1. PT Balai Lelang didirikan melalui beberapa tahapan yakni persiapan, pembuatan akta pendirian, penerbitan SK Kemenkumham, serta pengumuman pendirian. 2. Tahap persiapan meliputi penentuan nama, modal, susunan pengurus, dan tempat kedudukan PT. 3. Akta pendirian dibuat notaris dan memuat anggaran dasar PT.

1. 1
ANALISIS PENDIRIAN PT BALAI LELANG
Mata Kuliah Kapita Selekta Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Tarumanagara
2023
KELOMPOK 8
Rury Mutia Dewi
Angela Bergita Shinta
Wita Anugrah Gemilang
Dhiah Kunthini Ethikawati
Stevany G. Gatri Sagala

2. 2
PT DAN BALAI LELANG
PT  Badan Hukum
Perseroan Terbatas, yang
selanjutnya disebut Perseroan,
adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang
ini serta peraturan pelaksanaannya.
(UU No. 40/2007 Pasal 1 Angka 1)
Balai Lelang adalah Badan
Hukum Indonesia berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) yang
khusus didirikan untuk melakukan
kegiatan usaha di bidang lelang.
(PMK No. 113/PMK.06/2019 Pasal 1 Angka 1)
BALAI LELANG

PT Khusus

3. 3
Dasar Hukum
 PT merupakan suatu badan usaha yang dilindungi oleh
hukum yang proses pendiriannya berdasarkan dari
perjanjian dan nantinya akan melakukan kegiatan usaha
dengan modalnya terdiri dari saham atau disebut juga
dengan persekutuan modal.
 Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila
memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang
ditanamkannya.
 Pada dasarnya, PT dibuat dengan adanya kesepakatan.
Oleh karena itu, untuk bisa mendirikan suatu perusahaan
jenis PT harus ada minimal dua orang.
Analisis Perseroan Terbatas
Hasil Analisis , Apa itu PT ?????
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
PerseroanTerbatas

4. 4
Hasil Analisis, Apa itu Balai Lelang ????
Analisis Balai Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang
Dasar Hukum
Balai Lelang
 Balai Lelang merupakan PT Khusus yang didirikan untuk
melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.
 Dalam kegiatan usaha dibidang lelang, Balai Lelang dapat
bertindak sebagai pemohon lelang atau Penjual hanya untuk
jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, dalam hal ini diperuntukkan
untuk Pejabat Lelang Kelas II.
 Pada dasarnya, ada dua pintu untuk mengajukan permohonan
lelang yaitu melalui KPKNL, atau melalui Balai Lelang.
 Balai Lelang merupakan badan hukum swasta, sementara
KPKNL adalah kantor operasional DJKN yang termasuk
bagian dari Pemerintah.
 Balai lelang dan KPKNL merupakan mitra kerja,
namun demikian berbeda secara institusional.

5. 5
Tahapan Pendirian
Balai Lelang
01
03
02
Tahap Persiapan
Tahap Pembuatan Akta Pendirian
Tahap Penerbitan SK Kemenkumham
tentang Pengesahan Badan Hukum PT
04
Tahap Pengurusan Izin Operasional
Balai Lelang
Tahap Pengumuman Pendirian PT
05

6. TAHAP PERSIAPAN

7. 7
Tahapan Persiapan
Tahap Persiapan
Sebelum untuk mendapatkan izin operasional, Balai Lelang
harus didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
(PMK No. 113/PMK.06/2019 Pasal 3)
Menentukan
Tempat
Kedudukan PT
Menentukan Persentase
Kepemilikan Saham
Persiapan dan
Pengajuan
Nama PT
Penyetoran
Modal PT
Menentukan
Susunan
Pengurus

8. 8
Tahap Persiapan
 Pengajuan nama PT harus
disampaikan oleh Pemohon kepada
Menteri sebelum PT didirikan atau
sebelum perubahan anggaran dasar
mengenai nama PT dilakukan.
 Selanjutnya nama PT yang diajukan
juga dapat disertai dengan singkatan
nama PT.
 Pengajuan nama PT dilakukan melalui
jasa teknologi informasi sistem
administrasi badan hukum secara
elektronik, dalam hal ini adalah
Ditjen AHU Online
Dalam proses pengajuan nama PT, harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
1. menggunakan huruf latin dan bahasa Indonesia;
2. belum dipakai oleh PT lain;
3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan;
4. tidak sama atau mirip dengan lembaga
negara/pemerintah/ internasional, kecuali mendapat
izin dari lembaga ybs;
5. tidak terdiri atas angka/rangkaian angka,
huruf/rangkaian huruf yg tidak membentuk kata;
6. tidak mempunyai arti sebagai PT, badan hukum atau
persekutuan perdata;
7. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha sebagai nama PT;
8. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha PT, dalam hal maksud dan tujuan serta keg
usaha PT akan digunakan sbg bagian dari nama PT.
(PP No. 43/2011 Pasal 5)
Persiapan dan Pengajuan
Nama PT Balai Lelang

9. 9
Log in ke akun
Ditjen AHU
Beli Voucer untuk
Pesan Nama dan
Pendirian
Bayar melalui akun
YAP BNI 46
Kembali Login ke akun Ditjen AHU
untuk melakukan pengecekan
nama PT dan untuk memperoleh
Persetujuan Menteri untuk
pemakaian nama yang diajukan.
Bagaimana cara melakukan
Pengajuan nama PT ????
NOTE : “dalam jangka waktu 2
bulan nama PT yg telah
mendapat Persetujuan Menteri
harus digunakan !!!”
Tahap Persiapan

10. 1
0
03
Untuk Zona III
bagi Balai Lelang yang
didirikan di wilayah provinsi,
kota, dan kabupaten di luar
zona I dan zona II,
adalah sebesar Rp.
3.000.000.000.
02
Untuk Zona II
Bagi Balai Lelang yang didirikan di wilayah provinsi,
kota dan kabupaten di Pulau Madura dan di Pulau Jawa
di luar zona I, adalah sebesar Rp. 5.000.000.000
01
Untuk Zona I
Bagi Balai Lelang yang
didirikan di wilayah Prov. DKI
Jakarta; Kota Bekasi;
Kabupaten Bekasi; Kota
Bogor; Kab. Bogor; Kota
Depok; Kota Tangerang;
Kota Tangerang Selatan; dan
Kab. Tangerang, adalah
sebesar Rp.10.000.000.000
Penyetoran Modal
PT Balai Lelang
Balai Lelang harus didirikan dalam
bentuk Perseroan Terbatas (PT), untuk
itu PT tersebut harus memiliki modal
disetor berupa uang paling sedikit :
(PMK No. 113/PMK.06/2019 Pasal 4)
Tahap Persiapan

11. 1
1
Menentukan Persentase Kepemilikan Saham
“Para pendiri PT Balai Lelang wajib
menentukan persentase kepemilikan
saham serta nilai nominal setiap
saham berdasarkan kesepakatan
yang telah dibuat”.
Tahap Persiapan

12. 1
2
 Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih, dalam hal ini
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT (minimal
1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris);
 Selain itu juga menentukan masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris.
 Setelah itu, perlu menetapkan siapa saja yang menjadi
pengurus PT Balai Lelang, dan masing-masing dari
pengurus ini memiliki tugas dan kewajibannya.
 Pengurus dalam PT terdiri dari dewan komisaris dan
juga direksi. Dimana direksi sebagai pelaksana teknis,
sementara komisaris yang memantau kinerjanya dan
perkembangan usaha.
Menentukan Susunan Pengurus Tahap Persiapan

13. 1
3
Tahap berikutnya yaitu
menentukan Alamat lengkap
tempat kedudukan PT Balai
Lelang termasuk RT, RW,
Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Kode Pos dan
nomor telepon PT.
Dimana nantinya SKDP juga
bisa dijadikan sebagai bukti
keterangan akan alamat PT
Balai Lelang tersebut.
Tempat kedudukan
dapat dibuktikan dengan
adanya SKDP atau
Surat Keterangan
Domisili Perusahaan.
Menentukan Tempat Kedudukan PT Tahap Persiapan
Permohonan SKDP diajukan kepada
kantor kelurahan setempat sesuai dengan
alamat kedudukan PT Balai Lelang yang
akan diajukan, yang mana sebagai bukti
keterangan kedudukan atau alamat
perusahaan (domisili gedung,
jika di gedung).

14. TAHAP PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN

15. 1
5
Akta pendirian merupakan salah satu bukti bahwa
PT Balai Lelang memiliki izin legal.
Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh NOTARIS yang
berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk
selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri
Kemenkumham.
Notaris tidak harus satu wilayah dengan lokasi usaha
PT Balai Lelang. Hal terpenting, sudah mempunyai SK
pengangkatan, sudah disumpah, serta terdaftar di
Kemenkumham.
Selanjutnya, notaris akan menginput data untuk
mendirikan PT Balai Lelang ke AHU online yang
telah terintegrasi dengan OSS (Online Single
Submission).

16. 1
6
Penyusunan
Akta
Pendirian
Penyusunan Konsep Akta PendirianPT
Anggaran Dasar PT memuat sekurang-kurangnya :
1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. jangka waktu berdirinya perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan
modal disetor;
5. jumlah saham, klasifikasi saham dan nilai nominal
saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan
Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
RUPS;
8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian
anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
Berdasarkan data serta dokumen
pendukung yang telah diperoleh dalam
Tahap Persiapan, maka Notaris
membantu para pendiri untuk
menyusun konsep Akta Pendirian PT
yang memuat Anggaran Dasar PT
dan keterangan lain yg berkaitan
dengan pendirian PT Balai Lelang. (UU No. 40/2007 Pasal 15)

17. TAHAP PENERBITAN SK KEMENKUMHAM

18. 1
8
Mengacu pada peraturan
terbaru berdasarkan UU Cipta
Kerja, maka status badan
hukum bisa didapatkan PT
usai mendaftar kepada
menteri, serta menerima bukti
pendaftarannya.
Setelah mendapatkan akta
pendirian PT dari notaris, makan
perlu untuk mendaftarkan PT
untuk mendapatkan bukti status
badan hukum. Pada umumnya, hal ini
juga akan ditangani oleh notaris. Hal ini
bertujuan untuk menghindari kemiripan
nama dengan PT yang sudah ada.
PENERBITAN
SK KEMENKUMHAM

19. 1
9
Adapun tahapan penerbitan Surat Keputusan Menkumham untuk
pengesahan badan hukum PT Balai Lelang, adalah sebagai berikut :
1. Notaris membuat salinan Akta Pendirian;
2. Login ke dalam DITJEN AHU ONLINE;
3. Input Data: PT, para pendiri/pemegang saham dan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Upload softcopy salinan Akta Pendirian dalam bentuk pdf;
5. Mencetak SK Menkumham yang merupakan pengesahan PT
sebagai badan hukum;
6. Sesuai dgn ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan 4 Permenkumham
RI No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan
Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, maka
Notaris dapat mencetak SK Menkumham di atas kertas berwarna
putih ukuran F4/folio dengan berat 80 gram, serta SK
Menkumham tsb wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan
oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan
“Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.”
Tahap PenerbitanSK

20. TAHAP PENGUMUMAN PENDIRIAN PT

21. 2
1
Pejabat Lelang Kelas II
Setelah perusahaan melakukan
wajib daftar perusahaan dan telah
mendapatkan pengesahan dari
Menteri Kemenkumham, maka
harus di umumkan dalam BNRI
dari perusahaan yang telah
diumumkan dalam BNRI, maka
PT telah sempurna statusnya
sebagai badan hukum
Dalam jangka waktu 14 hari
terhitung sejak tanggal SK
Menkumham, maka pendirian suatu
PT harus diumumkan dalam Berita
Negara Republik (“BNRI”)
Indonesia dan Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia
(“TBNRI”) untuk memenuhi asas
publisitas;
Adapun tahapan Pengumuman
Pendirian PT, dalam hal ini PT
Balai Lelang, yaitu sebagai
berikut :
a. Notaris Login ke dalam akun
BNTBN ONLINE
(www.beritanegara.co.id);
b. Mengajukan permohonan
untuk pengumuman;
c. Membayar PNBP ke bank
persepsi;
d. Mencetak Sertipikat TBNRI
yang memuat nomor BNRI
dan TBNRI.

23. Contoh Sertipikat BNRI