7, be & gg, rudi, hapzi ali, ethical issues in financial management, universitas mercu buana , 2018 rudi12980 rudiratanaputra

1. 7, BE & GG, Rudi, Hapzi Ali, Ethical Issues in Financial Management, Universitas Mercu
Buana , 2018
Rudi, SE 1)
, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA 2)
1) Penulis Pertama
Email : rudi12980@yahoo.com
2) Dosen Pengampu
Ethical Issues in Financial Management
Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan
(acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva dengan tujuan
secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa Manajemen
keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan,
pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau
perusahaan.
Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi
mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari
tindakan yang tidak diinginkan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang
keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk
menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber
daya yang tepat.
Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu :
Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.
Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber
dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk
aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.
Adapun Fungsi Manajemen Keuangan :
- Perencanaan Keuangan
- Penganggaran Keuangan
- Pengelolaan Keuangan
- Pencarian Keuangan
- Penyimpanan Keuangan
- Pengendalian Keuangan
- Pemeriksaan Keuangan
- Pelaporan keuangan

2. a. Peranan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan
Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan adalah sebagai berikut :
Bertanggung jawab terhadap tiga keputusan pokok manajemen keuangan pemerolehan
(acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva secara efisien.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi
pada : persaingan antar perusahaan; perekonomian dunia yang tidak menentu; perubahan
teknologi; dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi.
Ada pun kriteria standar etika untuk manajemen keuangan yaitu :
1) Competance
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk
mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan, melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan dan standar
teknis, menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan
dapat dipercaya.
2) Confidentiality
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk
menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka
kecuali bila diizinkan, atau keperluan hukum untuk melakukannya., menginformasikan pada
bawahan, mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan
memantau kegiatan mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan, menahan diri dari untuk
menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak
etis atau ilegal baik secara pribadi atau melalui pihak ketiga.
3) Integritas
Adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik
secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Integritas mengharuskan untuk menghindari
“conflicts of interest”, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap
kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Mereka juga harus menolak pemberian dan hadiah
yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Mereka juga tidak boleh menjatuhkan legitimasi
perusahaan, tetapi harus mengakui keterbatasan profesionalisme mereka, mengkomunikasikan
informasi yang menguntungkan atau merugikan, dan menjauhi diri dari prilaku yang dapat
mendiskreditkan profesi mereka. Seperti halnya kerahasiaan, integritas bisa dikacaukan oleh
hacker, masquerader, aktivitas user yang tidak terotorisasi, download file tanpa proteksi, LAN,
dan program program terlarang. (contohnya : trojan horse dan virus), karena setiap ancaman
tersebut memungkinkan terjadinya perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data atau program.
Sebagai contoh, user yang berhak mengakses sistem secara tidak sengaja maupun secara sengaja
dapat merusak data dan program, apabila aktivitas mereka didalam sistem tidak dikendalikan
secara baik.
4) Objektivitas
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk
Mengkomunikasikan informasi secara adil dan obyektif dan mengungkapkan penuh semua

3. informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna
dimaksudkan dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan.
5) Resolusi Konflik Etis
Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen
keuangan mungkin mengalami masalah dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis atau dalam
menyelesaikan konflik etis. Ketika dihadapkan dengan isu-isu etis yang signifikan praktisi
manajemen akuntansi dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan dari
bantalan organisasi pada resolusi konflik tersebut. Jika kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik
etika.
Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini adalah berhubungan dengan
penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi
seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka
waktu tertentu di masa mendatang. Anggaran berkaitan dengan manajemen keuangan yang
berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan (budgetting).
Rencana keuangan adalah rencana keuangan lembaga bisnis yang merupakan terjemahan
program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran-sasaran (target) keuangan yang ingin dicapai
dalam kurun waktu tertentu.
Penganggaran budgetting merupakan proses yang mencakup :
Penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap jenis tingkat
kegiatan yang ada pada suatu lembaga.
Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya, dilakukan
melalui sistematika dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha, satu sama lain atau secara
keseluruhan, harus dapat berjalan dengan serasi.
Penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan manajemen
sehinngga pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab seluruh anggota manajemen.
Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi Top Manajer dalam mengelola bank,
dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan.
Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja, sekaligus
dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut.
Anggaran merupakan alat pengawas dan pengendalian jalannya bisnis.
Masalah Etis dalam Keuangan
Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada
masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis
dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika
bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia.
Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang
ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga

4. mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk
memperluas pangsa pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan.
Secara umum masalah-masalah yang sering di jumpai dalam pelanggaran etika bisnis
dapat diklasifikasikan dalam lima kategori. Klasifikasi masalah tersebut yaitu :
a) Suap (Bribery)
Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat
menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya
yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara
selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta
rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).
b) Paksaaan (Coercion)
Pemaksaan adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku dengan cara spontan
(baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, intimidasi,
penipuan, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Tindakan seperti itu digunakan sebagai
leverage, untuk memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang dikehendaki. Pemaksaan
mungkin melibatkan hukuman fisik yang sebenarnya sakit / cedera atau kerusakan psikologis
dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas dari sebuah ancaman. Ancaman bahaya lebih
lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau ketaatan orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah
satu contoh yang paling ekstrem yaitu pemaksaan sakit parah yang diderita korban untuk
mengekstrak informasi yang dikehendaki dari partai disiksa.
c) Penipuan (Deception)
Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian
penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian
kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan
tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian
rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
d) Pencurian (Theft)
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur – unsurnya dirumuskan dalam pasal
362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “Barang
siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.
e) Diskrimi-nasi tidak jelas (Unfair Discrimination)
Adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang
disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama.
Langkah-langkah terhadap Penipuan bank
Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi
karena disebakan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut adalah
adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah menyangkut
penyelewengan dana nasabah hingga Rp 2,8 Trilliun (nasabah Bank Century sebesar Rp 1,4

5. Triliun dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia sebesar Rp 1,4 Triliiun). Penjualan
reksa dana fiktif produk Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia. Dimana produk tersebut tidak
memiliki izin BI dan Bappepam LK.
Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah
Bank Century. Dimana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun
untuk sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Century sangat merugikan nasabahnya
dimana setelah Bank Century melakukan kalah kliring, nasabah Bank Century tidak dapat
melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi nontunai.
Setelah kalah kliring, pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat menarik
uang kas dari ATM Bank Century maupun dari ATM bersama. Kemudian para nasabah
mendatangi kantor Bank Century untuk meminta klarifikasi kepada petugas Bank. Namun,
petugas bank tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik melalui ATM atau
tidak. Sehingga penarikan dana hanya bisa dilakukan melalui teller dengan jumlah dibatasi
hingga Rp 1 juta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah terhadap nasib dananya di Bank
Century.
Setelah tanggal 13 November 2008, nasabah Bank Century mengakui transksi dalam
bentuk valas tidak dapat diambil, kliring pun tidak bisa, bahkan transfer pun juga tidak bisa.
Pihak bank hanya mengijinkan pemindahan dana deposito ke tabungan dolar. Sehingga uang
tidak dapat keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua nasabah Bank Century. Nasabah bank
merasa tertipu dan dirugikan dikarenakan banyak uang nasabah yang tersimpan di bank namun
sekarang tidak dapat dicairkan.
Para nasabah menganggap bahwa Bank Century telah memperjualbelikan produk
investasi ilegal. Pasalnya, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Bank Century tidak
terdaftar di Bapepam-LK. Dan sudah sepatutnya pihak manajemen Bank Century mengetahui
bahwa produk tersebut adalah illegal.
Hal ini menimbulkan banyak aksi protes yang dilakukan oleh nasabah. Para nasabah
melakukan aksi protes dengan melakukan unjuk rasa hingga menduduki kantor cabang Bank
Century. Bahkan para nasabah pun melaporkan aksi penipuan tersebut ke Mabes Polri hingga
DPR untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, dan meminta uang deposito mereka
dikembalikan.
Selain itu, para nasabah pun mengusut kinerja Bapepam-LK dan BI yang dinilai tidak
bekerja dengan baik. Dikarenakan BI dan Bapepam tidak tegas dan menutup mata dalam
mengusut investasi fiktif Bank Century yang telah dilakukan sejak tahun 2000 silam. Kasus
tersebut pun dapat berimbas kepada bank-bank lain, dimana masyarakat tidak akan percaya lagi
terhadap sistem perbankan nasional. Sehingga kasus Bank Century ini dapat merugikan dunia
perbankan Indonesia.
Solusi Pemecahan Masalah Pelanggaran Etika Bisnis, dari sisi manager Bank Century
menghadapi dilema dalam etika dan bisnis. Hal tersebut dikarenakan manager memberikan
keputusan pemegang saham Bank Century kepada Robert Tantular, padahal keputusan tersebut
merugikan nasabah Bank Century. Tetapi disisi lain, manager memiliki dilema dimana pemegang
saham mengancam atau menekan karyawan dan manager untuk menjual reksadana fiktif tersebut
kepada nasabah.
Manajer Bank Century harus memilih dua pilihan antara mengikuti perintah pemegang
saham atau tidak mengikuti perintah tersebut tetapi dengan kemungkinan dia berserta karyawan
yang lain terkena PHK. Dan pada akhirnya manager tersebut memilih untuk mengikuti perintah
pemegang saham dikarenakan manager beranggapan dengan memilih option tersebut maka

6. perusahaan akan tetap sustain serta melindungi karyawan lain agar tidak terkena PHK dan sanksi
lainnya.
Walaupun sebenarnya tindakan manager bertentangan dengan hukum dan etika bisnis.
Solusi dari masalah ini sebaiknya manager lebih mengutamakan kepentingan konsumen yaitu
nasabah Bank Century. Karena salah satu kewajiban perusahaan adalah memberikan jaminan
produk yang aman.
Dari sisi pemegang saham yaitu Robert Tantular, terdapat beberapa pelanggaran etika
bisnis, yaitu memaksa manajer dan karyawan Bank Century untuk menjual produk reksadana dari
Antaboga dengan cara mengancam akan mem-PHK atau tidak memberi promosi dan kenaikan
gaji kepada karyawan dan manajer yang tidak mau menjual reksadana tersebut kepada nasabah.
Pelanggaran yang terakhir adalah, pemegang saham mengalihkan dana nasabah ke
rekening pribadi. Sehingga dapat dikatakan pemegang saham hanya mementingkan kepentingan
pribadi dibanding kepentingan perusahaan, karyawan, dan nasabahnya (konsumen). Solusi untuk
pemegang saham sebaiknya pemegang saham mendaftarkan terlebih dahulu produk reksadana ke
BAPPEPAM untuk mendapat izin penjualan reksadana secara sah. Kemudian, seharusnya
pemegang saham memberlakukan dana sabah sesuai dengan fungsinya (reliability), yaitu tidak
menyalah gunakan dana yang sudah dipercayakan nasabah untuk kepentingan pribadi. Dalam
kasus Bank Century ini nasabah menjadi pihak yang sangat dirugikan.
Dimana Bank Century sudah merugikan para nasabahnya kurang lebih sebesar 2,3 trilyun.
Hal ini menyebabkan Bank Century kehilangan kepercayaan dari nasabah. Selain itu karena dana
nasabah telah disalahgunakan maka menyebabkan nasabah menjadi tidak sustain, dalam artian
ada nasabah tidak dapat melanjutkan usahanya, bahkan ada nasabah yang bunuh diri dikarenakan
hal ini.
Solusi untuk nasabah sebaiknya dalam memilih investasi atau reksadana nasabah
diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap produk yang akan dibelinya. Jika produk
tersebut adalah berupa investasi atau reksadana, nasabah dapat memeriksa kevalidan produk
tersebut dengan menghubungi pihak BAPPEPAM. Dikarenakan kasus ini kinerja BI dan
BAPPEPAM sebagai pengawas tertinggi dari bankbank nasional menjadi diragukan, karena BI
dan BAPPEPAM tidak tegas dan lalai dalam memproses kasus yang menimpa Bank Century.
Dimana sebenarnya BI dan BAPPEPAM telah mengetahui keberadaan reksadana fiktif ini
sejak tahun 2005. Untuk Bank-bank nasional lainnya pengaruh kasus Bank Century
mengakibatkan hampir terjadinya efek domino dikarenakan masyarakat menjadi kurang percaya
dan takut bila bank-bank nasional lainnya memiliki “penyakit” yang sama dengan Bank Century
dikarenakan krisis global, dengan kata lain merusak nama baik bank secara umum. Solusi untuk
BI dan BAPPEPAM sebaiknya harus lebih tegas dalam menangani dan mengawasi pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh bank-bank yang diawasinya. Selain itu sebaiknya mereka lebih
sigap dan tidak saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Dan saran untuk Bank Nasional
lainnya, sebaiknya bank-bank tersebut harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen atau
nasabah agar tidak terjadi kasus yang sama.
Masalah etika yang timbul dari kegiatan pemain professional
Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan
kemampuannya secara terus menerus.“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada
sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa
mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.

7. Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di
dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan
ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa
memuaskan semua Bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara
kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.
Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok
profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya
berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Pelanggaran kode etik
profesi adalah penyelewengan/ penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh
sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana
seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.
Beberapa faktor mengenai penyebab pelanggaran kode etik :
Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dri masyarakat
Organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk
menyampaikan keluhan
Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya
pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri
Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga
martabat luhur profesinya
Tidak adanya kesadaran etis da moralitas diantara para pengemban profesi untuk menjaga
martabat luhur profesinya
Adapun upaya yang diharapkan untuk menghindari pelanggaran kode etik salah satunya
bagi para pengguna internet adalah :
Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan
masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara
langsung dan negative masalah suku, agama dan ras(SARA), termasuk di dalamnya usaha
penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas
perseorangan, kelompok/ lembaga/ institusi lain.
Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi Instruksi untuk melakukan
perbuatan melawan hukum(illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.
Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang
memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.
Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar/ foto, animasi, suara atau bentuk
materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas
sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang
mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul
karenanya.

8. Masalah Manajemen Keuangan PT. Kimia Farma Tbk.
Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk.
PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada
audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih
sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM).
Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar
dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan
keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan
yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya
sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal
yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa
overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated
persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated
persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar
harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan
dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar
harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan
pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian
berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan.
Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga
tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang
mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun
gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu
manajemen melakukan kecurangan tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian
BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah
melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada
semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7
tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi
dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut: "Kesalahan mendasar
mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan
akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan
kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif
dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan
sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu
penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis
atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi
keuangan baru."

9. Daftar Pustaka :
1. Fernando, A. C. (2012). Business Ethics and Corporate Governance, Second
Edition. india. Pearson.
2. LoRusso, James Dennis. (2017). Spirituality, Corporate Culture, and American
Business: The Neoliberal Ethic and the Spirit of Global Capital (Critiquing
Religion: Discourse, Culture, Power), London. Bloomsbury .
3. Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
4. Sumber Lain yang Relevan dengan RPS
5. http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/contoh-kasus-manajemen-keuangan.html