2. Pokok Bahasan
• Penjelasan Aspek Hukum
• Jenis Badan Hukum yang berlaku di Indonesia
• Jenis Ijin Usaha yang di terapkan di Indonesia
• Peraturan dan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Aspek Hukum
• Tujuan dari analisis terhadap aspek hukum yaitu untuk meneliti
keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang
dimiliki.
• Bagi peneliti studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti
keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum,
perizinan yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang
mendukung kegiatan usaha tersebut.
4. Pembahasan
Dalam aspek hukum hal yang dibahas meliputi:
• Bentuk badan hukum perusahaan
• Prosedur perizinan/legalitas
• Lembaga/departemen/instansi yang terkait dengan perusahaan
• Rencana anggaran dasar perusahaan
5. Jenis Badan Hukum
Jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi:
• Perseorangan
• Firma
• Perseroan comanditer (CV)
• Perseroan Terbatas (PT)
• Perusahaan Negara (BUMN)
• Perusahaan Daerah (BUMD)
• Yayasan
• Koperasi
6. Perusahaan Perseorangan
• Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya dimiliki
perseorangan (hanya seorang)
• Pendirian tidak memerlukan syarat khusus, sebagaimana badan usaha
lainnya
• Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri, dan untuk
mencari modal dari luar relatif lebih sulit
• Sebagai contoh: toko mainan, warung, bengkel
7. Firma (Fa)
• Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan
menjalankan perusahaan atas nama perusahaan
• Untuk mendirikan Fa, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:
• Pertama: melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita
negara
• Kedua: melalui akta di bawah tangan yaitu kesepakatan antara pihak-
pihak terkait
• Contoh: advokat (pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum),
konsultan bisnis, dan akuntan publik
8. Perseroan Komanditer (Comanditer Vennotschap)
• CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan
• Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas
sekutu lainnya, kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak
sebagai pemberi modal
• Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang
ditanamkan dalam perusahaan
• Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk
ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas
9. Perseroan Terbatas (PT)
• UU tentang PT adalah UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
• PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk
melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang serta peraturan pelaksanaannya
• Contoh: PT. Kereta Api Indonesia
PT. MNC Tbk
10. Syarat Pendirian PT
• Didaftarkan dalam berita negara
• Memiliki modal dasar skurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (UU PT No. 40 Tahun
2007)
• Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar
• Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahan didirikan
Bagi PT yang mengalami perubahan dipersyaratkan untuk:
• Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan
• Perpanjangan jangka waktu perseroan
• Peningkatan atau penurunan modal
• Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya
11. Yayasan
• Pendirian yayasan didasarkan atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang
Yayasan
• Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari
keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial
• Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan
dari harta yayasan
12. Koperasi
Pendirian koperasi didasarkan atas UU No. 25 Tahun 1995 Tentang Koperasi
• Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh
pengesahanpemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara
• Koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang yang masing-masing
memenuhi tiga syarat yaitu:
- Mampu melaksanakan tindakan hukum
- Menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi
- Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi
• Dalam prakteknya, jenis koperasi meliputi:
- Koperasi produksi
- Koperasi konsumsi
- Koperasi jasa
- Koperasi serbaguna usaha
- Koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu
13. JENIS-JENIS IJIN USAHA
• Dokumen dan izin diperlukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan
perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Oleh karena itu, bagi pembuat studi
kelayakan bisnis masalah izin perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan
• Banyaknya izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan, izin
tersebut meliputi:
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Izin-izin Usaha:
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- Izin domisili
- Izin gangguan
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Izin tenaga kerja asing
• Sertifikat Tanah dan surat berharga yang dimiliki
14. Dokumen yang tidak kalah penting adalah penelitian dokumen lainnya
yaitu:
• Bukti diri (KTP atau SIM)
• Sertifikat tanah
• Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
• Surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
Penggolongan SIUP
• SIUP Besar, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan
kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan
dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• SIUP Menengah, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan
kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan
dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• SIUP Kecil, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan
kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan
dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah).
16. Prosedur Permohonan SIUP
• Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan
SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian &
Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk
permohonan SIUP Menengah dan SIUP Kecil.
• Sedangkan untuk permohonan SIUP-BESAR diajukan melalui Kanwil
Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili
perusahaan
Masa Berlaku
• SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha
perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan.
17. Persyaratan Pengajuan SIUP
• Copy Akta pendiran (asli diperlihatkan)
• Copy Akta perubahannya & Laporannya, jika ada (asli diperlihatkan)
• Copy SK. Menteri Hukum & HAM RI (asli diperlihatkan) atau Bukti PNBP
untuk PT-Baru
• Copy Surat Keterangan Domisili perusahaan, (asli diperlihatkan)
• Copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha (bagi perusahaan yang dipersyaratan)
• Copy Kontrak/Sewa T.Usaha/Surat Keterangan dari pemilik gedung
• Copy NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak (asli diperlihatkan)
• Copy KTP Pemegang Saham atau NPWP jika Badan Usaha
• Copy KTP Pengurus Perseroan (Direksi & Komisaris)
• Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan adalah Wanita
• Pas Photo Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (3 x 4) 2 lembar
• Copy Neraca Awal Perusahaan
18. DOKUMEN YANG DITELITI
Secara umum, dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan
aspek hukum adalah:
• Bentuk badan usaha
• Bukti diri
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Izin-izin Perusahaan
• Keabsahan dokumen lainnya
- Status hukum tanah
- Kendaraan bermotor
- Surat dan sertifikat lainnya yang dianggap perlu
19. PENELITIAN LAPANGAN
• Penelitian ke lapangan diperlukan untuk mengecek kebenaran dan data
atau informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran dan
keabsahan dokumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- Mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat atau
dokumen yang diperlukan
- Mencari informasi dari laporan, koran, majalah atau perpustakaan yang
memuat informasi yang relevan dengan analisis yang dilakukan
20. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan pemerintah berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipatuhi dalam
pendirian suatu usaha:
• UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan
• UU No. 25 Tahun 1995 Tantang Koperasi
• UU No. 13 Tahun 1995 Tantang Izin Usaha Industri
• Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung
• UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
• Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Izin
Pendirian Apotik
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
• PP No. 10 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan
Aset
