Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Hukum Bisnis dan Perburuhan
Similar to Hukum Bisnis dan Perburuhan (20)
More from nurcholismn
More from nurcholismn (12)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Hukum Bisnis dan Perburuhan
- 1. Hukum Bisnis dan Lingkungan Hukum Perburuhan Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu FEB S1.Akuntansi 07 F041700009 Nurcholis Muttaqin Prof. Dr Hapzi Ali, CMA
- 2. ‘18 2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id Hukum Perburuhan Pengertian Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan adalah bagian dari hokum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja dan antara tenaga kerja dengan penguasa. Tujuan UNtuk mencapai atau melaksanakan keadilan social dalam bidang ketenagakerjaan. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusahas tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertyentu maupun waktu yang tidak tertentu.Hubungan kerja disebut juga hubungan perburuhan atau hubungan industri. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, sedangkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu jangka waktu berlakunya tudak disebutkan dalam perjanjian kerja, tidak menyebutkan untuk berapa lama tenaga kerja harus melakukan pekerjaan tersebut. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN/ PENYELESAIAN PERSELISIHAN Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan pengusaha dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja dan atau keadaan hubungan perburuhan. Seorang tenaga pekerja atau sekumpulan tenaga kerja tidak dapat menjadi pihak yang berselisih. Apabila yang menjadi salah satu pihak adalah tenaga kerja atau sekumpulan tenaga kerja maka penyelesaiannya hanya bias sampai tingkat perantaraan /pegawai perantara , dan tidak dapat dilanjutkan kesidang P4D atau P4P.
- 3. ‘18 3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id Pegawai perantara adalah Pegawai Departement Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan perantaraan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Tidak adanya persesuaian pahammengenai hubungan kerja adalah karena perselisihan hak.
- 4. ‘18 4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id Daftar Pustaka http://arsiasarumsari.blogspot.com/2012/07/hukum-perburuhan.html