Perikatan & Badan Hukum mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis

1. Oleh :
Sentot Baskoro, MM, MH
0811 85 75 86
Aspek Hukum dalam Bisnis
Bahan Pengajaran di GICI Business School
Sesi 3: Perikatan
Sesi 4: Badan Hukum

2. Perikatan
 Perjanjian : hubungan hukum yang
dikendaki
 Perikatan :
◦ hubungan hukum yang dikehendaki
◦ Hubungan hukum yang tidak
dikehendaki
 Perikatan adalah :
◦ Hubungan hukum antara dua orang atau
lebih
◦ di bidang harta kekayaan
◦ Salah satu pihak berhak atas prestasi, dan

3. Azas Perikatan
 Azas Konsesualisme
 Azas Kebebasan Berkontrak
 Azas Keseimbangan
 Azas Mengikat (Pacta Sunc Servanda
- Pasal 1338 KUHPer): Semua
perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang bagi para
pihak yang membuatnya

4. Syarat Syah Perjanjian
Empat Syarat sah perjanjian (Ps. 1320) :
- syarat subyektif (dapat dibatalkan
secara hukum):
- 1. Cakap - dewasa / telah menikah dibawah
umur tsb / tidak dibawah pengampuan
- 2. Sepakat - sepakat tanpa ada paksaan,
penipuan, kekhilafan
- syarat obyektif (batal demi hukum):
- 3. Hal tertentu - terukur dan dapat
ditentukan
- 4. Causa halal – tidak bertentangan dengan
hukum

5. Jenis-jenis
Perikatan
 Perikatan Bersyarat, perikatan yang
digantungkan pada peristiwa dikemudian
hari (mungkin dilaksanakan, tidak
bertentangan dengan susila,hukum)
 Perikatan berdasarkan ketetapan
waktu,digantungkan pada hal yang pasti
terjadi dikemudian hari.
 Perikatan alternatif (boleh memilih)
 Perikatan tanggung-menanggung
/renteng
 Perikatan dengan penetapan hukum

6. Macam Prestasi
 Menyerahkan sesuatu
 Berbuat sesuatu
 Tidak berbuat sesuatu
Sumber Hukum Perikatan
◦ Perjanjian saja
◦ Undang-undang
 Dari UU karena UU tsb sendiri yang mengatur
 Dari UU karena perbuatan seseorang
Wanprestasi (ingkar janji)
 Melakukan, tapi Tidak sesuai dengan yang diminta
 Melakukan, tapi Tidak sesuai waktu dan tempat
 Tidak melakukan sama sekali
 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Prestasi

7. Wan Prestasi
 Berbuat sesuatu (mengirim) tapi tidak
sesuai dengan spesifikasi (jenis,
kualitas, jumlah)
 Berbuat sesuatu (mengirim) sesuai
dengan spesifikasi tapi tidak sesuai
dengan jadwal/tempat.
 Tidak berbuat sesuatu (mengirim)
 Berbuat sesuatu yang dilarang
menurut perjanjian.

8. Konsekuensi Wanprestasi
Ganti Kerugian
 Macam-macam Ganti kerugian :
◦ nyata (Ganti Kerugian)
◦ Penyerta (Ganti Biaya)
◦ Keuntungan (Ganti Bunga)
 Bentuk Kerugian :
◦ Material  kekayaan kebendaan
◦ Immaterial  nama baik,gelar,HAKI
 Overmacht (kondisi di luar kuasa) tidak dapat
dimintakan ganti kerugian. (keadaan Kahar –
Force Majeur)
Pembatalan perjanjian (dgn/tanpa insert)

9. Cara Hapusnya Perikatan
Pasal 1381 KUH Perdata, antara lain :
 Pembayaran
 Perjumpaan Hutang (kompensasi)
 Pembebasan hutang
 Musnahnya barang terhutang
 Pembatalan (tercapai syarat batal)
 Lewat waktu

10. Definisi Perusahaan
Kegiatan yang:
• Terus menerus dan tidak terputus-putus;
• Secara terang-terangan (karena
berhubungan dengan pihak ketiga);
• Dalam kualitas tertentu (karena dalam
lapangan perniagaan);
• Menyerahkan barang-barang;
• Mengadakan perjanjian-perjanjian
perdagangan;
• Harus bermaksud memperoleh laba;
• Dicatat dalam pembukuan.
10

11. Jenis-jenis Perusahaan
1. Swasta, yang terdiri dari:
a. Persekutuan Perdata (Maatschap )
b. Firma Hukum (Vennootschap
Onder)
c. CV (Commanditaire
Vennootschap)
d. Persekutuan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Yayasan
4. Perusahaan Negara / BUMN 11

12. Perseroan Terbatas
Milik
• Modal Dasar (Ditempatkan, dibayar, portepel)
• Saham (total lembar @ Rp. X,-/lembar)
Pemilik
• Pemegang Saham
• Rapat Umum Pemegang Saham
Pengurus
• Komisaris
• Direksi
HR
• Management
• Karyawan

13. Yayasan
Tertinggi
•Pembina
Pengawas
•Pengawas
Pelaksana
•Pengurus

14. Koperasi
Pemilik
• Anggota
• Rapat Anggota Tahunan
Pengawas
• Dewan Pengawas
Pengurus
• Dewan Pengurus

15. Dasar Hukum
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
• Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD)
• UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT)
• UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (UU BUMN)
• UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian
• UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan
15

16. Definisi PT
Perseroan Terbatas adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam UU
40/2007 dan peraturan pelaksanaannya.
(Pasal 1 ayat 1 UUPT)
16

17. Proses Pendirian PT
 Didirikan oleh minimal 2 orang dengan
Akta Notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia
 Sebuah PT baru dikatakan sah
sebagai Badan Hukum, apabila Akta
Pendiriannya telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM RI
 Pasal 7 UUPT
17

18. Perbuatan Hukum Pra
Pendirian
 Sebelum mendapat pengesahan
status sebagai badan hukum,
perbuatan hukum atas nama
perseroan harus dilakukan secara
bersama-sama oleh semua anggota
Direksi, semua pendiri dan semua
anggota Komisaris
 Setelah mendapatkan pengesahan
status sebagai badan hukum, menjadi
mengikat dan merupakan tanggung
jawab PT 18

19. Proses Pendaftaran &
Pengesahan PT
 Permohonan harus diajukan ke
Kementerian Hukum & HAM dalam
jangka waktu paling lambat 60 hari
terhitung sejak penandatanganan Akta
Pendirian
19

20. Modal & Saham PT
Modal paling sedikit Rp.50.000.000,-
(Psl 32 ayat 1)
Paling sedikit 25% dari modal harus
ditempatkan dan disetor penuh (Psl 33
ayat 1)
Modal disetor bisa berupa uang dan
benda lain (Pasal 34)
20

21. Komposisi Modal PT

22. Kepemilikan Saham
• Secara umum kepemilikan saham
terbagi atas:
1. Saham biasa yang
terotorisasi/tercantum dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(authorized common stock);
2. Saham biasa yang diterbitkan oleh
perusahaan kepada masyarakat
melalui pasar modal (issued common
stock); dan
3. Saham biasa yang masih beredar
dimasyarakat yang mencerminkan
kepemilikannya terhadap perusahaan
(outstanding common stock) 22

23.  Prinsip kepemilikan saham dalam UUPT adalah one share
one vote (vide Pasal 84 ayat 1)
 Untuk tujuan dilakukannya pengontrolan atas jabatan
anggota direksi dan dewan komisaris dalam suatu
perseroan dapat diperjanjikan mengenai hak pemegang
saham tertentu untuk mencalonkan dan mengangkat posisi
tertentu dari anggota direksi dan/atau dewan komisaris
perseroan. Ketentuan ini dalam praktek dikenal sebagai
“oligarchy clause”. (Pheo Marojahan Hutabarat, 2008:15)
 Oligarchy clause biasanya diatur dalam perjanjian
kerjasama usaha patungan atau Joint Venture Agreement,
yang dalam praktek pasal ini dapat juga dimasukkan
kedalam ketentuan anggaran dasar PT yang bersangkutan.
Pasal ini mengatur mengenai pembagian hak diantara
pemegang saham untuk menominasikan dan mengangkat
susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari perseroan
dimaksud. (Pheo Marojahan Hutabarat, 2008:15)
23

24. Perlindungan thdp Pemegang
Saham Minoritas
• Di dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya pada
dasarnya di atur bahwa satu atau lebih pihak yang
memiliki saham paling sedikit 10% dalam perseroan
akan memiliki hak-hak pemegang saham minoritas
antara lain sebagai berikut: (Pheo Marojahan
Hutabarat, 2008:19-22)
1. Hak Pemeriksaan dan Memperoleh Informasi .(vide
Pasal 138)
2. Hak Menuntut .(vide Pasal 97 ayat 6 dan Pasal 114
ayat 6)
3. Hak Memanggil RUPS.(vide Pasal 79 ayat 2 dan Pasal
80)
4. Hak Untuk Diajukannya Likuidasi Perseroan. (vide
Pasal 142-146) 24

25. • Pemegang saham minoritas juga berhak untuk
meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli
kembali (buy-back) dengan harga wajar, jika pemegang
saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan
perseroan yang merugikannya atau yang merugikan
perseroan, berupa: (i) perubahan Anggaran Dasar; (ii)
pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang
mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih
perseroan; atau (iii) penggabungan, peleburan atau
pengambilalihan perseroan (vide Pasal 62 juncto Pasal
126 ayat 2 UUPT dan ketentuan dari Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1998).
• Jadi pemegang saham minoritas berhak untuk meminta
agar sahamnya dibeli kembali dengan harga yang
wajar oleh perseroan jika pemegang saham minoritas
tersebut tidak menyetujui tindakan atau transaksi
tersebut di atas, yang merugikan kepentingan
pemegang saham dan perseroan.
25

26. Apabila pemegang saham minoritas melaksanakan
(exercise) hak ini, maka perseroan akan melakukan
pembelian kembali saham milik pemegang saham
minoritas ini oleh perseroan, dengan ketentuan
bahwa:
• pembelian kembali saham tersebut tidak
menyebabkan kekayaan bersih perseroan
menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang
ditempatkan ditambah dengan cadangan wajib
yang telah disisihkan; dan
• jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan
dibeli kembali oleh perseroan tersebut dan gadai
saham atau jaminan fidusia atas saham yang
dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau
perseroan lain yang sahamnya secara langsung
atau tidak dimiliki oleh perseroan, tidak melibihi 26

27.  Jika buy-back shares tidak dilaksanakan sesuai dengan
syarat-syarat di atas, hali ini akan mengakibatkan
transaksi buy-back shares demi hukum (null and void)
(vide Pasal 37 ayat 2 UUPT). Apabila kondisi perseroan
tidak memungkinan dilakukannya buy-back atas
seluruh saham minoritas, maka perseroan wajib untuk
mengusahakan agar sisa saham milik pemegang
saham minoritas tersebut dibeli oleh pihak lainnya (vide
Pasal 62 ayat 2 UUPT).
 Jika seluruh saham milik pemegang saham minoritas
dibeli kembali oleh perseroan, maka perseroan itu
sendiri hanya dapat memegang sementara saham
perseroan tersebut paling lama 3 tahun, dengan
ketentuan bahwa saham perseroan yang dimiliki oleh
perseroan itu sendiri tidak dapat digunakan untuk
mengeluarkan suara dalam RUPS dalam menentukan
jumlah kuorum yang harus dicapai dan perseroan
sebagai pemegang saham tersebut tidak berhak untuk
mendapatkan pembagian dividen.
27

28. Restrukturisasi Perusahaan
• Didalam UUPT diatur pula mengenai
Restrukturisasi Perusahaan, yaitu
dengan cara:
1. Penggabungan (Merger)
2. Pengambilalihan (Acquisition)
3. Peleburan (Consolidation)
4. Pemisahan (Split / Spin-off)
28
Pelatihan Advokat ~ Kerjasama PBHI &
Peradi, 19 Juli 2011

29. Restrukturisasi Perusahaan
A
B
C
A
B
A & B
A
B
A / B
A
B
C
Merger
Akuisisi
Peleburan
Spin-Off

30. • Penggabungan (Merger) adalah
perbuatan hukum yang dilakukan oleh
satu Perseroan atau lebih yntuk
menggabungkan diri dengan
Perseroan lain yang telah ada yang
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang menggabungkan diri
beralih karena hukum kepada
Perseroan yang menerima
penggabungan dan selanjutnya status
badan hukum Perseroan yang
menggabungkan diri berakhir karena
hukum. (vide Pasal 1 angka 9)
30

31. • Pengambil alihan/Akuisisi (Acquisition)
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
badan hukum atau orang perseorangan untuk
mengambil alih saham Perseroan yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut. (vide Pasal 1 angka 11)
• Peleburan (Consolidation) adalah
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua
Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendirikan satu Perseroan baru
yang karena hukum memperoleh aktiva dan
pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri
dan status badan hukum yang meleburkan
diri berakhir karena hukum. (vide Pasal 1
angka 10)
31

32.  Pemisahan (split) adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh Perseroan
untuk memisahkan usaha yang
mengakibatkan seluruh aktiva dan
pasiva Perseroan beralih karena
hukum kepada dua Perseroan atau
lebih atau sebagian aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum
kepada satu Perseroan atau lebih.
(vide Pasal 1 angka 12)
32

33. Tujuan Dilakukannya M & A
• Memperluas atau mendiversifikasi usaha perusahaan. Merger &
Akuisisi ini juga dapat ditujukan untuk mengurangi jumlah
kompetitor
• Memperluas pangsa pasar dan sekaligus untuk mencegah
kompetitor mengambil pasar yang telah dikuasai.
• Melakukan sinergi internal pada grup perusahaan, yaitu dengan
melakukan perpaduan biaya overhead.
 Meningkatkan pendanaan atau likuiditas perusahaan, sehingga
perusahaan menjadi lebih kuat.
 Memperluas jenis usaha
 Melindungi perusahaan yang akan diakuisisi dari kemungkinan
likuidasi. Hal ini biasanya dilakukan terhadap perusahaan afiliasi
dari perusahaan yang mengakuisisi.
 Penghindaran pajak
33

34. Restrukturisasi Perseroan
34

35. Jenis-jenis Merger
Jenis-jenis perbuatan hukum
penggabungan / merger dapat
dikelompokkan menjadi:
1.Penggabungan dari segi jenis
kegiatan perusahaan.
2.Penggabungan dari segi status
hukum.
3.Penggabungan dari segi tatacara
dilakukannya merger.
35

36. 1. Merger dari segi jenis kegiatan perusahaan :
• Merger Vertikal
Perusahaan masih dalam satu industri tetapi beda
level atau tingkat operasional. Contoh : Restoran
cepat saji menggabungkan diri dengan
perusahaan peternakan ayam.
• Merger Horisontal
Perusahaan dalam satu industri membeli
perusahaan di level operasi yang sama. Contoh :
pabrik komputer gabung dengan pabrik komputer.
• Merger Konglomerasi
Tidak ada hubungan industri pada perusahaan
yang diakuisisi. Bertujuan untuk meningkatkan
profit perusahaan dari berbagai sumber atau unit
bisnis. Contoh : perusahaan pengobatan alternatif
bergabung dengan perusahaan operator telepon
seluler nirkabel.
36

37. 2. Merger dari segi status hukum :
• Statutory Mergers dilaksanakan berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku, baik yang
dibuat oleh para pihak maupun dibuat oleh
badan yang berwenang. Asorbing company
secara otomatis berhak atas segala aset,
kewajiban dan hutang dari absorbed company.
• De facto Mergers, dilakukan oleh dua atau
lebih perusahaan tanpa didukung oelh
peraturan hukum yang berlaku di tampat mana
perusahaan tersebut didirikan dan
berkedudukan. Dapat diartika sebagai akuisisi
aset. (Absorbed Company tetap dianggap ada
dan memliki kedudukan mandiri, meskipun se
bagian besar kekayaan, kewajiban hutang
telah diterima oleh absorbing company).
37

38. 3. Merger dari segi tata cara dilakukannya
merger :
• Upstream Merger. Merupakan transaksi
merger, dimana suatu induk perusahaan
(parent company) menggabungkan anak
perusahaannya ke dalam induk perusahaan
tersebut. Jadi disini, induk perusahaan
merupakan surviving company dan anak
perusahaannya merupakan dissolving
company. Dalam praktek, transaksi “upstream
merger”, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap,
yaitu (i) tahap pertama, seluruh atau 100%
saham di anak perusahaan tersebut akan
diambil alih oleh induk perusahaan terlebih
dahulu, dan (ii) tahap kedua, setelah 100%
saham anak perusahaan telah diambil alih
oleh induk perusahaan, baru dilaksanakan
“upstream merger”, yang mengakibatkan di-
absorbnya anak perusahaan kedalam induk 38

39. Downstream Merger
 Downstream Merger. Kebalikan dari
upstream merger, pengertian dari
“downstream merger” adalah suatu
bentuk merger yang mana induk
perusahaan menggabungkan dirinya
ke dalam anak perusahaannya. Hal-
hal yang perlu diperhatikan dalam
proses downstream merger ini, sama
halnya dengan penjelasan atas
upstream merger di atas.
39
Pelatihan Advokat ~ Kerjasama PBHI &
Peradi, 19 Juli 2011

40. b. Merger dengan Jual Beli Aset
Likuidasi, Jual beli aset dari
perusahaan target dilakukan terlebih
dahulu, sebelum perusahaan target
dilikuidasi.
c. merger dengan Jual Beli saham dan
Likuidasi,
saham perusahaan target dibeli dari
peme- gang saham, kemudian
perusahaan target dilikuidasi dan asetnya
dialihkan kepada perusahaan pembeli
saham.
40

41. Tugas Kelompok
 Sesi 1:
◦ Kelompok I: HAKI – Hak Cipta, Patent & Tata Letak
Circuit
◦ Kelompok II: HAKI – Merek/rahasia Dagang, Disain
Produk & Varietas Tanaman
 Sesi 2:
◦ Kelompok III: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu &
Waktu Tertentu.
◦ Kelompok IV: Pemutusan Hubungan Kerja
 Sesi 3:
◦ Kelompok V: Penyelesaian Sengketa secara litigasi &
non-litigasi
◦ Kelompok VI: Perhitungan Pesangon