1. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta dalam hal tujuan organisasi, sumber pendanaan, dan pertanggungjawaban. 2. Sektor publik lebih menekankan pada pelayanan masyarakat daripada laba, dan mendapat dana dari pajak. 3. Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan sejalan dengan reformasi sektor publik dengan mengadopsi praktik manajemen sektor swasta.

1. BAB 1 = KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR
PUBLIK
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang
terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian,
saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk
menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial
keberadaannya.
Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan
bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena
kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga lembaga
publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain
meliputi badan badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah
serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan
BUMND) yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba
lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik di
pengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata,
akan tetapi faktor politik sosial, budaya, dan historis juga memiliki
pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat
heterogen.

2. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami
sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha
untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga
dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan
beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi,
penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya.
Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat
digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi
pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam
beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.
B. SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive
activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu,
dan hasil tersebut harus memiliki manfaat.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi
organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan
demografi.
a. Faktor ekonomi

3. Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik
antara lain:
 Pertumbuhan ekonomi
 Tingkat inflasi
 Pertumbuhan pendapat per kapita (GNP / GDP)
 Struktur produksi
b. Faktor politik
Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain:
 Hubungan negara dan masyarakat
 Legitimasi pemerintah
 Tipe rezim yang berkuasa
 Ideologi negara
c. Faktor kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik
antara lain:
 Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya
 Sistem nilai di masyarakat
 Historis
 Sosiologi masyarakat
d. Faktor demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik
antara lain:
 Pertumbuhan penduduk
 Struktur usia penduduk
 Migrasi
 Tingkat kesehatan

4. C. VALUE FOR MONEY
Value for money meerupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas.
 Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan
perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam
satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi
sektor publik dapat meminimalisir input resources yang
digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros
dan tidak produktif.
 Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input
tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai
output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output /
input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang
telah ditetapkan.
 Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target
yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan
perbandingan outcome dengan output.
D. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN
SEKTOR SWASTA
Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan
sektor swasta

5. Perbedaan Sektor publik Sektor swasta
Tujuan organisasi Non profit motive Profit motive
Sumber pendanaan Pajak, retribusi,
utang, obligasi,
pemerintah, laba
BUMN / BUMD,
penjualan aset negara,
dsb.
Pembiayaan internal:
modal sendiri, laba
ditahan, penjualan
aktiva
Pembiayaan
eksternal: utang bank,
obligasi, penerbitan
saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
kepada masyarakat
(publik) dan parlemen
(DPR / DPRD)
Pertanggungjawaban
kepada pemegang
saham dan kreditor
Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan
hierarkis
Fleksibel: datar,
piramid, lintas
fungsional, dsb.
Karakteristik
anggaran
Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting
1. tujuan organisasi
Dlihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor
swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk
memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk
memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik
tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi
pemberian pelayanan publik (public service), seperti: pendidikan,
kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi
publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya;
penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).
2. sumber pembiayaan

6. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari
sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan.
Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi,
charging for services, laba perusahaan milik negara, pinjaman
pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain
lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang telah ditetapkan. Pada sektor swasta sumber
pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan
sumber pembiayaan ekternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas
bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained
earnings) dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan
eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan
saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.
3. pola pertanggungjawaban
Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan
horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability)
adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas
yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah
kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan
pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal
(horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas.
Sebagai misal, kreditor dapat mempailitkan perusahaan jika
perusahaan tidak dapat mengembalikan utang utangnya tepat waktu.

7. Atau, pemegang saham dapat saja mengganti manajer apabila dinilai
tidak kompeten dan profesional.
4. struktur organisasi
Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan
hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih
fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk
datar, piramid, lintas fungsional (cross functional) dan lainnya sesuai
dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan
sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik
yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik.
5. karakteristik anggaran
Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencan
anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk
dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara.
Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi
publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.
6. sistem akuntansi
Sistem akuntansi biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi
berbasis akrual (accrual accounting), sedangkan pada sektor publik
lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (cash
accounting).
E. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

8. American accounting association (1970) dalam glynn (1993)
menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik
adalah untuk:
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara
tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi
sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini
terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer
untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengella secara
tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang
menjadi wewenangnya; dan memungkinkann bagi pegawai
pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi
pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait
dengan akuntabilitas (accountability).
F. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam
pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun
1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai
pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah ‘’sektor publik’’
mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor
publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi
makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana
pembangunan.

9. Pada tahun 1970an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung
teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin
mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan.
Benarkah sektor publik dapat menggerakan dan mempertahankan
pembangunan? Berbagai kritik muncul terhadap sektor publik yang
keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan
kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Sektor
publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan
sektor swasta dan bahkan dianggap menganggu pembangunan
ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sektor publik sering
dijadikan sebagai sarang pemborosan dan influensi ekonomi.
Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi
pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan
cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik.
Baru pada tahun 1980an reformasi sektor publik dilakukan di negara
negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada.
Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi
pendekatan new publik management (NPM) dan reinventing
government di banyak negara terutama negara anglo-saxon. NPM
berakar dari teori manajemen yang pada dasarnya beranggapan bahwa
praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih
baik dibandingkan dengan praktik bisnis komersial dan manajemen
sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan
manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki
kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik

10. manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik,
seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (compulsory
competitive tendering-CCT) dan privatisasi perusahaan perusahaan
publik.
Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula
perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik
kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan
perubahan yang terjadi. Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan
sistem akuntasi dari akuntasi berbasis kas menjadi akuntansi berbasil
akrual. Perubahan akuntansi dari basis kas menjadi akuntansi berbasis
akrual merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik
di negara negara anglo-saxon. Pemerintah new zealand yang dianggap
paling maju dan sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual
telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991 yang
kemudian diikuti oleh jepang, itali, dan negara negara eropa lainnya,
meskipun di itali sistem tersebut kurang efektif dan kurang sukses.
Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk
membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan
efektivitas sektor publik.
Anggapan bahwa lembaga sektor publik telah mengalami
kebangkrutan di banyak negara terutama negara negara berkembang,
tidak sepenuhnya benar. Memang tidak dapat di sangkal bahwa
kinerja sektor publik dinilai buruk, akan tetapi hal tersebut tidak
dialami oleh semua negara berkembang. Negara seperti korea selatan,

11. taiwan, malaysia, dan thailan memiliki pelayanan publik dan
perusahaan perusahaan publik yang baik kinerjanya yang dapat
memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional
dan stabilitas politik.
Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk
memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara
ekonomis, efisien, dan efektif. Memperbaiki kinerja sektor pubblik
memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi
sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public and
corporate governance memiliki peran yang sangat vital dan signifikan.
Akuntansi sektor publik akan terus berkembang seiring dengan
meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas
publik oleh lembaga lembaga sektor publik.
Dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi perkembangan (akuntansi)
sektor publik yang pesat. Istilah ‘’akuntabilitas publik, value for
money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public governance,’’
telah begitu cepat masuk ke dalam kamus sektor publik. Isu yang
muncul dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian yang akarnya
merupakan tuntutan di ciptakannya good publik and corporate
governance. Isu tersebut kemudian diikuti dengan munculnya isu isu
baru, misalnya tuntutan dilakukannya reformasi sektor publik yang
diorientasikan pada pembentukan organisasi sektor publik yang
ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif, dan memiliki
akuntabilitas publik yang tinggi.

12. Munculnya isu perlunya dilakukan reformasi akuntansi, auditing,
sistem manajemen keuangan publik, privatisasi perusahaan
perusahaan publik, dan tuntutan dibuatnya laporan keuangan ekternal
merupakan percabangan dari isu benar dalam sektor publik. Isu isu
utama sektor publik yang akan dibahas dalam buku ini adalah tuntutan
akuntabilitas publik, value for money, privatisasi, dan isu isu seputar
reformasi akuntansi dan auditing dalam sektor publik.
G. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE
Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan
urusan publik. Pengertian good governance sering diartikan sebagai
kepemerintahan yang baik.
World bank mendefinisikan good governance sebagai suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar
yang efisien.
Karakteristik good governance menurut UNDP
UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good
governance, meliputi:
1. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar
kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung
dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

13. 2. Efficiently and effectiveness. Pengelolaan sumber daya
publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan
berhasil guna (efektif).
3. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas
setiap aktivitas yang dilakukan.
H. AKUNTABILITAS PUBLIK
Pengertian akuntabilitas publik
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:
1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)
Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah
pertangungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih
tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit unit kerja (dinas) kepada
pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

14. I. PRIVATISASI
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan
publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan
perusahaan publik
Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal
perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruh secara
langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Privatisasi
perusahaan publik memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengurangi
beban belanja publik, menaikkan pendapatan negara, dan mendorong
perkembangan sektor swasta.
Dalam konteks reformasi sektor publik, privatisasi merupakan salah
satu agenda bahasan yang menarik untuk didiskusikan.
J. OTONOMI DAERAH
Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah
dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada
publik, DPRD, dan pihak pihak yang menjadi stakeholder pemerintah
daerah.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan
sntadar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan perbaikan
mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah.
Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu
tantangan karena lingkungan sektor publik yang sangat kompleks

15. membutuhkan kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem
akuntansi yang akan diterapkan.