Aspek Hukum_MA.4

1. KELOMPOK 9
ASPEK HUKUM
Nama : 1. Ivan Rifky Ananda (2114051)
2. S.N Indah MariaG (2114081)
Kelas/SMT : MA.4/4

2.  Dalam aspek hukum hal yang dibahas
meliputi:
 Bentuk badan hukum perusahaan
 Prosedur perizinan/legalitas
 Lembaga/departemen/instansi yang terkait
dengan perusahaan
 Rencana anggaran dasar perusahaan

3. BADAN HUKUM USAHA
 Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada
di Indonesia meliputi:
 Perseorangan
 Firma
 Perseroan comanditer (CV)
 PerseroanTerbatas (PT)
 Perusahaan Negara (BUMN)
 Perusahaan Daerah (BUMD)
 Yayasan
 Koperasi

4.  Perusahaan Perseorangan
 Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan
yang hanya dimiliki perseoarngan (hanya seorang)
 Pendirian tidak memerlukan syarat khusus,
sebagaimaan badan usaha lainnya
 Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri,
dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit
 Firma (Fa)
 Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua
orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas
nama perusahaan
 Untuk mendirikan Fa, dapat dilakukan melalui dua
cara yaitu:
 Pertama: melalui akta resmi yang proses selanjutnya
sampai di berita negara
 Kedua: melalui akta di bawah tangan yaitu kesepakatan
antara pihak-pihak terkait

5.  Perseroan Kamanditer (ComanditerVennotschap)
 CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar
kepercayaan
 Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung
jawab atas sekutu lainnya, kemudian ada satu sekutu atau
lebih yang bertindak sebagai pemberi modal
 Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada
modal yang ditanamkan dalam perusahaan
 Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi
perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan
tanggung jawab terbatas
 PerseroanTerbatas (PT)
 UU tentang PT adalah UU PerseroanTerbatas No. 40Tahun
2007
 PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal
tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang serta peraturan pelaksanaannya

6.  PerseroanTerbatas (PT)
 Dalam prakteknya jenis PT terdiri dari:
 Dilihat dari segi kepemilikannya:
 PerseroanTerbatas biasa
 PerseroanTerbatasTerbuka
 PerseroanTerbatas PERSERO
 Dilihat dari segi status PerseroanTerbatas:
 PerseroanTertutup
 PerseroanTerbuka
 Modal perseroan terbatas terdiri dari:
 Modal dasar (authorized capital)
 Modal ditempatkan atau dikeluarkan (issued capital)
 Modal disetor (paid-up capital)
 Syarat pendirian PT:
 PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang
 Pendirian PT dituangkan dalamAkta Notaris
 Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia
 Mencantumkan perkataan “PT” dalam akta notaris
 Disyahkan oleh menteri kehakiman


7.  PerseroanTerbatas (PT)
 Syarat pendirian PT:
 Didaftarkan dalam berita negara
 Memiliki modal dasar skurang-kurangnya Rp
50.000.000,- (UU PT No. 40Tahun 2007)
 Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal
dasar
 Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada
saat perusahan didirikan
 Bagi PT yang mengalami perubahan dipersyaratkan
untuk:
 Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan
perseroan
 Perpanjangan jangka waktu perseroan
 Peningkatan atau penurunan modal
 Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup
menjadi terbuka atau sebaliknya


8.  PerseroanTerbatas (PT)
 Hal yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan
keabsahan PT adalah:
 Akta notaris
 Persetujuan menteri kehakiman
 Pendaftaran di pengadilan setempat
 Diumumkan dalam Berita Negara Repubilik Indonesia
 Perusahaan Negara (PN)
 Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan
berdasarkan undang-undang
 Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara
yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham
 PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang
diangkat oleh pemerintah

9.  Perusahaan Daerah
 Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang
didirikan dengan suatu peraturan daerah.
 Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah
daerah yang dipisahkan kesuali dengan ketentuan lain
dengan dasar undang-undang
 Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh Kepala
Daerah
 Yayasan
 Pendirian yayasan didasarkan atas PP No. 63Tahun
2008TentangYayasan
 Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan
untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan
usahanya pada tujuan sosial
 Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus
yang dipisahkan dari harta yayasan


10.  Koperasi
 Pendirian koperasi didasarkan atas UU No. 25Tahun 1995Tentang
Koperasi
 Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh
pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara
 Koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang yang
masing-masing memenuhi tiga syarat yaitu:
 Mampu melaksanakan tindakan hukum
 Menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi
 Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai
anggota koperasi
 Dalam prakteknya, jenis koperasi meliputi:
 Koperasi produksi
 Koperasi konsumsi
 Koperasi jasa
 Koperasi serbaguna usaha
 Koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu

11. JENIS IZIN USAHA
 Dokumen dan izin diperlukan dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Oleh
karena itu, bagi pembuat studi kelayakan bisnis masalah izin
perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan
 Banyaknya izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha
yang dijalankan, izin tersebut meliputi:
 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)
 Izin-izin Usaha
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
 Izin domisili
 Izin gangguan
 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 Izin tenaga kerja asing
 SertifikatTanah dan surat berharga yang dimiliki

12.  Dokumen yang tidak kalah penting adalah
penelitian dokumen lainnya yaitu:
 Bukti diri (KTP atau SIM)
 Sertifikat tanah
 Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
 Surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu

13. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP)
 Penggolongan SIUP
 SIUP Besar, diberikan kepada perusahaan yang
memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal
disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai
diatas Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
 SIUP Menengah, diberikan kepada perusahaan yang
memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal
disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai
diatas Rp.200.000.000,- (duartus juta rupiah) s/d Rp.
500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
 SIUP Kecil, diberikan kepada perusahaan yang
memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal
disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai
sampai dengan Rp.200.000.000- (duartus juta rupiah).

14.  Prosedur Permohonan SIUP
 Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan
mengajukan permohonan SIUP beserta
persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian &
Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan
untuk permohonan SIUP Menengah dan SIUP Kecil.
 Sedangkan untuk permohonan SIUP-BESAR diajukan
melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan
Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan
 Masa Berlaku
 SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan
kegiatan usaha perdagangan barang/jasa sejak
tanggal dikeluarkan

15.  Persyaratan Pengajuan SIUP
 CopyAkta pendiran (asli diperlihatkan)
 CopyAkta perubahannya & Laporannya, jika ada (asli
diperlihatkan)
 Copy SK. Menteri Hukum & HAM RI (asli diperlihatkan) atau Bukti
PNBP untuk PT-Baru
 Copy Surat Keterangan Domisili perusahaan, (asli diperlihatkan)
 Copy SITU-Surat IzinTempat Usaha (bagi perusahaan yang
dipersyaratan)
 Copy Kontrak/SewaT.Usaha/Surat Keterangan dari pemilik
gedung
 Copy NPWP-Nomor PokokWajib Pajak (asli diperlihatkan)
 Copy KTP Pemegang Saham atau NPWP jika Badan Usaha
 Copy KTP Pengurus Perseroan (Direksi & Komisaris)
 Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan adalah
Wanita
 Pas Photo Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (3 x 4) 2 lembar
 Copy NeracaAwal Perusahaan

16. DOKUMEN YANG DITELITI
 Secara umum, dokumen-dokumen yang akan diteliti
sehubungan dengan aspek hukum adalah:
 Bentuk badan usaha
 Bukti diri
 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 Izin-izin Perusahaan
 Keabsahan dokumen lainnya
 Status hukum tanah
 Kendaraan bermotor
 Surat dan sertifikat lainnya yang dianggap perlu

17. PENELITIAN LAPANGAN
 Penelitian ke lapangan diperlukan untuk
mengecek kebenaran dan data atau informasi
yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran dan
keabsahan dokumen dapat dilakukan dengan
dua cara, yaitu:
 Mendatangi sumber informasi yang berhak
mengeluarkan surat atau dokumen yang diperlukan
 Mencari informasi dari laporan, koran, majalah atau
perpustakaan yang memuat informasi yang relevan
dengan analsisi yang dilakukan

18. PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
 Peraturan pemerintah berkaitan dengan aspek hukum yang
harus dipatuhi dalam pendirian suatu usaha:
 UU No. 40Tahun 2007Tentang PerseroanTerbatas
 PP No. 63Tahun 2008TentangYayasan
 UU No. 25Tahun 1995Tantang Koperasi
 UU No. 13Tahun 1995Tantang Izin Usaha Industri
 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006
Tentang Ketentuan danTata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Penjualan Langsung
 UU No. 19Tahun 2003Tentang Badan Usaha Milik Negara
 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002
Tantang Izin PendirianApotik
 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah
 PP No. 10Tahun 2004Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) di
Bidang PengelolaanAset

19. THANKYOU.....