Etika bisis dalam bidang keuangan

1. Nama : Salomo Roy Freddy Pakpahan
NIM : 55118110191
Mata Kuliah : Business Ethics & Good Governance
Tema : Ethical Issue in Human Resource Management
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM.
EXECUTIVE SUMMARY
Ethical Issue in Financial Management
Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan
(acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva dengan
tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa
Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran,
pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang
dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.
Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat
ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus
peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.
Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu :
 Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan
dana pada berbagai aktiva.
 Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber
dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal
perusahaan.
 Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan
dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien
mungkin.
Peranan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan
Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan adalah sebagai berikut :
 Bertanggung jawab terhadap tiga keputusan pokok manajemen keuangan
pemerolehan (acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan
manajemen aktiva secara efisien.
 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat
meningkat.
 Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam
perubahan yang terjadi pada : persaingan antar perusahaan; perekonomian
dunia yang tidak menentu; perubahan teknologi; dan tingkat inflasi dan bunga
yang berfluktuasi.

2. Kriteria standar etika untuk manajemen keuangan yaitu :
1. Competance
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung
jawab untuk mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan
pengembangan pengetahuan dan keterampilan, melakukan tugas profesional
mereka sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis, menyiapkan
laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat
dipercaya.
2. Confidentiality
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung
jawab untuk menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang
diperoleh dalam pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan, atau keperluan
hukum untuk melakukannya., menginformasikan pada bawahan, mengenai
kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan memantau
kegiatan mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan, menahan diri dari
untuk menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka
untuk keuntungan tidak etis atau ilegal baik secara pribadi atau melalui pihak
ketiga.
3. Integritas
Adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak
terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Integritas
mengharuskan untuk menghindari “conflicts of interest”, menghindari kegiatan
yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam
menjunjung etika. Mereka juga harus menolak pemberian dan hadiah yang
dapat mempengaruhi tindakan mereka. Mereka juga tidak boleh menjatuhkan
legitimasi perusahaan, tetapi harus mengakui keterbatasan profesionalisme
mereka, mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan atau merugikan,
dan menjauhi diri dari prilaku yang dapat mendiskreditkan profesi mereka.
Seperti halnya kerahasiaan, integritas bisa dikacaukan oleh hacker,
masquerader, aktivitas user yang tidak terotorisasi, download file tanpa
proteksi, LAN, dan program program terlarang (contoh ; trojan horse dan virus)
karena setiap ancaman tersebut memungkinkan terjadinya perubahan yang
tidak terotorisasi terhadap data atau program. Sebagai contoh, user yang
berhak mengakses sistem secara tidak sengaja maupun secara sengaja dapat
merusak data dan program, apabila aktivitas mereka didalam sistem tidak
dikendalikan secara baik.
4. Objektivitas
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung
jawab untuk Mengkomunikasikan informasi secara adil dan obyektif dan
mengungkapkan penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk
mempengaruhi pemahaman pengguna dimaksudkan dari laporan, komentar,
dan rekomendasi yang disampaikan.
5. Resolusi Konflik Etis
Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan
manajemen keuangan mungkin mengalami masalah dalam mengidentifikasi
perilaku tidak etis atau dalam menyelesaikan konflik etis. Ketika dihadapkan

3. dengan isu-isu etis yang signifikan praktisi manajemen akuntansi dan
manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan dari bantalan
organisasi pada resolusi konflik tersebut. Jika kebijakan ini tidak
menyelesaikan konflik etika.
Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini adalah berhubungan
dengan penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara
sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit
(kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang.
Anggaran berkaitan dengan manajemen keuangan yang berkaitan dengan waktu
realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan (budgetting). Rencana
keuangan adalah rencana keuangan lembaga bisnis yang merupakan terjemahan
program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran-sasaran (target) keuangan yang ingin
dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Penganggaran budgetting merupakan proses yang mencakup :
 Penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap
jenis tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga.
 Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif
lainnya, dilakukan melalui sistematika dan logika yang dapat
dipertanggungjawabkan.
 Rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha, satu sama lain atau
secara keseluruhan, harus dapat berjalan dengan serasi.
 Penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan
manajemen sehinngga pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab
seluruh anggota manajemen.
 Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi Top Manajer dalam
mengelola bank, dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan.
 Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana
kerja, sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut.
 Anggaran merupakan alat pengawas dan pengendalian jalannya bisnis.
Masalah Etis dalam Keuangan
Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan
wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak
pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang
berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para
pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut
merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin
menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga
mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain
untuk memperluas pangsa pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan.

4. Secara umum masalah-masalah yang sering di jumpai dalam pelanggaran
etika bisnis dapat diklasifikasikan dalam lima kategori. Klasifikasi masalah tersebut
yaitu :
a) Suap (Bribery) Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia
mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu
dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam
tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang
menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana
penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).
b) Paksaaan (Coercion) Pemaksaan adalah praktek memaksa pihak lain untuk
berperilaku dengan cara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak)
dengan menggunakan ancaman, intimidasi, penipuan, atau bentuk lain dari
tekanan atau kekuatan. Tindakan seperti itu digunakan sebagai leverage, untuk
memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang dikehendaki. Pemaksaan
mungkin melibatkan hukuman fisik yang sebenarnya sakit / cedera atau kerusakan
psikologis dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas dari sebuah ancaman.
Ancaman bahaya lebih lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau ketaatan orang
yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem yaitu
pemaksaan sakit parah yang diderita korban untuk mengekstrak informasi yang
dikehendaki dari partai disiksa.
c) Penipuan (Deception) Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-
397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan
seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan
palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian
kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa
yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
d) Pencurian (Theft) Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur – unsurnya
dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam
bentuk pokoknya yang berbunyi : “Barang siapa mengambil suatu benda yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.
e) Diskrimi-nasi tidak jelas (Unfair Discrimination) Adalah perlakuan tidak adil atau
penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin,
kewarganegaraan, atau agama.
Kode Etik Profesi
Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok
profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana
seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.
Pelanggaran kode etik profesi adalah penyelewengan/ penyimpangan terhadap
norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan

5. atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan
sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.
Beberapa faktor mengenai penyebab pelanggaran kode etik :
 Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dri masyarakat
 Organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi
masyarakat untuk menyampaikan keluhan
 Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi,
karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri
 Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk
menjaga martabat luhur profesinya
 Tidak adanya kesadaran etis da moralitas diantara para pengemban profesi untuk
menjaga martabat luhur profesinya
Adapun upaya yang diharapkan untuk menghindari pelanggaran kode etik
salah satunya bagi para pengguna internet adalah :
 Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan
dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
 Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi
menyinggung secara langsung dan negative masalah suku, agama dan
ras(SARA), termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan,
penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/
lembaga/ institusi lain.
 Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi Instruksi untuk
melakukan perbuatan melawan hukum(illegal) positif di Indonesia dan ketentuan
internasional umumnya.
 Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
 Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan
informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.
Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar/ foto, animasi, suara atau
bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus
mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk
melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung
jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya.

6. Forum minggu ini
Berdasarkan soal forum diatas apa masalah atau issue yang pernah terjadi pada
perusahaan saudara atau pada perusahaan yang di amati selamat ini. Tentang:
· Ethical Issues in Financial Management
Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk.
PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di
Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma
melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit
oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan
Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur
rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan
Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan
yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan
hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7%
dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku
yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik
Sentral berupa overstatedpersediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit
Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar
dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai
yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui
direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices)
pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah
digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi
Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan
dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan.
Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh
akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam,
disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah
mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut.
Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan
kecurangan tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan
bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik
Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan

7. keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.
Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang
Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan
Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:
Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis,
kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan
kecurangan atau kelalaian.
Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan
mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian
kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan
dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada
saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau
secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi
keuangan baru”.
Sanksi dan Denda
Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102
Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT Kimia
Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
maka:
1. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan
membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas
Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan
keuangan per 31 Desember 2001.
2. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor
PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak
berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia
Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai
dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya
unsur kesengajaan. Tetapi, KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena
dianggap telah gagal menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di
SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04

8. Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang
dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan
pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.
Keterkaitan Akuntan Terhadap Skandal PT Kimia Farma Tbk.
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan pemeriksaan atau
penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk. ataupun terhadap
akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Dan akuntan publik (Hans
Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan publik ini juga
yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim
30 Juni tahun 2002.
Pada saat audit 31 Desember 2001 akuntan belum menemukan kesalahan
pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit interim 2002 akuntan publik
Hans Tuanakotta Mustofa (HTM) menemukan kesalahan pencatatan alas laporan
keuangan. Sehingga Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal
bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal
Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan
publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan
pencatatan laporan keuangan pada PT. Kimia Farma Tbk. untuk tahun buku 2001.
Namun dalam hal ini seharusnya akuntan publik bertindak secara independen
karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya
ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam UU Pasar Modal 1995
disebutkan apabila di temukan adanya kesalahan, selambat-lambamya dalam tiga
hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila
temuannya tersebut tidak dilaporkan maka auditor tersebut dapat dikenai pidana,
karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib
melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar
modal. Sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT. Kimia
Farma Tbk. dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi
kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan
standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut
bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen
akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-
laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak.

9. Keterkaitan Manajemen Terhadap Skandal PT Kimia Farma Tbk
Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. Telah terbukti melakukan pelanggaran
dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan
perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar
kantor akuntan itu menyatakan kembali (restated) hasil sesungguhnya dari laporan
keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat
akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi
terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar.
Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan
tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti
setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100
miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001
dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada
publik.
Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hans
Tuanakotta & Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma juga
siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001, jika nanti
ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, perlu dilaksanakan rapat
umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen
kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar
Rp 100 miliar, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan. Dalam persoalan
Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan
pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di-mark up ini,
merupakan kesalahan manajemen lama.
Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan Kimia Farma Tahun 2001
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan pencatatan
dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun buku 2001 dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan
adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan
pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan.
Tapi bagaimana pun, pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah
dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat
melansir laba bersih sebesar Rp 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001.
Namun, kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas
mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut. Sehingga meminta
akuntan publik Kimia Farma, yaitu Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) menyajikan
kembali (restated) laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah

10. mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi Rp 99 milliar. Koreksi
ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para
pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa.
Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi
menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik.
Dampak Terhadap Profesi Akuntan
Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keungan yang dilakukan manajemen
tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut
memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak
menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Kejadian
manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas
terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk
membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud
mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan
publik.
PEMBAHASAN
Keterkaitan Manajemen Risiko Etika disini adalah pada pelaksanaan audit oleh
KAP HTM selaku badan independen, kesepakatan dan kerjasama dengan klien (PT
Kimia Farma Tbk.) dan pemberian opini atas laporan keuangan klien.
Dalam kasus ini, jika dipandang dari sisi KAP HTM, maka
urutan stakeholder mana ditinjau dari segi kepentingan stakeholder adalah:
1. Klien atau PT Kimia Farma Tbk.
2. Pemegang saham
3. Masyarakat luas
Dalam kasus ini, KAP HTM menghadapi sanksi yang cukup berat dengan
dihentikannya jasa audit mereka. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan KAP HTM
semata yang tidak mampu melakukan review menyeluruh atas semua elemen laporan
keuangan, tetapi lebih karena kesalahan manajemen Kimia Farma yang melakukan
aksi manipulasi dengan penggelembungan nilai persediaan.
Kasus yang menimpa KAP HTM ini adalah risiko inheren dari dijalankannya
suatu tugas audit. Sedari awal, KAP HTM seharusnya menyadari bahwa kemungkinan
besar akan ada risiko manipulasi seperti yang dilakukan PT. Kimia Farma, mengingat
KAP HTM adalah KAP yang telah berdiri cukup lama. Risiko ini berdampak pada

11. reputasi HTM dimata pemerintah ataupun publik, dan pada akhirnya HTM harus
menghadapi konsekuensi risiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah
akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk
adalah kemungkinan di tutupnya Kantor Akuntan Publik tersebut.
Diluar risiko bisnis, risiko etika yang dihadapi KAP HTM ini cenderung pada
kemungkinan dilakukannya kolaborasi dengan manajemen Kimia Farma dalam
manipulasi laporan keuangan. Walaupun secara fakta KAP HTM terbukti tidak terlibat
dalam kasus manipulasi tersebut, namun hal ini bisa saja terjadi.
Sesuai dengan teori yang telah di paparkan diatas, manajemen risiko yang
dapat diterapkan oleh KAP HTM antara lain adalah dengan mengidentifikasi dan
menilai risiko etika, serta menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan
strategis dengan stakeholder.
1. Mengidentifikasi dan menilai risiko etika
Dalam kasus antara KAP HTM dan Kimia Farma ini, pengidentifikasian dan
penilaian risiko etika dapat diaplikasikan pada tindakan sebagai berikut:
a) Melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder HTM
HTM selayaknya membuat daftar mengenai siapa dan apa saja
para stakeholder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Dengan
mengetahui siapa saja para stakeholder dan apa kepentingannya serta harapan
mereka, maka KAP HTM dapat melakukan penilaian dalam pemenuhan
harapan stakeholder melalui pembekalan kepada para auditor senior dan junior
sebelum melakukan audit pada Kimia Farma.
b) Mempertimbangkan kemampuan SDM HTM dengan ekspektasi para stakeholder,
dan menilai risiko ketidak sanggupan SDM HTM dalam menjalankan tugas audit.
c) Mengutamakan reputasi KAP HTM
Yaitu dengan berpegang pada nilai-nilai hypernorm, seperti kejujuran, kredibilitas,
reliabilitas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangka
kerja dalam melakukan perbandingan.
Tiga tahapan ini akan menghasilkan data yang memungkinkan pimpinan KAP HTM
dapat mengawasi adanya peluang dan risiko etika, sehingga dapat ditemukan cara
untuk menghindari dan mengatasi risiko tersebut, serta agar dapat secara strategis
mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut.

12. 2. Menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis
dengan stakeholder
KAP HTM dapat melakukan pengelompokan stakeholder dan meratingnya dari
segi kepentingan, dan kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi
dengan stakeholder yang dapat memberikan dukungan dalam penciptaan strategi,
yang dapat memenuhi harapan para stakeholder HTM.
DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Ethical Issue in Financial Management, Univeristas
Mercu Buana.
Muaramasad. (2013, Maret 16). Pengertian Etika Profesi. 2014, dari
muaramasad.blogspot.com:
http://muaramasad.blogspot.com/2013/03/pengertianetika-profesi-dan.html
David Parsaoran. (2009) Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT Kimia Farma,
https://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/skandal-manipulasi-laporan-keuangan-pt-
kimia-farma-tbk/