Beberapa auditor BPKP dan BPK disebut menerima uang komisi dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Hal ini diungkapkan saksi sidang kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif. Saksi menyatakan auditor BPKP ikut menerima 'komisi' dalam penyusunan SOP audit bersama antara Kemendikbud dengan BPKP dan BPK.

1. Nama : Ari Satria Saputra
NIM : 55118110159
Mata Kuliah : Business Ethics & Good Governance
Tema : Ethical Issues In Financial Management
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM.
EXECUTIVE SUMMARY
Etika (Yunani Kuno: “ethikos“, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah cabang utama
filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan
penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah,
baik, buruk, dan tanggung jawab.
Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat
spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena
pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah
diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh
manusia.
Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika.
Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi.
Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah
tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga
tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat
dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.
B. Standar Perilaku Etika Akuntan Manajemen menurut IMA (Institute of
Management Accountants)
IMA (Institute of Management Accountants) mengeluarkan suatu pernyataan yang
menguraikan tentang standar perilaku etis akuntan manajemen. Akuntan manajemen
tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar ini atau
mereka tidak akan menerima pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut dari orang lain
dalam organisasi mereka. Berikut standar yang dikeluarkan oleh IMA:
1. Competence (kompetensi)
Kompetensi artinya dia harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang
sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan
yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan.
a. Pengetahuan Profesional adalah menunjukkan tingkat mahir keahlian profesional
dalam pengetahuan akuntansi agar menjaga tetap terkini dengan perkembangan dan
tren. Pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi yang
berlaku dan sistem untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan.
b. Keuangan monitoring dan analisis adalah memantau dan mengumpulkan data untuk

2. menilai akurasi dan integritas kuat dalam menganalisis data yang bertujuan untuk
memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku dengan peraturan dan sistem
pengendalian internal, menafsirkan dan mengevaluasi hasil guna mempersiapkan
dokumentasi dan membuat laporan keuangan dan/atau presentasi.
c. Pengambilan keputusan adalah penggunaan pendekatan yang efektif untuk memilih
tindakan atau mengembangkan solusi yang sesuai untuk mencapai kesimpulan,
mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta-fakta yang tersedia.
d. Pengawasan adalah menunjukkan sifat disiplin, menetapkan standar kinerja dan
mengevaluasi kinerja dari karyawan untuk mempertahankan tenaga kerja yang
beragam untuk mengelola dan memastikan kepatuhan dengan sumber daya manusia
kebijakan dan prosedur, memantau dan menilai pekerjaan dengan memberikan umpan
balik, memberikan teknis pengawasan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan
dan kemampuan karyawan; rencana dan dukungan karyawan di peluang
pengembangan karir.
e. Komunikasi dan keterampilan interpersonal adalah menyampaikan informasi kepada
perorangan atau kelompok dengan memberikan presentasi yang cocok untuk
karakteristik dan kebutuhan penonton, menyampaikan informasi secara lisan atau
secara tertulis kepada individu atau kelompok untuk memastikan bahwa mereka
mengerti informasi dan pesan serta mendengarkan dan merespons dengan tepat
kepada orang lain. Kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang efektif yang
mendorong keberhasilan organisasi.
2. Confidentiality (kerahasiaan)
Kerahasian harus terdefinisi dengan baik, dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan
informasi harus diterapkan secara berhati-hati, khususnya untuk komputer yang bersifat
standalone atau tidak terhubung ke jaringan. Aspek penting dari kerahasiaan adalah
pengidentifikasian atau otentikasi terhadap user. Identifikasi positif dari setiap user
sangat penting untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang menentukan siapa
saja yang berhak untuk mengakses data tertentu.
Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang
diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya, diantaranya meliputi menahan
diri supaya tidak menyingkap informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan
(subordinat) dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari
penggunaan informasi rahasia yang diperoleh.
3. Integrity (integritas)
Integritas (integrity) adalah perlindungan terhadap sistem dari perubahan yang tidak
terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.
Auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan
profesionalnya. Meliputi menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat,
menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah,
bantuan, atau keramahan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam

3. pekerjaan, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas,
mengkomunikasikan informasi yang baik maupun tidak baik, menghindarkan diri dalam
keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi.
4. Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi Manajemen)
Tujuan dari Akuntansi Manajemen adalah profesi yang melibatkan bermitra dalam
keputusan manajemen membuat, merancang perencanaan dan kinerja sistem
manajemen, dan menyediakan keahlian dalam melalui laporan keuangan dan kontrol
untuk membantu manajemen dalam perumusan dan implementasi strategi organisasi.
Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan
prasangka, konflik kepentingan dan terpengaruh orang lain, seperti memberitahukan
informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi
relevan.
Tindakan-tindakan yang terkait dengan penyimpangan dalam aspek menurut IMA yaitu:
1. Whistle blowing
Merupakan Tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk
membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya adalah
moral. Whistle blowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia
perusahaan.
Whistle blowing dibagi menjadi dua yaitu :
a. Whistle Blowing internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan
tertinggi, pemimpin yang diberi tahu harus bersikap netral dan bijak, loyalitas moral
bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral:
keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu
loyal dan setia pada pemimpin melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan
bertindak sesuai moral
b. Whistle Blowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada
pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi
utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang, yang perlu diperhatikan
adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan terebut ke masyarakat,
untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis memang dibutuhkan perangkat legal
yang adil dan baik.
2. Creative Accounting (Akuntansi kreatif)
Creative Accounting adalah praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-
undang yang diperlukan, tetapi menyimpang dari standar apa yang mereka berniat
untuk menyelesaikan. Akuntansi kreatif memanfaatkan pada celah di standar akuntansi

4. untuk memerankan palsu citra yang lebih baik perusahaan. Semua proses dimana
beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi
(termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi
pelaporan keuangan.
Creative accounting melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan
keuangan yang tidak benar, seperti permainan pembukuan (memilih penggunaan
metode alokasi, mempercepat atan menunda pengakuan atas suatu transasksi dalam
suatu periode ke periode yang lain).
3. Fraud (kecurangan)
Kecurangan (Fraud) sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber
daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh
keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang
disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang
dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan
yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Fraud
dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Fraud
umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan (internal fraud) yang mengetahui
kebijakan dan prosedur perusahaan.
Mengingat adanya pengendalian (control) yang diterapkan secara ketat oleh hampir
semua perusahaan untuk menjaga asetnya, membuat pihak luar sukar untuk
melakukan pencurian. Internal fraud terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu Employee fraud
yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh keuntungan
finansial pribadi maupun kelompok dan Fraudulent financial reporting.
Fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik
dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang
menyesatkan (bias). Fraudulent financial reporting yang terjadi disuatu perusahaan
memerlukan perhatian khusus dari auditor independen.

5. DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
https://marieffauzi.wordpress.com/2014/12/07/kasus-pelanggaran-etika-akuntansi-
manajemen-oleh-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan/
JPNN. (2013, Juli 11). Auditor BPKP Keciprat Komisi di Kasus Korupsi Kemendikbud.
Dipetik November 27, 2014, dari jppn.com:
http://www.jpnn.com/read/2013/07/11/181291/auditor-bpkp-keciprat-komisi-di-kasus-
korupsi-kemendikbud-
KPK. (2013, Juli 12). KPK. Dipetik November 27, 2014, dari Saksi: Auditor BPK dan
BPKP Terima Uang Komisi: http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1181-saksi-auditor-
bpk-dan-bpkp-terima-uang-komisi
Muaramasad. (2013, Maret 16). Pengertian Etika Profesi. Dipetik November 27, 2014,
dari muaramasad.blogspot.com: http://muaramasad.blogspot.com/2013/03/pengertian-
etika-profesi-dan.html
Prabowo, A. (2013, Juli 23). Auditing Pelanggaran Kode Etik dan Analisis. Dipetik
November 27, 2014, dari academia.edu: https://www.academia.edu/5346009/Auditing_-
_pelanggaran_kode_etik_dan_analisis
Sastrawidjaya, V. (2013, Januari 8). Etika Profesi Akuntansi. Dipetik November 27,
2014, dari Vrlyamaliasastrawidjaya:
https://vrlyamaliasastrawidjaya.wordpress.com/category/etika-profesi-akuntansi/

6. Jawaban Forum Minggu 6
AUDITOR BPKP MENERIMA UANG DARI ANGGARAN KEGIATAN JOINT AUDIT
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI KEMENDIKBUD
Beberapa auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut-sebut menerima uang komisi. Hal itu
diungkapkan oleh saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas
fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan audit bersama di
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta, Kamis (11/7).
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ikut terkejut ketika seorang
saksi menyatakan para auditor ikut menikmati uang komisi. Perkara tersebut melibatkan
mantan Inspektur Jenderal Kemendiknas, Mohammad Sofyan, sebagai terdakwa.
Sidang kemarin menghadirkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat I
Kemendiknas, Tini Suhartini.
Dari keterangan Tini meluncur pengakuan bahwa ada beberapa auditor dari Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ikut menerima „komisi‟ dalam
penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan
Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras) bersama Itjen Kemendiknas.
Waktunya kira-kira pada Januari 2009. Beberapa orang yang ikut menerima adalah
Inspektur I Kemendiknas, Suharyanto, terdakwa Mohammad Sofyan, dan beberapa
pihak lainnya.
“Pengeluaran uang kopi dan uang makan dikasih ke siapa?” tanya hakim anggota
Pangeran Napitupulu. “Tim yang ada surat tugas bersama tim BPKP,” jawab Tini.
“Waduh, BPKP ikut di situ? BPKP ikut menikmati?” tanya Napitupulu. “Iya, Pak,” jawab
Tini. Napitupulu masih setengah ragu, “BPKP dapat honor?” tanyanya sekali lagi. “Iya,
Pak,” tegas Tini.
“Wah mau dibawa kemana negara ini?” kata Napitupulu. Tini sendiri juga mengaku
mendapat uang tersebut. “Dapat Rp 1,9 juta sekian, dikalikan empat kali,” kata Tini.
Uang yang dibagi-bagi berasal dari anggaran kegiatan penyusunan SOP Wasrik
Sarpras yang seharusnya dilaksanakan di Bogor, namun hanya dilakukan di kantor.
Suharyanto yang juga dihadirkan sebagai saksi mengatakan pencairan anggaran total
Rp 319 juta itu diperintahkan Sofyan.
Terdakwa sendiri mendapat Rp 8,3 juta. “Yang dapat auditor, inspektur dan unsur
sekretariat,” kata Suharyanto.

7. Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menandatangani SK Irjen pada 16 Januari
2009 untuk menetapkan kegiatan program joint audit Wasrik pada masing-masing
inspektorat yang meliputi Wasrik Peningkatan Mutu Sarana Prasarana 9 Tahun oleh
Inspektorat I, Wasrik Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing oleh Inspektorat II,
Wasrik Pendidikan Tinggi oleh Inspektorat III dan Warsik Sertifikat Guru oleh
Inspektorat IV.
Saksi juga mengatakan, auditor BPK juga menerima uang. Tini mengatakan dana itu
berasal dari sumbangan uang lima Inspektorat dalam rangka pemeriksaan BPK di Itjen
Kemendiknas. Perintah pencairan menurut Tini berasal dari Pelaksana Harian
Sekretaris Itjen Kemendiknas, Sam Yhon.
Tini membenarkan adanya pengumpulan sumbangan uang tersebut. “Yang
mengkoordinasi Pak Sam Yhon. Kata dia waktu itu untuk keperluan pemeriksaan BPK,”
kata Tini.
“Sumbangan BPK Rp 20 juta, ada lima inspektorat berarti total Rp 100 jt?” tanya hakim.
“Iya, sebesar itu Pak,” jawab Tini.
Hanya saja, Tini tak tahu berapa jumlah uang yang diberikan ke auditor BPK. Selain
pengumpulan uang dalam rangka pemeriksaan BPK, juga disebutkan dalam rangka
workshop DPR.
Sofyan selaku tersangka didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan
memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak
dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 persen atas biaya
perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program joint audit Inspektorat I, II,
III, IV dan investigasi Irjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya, Sofyan
memperkaya diri sendiri yakni Rp 1,103 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini
mencapai Rp 36,484 miliar.
2.3 Analisis Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen
Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran etika profesi akuntansi oleh auditor Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). seharusnya auditor menjunjung
tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektifitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai
seorang profesional. tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk
menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut merancang agar kecurangan tersebut
tidak terbaca oleh mata hukum. terlebih, dalam kasus ini yang dirugikan adalah rakyat
karena uang negara adalah uang rakyat, dan auditor BPKP adalah pegawai negeri
yang secara tidak langsung mengemban amanah dari rakyat. dengan kata lain, auditor
BPKP dalam kasus ini juga telah mengabaikan prinsip kepentingan publik.
Selanjutnya adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) selaku
kementrian yang bertugas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan juga berani
melakukan kecurangan menjadi perhatian kami untuk menjadi alasan pemilihan kasus

8. etika profesi akuntansi ini. Dalam kasus ini kedua instansi pemerintah yang dipercaya
oleh rakyat saja sudah berani melakukan kecurangan.
Hal lainnya adalah sang akuntan publik telah melanggar etika yang telah ditetapkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan
etika itu adalah:
1. Independensi, integritas, dan obyektivitas
2. Standar umum dan prinsip akuntansi
3. Tanggung jawab kepada klien
4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
5. Tanggung jawab dan praktik lain.
Berikut adalah poin dan analisis pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh auditor
BPKP dan KEMENDIKBUD berdasarkan standar-standar etika akuntansi manajemen
menurut IMA:
1. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD melanggar standar etika akuntansi
manajemen poin Integrity (Integritas)
2. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD melanggar standar etika akuntansi
manajemen poin Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi
Manajemen)
3. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD terindikasi melakukan tindakan Whistle
blowing
4. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD terindikasi melakukan tindakan
Creative Accounting
5. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD terindikasi melakukan tindakan
Setelah pemaparan poin-poin etika akuntansi manajemen apa saja yang dilanggar oleh
KEMENDIKBUD dan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan terkait
pelanggarannya, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tiap-tiap poin
tersebut:
1. Integrity (Integritas)
Pada kasus ini beberapa auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku audit internal
dari KEMENDIKBUD bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan Nasional Mohammad Sofyan untuk melakukan kecurangan yang dilkakukan
untuk keuntungan pribadi masing-masing. Hal tersebut tidak sesuai dengan integritas
dan etika yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada regulasi maupun perusahaan.
Seorang auditor seharusnya jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam
hubungan profesionalnya. Tetapi dalam kasus ini auditor BPK, maupun BPKP telah
melanggar etika dan integritas tugasnya dengan melakukan kecurangan yang akan
menghambat kemampuan, dengan menerima suap dari Inspektorat Jendral yang akan

9. mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan dan terlibat dalam
keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pemerintah yang bekerja atas
nama rakyat juga seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan
dengan menyuap auditor BPK maupun BPK agar mempermudah dalam penyusunan
Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana
dan Prasarana (Wasrik Sarpras) dan merahasiakan Hal ini kepublik.
Pelanggaran etika ini kadang sangat sulit untuk dicegah maupun dilacak dikarenakan
beberapa hal, yaitu:
1. Lemahnya pengendalian internal yang terlihat jelas dari tindakan audit internal
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu BPK dalam tindak kecurangan ini.
2. Lemahnya sistem pengawasan yang disebabkan oleh tingkat kepercayaan yang
sangat tinggi kepada karyawan memungkinkan
kecurangan karyawan tidak/lambat terdeteksi.
3. Kurangnya komunikasi yang menyebabkan tindak kecurangan ini sulit untuk
terdeteksi
4. Faktor pengendalian dari individu itu sendiri, dimana sikapnya dalam
menghadapi situasi yang tak terduga, profesionalitas dan integritasnyanya dalam
bekerja.
2. Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi Manajemen)
Pada poin ini auditor BPKP dan BPK bekerja sama dengan inspektorat Jendral
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mempermudah
merancang perencanaan dan kinerja, untuk membantu manajemen dalam penyusunan
Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana
dan Prasarana (Wasrik Sarpras).
Seorang auditor seharusnya tidak boleh berkompromi mengenai penilaian
profesionalnya untuk kepentingan pribadi dan terpengaruh orang lain, seperti
memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya
informasi relevan. Auditor seharusnya bersifat objektif karena pekerjaan sebagai
seorang auditor menuntut untuk bersifat independen. Auditor tidak boleh terpengaruh
oleh pihak lain dalam tugasnya, karena hasil tugasnya akan ditanggung jawabkan
kepada masyarakat umum. Namun pada kasus ini, auditor tidak bersifat objektif, seperti
auditor BPK yang justru menerima komisi pada saat menyusun SOP kegiatan audit
Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana & Prasarana bersama Itjen KEMENDIKNAS.
Auditor BPK juga menerima dana dari sumbangan uang lima inspektorat dalam rangka
pemeriksaan BPK di Itjen KEMENDIKNAS, masing-masing inspektorat menyumbang
20 juta rupiah, yang berarti mencapai total 100 juta rupiah.

10. 3. Whistle blowing
Dalam kasus KEMENDIKBUD, banyak yang mengira kalau KPK menunjuk Angelina
Sondakh (AS) sebagai peniup peluit (whistleblower), padahal dalam kasus ini AS
ditawarkan sebagai justice collaborator ini dikarenakan AS juga terlibat sebagai pelaku
kelas teri dalam kasus KEMENDIKBUD, saksi pelaku dapat menerima tawaran tersebut
untuk memperoleh keadilan.
Semua orang bisa menjadi whistleblower, namun dalam kasus ini Ibu Tini Suhartini lah
yang muncul sebagai peniup peluit kasus KEMENDIKBUD. Ibu Tini menjabat sebagai
bendahara di KEMENDIKBUD, Ibu Tini hadir dalam sidang dan mebeberkan hasil
transaksi yang beliau ketahui terkait jabatannya.
4. Creative Accounting
Dalam kasus ini terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyusunan Standar
Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan
Prasarana (Wasrik Sarpras). Audit BPKP, BPK, dan KEMENDIKBUD memanfaatkan
celah di standar akuntansi untuk memanipulasi data yang ada. Semua proses dimana
beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi
(termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi
data.
Mereka memanipulasi data anggaran perjalanan dinas dalam kegiatan penyusunan
SOP Wasrik Sarpras. Kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan di Bogor, namun
hanya dilakukan di kantor sehingga terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.
Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan pencairan anggaran dan
menerima biaya perjalanan dinas tersebut. Dia juga memerintahkan pemotongan
sebesar 5 persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program
joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Irjen Depdiknas tahun anggaran 2009.
5. Fraud
Dalam kasus ini Audit BPKP, BPK, dan KEMENDIKBUD jelas jelas melakukan
kecurangan, dan merahasiakan kecurangan demi kepentingan pribadi masing-masing
pihak.
Kecurangan yang mereka lakukan adalah: Inspektorat Jendaral Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan yang memberikan uang suap kepada auditor BPK, dan BPKP agar
mempermudah penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit
Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras); Auditor BPKP
dan BPK selaku auditor internal yang juga mau ikut bekerja sama dalam kecurangan
yang seharusnya mengawasi dan menilai hasil kinerja Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan; memanipulasi data yang didapat agar mempermudah tugas dan
kewajiban yang diberikan; merahasiakan kecurangan yang telah dibuat; dan bekerja
sama dalam menjalankan kecurangan yang ada.

11. Tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi biasanya dikarenakan oleh tiga faktor
utama yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalitas. Berikut adalah penjelasan lebih
lanjut mengenai tindakan fraud yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional,
BPK, dan BPKP:
1. Tekanan
Tekanan yang dirasakan dalam kasus ini dapat terjadi oleh beberapa Hal, yaitu:
dikarenakan ketakutan akan kehilangan pekerjaan apabila auditor BPK, dan BPKP
menolak untuk merahasiakan tindak kecurangan dan menolak tawaran yang diberikan
oleh inspektorat jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; baik inspektorat
jendral, auditor BPKP, dan BPK bisa saja menginginkan hasil dari kinerja mereka dalam
tugas ini melampaui target yang ditentukan agar mendapatkan reward atas kinerjanya
seperti promosi kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan sebagainya.
1. Kesempatan
Kesempatan ini dapat timbul dikarenakan kelalaian dari pengendalian internalnya baik
dalam Kementrian itu sendiri maupun pihak luar. Hal lain dapat timbul karena kelalaian
sistem pengawasan yang bisa disebabkan karena kepercayaan yang tinggi kepada
petugas yang sedang melaksanakan tugas, komunikasi yang kurang dan kurangnya
control atas hasil kinerja yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah kurangnya sistem
otorisasi yaitu sistem pengamanan data dan informasi pada instansi tersebut, dan
kurangnya pemeriksaan Independen dari auditor eksternal yaitu dalam Hal ini adalah
BPKP.
1. Rasionalitas
Pada kasus ini pihak yang melakukan kecurangan berfikir bahwa tindak kecurangan
yang dilakukan oleh mereka adalah Hal biasa karena bukan hanya satu orang tapi lebih
yang melakukannya. Terlebih diIndonesia kasus kecurangan seperti ini sudah biasa
dan terlihat lazim untuk dilakukan, apalagi pelaku tindak kecurangan yang sudah
terungkap saja pelakunya masih bisa bertindak bebas dipublik dan tidak mendapatkan
punishment yang setimpal. Hal semacam inilah yang merasionalisasi bahwa tindakan
fraud yang dilakukan oleh mereka diperbolehkan dan dianggap wajar.
2.3 Solusi Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen
Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu tindakan positif
agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Itulah sebabnya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31
Maret 2008 meneapkan kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP (Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah) ini

12. 1. Transparansi
Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara
semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat agar jangan hanya satu pihak
saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka
inginkan.
2. Pemberian sangsi yang Tegas
Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi yang jelas. Apabila ada
yang melanggar aturan diberikan sangsi yang tegas untuk memberi pelajaran kepada
yang bersangkutan.
3. Peningkatan nilai nilai Etika dan pengembangan kode etik
4. Teguran tertulis
5. Usulan pemberhentian dari tim audit
6. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu
Dalam kasus ini Sofyan selaku Mantan Itjen Kemendiknas didakwa melakukan korupsi
perjalanan dinas fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan audit
bersama di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi. Surat dakwaan untuk Sofyan disusun dalam bentuk
subsideritas. Dakwaan primer, Sofyan dijerat Pasal 2 ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 64
KUHP. Sementara dakwaan subsider, Sofyan dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55ayat 1 ke-1 Pasal 64 KUHP.
Auditor BPKP dan BPK yang terima komisi dalam kasus ini juga terbukti melanggar
kode etik. Auditor tersebut akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas
rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang
direkomendasikan oleh badan kehormatan profesi, yakni: teguran tertulis, usulan
pemberhentian dari tim audit, tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu
tertentu. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh pimpinan APIP
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor
tersebut juga telah melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Korupsi.