ASPEK HUKUM BISNIS
•Download as PPTX, PDF•
1 like•2,929 views
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang pentingnya analisis aspek hukum sebelum memulai suatu bisnis agar tidak mengalami kegagalan karena masalah hukum atau perijinan. Analisis mencakup legalitas usaha, bentuk badan hukum yang tepat, kemampuan memenuhi perijinan, dan jaminan pinjaman. Langkah-langkahnya adalah menganalisis jenis badan usaha, perijinan, ketentuan jual beli tanah,
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to ASPEK HUKUM BISNIS
Similar to ASPEK HUKUM BISNIS (20)
More from Muhammad Fajar
More from Muhammad Fajar (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
ASPEK HUKUM BISNIS
- 1. ASPEK HUKUM (Studi kelayakan bisnis) ARIEF YANTO RUKMANA, S.T., M.M.
- 2. Bisnis sering kali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari suatu daerah tertentu. Sebelum ide bisnis dilaksanakan,analisis secara mendalam terlebih dahulu aspek hukumnya sehingga tidak terbentur dikemudian hari dan kegagalan karena dari aspek hukum tidak akan terjadi Otono mi daerah
- 3. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perijinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas Masyarakat disekitar lokasi bisnis di harapkan akan mendapat manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya dari adanya suatu bisnis
- 4. Tujuan analisis aspek hukum untuk menjawab “apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perijinan disuatu wilayah” a.Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan b.Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan c.Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan d.Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang akan dibiaya dengan pinjaman
- 5. Hal yang harus di pahami sebelum membuat/membentuk badan usaha dan perijinan sb : 1.Jenis – jenis badan usaha 2.Langkah-langkah mendirikan badan usaha 3.Pengurusan izin usaha dan izin lokasi 4.Ketentuan jual beli tanah 5.Sumber data 6.Responden/narasumber 7.Metode pengumpulan data 8.Instrumen pengumpulan data 9.Analisis data 10.Kesimpulan
- 6. Jenis badan usaha : a.Perusahaan perseorangan b.Firma ( fa ) c.Perserikatan komanditer ( CV ) d.Perseroan terbatas ( PT ) e.Yayasan f.Koperasi
- 7. Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. “ indriyo,2005” Perusahaan perseorangan
- 8. Kelebihan Kekurangan 1.Memiliki kebebasan dalam bergerak 2.Pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak pajak perusahaan,tetapi hanya kepada pemilik 3.Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh 4.Rahasia perusahaan terjamin 5.Motivasi usaha yang tinggi 6.Poses pengambilan keputusan yang yang cepat 7.Penanganan aspek hukum minimal 1.Mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas 2.Keterbatasan kemampuan keuangan 3.Keterbatasan kemampuan manajerial 4.Kontinuitas karja karyawan terbatas
- 9. Persiapan • Menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan • Menentukan calon nama perusahaan • Menentukan tenpat kedudukan perusahaan • Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut • Pendaftaran kenotaris Langkah dalam mendirikan badan usaha
- 10. Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama “Indriyo 2005” Fa
- 11. Peraturan perundangan Ketentuan tentang firma di atur dalam pasal 16 kitab undang undang hukum dagang (wetboek van koophandel) yang berbunyi “Perseroan dibawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama” pasal 18 KUUHD menyebutkan bahwa tiap tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab”
- 12. Kelebihan Kekurangan 1.Penguasaan terhadap keuntungan keuntungan tinggi,meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain 2.Motivasi usaha yang tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perorangan 3.Penanganan aspek hukum minimal,meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi 1.Sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis 2.Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas,namun tanggung jawab keuangan sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi lainnya 3.Keterbatasan kemampuan keuangan,namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan 4.Keterbatasan kemampunan manajerial,namun lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan 5.Kontinuitas kerja karyawan terbatas,namun sudah lebih baik dibandingkan perusahaan perseorangan
- 13. Perserikatan komanditer ( CV ) Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama,dimana sebagian anggota merupakan anggota aktif,sedangkan anggota lain merupakan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan sedangkan anggota pasif hanya menyetor modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan
- 14. Peraturan perundangan ketentuan tentang perserikatan komanditer(CV) diatur dalam pasal 19 kita undang-undang hukum dagang(wetboek van koophandel) yang bunyinya “persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer didirikan antar satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”
- 15. Kelebihan Kekurangan 1.Penguasaan terhadap keuntungan tinggi,meskipun harus dibagi dengan kongsi yang lain 2.Motivasi usaha tinggi,meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan 3.Penanganan aspek hukum minimal,meskipun sedikit rumit dibanding perusahaan perseorangan 1.Mengandung tanggungjawaba keuangan sekutu aktif tak terbatas terbatas ,meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif lainnya 2.Status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit untuk mendapat proyek-proyek besar 3.Tidak dapat dengan mudah mengumpulkan modal dari para sekutunya,tidak seperti perseroaan perseroaan terbatas yang dapat mengumpulkan modal dari pemegang saham 4.Nama CV sering sama antara satu dengan lain karena tidak ada pengecekan dengan nama CV
- 16. Langkah mendirikan badan usaha CV 1.Persiapan Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer PMenyiapkan KTP Menentukan calon nama CV Menentukankedudukan perusahaan Menentukan yang bertindak pesero aktif dan pasif Menentukan maksud dan tujuan spesifik dari CV 2.Pendaftaran kenotaris 3.Pendaftaran pada pengadilan stempat Surat keterangan domisili NPWP CV yang bersangkutan
- 17. Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama,dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan Perseroan terbatas (PT)
- 18. Ketentuan tentang perseroan terbatas(PT) ini diatur dalam UU RI nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas pasal 1 undang undang tersebut menyatakan bahwa “perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah “badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya” Peraturan perundangan
- 19. Kelebihan Kekurangan 1.Memiliki masa hidup yang tak terbatas 2.Pemisahan kekayaan dan utang utang pemilik dengan kekayaan dan utang – utang perusahaan 3.Kemampuan keuangan yang sangat besar 4.Kemampuan manajerial yang tinggi 5.Kontinuitas kerja karyawan yang panjang 1.Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak,tetapi deviden yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak 2.Penanganan aspek hukum yang rumit rumit karena dalam pendirian Ptmemerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu 3.Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain 4.Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas
- 20. Persyaratan pendirian PT 1.Pembuatan akta notaris Identitas diri Susunan direksi dan komisaris awal Nama pemegang saham pada saat pendirian 2.Anggaran dasar 3.Pengesahan mentri kehakiman 4.Pendaftaran wajib 5.Pengumuman dalam tambahan berita negara 30 hari kerja
- 21. Undang undang no.16 tahun 2001 “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota” Yayasa n
- 22. Persyaratan pendirian yayasan 1.Penyampaian dokumen yang di perlukan > FC KTP > Nama yayasan > Maksud dan tujuan kegiatan yayasan > Jangka waktu berdirinya yayasan > Modal awal yayasan > Susunan badan pendiri,pembina dan badan yayasan 2.Penanda tanganan akta pendirian yayasan 3.Surat domisili 4.NPWP
- 23. 5.Pengesahan badan hukum kedepkumham Salinan akte NPWP Domisisli Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara ( supplement to gazette ) 6.Pengumuman dalam berita negara ri (BNRI) / ( official gazette ) 7.Pengesahan akta pendirian di berikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan 8.pengesahan akta pendirian di umumkan dalam BNRI
- 24. Koperasi (bekerja bersama) pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 UU no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian sb “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan nya berdasarkan prinsif koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
- 25. Langkah Pendirian koperasi 1.Melenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi anggotanya 2.Hasil rapat pembentukan dan akta memuat anggaran dasar koperasi 3.Dihadiri oleh perwakilan dari dep koperasi 4.Para pendiri mengajukan pengesahan kepada pejabat berwenang dng melampirkan : 2 akta pendirian koperasi Berita acara rapat Surat bukti penyetoran modal Rencana awal kegiatan
- 26. 5.Pengesahan akta oleh pejabat berwenang pada masing masing tingkatan koperasi seperti : >usaha kecil dan menengah tingkat Kab/kota >Usaha menengah primer tingkat profinsi >Usaha besar sekunder tingkat pusat 6.Pengesahan penolakan 3 bulan setelah permohonan 7.pengesahan di terima paling lama 3 bulan 8.pengesahan pendirian di umumkan dalam berita negara RI
- 27. 1.Izin Usaha 2.Izin Lokasi 3.Izin Prinsif 4.Izin Lokasi 5.Izin mendirikan Bangunan/IMB 6.Izin HO (Hinder ordonasi) 7.SIUP 8.TDP 9.Izin usaha industri /IUI 10.Izin usaha perluasan/IUP 11.Izin reklame 12.Izin usaha jasa konstruksi/IUJK Jenis- jenis perizi nan
- 28. Ketentuan jual beli tanah Pejabat Yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuat akta tanah(PPAT)K kepala Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah kerja tertentu A.PPAT Sementara Camat yang diangkat untuk daerah terpencil sebagai PPAT B.PPAT Notaris yang diangkat berdasarkan SK kepala Badan pertanahan Nasional
- 29. >surat permohonan ditujukan kepada Bupati >proposal perencanaan penanaman modal >Fc akta pendirian >Fc NPWP >Fc KTP >gambar lokasi >surat kuasa bila yang mengajukan bukan direksi Pengurusan izin prinsif
- 30. Data tanah Asli PBB 5 tahun terahir Sertifikat asli/pengecekan balik nama IMB Bukti pembayaran rekening listrik,telp,Pdam Hipotek harus ada roya bank yang bersangutan
- 31. Data jual beli perorangan 1.FC KTP Suami Istri 2.FC KK 3.FC keterangan WNI atau ganti nama/warga keturunan
- 32. Data jual beli perusahaan 1.FC KTP Direksi /komisaris 2.FC AD perusahaan berikut pengesahan dari MENKUMHAM RI 3.RUPS (PT)untuk menjual atau surat pernyataan sebagian kecil aset
- 33. Pertanyaan Forum Diskusi • Bagaimana Langkah Langkah Upaya Hukum Jika Anda Sebagai Pemegang Saham Tidak Mendapatkan Apapun dari Perusahaan Padahal Anda Memiliki Saham, Agar Memperoleh Hak Nya • Uraikan secara jelas dan lengkap syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan Perseroan Terbatas ( PT ) baik modal maupun syarat syarat lainnya.
- 34. TUGAS • Buatlah makalah tentang : “Aspek Hukum penerapan nya dalam Bisnis UMKM, dan berikan studycase UMKM yang anda teliti”
Editor's Notes
- Otonomi daerah : kebijakan atau aturan2 yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
- Hinder ordonasi : ijin gangguan Tdp : tanda daftar peserta
- AD : Anggaran Dasars