan lain-lain.
b. Akuntabilitas horizontal
Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada
masyarakat luas.
4. 3
Akuntansi dalam konteksnya pemerintahan, merupakan pemberian informasi
dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan laporan tersebut.
Menurut Ellwodod, akuntabilitas ada 4 yaitu:
1. Akuntabilitas kejujuran dan hokum
Artinya kejujuran dalam hal ini tidak melakukan penyalagunaan jabatan dan
tunduk pada hokum yang berlaku.
2. Akuntabilitas proses
Artinya apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup
baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi
manajemen dan dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program
Artinya akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Artinya akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil
pemerintah terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas.
5. 4
3. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya
Sector publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber
kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan agar organisasi sektor
publik memperhatikan value for money dalam menjalan aktivitasnya.
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector publik
yang mendasarkan pada:
a. Ekonomi
Artinya sejauh mana sector public dapat meminimalkan input resources yang
digunakan yaitu dengan menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak
produktif.
b. Efisiensi
Merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja
atau target yang telah ditetapkan.
c. Efektivitas
Tingkat pencapain hasil program dengan target yang ditetapkan.
2. Pengertian Akuntansi Pemerintah
Akuntansi pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan
informasi keuangan kepada para pengguna dalam rangka pengambilan keputusan
dengan melakukan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtsaran suatu
transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan
informasi keuangan.
6. 5
Informasi keuangan di pemerintah adalah dalam bentuk laporan keuangan
yang terdiri dari:
a. Laporan posisi keuangan (neraca)
b. Laporan realisasi anggaran (laba rugi)
c. Laporan arus kas
d. Catatan atas laporan keuangan
Perbedaan laporan keuangan akuntansi pemerintah dan laporan keuangan
perushaan hanya terletak pada nama laporan keuangannya. Pengguna laporan
keuangan akuntansi pemerintah adalah rakyat secara umum yang dalam hal ini
diwakili oleh lembaga legislative (DPR/MPR), pemerintah snediri, kreditor seperti
bank dunia, internasional monetary fund (IMF), asian development bank dan lain-
lain.
3. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi
a. Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintah. Didalam
sistem monarak dipengarki atau kerajaan, akuntansi pemerintahan banyak di
pengarugi oleh raja. Sedangkan dalam sistem demokrasi parlemen atau
presindensial, akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga
eksekutif dan legislative yang mengalami check and balances.
b. Sifat sumber daya
Sumber daya akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung
dengan hasilnya. Misalkan warga Negara timor leste setiap tahun membayar
7. 6
pajak tetapi tidak langsung menerima hasilnya atau imbal balik dari pajak yang
disetorkan.
4. Perbedaan Akuntansi Pemerintah Dan Komersial
No. Akuntansi Pemerintah Akuntansi Bisnis
1. Tidak membuat laporan laba
rugi, hanya laporan realisasi
anggaran.
Membuat laporan laba rugi
2. Laporan dibuat berdasarkan
SAP
Laporan disusun berdasar PSAK
3. Perkiraan modal diganti saldo
dana
Menggunakan perkiraan modal
4. Sangat dipengaruhi oleh
peraturan pemerintah
Tidak terlalu dipengaruhi oleh
peraturan pemerintah tetapi SAK
5. Terdapat perkiraan anggaran Tak ada perkiraan anggaran
B. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan
ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada
organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan
pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan
penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi
pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintah
dan penggunaan dana publik.
Berdasarkan ruang lingkupnya, akuntansi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Akuntansi pemerintahan
b. Akuntansi komersial
8. 7
C. PERSAMAAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA
1. Kedua sector, baik sektor publik atau swasta merupakan bagian integral dari sistem
ekonomi disuatu Negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama
untuk mencapai tujuan.
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya
sehingga baik sektor publik maupun swasta dituntut untuk menggunakan sumber
daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya
sama dikedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang
handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan,
pengorganisasian, dan pengendalian.
4. Pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama misalnya
dibidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan energi.
5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang
disyaratkan.
D. PERBEDAAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat
dengan membandingkan hal-hal berikut:
1. Tujuan organisasi
2. Sumber pembiayaan
3. Pola pertanggungjawaban
4. Struktur organisasi
9. 8
5. Karakteristik anggaran dan stakeholder
6. Sistem akuntansi
No. Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
1. Tujuan Nonprofit motif Profit motif
2. Sumber Pajak, retribusi,
utang obligasi, laba
BUMN, laba
BUMD.
Modal sendiri,
saham, laba
ditahan, utang
bank, obligasi.
3. Pertanggungjawab
an
Masyarakat
(DPR/MPR)
Pemegang saham,
kreditur.
4. Struktur organisasi Birokrasi, hirarki Fleksibel
5. Karakteristik Terbuka untuk
publik
Tertutup untuk
publik
6. Sistem akuntansi Cash basis modified Accrual basis
