Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai firma atau persekutuan bisnis, termasuk definisi, ciri-ciri utama, hukum dasar, proses pendirian, pendaftaran, dan pembubaran firma. Secara ringkas, firma adalah persekutuan bisnis yang didirikan untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, dengan tanggung jawab pribadi para anggotanya untuk seluruh hutang perusahaan.

1. FIRMA (FA)

2. PENGERTIAN
yang dinamakan persekutuan firma ialah
tiap-tiap persekutuan perdata yang
didirikan untuk menjalankan perusahaan
dengan nama bersama~ Pasal 16 KUHD
Jadi, persekutuan firma
adalah persekutuan perdata
khusus, Kekhususannya ini
terletak pada tiga unsur
mutlak
1. Menjalankan perusahaan; (pasal 16 KUHD).
2. Dengan nama bersama atau firma; (pasal
16 KUHD).
3. Pertanggungan jawab sekutu yang bersifat:
pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD)

3. CIRI-CIRI/KARAKTERISTIK*
Firma Perseroan
1. KESINAMBUNGAN USAHA Umur firma terbatas dan secara hukum dinyatakan
bubar jika ada perubahan dalam komposisi sekutu
atau anggota, tetapi secara ekonomis dapat terus ber
operasi untuk melanjutkan usahanya, tidak perlu
dilikuidasi.
Umur dianggap tidak terbatas. Perubahan
komposisi pemilikan perusahaan tidak
mengakibatkan berakhirnya umur poerseroan.
2. PERIJINAN
PENDIRIAN
Diperlukan sedikit prosedur untuk memperoleh
formalitas usahanya.
Didirikan berdasarkan ijin Negara dan harus
taat pada aturan yang telah ditetapkan.
Prosedur untuk memperoleh ijin usaha
biasanya relatif lama dan sulit.
3.TANGGUNG JAWAB PEMILIK
TERHADAP HUTANG
Tanggung jawab setiap anggota pemilik tidak terbatas
, bahkan sampai harta pribadi nya dijaminkan.
Kewajiban pemilik (pemegang saham) hanya
terbatas sebesar modal yang di tanamkan.
4. KETERLIBATAN DALAM
PENGELOLAAN PERUSAHAAN
Para anggota terlibat aktif dalam pengelolaan firma
secara langsung.
Pemegang saham bisa tidak aktif dalam penge
lolaan perseroan. Mereka memilih dewan direk
tur untuk melaksanakan pengelolaan langsung
terhadap perseroan.
Nb : * = Dibandingkan dengan perseroan supaya lebih mudah dipahami

4. HUKUM DASAR FIRMA
Perseroan Firma Dan Perseroan
Dengan Cara meminjamkan Uang
Atau Disebut Perseroan
Komanditer ~ pasal 16 sampai 35
KUHD.
Hukum mengenai Firma terdapat dalam bagian 2 dalam KUHD dengan judul
“
”

5. PROSES PENDIRIAN FIRMA
Secara sepintas dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
tersebut seolah-olah pendirian Firma harus dengan akta autentik. Padahal
akta otentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian Firma Akta hanya
diperlukan apabila terjadi suatu proses. Adapun latar belakang munculnya
pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tampaknya pembentuk
undang-undang berharap agar :
• Firma yang didirikan bersifat terang-terangan.
• Ada kepastian hukum dalam pendirian Firma.
• Firma sebagai persekutuan menjalankan perusahaan.
• Perlu ada bukti tulisan.

6. Sebenarnya, berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 29
KUHD, dikenal dua jenis Firma, yaitu:
• Firma khusus, yakni Firma yang didirikan, didaftarkan
serta diumumkan, dan memiliki sifat-sifat yang bertolak
belakang dengan Firma umum seperti disebutkan di
atas.
• Firma umum, yakni Firma yang
didirikan tetapi tidak didaftarkan serta tidak
diumumkan. Firma ini menjalankan segala
urusan, didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas, dan masing-masing pihak (sekutu)
tanpa dikecualikan berhak bertindak untuk
dan atas nama Firma.

7. PENDAFTARAN FIRMA
Dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
disebutkan :
“Para persero Firma diharuskan untuk mendaftarkan akta
pendirian di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam
daerah hukumnya Firma bertempat kedudukan”. Perseroan firma dianggap sebagai :
1. Perseroan Umum.
2. Didirikan untuk waktu tidak terbatas.
3. Seolah-olah tidak ada seorang persero pun
yang dikecualikan dari hak bertindak perbuatan
hukum dan hak menandatangani untuk firma.

8. PROSES PEMBUBARAN FIRMA
Pembubaran Firma telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang terutama di
dalam Pasal 31 hingga Pasal 35, yang dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Cara Pembubarannya :
1. Dengan akta otentik (Notaris) supaya tidak ada yang
dapat dituntut karena nama-namanya jelas.
2. Di daftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negri.
3. Diumumkan di Tambahan Berita Negara.1. Perubahan harus dinyatakan dengan data otentik.
2. Perubahan akta harus didaftarkan kepada Panitra
Pengadilan Negri;
3. Perubahan akta harus diumumkan dalam berita
negara;
4. Perubahan akta yang tidak diumumkan akan
mengikat pihak ketiga;
5. Pemberesan oleh persero adalah pihak lain yang
disepakati atau yang ditunjuk oleh Pengadilan.

9. THANK YOU