Dokumen tersebut membahas upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong investasi. Kementerian Hukum dan HAM bertugas mengharmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, SH., M.Hu
m.
DIREKTUR JENDERAL PERUNDANG-UNDANGAN

2. UMUM
Indonesia sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan
dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan
termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang
sesuai dengan sistem hukum nasional.
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan merupakan pelaksanaan dari Pasal 22A UUD RI Tahun
1945, yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai t
ata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang".
UMUM

3. Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi sangat
serius dalam mendorong masuknya investasi ke Indonesia.
Presiden dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan:
“untuk dilakukan penataan regulasi peraturan
perundang-undangan baik tingkat pusat maupun
di daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan mempermudah prosedur investasi
di Indonesia”

4. “Regulasi di Indonesia rumit dan ruwet sehingga menghambat
akselerasi pembangunan, ternyata tidak hanya di tingkat pusat,
keruwetan di tingkat daerah tidak kalah rumitnya. Banyaknya
Peraturan Daerah yang menghambat pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi melalui berbelitnnya proses di bidang
investasi. Pemerintah yang saat ini tengah berupaya menciptakan
kemudahan berusaha dan berinvestasi kemudian dipersulit dengan
adanya Peraturan Daerah tersebut.”
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet
menyatakan bahwa:

5. Untuk melaksanakan arahan presiden dalam rangka penataan regulasi n
asional dan di
daerah, dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent
ang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yaitu dengan telah diundangkannya Undang-Unda
ng Nomor 15 Tahun 2019
dimana dalam Pasal 58 menyebutkan bahwa:
“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancanga
n Peraturan
Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementer
ian atau lembaga yang
menyelenggarakan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) dilaksan
akan
Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintaha
n di bidang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. belum terbentuk, tugas d

6. Pasal. 1
Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga mempunyai tug
as
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan h
ak
asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggara
kan
pemerintahan negara.
Pasal. 53
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum
dan
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan HAM

7. Arah Kebijakan Pengharmonisasian Terhadap Peraturan
Perundang-undangan
4
5
6
Permenkumham
No. 29 Tahun 2015
Ttg Orta Kemenkumham
Permenkumham
No. 22 Tahun 2018
Ttg Pengharmonisasian
Perda
Permenkumham
No. 30 Tahun 2018
Ttg orta Kanwil Kemenkumham
Membentuk Peraturan Perundang-undangan agar:
1
2
Tidak Bertentangan dengan PANCASILA,
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi, putusan pengadilan
Mendukung kebijakan di bidang
perekonomian seperti kemudahan
berusaha atau investasi, perizinan
yang sederhana (tidak berbelit-belit),
regulasi sektoral dan daerah yang
tidak rumit dan tidak saling kontradiksi,
serta pelayanan birokrasi yang tidak
efisien dan tidak governance

8. Pengharmonisasian bertujuan untuk menyelaraskan
dengan:
4
5
6
Permenkumham
No. 29 Tahun 2015
Ttg Orta Kemenkumham
Permenkumham
No. 22 Tahun 2018
Ttg Pengharmonisasian
Perda
Permenkumham
No. 30 Tahun 2018
Ttg orta Kanwil Kemenkumham
Diselaraskan juga dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan:
Pengharmonisasian
Selain itu juga bertujuan
menghasilkan kesepakatan
terhadap substansi yang diatur

9. bahwa “Pada saat pembentukankementerian atau
lembaga yang menyelenggarakanurusan pemerintahan
di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan
Perundang-undangantetap dilaksanakanoleh menteri yang
menyelenggarakanurusan pemerintahandi bidang hukum.”
KETENTUAN PERALIHAN
Undang-Undang Nomor 15 TAHUN 2019

10. Dasar Hukum I
You can simply impress
your audience and add a
unique zing.
Your Text Here
You can simply impress
your audience and add a
unique zing.
Your Text Here
You can simply impress
your audience and add a
unique zing.
Your Text Here
You can simply impress
your audience and add a
unique zing.
Your Text Here
You can simply impress
your audience and add a
unique zing.
Your Text Here
You can simply impress
your audience and add a
unique zing.
Your Text Here
UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019.
PP Nomor 59 Tahun 2015
tentang Keikutsertaan
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan dan
Pembinaannya.
1
2
DASAR HUKUM

11. Dasar Hukum II
3
4
5
Permenkumham
No. 29 Tahun 2015
ttg Orta Kemenkumham
Permenkumham
No. 22 Tahun 2018
ttg Pengharmonisasian
Perda
Permenkumham
No. 30 Tahun 2018
ttg Orta Kanwil Kemenkumham

12. Tindak Lanjut terhadap UU No 15 Tahun 2019
“Pengharmonisasian Rancangan Perda”
Surat Edaran Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun
2019 tentang Tata Cara Dan
Prosedur Pengharmonisasian,
Pembulatan, Dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah
Surat Edaran Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Nomor PPE.1863.PP.04.02
Tahun 2019 Tahun 2019 tentang
Pembagian Kelompok Kerja Dalam
Proses Pengharmonisasian,
Pembulatan, Dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia.
Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Nomor PPE.PP.04.03-515 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Nomor PPE.PP.04.03-474 Tahun 2018 tentang Penempatan dan
Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

13. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 Tahun 2019
RUANG LINGKUP
Sebagai dasar bagi
Kantor Wilayah dalam
Melaksanakan Penghar-
monisasian Raperda
yang berasal dari
Pemerintah Daerah Prov,
Kab/Kota.
Melaksanakan salah satu
proses dalam tahapan
yang harus
dipenuhi dalam
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Melaksanakan salah
satu proses dalam
tahapan yang harus
dipenuhi dalam
Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan.
MAKSUD TUJUAN

14. Isi Surat Edaran Menteri
Pengharmonisasian Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah
dilakukan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah hasil rapat
Panitia Antarperangkat Daerah
yang telah mendapatkan paraf
persetujuan anggota Panitia
Antarperangkat Daerah.
a b
Pengharmonisasian Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

15. Persyaratan Dokumen Pengharmonisasian
.
permohonan
pengharmonisasian,
diajukan secara tertulis
kpd Kepala Kantor
Wilayah
dengan melampirkan
kelengkapan dokumen
persyaratan:
a) naskah akademik;
b) keputusan mengenai
pembentukan Panitia
Antarperangkat Daerah;
c) Rancangan Peraturan Daerah yang
telah mendapatkan paraf persetujuan
seluruh anggota Panitia Antarperangkat
Daerah; dan
d) izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk
dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
c

16. 1) pemeriksaan administratif, dilakukan oleh
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.
2) analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang PUU
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk melihat
kejelasan konsepsi terhadap substansi dan
teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
Tahapan
Pengharmonisasian
konsepsi Raperda
dilakukan sebagai
berikut:

17. perangkat daerah yang
mengajukan permohonan
pengharmonisasian;
a.
b.
perangkat daerah terkait;
Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Raperda:
instansi vertikal lain
terkait; dan c. d.
peneliti dan/atau tenaga
ahli dari perguruan
tinggi.
rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam
rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan
melibatkan wakil dari:

18. Infographic Layout
Paraf Persetujuan & Surat Selesai Harmonisasi
Paraf Persetujuan
Surat Selesai Harmonisasi
5
6
Kakanwil menyampaikan
naskah Raperda yang telah
diharmonisasikan kpd
Kepala Daerah yang telah
mendapatkan paraf
persetujuan pada setiap
lembar naskah Raperda dari
hasil rapat Pengharmonisasi
an.
Surat Selesai Harmonisasi
adalah surat yang
menyatakan sudah tidak ada
masalah substansi,
sudah sinkron
dengan PUU dan putusan
pengadilan, serta dapat
ditindaklanjuti ke tahapan
selanjutnya.

19. Surat Edaran Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Nomor PPE. 1863.PP.04.02 Tahun 2019
RUANG LINGKUP
Sebagai dasar bagi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia untuk
membagi kelompok kerja
dalam proses Pengharmonisasi-
an, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah di
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terwujudnya pembagian
kelompok kerja dalam proses
Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah
di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sesuai
dengan kompetensinya.
Pembagian kelompok
kerja dalam proses
Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan
Daerah di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
MAKSUD TUJUAN

20. Isi Surat Edaran
Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Kepala Kantor Wilayah wajib
mengusulkan pembagian
kelompok kerja dalam proses
Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan
Konsepsi Raperda di Kanwil
Kemenkumham
a b
Usulan pembagian kelompok kerja
dalam proses Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Raperda terdiri dari:
1) Kelompok Kerja I ;
2) Kelompok Kerja II.

21. Pembagian Bidang Kelompok Kerja
.
Kelompok Kerja I Bidang Pendidikan,
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja,
Pangan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Perhubungan,
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,
Kepemudaan dan Olah Raga, Persandian,
Perpustakaan, Kelautan dan Perikanan,
Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan Perindustrian; dan
Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan,
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Pelindungan Anak,
Pertanahan, Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,
Komunikasi dan Informatika, Penanaman
Modal, Statistik, Kebudayaan, Kearsipan,
Pariwisata, Kehutanan, Perdagangan, dan
Transmigrasi.

22. Susunan Pokja Proses Pengharmonisasian, Konsepsi Raperda
di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pembina/Pengawas Pokja I dan
Pokja II adalah
Kepala Kantor Wilayah.
Ketua Pokja I dan Pokja II adalah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
HAM.
Anggota Pokja I adalah
Kepala Bidang Hukum dan
Perancang PUU.
Anggota Pokja II adalah
Kasubid Produk Hukum Daerah
dan Perancang Peraturan PUU

23. AdapunSaranadanPrasaranayangharusdisiapkanuntuk
MendukungPengharmonisasianRaperda,antaralain:
Sarana dan Prasarana
Proyektor
Screen
Sarana
&
prasarana
Internet
Audio&video Rapat
Komputer
Kamera
ATK
Ruang Rapat

24. Berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah,
selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menetapkan K
eputusan mengenai pembagian kelompok kerja (Pokja) dalam proses
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Pembagian keanggotaan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada K
elompok Kerja (Pokja) dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan P
emantapan Konsepsi Raperda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan H
AM terdiri atas: Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan
Jenjang jabatan yang berbeda.

25. Dalam melakukan proses Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Raperda di Kantor Wilayah, Pokja
mengi-kutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan ya
ng bertanggungjawab pada wilayah kerja atau zonasinya. Berda
sarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.03-515 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.03-474
Tahun 2018 tentang Penempatan dan Pembagian Wilayah Kerja (Z
onasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan di
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan mengenai kegiatan Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia setiap 1 (satu) tahun sekali.
Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan tersebut
mengacu pada surat edaran Nomor PPE.PP.04.01-954 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Fasilitasi
Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan Pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

27. Peranan Law Center di Kanwil
Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi pengharmonisasian yang menjadi
tanggung jawab Kantor Wilayah, maka peran dan
fungsi dari pada “Law Center” yang telah ada dapat
lebih dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan
pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
tersebut.

28. Peranan Perancang
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 98 ayat (1) UU No. 12 Th. 2011
“Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan”.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan
Perundang-undangan” adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan
PUU dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan PUU

29. Definisi Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1 angka 1 PP No. 59/2015
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut
Perancang adalah: “Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam
jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan
penyusunan instrumen hukum lainnya.”
Definisi ini lebih mempertegas siapa yang dapat
dinyatakan sebagai Perancang, yaitu yang telah
diangkat dalam jabatan fungsional.

30. Keikutsertaan Perancang
Pasal 5 PP No. 59/2015
Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, lembaga struktural, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

31. KeikutsertaanPerancang dilaksanakanpada tahap:
a. Perencanaan;
b. Penyusunan;
d. Pengesahan atau
Penetapan
c. Pembahasan;
e. Pengundangan.

32. Data Perancang Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan

33. Data Perancang Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

34. Data Perancang Kementerian

35. Data Perancang Lembaga Pemerintah Non
Kementerian

36. Data Perancang Pemerintah Daerah

37. Terima Kasih