Ethical issues in financial management

1. Nama : Ditta Ayu Anggraini Jurusan Magister Manajemen
N I M : 55118110059 Fakultas Pasca Sarjana
Mata Kuliah : Business Etich and
Good Governance
Universitas Mercu Buana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir,
MM, CMA, MPM
21 April 2019
EXECUTIVE SUMMARY
Ethical Issues in Financial Management
Pendahuluan
Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan (acquisition),
pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh
dari suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa Manajemen keuangan adalah suatu
kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan
penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.
Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan
demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi
mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari
tindakan yang tidak diinginkan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang
keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk
menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber
daya yang tepat. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu :
 Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai
aktiva.
 Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari
sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
 Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalambentuk
aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.
Adapun Fungsi Manajemen Keuangan :
 Perencanaan Keuangan
 Penganggaran Keuangan
 Pengelolaan Keuangan
 Pencarian Keuangan
 Penyimpanan Keuangan
 Pengendalian Keuangan

2.  Pemeriksaan Keuangan
 Pelaporan keuangan
Peranan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan
Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan adalah sebagai berikut :
 Bertanggung jawab terhadap tiga keputusan pokok manajemen keuangan pemerolehan
(acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva secara
efisien. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat
meningkat.
 Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang
terjadi pada: persaingan antar perusahaan; perekonomian dunia yang tidak menentu;
perubahan teknologi; dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi.
Ada pun kriteria standar etika untuk manajemen keuangan yaitu :
1. Competance
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk
mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan, melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan dan standar
teknis, menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan
dapat dipercaya.
2. Confidentiality
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk
menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka
kecuali bila diizinkan, atau keperluan hukum untuk melakukannya., menginformasikan pada
bawahan, mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan
memantau kegiatan mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan, menahan diri dari untuk
menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak
etis atau ilegal baik secara pribadi atau melalui pihak ketiga.
3. Integrity
Adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik
secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Integritas mengharuskan untuk menghindari
“conflicts of interest”, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap
kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Mereka juga harus menolak pemberian dan hadiah
yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Mereka juga tidak boleh menjatuhkan legitimasi
perusahaan, tetapi harus mengakui keterbatasan profesionalisme mereka, mengkomunikasikan
informasi yang menguntungkan atau merugikan, dan menjauhi diri dari prilaku yang dapat
mendiskreditkan profesi mereka. Seperti halnya kerahasiaan, integritas bisa dikacaukan oleh
hacker, masquerader, aktivitas user yang tidak terotorisasi, download file tanpa proteksi, LAN,

3. dan program program terlarang. (contohnya: trojan horse dan virus), karena setiap ancaman
tersebut memungkinkan terjadinya perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data atau program.
Sebagai contoh, user yang berhak mengakses sistem secara tidak sengaja maupun secara sengaja
dapat merusak data dan program, apabila aktivitas mereka didalam sistem tidak dikendalikan
secara baik.
4. Objektivitas
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk
Mengkomunikasikan informasi secara adil dan obyektif dan mengungkapkan penuh semua
informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna
dimaksudkan dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan.
5. Resolusi Konflik Etis
Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen
keuangan mungkin mengalami masalah dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis atau dalam
menyelesaikan konflik etis. Ketika dihadapkan dengan isu-isu etis yang signifikan praktisi
manajemen akuntansi dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan dari
bantalan organisasi pada resolusi konflik tersebut. Jika kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik
etika.
Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini adalah berhubungan dengan
penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi
seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka
waktu tertentu di masa mendatang. Anggaran berkaitan dengan manajemen keuangan yang
berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan (budgetting).
Rencana keuangan adalah rencana keuangan lembaga bisnis yang merupakan terjemahan
program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran-sasaran (target) keuangan yang ingin dicapai
dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran budgetting merupakan proses yang mencakup:
 Penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap jenis
tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga.
 Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya,
dilakukan melalui sistematika dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan.
 Rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha, satu sama lain atau secara
keseluruhan, harus dapat berjalan dengan serasi.
 Penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan manajemen
sehinngga pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab seluruh anggota
manajemen.
 Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi Top Manajer dalam mengelola
bank, dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan.

4.  Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja,
sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut.
 Anggaran merupakan alat pengawas dan pengendalian jalannya bisnis.
Masalah Etis dalam Keuangan
Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa
kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam
kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis
yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai
hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin
menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi
para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa
pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan.
Secara umum masalah-masalah yang sering di jumpai dalam pelanggaran etika bisnis
dapat diklasifikasikan dalam lima kategori. Klasifikasi masalah tersebut yaitu :
a) Suap (Bribery)
Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat
menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya
yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara
selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta
rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).
b) Paksaaan (Coercion)
Pemaksaan adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku dengan cara spontan
(baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, intimidasi,
penipuan, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Tindakan seperti itu digunakan sebagai
leverage, untuk memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang dikehendaki. Pemaksaan
mungkin melibatkan hukuman fisik yang sebenarnya sakit / cedera atau kerusakan psikologis
dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas dari sebuah ancaman. Ancaman bahaya lebih
lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau ketaatan orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah
satu contoh yang paling ekstrem yaitu pemaksaan sakit parah yang diderita korban untuk
mengekstrak informasi yang dikehendaki dari partai disiksa.
c) Penipuan (Deception)
Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian
penipuan bahwa :

5. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama
palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang
merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
d) Pencurian (Theft)
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur – unsurnya dirumuskan dalam pasal
362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “Barang
siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.
e) Diskrimi-nasi tidak jelas (Unfair Discrimination)
Adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang
disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama.
“Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk”
Permasalahan
PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia.
Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih
sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM).
Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar
dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan
keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan
yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya
sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal
yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa
overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated
persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa
overstatedpersediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada
dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya,
menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari
2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar
penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan
kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda
atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh
akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan

6. bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit
yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak
terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa
Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT
KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan
keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan
Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m
– Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:
“Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan
dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau
kelalaian.
Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus
diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk
periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum
periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan
apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi
penerapan standar akuntansi keuangan baru”.
REFERENSI
Fernando, A. C. (2012). Business Ethics and Corporate Governance, Second Edition. india.
Pearson.
Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.