TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

1. PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI
1

2. LANDASAN HUKUM
01
07
02
06
09
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Huruf Q)
PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Permen Koperasi dan UKM No. 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana
diubah dengan Permen 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen 15
PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
05 PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
04 PP No. 04 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
10 Permen Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian
11 Permen Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Simpan Pinjam Koperasi
Permen Hukum dan HAM No 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi
12
03 UU No. 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA
08
PP No. 07 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah

3. KEMUDAHAN BAGI KOPERASI DALAM UU
NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA

4. SUBSTANSI KOPERASI DALAM UU CIPTA
KERJA
• Di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disediakan lokasi untuk UMKM dan Koperasi, baik sebagai Pelaku
Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK (Pasal 150 angka 2).
Kemudahan Akses Tempat Usaha
•Memperbesar kesempatan UMKM dan Koperasi untuk berpartisipasi dalam ruang publik seperti
terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, dll.
Mengalokasikan lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial.
Sehingga meningkatkan akses pemasaran dan promosi bagi UMKM (Pasal 104).
Kemudahaan Akses Rantai Pasok
•Pemberian insentif dan kemudahan dalam rantai pasok untuk meningkatkan peluang usaha, kompetensi
dan level usaha melalui kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan UMK serta Koperasi (Pasal 90).
Kemudahan Akses Pasar
Produk/jasa UMK serta Koperasi sedikitnya 40% diprioritaskan dalam pengadaan barang
dan jasa Pemerintah (Pasal 97).

5. Lanjutan..
Kemudahan Pendirian Koperasi
•Meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam berkoperasi melalui penyederhanaan syarat
pembentukan koperasi dari sebelumnya 20 orang menjadi 9 orang (Pasal 86 angka 1).
• Memperkuat dan memperjelas keberadaan koperasi syariah di Indonesia dengan perangkat organisasi,
kegiatan usaha, hingga dewan pengawas syariah (Pasal 86 angka 3, angka 5, dan angka 6).
Pengelolaan Koperasi
•Sekarang rapat anggota koperasi dapat dilakukan secara daring atau luring yang sebelumnya harus
dilakukan secara tatap muka. Koperasi diharapkan lebih efektif dalam pelayanan anggota dan lebih cepat
dalam pengambilan keputusan (Pasal 86angka 4).
Proteksi UMKM
•Penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan
Koperasi dan UMKM (Penjelasan Pasal 77 angka 3).
•Pengembangan kemitraan antara pengusaha pariwisata dengan UMK dan koperasi setempat (Pasal 67 angka
4)

6. YAYASAN
KOPERASI
Perseroan
Terbatas
(PT)
BADAN HUKUM
PRIVATE/PERDATA
PERKUMPULAN
UU 25/1992
UU 40/2007
UU 17/2013
UU 28/2004
BENTUK – BENTUK BADAN HUKUM
DI INDONESIA
6

7. 7
PERBEDAAN KOPERASI DENGAN PT
KOPERASI PT
1. Tujuan: kesejahteraan anggota 1.
Tujuan: memperoleh keuntungan
(maksimalisasi profit)
2.
Keanggotaan: terbuka untuk semua
pengguna
2. Keanggotaan: untuk pemegang saham
3.
Kewenangan tertinggi: mengambil
keputusan umum oleh anggota koperasi
(share of interest)
3.
Kewenangan tertinggi: keputusan
tergantung pada pemegang saham
(investor) sesuai jumlah (share of capital)
4.
Hak politik: satu anggota satu suara (one
member one vote)
4. Hak politik: mayoritas pemegang saham.
5.
Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota
koperasi berdasarkan hak yang sama
5. Pengawasan: dilakukan oleh komisaris
6. Pemilik: anggota 6. Pemilik: pemilik saham
7. Pengguna : anggota. 7. Pengguna : Masyarakat Umum

8. PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

9. KOPERASI adalah badan usaha yang
beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum
Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
►Pasal 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
►Pasal 1 Permen 09 Tahun 2018 tentang Pembinaan Koperasi

10. PRINSIP KOPERASI
No Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 No International Cooperatives Alliance 1995
1
Keanggotaan bersifat SUKARELA dan
TERBUKA; 1
Keanggotaan bersifat SUKARELA dan
TERBUKA;
2
Pengelolaan dilakukan secara
DEMOKRATIS
2 Pengawasan Oleh Anggota secara Demokratis
3
Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
dilakukan SECARA ADIL, sebanding dengan
BESARNYA JASA/KONTRIBUSI masing-
masing anggota
3 Partisipasi Ekonomi Anggota
4
Pemberian balas jasa yang TERBATAS
TERHADAP MODAL
4 Otonom dan Independen
5 KEMANDIRIAN 5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi
6 PENDIDIKAN perkoperasian 6 Kerjasama antar Koperasi
7 KERJASAMA antar koperasi 7 Peduli Terhadap Pembangunan Masyarakat

11. SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI
MODAL
PINJAMAN
MODAL
PENYERTAAN
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh Pemerintah
STATUS BADAN HUKUM
1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang
2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi
3. Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran
Dasar
4. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia

12. Notaris
Rapat
Penyuluhan
Ket:
Rapat Pendirian dapat dilakukan Penyuluhan serta dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta
Koperasi
Rapat Pendirian Koperasi
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

13. REGULASI PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ON-LINE
4.
SABH
KEMENKUMHAM
Penyuluhan Perkoperasian oleh
Kementerian dan/atau Dinas
yang membidangi Koperasi
1. Rapat Pembentukan oleh para pendiri
Koperasi (Min. 9 org) dapat Dihadiri
Dinas/Notaris
7.
Pemerintah
mengumumk
an dalam
Berita Negara
RI
2. NPAK
Pembuatan
Akta Pendirian
SK Pengesahan Akta
Pendirian Dicetak
oleh :
Notaris
6. Diserahkan
3.Notaris Mengunggah :
1) Berita Acara
Pendirian
2) Akta Pendirian
Pasal 86 UU 11/2020

14. b.
c.
d.
a.
e.
Nama Koperasi
Nama Para Pendiri
Alamat Tetap atau tempat
kedudukan koperasi
Jenis koperasi
Jangka waktu berdiri
f.
g.
Maksud dan tujuan
Keanggotaan
koperasi
h. Perangkat
organisasi Koperasi
i. Modal koperasi
j. Besarnya jumlah SP
dan SW
k.
Bidang dan kegiatan
usaha koperasi
sesuai KBLI
l. Pengelolaan
m
Pembagian sisa
hasil usaha
n. PAD
o. Pembubaran
p. Sanksi
q. Peraturan Khusus
Materi Rapat Pendirian

15. ANGGARAN DASAR
KOPERASI
Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar
tertulis yang memuat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

16. MUATAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Add
Text
Here
Ketentuan
Mengenai
Pembagian
Sisa Hasil
Usaha
Ketentuan
Mengenai
Sanksi
Maksud
dan Tujuan
serta
Bidang
Usaha
Ketentuan
Mengenai
Permodalan
Ketentuan
Mengenai
Pengelolaan
Ketentuan
Mengenai
Jangka Waktu
Berdirinya
Ketentuan
Mengenai
Keanggotaa
n
Ketentuan
Mengenai
Rapat
Anggota
Daftar
Nama
Pendiri
Nama dan
Tempat
Keduduka
n

17. Notulen Rapat
Pendirian/Berita
Acara +
Daftar Hadir
Rapat
Fotocopy KTP
Pendiri
Bukti Setor Modal
Surat Pengantar/
Rekomendasi utk
KTKBM
Ket:
Notulen Rapat Pendirian beserta kelengkapannya seperti daftar hadir rapat, foto copy KTP Pendirian serta
bukti setor modal dibawa kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk dibuatkan akta pendirian
Anggaran Dasar
Rencana Awal
Usaha Koperasi
NPAK
DOKUMEN PERSYARATAN PENDIRAN
KOPERASI

18. NPAK
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Akta
Pendirian
Notulen
Rapat
Pendirian
+
SABH
Kemenkumha
m
Ket:
Notaris mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ke aplikasi SABH Kemenkumham dengan
mengunggah akta pendirian dan notulen rapat/berita acara rapat pendirian pada aplikasi SABH

19. SABH
Kemenkumham
SK Pendirian
Koperasi
Ket:
Setelah permohonan pengesahan akta pendirian koperasi disetujui pada aplikasi SABH Kemenkumham, maka
Notaris dapat langsung mencetak SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

20. Wilayah Keanggotaan Koperasi
3
Lampiran huruf q Undang-Undang No. 23/2014 Tent.
Pemerintahan Daerah

21. BENTUK KOPERASI
Bentuk Koperasi
4
9 (Sembilan) orang

22. STRUKTUR KOPERASI SEKUNDER
Pasal 15 Undang-Undang No. 25/1992

23. STRUKTUR KOPERASI SEKUNDER
conto
h

24. UNTUK KOPERASI SEKUNDER
HARUS DITAMBAH DOKUMEN:

25. Jenis Koperasi
6
Pasal 16 Undang-Undang No. 25/1992

27. 7. Modal Minimal Untuk KSP

28. Modal Minimal Untuk Jenis lain

29. Modal Koperasi
1 Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2
3
4
Modal sendiri dapat berasal dari:
a. Simpanan Pokok;
b. Simpanan Wajib;
c. dana cadangan;dan
d. hibah.
Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;dan
a. sumber lain yang sah
Pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan.
8

30. PROSENTASE PEMBAGIAN SHU DI DALAM AD/ART KOPERASI
SHU
SHU yg dibagikan
kpd anggota
Dana manajer dan
karyawan dana cadangan
Pembagian SHU untuk anggota
Partisipasi Modal Anggota Transaksi Anggota
25% 75%
contoh
*** hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota
10 %
5%
5 %
50%
30 %

31. RAPAT ANGGOTA
PENGURUS PENGAWAS
UNIT-UNIT USAHA
(MANAJER DAN KARYAWAN)
ANGGOTA-ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI
9

32. (Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian)
7.
Penggabungan.
Peleburan dan
pembagian Kop

33. KEWAJIBAN ANGGOTA
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

34. Hak Anggota
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
1
2
3
4
5
6

35. Ketentuan PENGURUS KOPERASI
Pasal 29 UU 25/1992 sebagai berikut :
1
2
3
4
5

36. Pasal 33 UU 25/1992
menyatakan, “Hubungan antara Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan
Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan"
Ketentuan mengenai Pengelola Koperasi terdapat dalam Pasal 32 dan
Pasal 33 UU 25/1992.

37. Ketentuan mengenai Pengawas diatur dalam Pasal 38
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

38. Nama Koperasi KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA LENTERA JAYA
INDONESIA
Alamat Koperasi JL. Tanah Abang I No.12 JJ, Kelurahan Petojo
Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI JAKARTA
Wilayah Keanggotaan Lintas Provinsi (Primer Nasional)
Jenis Koperasi Konsumen
Bidang Usaha Koperasi Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar dg Kode KBLI 46421
Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
kode KBLI 46422;
Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, kode KBLI 79111.
Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata, kode KBLI 79112.
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk
dan sejenisnya, kode KBLI 77100.
Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, kode KBLI 47611;
Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan, kode KBLI 47612.
Perdagangan Besar Tekstil, kode KBLI 46411;
Perdagangan Besar Pakaian, kode KBLI 46412;
Perdagangan Besar Alas Kaki, kode KBLI 46413;
Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai pesanan, kode KBLI 14120;
Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering), Kode KBLI 56210.
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional, Kode
KBLI 64141;
Event Organizer, kode KBLI 82302;

39. Nama Koperasi KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA LENTERA JAYA
INDONESIA
Bidang Usaha Koperasi Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, kode KBLI 78200.
Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, kode KBLI 79120.
Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, kode KBLI 64910.
Pembiayaan Non Leasing lainnya, kode KBLI 64929.
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan
selain Dokter dan Dokter Gigi, kode KBLI 86901.
Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, kode KBLI 86903
Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, konferensi dan pameran,
kode KBLI 82301.
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, kode KBLI 56290
Konstruksi Gedung Lainnya, kode KBLI 41019
Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, kode KBLI 70209
Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang
dan Perlengkapannya, , kode KBLI 46591
Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, kode KBLI
46511;
Perdagangan Besar Piranti Lunak, kode KBLI 46512;
Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, kode KBLI
46491;
Aktivitas Kurir, kode KBLI 53201;
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI,
kode KBLI 46610.

40. USAHA KOPERASI

41. KATEGORI-KATEGORI KBLI SESUAI PERATURAN KEPELA
BPS TAHUN 2020
NO KATEGORI
KBLI
BIDANG
1 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (hal. 89-112)
2 B Pertambangan dan Penggalian (hal 125-134)
3 C Industri Pengolahan (hal 136-262)
4 D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin (hal 271)
5 E Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan
Aktivitas Remediasi (hal 277-283),
6 F Konstruksi (hal 287-294)
7 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (hal 305-
322),
8 H Pengangkutan dan Pergudangan (hal 355-373)
9 I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (hal 370-381)
10 J Informasi dan Komunikasi (hal 389-405)
11 K Aktivitas Keuangan dan Asuransi (hal 409-419) TERMASUK SIMPAN PINJAM
12 L Real Estat

42. KATEGORI KBLI
NO KATEGORI
KBLI
BIDANG
13 M Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
14 N Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen
Perjalanan & Penunjang Usaha Lainnya
15 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
16 P Pendidikan
17 Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
18 R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
19 S Aktivitas Jasa Lainnya (hal 549)
20 T Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang
dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
21 U Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

43. CONTOH KOPERASI BESAR DI DUNIA

44. CONTOH KOPERASI BESAR DI INDONESIA

45. TERIMA KASIH
45