Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbatas, universitas mercu buana, 2018

1. Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Bentuk Badan Hukum & Perseroan
Terbatas
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
03
F041700009 Nurcholis Muttaqin Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id
Bentuk Badan Hukum & Perseroan Terbatas
Dasar hukum pembentukan suatu perseroan terbatas (PT) adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
2. Undang-undang no.8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
3. Undang-undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal berkaitan dengan pembentukan
PT Terbuka
4. Peraturan pemerintah no. 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas
5. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan
terbatas
Ciri-ciri Perseroan Terbatas
Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum , yaitu badan hukum “mandiri”
yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk badan usaha yang lain,
yang dikenal sebagai karakeristik suatu PT yaitu sebagai berikut :
 Sebagai asosiasi modal
 Kekayaan dan hutang PT adalah tepisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
 Pemegang saham
1. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, dan tanggung jawab terbatas
2. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah
diambilnya
3. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama
perseroan
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
6. Kekuasaan tertinggi berada ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Cara Mendirikan PT Menurut KUHD
prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan suatu PT menurut KUHD adalah
sebagai berikut :

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id
adanya beberapa persyaratan Akta pendirian suatu perusahaan harus memenuhi
syarat sebagai berikut :
pertama, Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan pasal 38 KUHD. Hal ini
diharuskan. Akta pendirian sebuah PT harus dibuat dalam bentuk otentik dengan
ancamannya akan batal. Maksudnya adalah akta pendirianya harus dibuat dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dibuat oleh atau di hadapan
notaris. Bila tidak dibuat demikian maka akta tersebut dianggap batal. kedua
Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut pasal 36 KUHD.
Selanjutnya tahap ini merupakan langkah awal untuk sahnya suatu pendirian suatu
perseroan terbatasas, yaitu : didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di
daerah hukum tempat kedudukan perseroan dan, diumumkan dalam Berita Negara
RI, sesuai dengan pasal 38 KUHD.
Persetujuan Menteri Kehakiman
Surat keputusan persetujuan oleh Menteri Kehakiman RI memuat klausula yang
berbunyi : “menyatakan bahwa PT ini baru dianggap badan hukum setelah
mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada pengadilan
negeri yang bersangkutan dan pengumuman dalam Berita Negeri RI”.
Ini menunjukan bahwa sebelum suatu PT diakui sebagai badan hukum, maka PT
tersebut belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain tidak
bisa melakukan kegiatan transaksi, seperti melakukan jual beli membuat perjanjian
dan lainnya. Kemudian pada tanggal 26 oktober 1972, hal tersebut telah diubah
menjadi persetujuan pengesahan tidak lagi dengan memakai klausula tersebut.
dengan demikian maka perusahaan sudah mulai dapat menjalankan kegiatannya
tanpa harus menunggu sampai pendirian perusahaan diumumkan dalam Berita
Negeri RI.
Dasar Pertimbangan Dalam Persetujuan PT
Adanya dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam memberikan persetujuan
atas pendirian suatu PT adalah apabila pendirian tersebut :
1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum menurut pasal 37 KUHD
2. Tidak ada keberatan-keberatan yang penting terhadap pendiriannya

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id
3. Tidak memuat ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan hal-hal yang diatur dalam
KUHD Buku Kesatu Bab III Bagian 3 mengenai PT, yaitu mulai pasal 38 sampai dengan
pasal 55
Cara pemberian persetujuan pada PT ada dua secara Menteri Kehakiman, yaitu : 1.
Bersyarat, yaitu persetujuan diberikan dengan catatan bahwa perseroan akan
bersedia dibubarkan apabila Menteri Kehakiman menganggap perlu untuk
kepentingan umum.
Tahapan yang berikutnya adalah mendaftarkan pendirian PT pada kantor Panitera
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili
perseroan atau PT tersebut, dan yang akhirnya adalah pengumuman atau
diumumkan secara resmi dalam Berita Negara RI.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
https://www.notarisdanppat.com/dasar-hukum-untuk-perseroan-terbatas-yang-ada-di-
indonesia/